Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.883
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK) Jurnal Dinamika Akuntansi Jurnal Akuntansi Multiparadigma BAKI (Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia) Jurnal Manajemen Keuangan Publik Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi EKSPANSI AFEBI Accounting Review Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Journal of Dedicators Community JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Jurnal Equity (JRAMB) Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi) Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesian Journal of Accounting and Governance Balance Vocation Accounting Journal JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz Jurnal Riset Pembangunan : Media Hasil Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Jurnal Aktiva : Riset Akutansi dan Keuangan Educoretax Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Pengmasku Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal Akuntansi dan Keuangan Akuntansiku Jurnalku IPSAR (International Public Sector Accounting Review) Accounting Analysis Journal FAIR PLAY Equity Indonesian Journal of Accounting and Governance
Puji Wibowo
Politeknik Keuangan Negara STAN
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Akuntansiku

 1 
Akuntabilitas Dana Desa Di Kelurahan Argosari Martika Khoirun Nisa; Puji Wibowo
Akuntansiku Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.227 KB) | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i1.167

Abstract

The village fund (in bahasa dana desa) is a government program as a form of government decentralization which is intended to achieve equitable development and welfare of rural public in regions in Indonesia. The study aims to determine and analyze the level of accountability of village funds in Argosari, including the knowledge and awareness of the villagers to participate in the implementation of village funds. Based on agency and institutional theory, village governments are expected to serve and provide trust as agents to the villagers (general public) as principals. The method used in this study is a qualitative research method followed by quantitative research by distributing questionnaires. The results showed that the Argosari government was not good enough in processing and compiling financial reports before 2017, but this has been resolved since 2017. In terms of the villagers, they are quite aware of and support the village government's efforts in implementing village fund management. Therefore, the Argosari government continues to make improvements and evaluations in the management of village funds, including in the development of human resources and public involvement in order to obtain good and transparent accountability of village funds. Dana desa merupakan program pemerintah sebagai bentuk desentralisasi pemerintahan yang dimaksudkan terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di daerah-daerah di Indonesia. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat akuntabilitas dana desa di Kelurahan Argosari, termasuk pada pengetahuan dan kesadaran masyarakatnya dalam ikut serta dalam pelaksanaan dana desa. Berdasarkan teori keagenan dan institusioanal, pemerintah desa diharapkan bisa melayani dan memberikan kepercayaan sebagai agen kepada masyarakat sebagai principal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang ditindaklanjuti penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Argosari kurang cukup baik dalam mengolah dan menyusun laporan keuangan sebelum tahun 2017, namun hal ini sudah teratasi dari tahun 2017. Dari segi masyarakatnya, mereka sudah cukup sadar dan mendukung upaya pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, selanjutnya pemerintah Argosari selalu melakukan perbaikan dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusianya dan keterlibatan masyarakat demi memperoleh akuntabilitas dana desa yang baik dan transparan.
Mengungkap Kebijakan Akuntansi Agrikultur Pada Tiga Kementerian Negara/Lembaga Okky Dwi Berliantonnis; Puji Wibowo
Akuntansiku Vol 1 No 3 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i3.286

Abstract

Indonesia is a country that has been blessed  with abundant natural resources, including plants and animals. In the context of accounting, natural resources in this form are classified as biological assets or agricultural assets. The growing development of biological asset transactions in both the private and government sectors has presented its own challenges for the development of accounting standards. Agricultural accounting practices in government agencies are increasingly attractive because until now there is no accounting standard that specifically regulates the accounting treatment of agricultural assets in government agencies. This study aims to review agricultural accounting policies and practices in central government entities. The object of research is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Agriculture, during the 2018-2019 period. This research uses qualitative analysis with a case study approach. The results showed that in general, the application of agricultural accounting at the three State Ministries/Institutions was in accordance with the relevant government accounting standards, namely inventory accounting and fixed assets/other assets. However, when referring to the International Public Sector Accounting Standard, there are still some accounting practices that need to be improved, especially in the measurement aspect. This research contributes to empirical evidence of the non-uniformity of agricultural accounting practices as a result of the absence of accounting standards that specifically regulate these assets. Formulators of government accounting standards are expected to immediately establish accounting standards that specifically regulate agricultural assets in government agencies. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, diantaranya tanaman, tumbuhan dan binatang. Dalam konteks akuntansi, kekayaan alam dalam bentuk tersebut digolongkan sebagai aset biologi atau aset agrikultur. Perkembangan transaksi aset biologis yang semakin besar baik di sektor swasta dan pemerintah, telah menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengembangan standar akuntansi. Praktik akuntansi agrikultur pada instansi pemerintah kian menarik karena hingga saat ini belum terdapat standar akuntansi yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi aset agrikultur pada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan dan praktik akuntansi agrikultur pada entitas pemerintah pusat. Objek penelitian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian, selama periode 2018-2019. Riset ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penerapan akuntansi agrikultur pada tiga Kementerian Negara/Lembaga tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terkait yaitu akuntansi persediaan dan aset tetap/aset lainnya. Namun demikian, jika mengacu pada International Public Sector Accounting Standard, masih terdapat beberapa praktik akuntansi yang perlu diperbaiki, khususnya dalam aspek pengukuran. Riset ini memberikan kontribusi mengenai bukti empiris adanya ketidakseragaman praktik akuntansi agrikultur sebagai akibat ketiadaan standar akuntansi yang secara khusus mengatur aset tersebut. Perumus standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat segera menetapkan standar akuntansi yang mengatur secara khusus mengenai aset agrikultur pada instansi pemerintah.
Mengamati Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalikotes Klaten Devy Anugrah Heni; Puji Wibowo
Akuntansiku Vol 1 No 3 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i3.289

Abstract

Village funds are an issue that is often discussed in line with the policy of distributing village funds that are increasingly widespread. One of the debated issues is how well the village apparatus is able to use village funds in an accountable manner for the prosperity of the people in their village. This study aims to review the accountability practices of village fund management in Kalikotes Village, Kalikotes District, Klaten Regency. The village fund accountability observed was the period before the Covid-19 pandemic, namely 2015-2019. This study uses a mixed method, namely qualitative research with a case study approach which is complemented by survey-based research. Based on the results of interviews and distributing questionnaires, it was concluded that in principle the accountability of village fund management in Kalikotes Village has been going well. Issues that need to be addressed immediately are the competence of human resources and community participation. Community competence can be improved through regular technical training in village financial management. Meanwhile, community participation can be increased through the dissemination of information that is more open and reaches all levels of society.   Dana desa menjadi isu yang sering didiskusikan seiring dengan kebijakan penyaluran dana desa yang semakin luas. Salah satu persoalan yang diperdebatkan adalah seberapa baik para aparatur desa mampu memanfaatkan dana desa secara akuntabel demi kemakmuran rakyat di desanya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Akuntabilitas dana desa yang diamati adalah periode sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan mixed method yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilengkapi dengan riset berbasis survei.  Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa pada prinsipnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes telah berjalan dengan baik. Persoalan yang perlu segera dibenahi adalah kompetensi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Kompetensi masyarakat dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa secara rutin. Adapun partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui penyebaran informasi yang lebih terbuka dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pelaporan Keberlanjutan Periode 2014-2018: Apakah Karakteristik Dewan Dan Usia Perusahaan Memiliki Peran? Mufti, Aulia Irfan; Wibowo, Puji
Akuntansiku Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v3i2.761

Abstract

This study aims to determine the effect of board characteristics and company age on the quality of sustainability reporting on Indonesian companies in 2014-2018. The characteristics of the board are represented by 9 (nine) variables, namely the presence of board members aged 60 years or more, the number of board meetings, the number of directors' meetings, the proportion of independent commissioners, the proportion of former government officials on the board of commissioners, the proportion of government officials on the board of commissioners, board size, the presence of women on the council, and the ethnic diversity of the council. Meanwhile, the company's age variable is measured using the natural logarithm of the age of the company from established until the reporting year. The quality of sustainability reporting is measured using a scale developed by Adaui (2020). The population of this study is companies listed on the Indonesia Stock Exchange that submit sustainability reports for the 2014-2018 period. The test got 185 observations, that is, 37 companies a year were obtained from purposive sampling. The Fixed Effect Model is used as a panel data estimation model. The results showed that the number of board of directors meetings, board size, and age of the company had a significant positive effect on the quality of corporate sustainability reporting in Indonesia. Meanwhile, other variables certainly do not have a significant effect on the quality of Indonesian company sustainability reporting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik dewan direksi dan usia perusahaan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada perusahaan Indonesia tahun 2014-2018. Karakteristik dewan diwakili oleh 9 (sembilan) variabel yaitu keberadaan anggota dewan yang berusia 60 tahun atau lebih, jumlah rapat dewan, jumlah rapat direksi, proporsi komisaris independen, proporsi mantan pejabat pemerintah. pejabat di dewan komisaris, proporsi pejabat pemerintah di dewan komisaris, ukuran dewan, kehadiran perempuan di dewan, dan keragaman etnis di dewan. Sedangkan variabel umur perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural umur perusahaan sejak berdirinya sampai dengan tahun pelaporan. Kualitas pelaporan keberlanjutan diukur menggunakan skala yang dikembangkan Adaui (2020). Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyampaikan laporan keberlanjutan periode 2014-2018. Pengujian tersebut memperoleh 185 observasi, yaitu 37 perusahaan dalam setahun yang diperoleh dari purposive sampling. Fixed Effect Model digunakan sebagai model estimasi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan direksi, ukuran dewan direksi, dan usia perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Sedangkan variabel lainnya tentu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan Indonesia.
Mengamati peran kepemimpinan digital dalam penentuan kualitas laporan statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah Diazani, Azkalina; Wibowo, Puji
Akuntansiku Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v3i4.1126

Abstract

Fiscal analysis at the regional level is needed as a consideration for policy-making so that the policies taken can be truly in accordance with the needs and characteristics of each region. The results of this fiscal analysis are reflected in a report, namely the Regional Government Financial Statistics Report (LSKP-TW) so that the quality of LSKP-TW becomes an important element. This study aims to examine the effect of human resource competence and information technology on the quality of LSKP-TW with digital leadership as a moderating variable. This study uses a quantitative approach by applying the Structural Equation Modeling (SEM) method to test existing hypotheses. The research respondents were a saturated sample consisting of 75 employees of the Analytical, Statistical, and Financial Reporting Section of the Regional Office of DJPb as the compiler of LSKP-TW. This study concluded that only information technology has a significant positive influence on the quality of LSKP-TW. HR competence has no effect on the quality of LSKP-TW. Digital leadership also cannot moderate the relationship between HR competencies and information technology on the quality of LSKP-TW. This research is expected to be an important reference related to improving the quality of LSKP-TW. Analisis fiskal di lingkup regional diperlukan sebagai pertimbangan bagi penyusunan kebijakan agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Hasil analisis fiskal ini tercermin dalam sebuah laporan yaitu Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) sehingga kualitas LSKP-TW menjadi elemen yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW dengan kepemimpinan digital sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hipotesis yang ada. Responden penelitian merupakan sampel jenuh yang terdiri dari 75 pegawai seksi Analitika, Statistika, dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb selaku penyusun LSKP-TW. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya teknologi informasi yang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas LSKP-TW. Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LSKP-TW. Kepemimpinan digital juga tidak dapat memoderasi hubungan antara kompetensi SDM dan teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting terkait peningkatan kualitas LSKP-TW. 
Sekali lagi tentang kualias laba: Apakah tata kelola perusahaan memiliki peran? Basyir , Muhammad Faiz; Wibowo, Puji
Akuntansiku Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i1.1393

Abstract

Financial statements aim to provide information related to the financial performance of an entity that is useful for investors as well as other stakeholders. One of the primary concerns within the financial statements is profit-related information. However, the value of earnings information is highly dependent on the characteristics of said information. This characteristic, is generally known as the earnings quality. This study investigates how corporate governance practices, accounting conservatism, and sustainability reporting can affect earnings quality. This study examines manufacturing companies listed on the IDX between the 2017—2019 period and obtained a sample of 405 observations. The test results indicate that good governance practices can improve earnings quality. Meanwhile, both conservatism and sustainability reporting was not found to have a statistically significant effect on earnings quality. The positive perception of investors towards good corporate governance practices should be an impetus for management to continue to strive to improve the quality of corporate governance. The results of this study also support the importance of existing regulations in Indonesia related to corporate. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terkait kinerja keuangan suatu entitas yang berguna bagi investor serta pemangku kepentingan lainnya. Salah satu aspek utama dalam laporan keuangan adalah informasi yang berkaitan dengan laba. Namun, nilai dari informasi laba sangat bergantung pada karakteristik informasi tersebut. Karakteristik ini umumnya dikenal sebagai kualitas laba. Penelitian ini menyelidiki bagaimana praktik tata kelola perusahaan, konservatisme akuntansi, dan pelaporan keberlanjutan dapat memengaruhi kualitas laba. Studi ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017—2019 dan memperoleh sampel sebanyak 405 observasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kualitas laba. Sementara itu, baik konservatisme akuntansi maupun pelaporan keberlanjutan tidak ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kualitas laba. Persepsi positif investor terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik seharusnya menjadi dorongan bagi manajemen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung pentingnya peraturan yang ada di Indonesia terkait tata kelola perusahaan.  
Pergeseran paradigma pelaporan keberlanjutan di Indonesia menuju pengungkapan keberlanjutan berbasis keuangan Firmansyah, Amrie; Wibowo, Puji
Akuntansiku Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i4.1983

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia dalam konteks pergeseran dari pelaporan sukarela menuju pengungkapan keberlanjutan berbasis keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review kebijakan dengan menelaah dokumen regulasi, peta jalan, dan standar pelaporan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta mengkaji keterkaitannya dengan IFRS Sustainability Disclosure Standards yang dikembangkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB). Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia berlangsung melalui tiga fase utama. Fase inisiasi ditandai dengan penerapan POJK 51/2017 yang berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesadaran dan pengungkapan keberlanjutan berbasis pendekatan comply or explain. Fase transisi berlangsung melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang menekankan penguatan ekosistem, koordinasi lintas lembaga, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Fase harmonisasi global diwujudkan melalui Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) serta penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 yang mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 sebagai dasar pengungkapan keberlanjutan nasional yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan paradigma pelaporan keberlanjutan di Indonesia merupakan hasil interaksi antara tekanan regulatif, dinamika normatif profesi akuntan, dan tuntutan harmonisasi global. Penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 menandai penguatan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan melalui penekanan pada relevansi finansial dan keterkaitan informasi keuangan dan nonkeuangan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur kebijakan akuntansi keberlanjutan dengan memperjelas lintasan institusional pelaporan keberlanjutan di Indonesia serta memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan koordinasi regulator dan kesiapan profesi dalam mendukung implementasi standar keberlanjutan nasional.
Co-Authors Ahmad Khizazi Alfansa, Rayhan Alrahim, Abul A’la Amrie Firmansyah Andi Eka Iftitah Angelia, Lisa Ayu Harisa Basyir , Muhammad Faiz Chaerani, Eva Yunadia Devy Anugrah Heni Diana Pujianty Diazani, Azkalina Elkagiani, Virginasari Wini Evada Dewata Dewata Hapsari, Diah Oktavia Hari Sugiyanto, Hari Heri Syafardi I Gusti Bagus Semarajata Ika Sartika Indrawati, Iin Isamah, Tezza Abdu Joko Aprianto Joko Aprianto kodirin, kodirin Krisnandono, Diananto Kusumajati , Trisha Aisyah Lukman Nur Hakim, Muhammad Mabrur, Azas Martika Khoirun Nisa Mochamad Gatot Awaludin Mufti, Aulia Irfan Muhadi Prabowo Muhammad Aripradana Wibawa Muhammad Ichlasul Amal Muhammad Iqbal Alal Maula Muhammad Kharis Sanjaya Mustafa, Doni Naela Varikha Nisfi Nova Karina Nurhidayat Nurhidayat Nurul Mahmudah, Nurul Okky Dwi Berliantonnis Oktaviani Pekiningrum Qadri, Resi Ariyasa Rahmawati, Ai Rayhan Alfansa Salia Nur Fatah Sasongko, Handaru Edit Semarajata , I Gusti Bagus Sitorus, Laurenza Subardianta, Ari Untung Suhendra, Maman Sururi Sururi, Sururi Tezza Abdu Isamah Trisha Aisyah Kusumajati Virginasari Wini Elkagiani Wahyu Ira Cornellya Wibawa , Muhammad Aripradana Yoopi Abimanyu Yvonne Augustine Zayyan Velda Send