Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.883

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK) Jurnal Dinamika Akuntansi Jurnal Akuntansi Multiparadigma BAKI (Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia) Jurnal Manajemen Keuangan Publik Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi EKSPANSI AFEBI Accounting Review Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Journal of Dedicators Community JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Jurnal Equity (JRAMB) Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi) Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesian Journal of Accounting and Governance Balance Vocation Accounting Journal JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz Jurnal Riset Pembangunan : Media Hasil Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Jurnal Aktiva : Riset Akutansi dan Keuangan Educoretax Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Pengmasku Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal Akuntansi dan Keuangan Akuntansiku Jurnalku IPSAR (International Public Sector Accounting Review) Accounting Analysis Journal FAIR PLAY Equity Indonesian Journal of Accounting and Governance

Puji Wibowo

Politeknik Keuangan Negara STAN

Author-ID : 414607

Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

TINJAUAN AKUNTANSI PNBP BERUPA UANG WAJIB TAHUNAN PADA BADAN PENGUSAHAAN BATAM I Gusti Bagus Semarajata; Puji Wibowo
Jurnalku Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Annual dues (UWT) are mandatory deposit paid by land user to government institution who authorities the specific zone that is Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam). UWT is based by developing Batam specific zone where is one of free trade zone in Indonesia. The purpose of research UWT is to find out the contribution of revenue target in BP Batam, collection mechanism, and accounting treatment procedures. As earmarked revenue theory, the UWT receipt creates the optimal of public service with specific in one object. The method of research is literature review, data observation, and interview. The result of research shows, the realization of UWT in last 2 years is almost twice from the target planned, so that it effects to shopping fulfillment for public service which is more optimal. More about of accounting treatment, BP Batam still not fully implemented PSAP 13 in recognition and measurement. It has an impact to presentation of financial statement with dual reporting. PSAP 13 is only implemented on presentation financial statement which is consolidated in financial statement of central government (LKPP) Uang Wajib Tahunan (UWT) merupakan setoran yang wajib dibayar oleh pemohon pengelola lahan kepada suatu badan hukum pemerintah yang mengelolaa kawasan khusus yaitu Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Adanya UWT didasari oleh pengembangan kawasan khusus Batam yang telah menjadi kawasan perdagangan bebas. Tujuan penelitian terhadap UWT adalah mengetahui besarnya kontribusi terhadap target pendapatan BP Batam, mekanisme pemungutannya, dan tata cara perlakuan akuntansinya. Berdasarkan teori earmarked revenue, penerimaan dari hasil UWT mewujudkan dalam rangka pengoptimalan pelayanan publik secara spesifik dalam satu objek badan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi pustaka, observasi data, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, realisasi UWT dalam 2 tahun terakhir mengalami realisasi mencapai hampir 2 kali lipat dari target yang direncanakan, sehingga hal tersebut berdampak pada pemenuhan belanja untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansinya, BP Batam masih belum sepenuhnya menerapkan PSAP 13 secara penuh dalam pengakuan dan pengukuran. Hal tersebut berdampak dengan timbulnya penyajian laporan keuangan secara berganda. PSAP 13 hanya diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

PENGELOLAAN ANGGARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KPPBC TMP A MARUNDA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI Muhammad Aripradana Wibawa; Puji Wibowo
Jurnalku Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : PT Wim Solusi Prima

The Covid-19 pandemic has caused dynamics in the budget absorption process, sothat budget revisions are very crucial in determining the absorption rate and work unit operations. This study aims to measure the accuracy of KPPBC TMP A Marunda in preparing the budget and knowing the policies taken in the face of the Covid-19 pandemic. The analytical method used is a qualitative analysis by processing data through interviews, observations, and literature studies. Based on the results of data processing, the budget revision in the 2020 fiscal year was carried out with several themes, including budget revisions in terms of changing budget ceilings, revisions to budget shifts in terms of fixed budget ceilings, and administrative revisions by making budget savings during the Covid-19 pandemic, adding a special account for handling Covid-19 and revision of the minus ceiling. Budget revisions are carried out by paying attention to budget performance against realization and the amount of the budget ceiling. Budget revisions in the context of budget savings to deal with the Covid-19 pandemic are carried out by reducing budgets sourced from accounts that are considered not become a priority. The presentation of the special account for handling Covid-19 in the financial statements does not have a special segment, it is presented as goods expenditure in the budget realization report and presented as goods and services expense in the operational report. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya dinamika dalam proses penyerapan anggaran, sehingga revisi anggaran menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan tingkat penyerapan dan operasional satuan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketepatan KPPBC TMP A Marunda dalam melakukan penyusunan anggaran dan mengetahui kebijakan yang diambil dalam menghadapi pandemi Covid-19. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan melakukan pengolahan data melalui hasil wawancara, observasi dan studi literatur. Berdasarkan hasil pengolahan data, revisi anggaran pada tahun anggaran 2020 dilakukan dengan beberapa tema, diantaranya revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi dengan melakukan penghematan anggaran selama masa pandemi Covid-19, melakukan penambahan akun khusus penanganan Covid-19 dan revisi pagu minus. Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan kinerja anggaran terhadap realisasi dan jumlah pagu anggaran, Revisi anggaran dalam rangka penghematan anggaran untuk menghadapi pandemi Covid-19 dilakukan dengan melakukan pengurangan anggaran yang bersumber dari akun yang dianggap tidak prioritas. Penyajian terhadap akun khusus penanganan Covid-19 di laporan keuangan tidak memiliki segmen khusus, disajikan sebagai belanja barang pada laporan realisasi anggaran dan disajikan sebagai beban barang dan jasa pada laporan operasional

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Indeks Persepsi Korupsi : A Preliminary Study Virginasari Wini Elkagiani; Puji Wibowo
Jurnalku Vol 1 No 3 (2021): September 2021
Publisher : PT Wim Solusi Prima

The regional authority to manage its own finances often results in acts of abuse of authority that lead to corruption. There is a possibility caused by the quality of local government financial statements disclosures is not yet good. This study aims to examine the relationship between the local government financial statements disclosure level with the corruption perception index. The research population used in this study were cities that were surveyed for corruption perceptions in 2015 and 2017, which are: Medan; Padang; Pekanbaru; Bandung; Semarang; Surabaya; Pontianak; Banjarmasin; Balikpapan; Manado; and Makassar. The results of this study show that regions with a low corruption index tend to have high levels of disclosure. This happens because the public is not always be able to monitor the behavior of government officials and there is a possibility that the financial statements are modified by some unscrupulous individuals to make it get unqualified opinion. Kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri sering kali menimbulkan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada korupsi. Ada kemungkinan hal tersebut disebabkan karena kualitas pengungkapan laporan keuangan daerah yang belum baik. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan indeks persepsi korupsi. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kota-kota yang menjadi survei persepsi korupsi tahun 2015 dan 2017, yaitu: Medan; Padang; Pekanbaru; Bandung; Semarang; Surabaya; Pontianak; Banjarmasin; Balikpapan; Manado; dan Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa daerah yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi rendah cenderung memiliki tingkat pengungkapan tinggi. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak selalu bisa mengawasi perilaku pejabat pemerintah dan ada kemungkinan laporan keuangan dimodifikasi oleh oknum agar mendapat opini wajar

Dampak Pandemi Terhadap Pelaporan Realisasi Anggaran Pada Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Trisha Aisyah Kusumajati; Puji Wibowo
Jurnalku Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

The main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy as part of the government of the republic of Indonesia must be able to apply all applicable government standards or regulations. Since the beginning of 2020, the pandemic of Covid-19 has hit and forced the central government to issue policies related to budget treatment and expenditure realization for all ministries and institutions in Indonesia. Responding to the policy, the main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy began the best possible adjustments. In this study, the authors conducted interviews as primary data and examined the unaudited financial statements belonging to the main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy in 2020 as secondary data. With these two data, it can be seen what and how adjustments have been made during a period of 1 year. The main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy seems to have implemented the policy very well, all aspects that have become the author's assessment have been properly implemented by the main secretariat of the Ministry of Tourism and Creative Economy, including one of the important points, namely the refocusing of activities and budget reallocation, which also looks very significant and on target. Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia harus mampu menerapkan semua standar atau peraturan pemerintah yang berlaku. Sejak awal tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda dan memaksa pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terkait penanganan anggaran dan realisasi belanja untuk seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia. Menyikapi kebijakan tersebut, Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai melakukan penyesuaian sebaik mungkin. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara sebagai data primer dan meneliti laporan keuangan unaudited milik sekretariat utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 sebagai data sekunder. Dengan kedua data tersebut dapat diketahui apa dan bagaimana penyesuaian yang telah dilakukan selama kurun waktu 1 tahun. Sekretariat utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tampaknya telah menerapkan kebijakan dengan sangat baik, semua aspek yang menjadi penilaian penulis telah dilaksanakan dengan baik oleh sekretariat utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk salah satu yang penting. poin yaitu refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang juga terlihat sangat signifikan dan tepat sasaran.

Melihat Lebih Dekat Praktik Akuntansi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pada KPP Pratama Pare Wahyu Ira Cornellya; Puji Wibowo
Jurnalku Vol 2 No 3 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Pada awalnya, uang persediaan hanya disalurkan melalui uang tunai. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan uang berbasis digital, bendahara umum negara bersama unit vertikal dibawahnya turut serta mencetuskan penggunaan uang persediaan melalui kartu kredit pemerintah. Dengan adanya kartu kredit pemerintah, pelaksanaan kegiatan masing – masing satker dapat berjalan lebih efektif, mengurangi potensi kecurangan dalam transaksi, dan mampu mendukung program meminimalisasi peredaran uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan belanja, kesesuaian dengan peraturan terkait, permasalahan dan solusi yang dihadapi, serta keuntungan yang diperoleh oleh KPP Pratama Pare pada saat menggunakan mekanisme uang persediaan dengan kartu kredit pemerintah. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kulitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kartu kredit pemerintah pada KPP Pratama Pare secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain rekanan tidak memiliki mesin EDC dan proses tagihan belanja baru terjadi pada bulan berikutnya. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah mengganti metode pembayaran belanja menjadi metode langsung atau metode uang persediaan secara tunai.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal Mochamad Gatot Awaludin; Puji Wibowo
Jurnalku Vol 3 No 4 (2023)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.645

Daerah tertinggal menjadi fokus utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015-2019 mengenai kemiskinan daerah tertinggal menunjukkan angka yang menurun namun belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, sedangkan terjadi peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada daerah tertinggal dari tahun ke tahun. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa terhadap kemiskinan dan PDRB daerah tertinggal selama periode 2015-2019. Hasil pengujian menunjukkan secara simultan PAD, DAK Fisik dan Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan PDRB. PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap PDRB namun tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. DAK Fisik tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dan PDRB. Dana Desa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan dan signifikan positif terhadap PDRB.

Integrasi PSPK 1-2 dengan RPJMN 2025-2029: Analisis kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia Firmansyah, Amrie; Wibowo, Puji
Jurnalku Vol 5 No 4 (2025)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v5i4.1981

Penelitian ini menelaah integrasi Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan 2 dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap tujuh dokumen utama, yaitu IFRS S1-S2, PSPK 1-2, RPJMN 2025-2029, UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan, serta laporan OECD (2023) mengenai Policy Coherence for Sustainable Development. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSPK 1-2 telah mengadopsi prinsip utama pelaporan keberlanjutan global, yaitu value creation, resilience, dan risk management, yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk pengembangan ekonomi hijau, penguatan ketahanan iklim, dan peningkatan tata kelola pembangunan berbasis data. Ketiga prinsip tersebut membentuk kerangka integrasi antara pelaporan korporasi dan kebijakan publik, di mana pelaporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas entitas, tetapi juga sebagai sumber informasi pendukung bagi perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Penelitian ini menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak semata-mata merupakan kewajiban kepatuhan regulasi, melainkan bagian dari mekanisme tata kelola yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan kualitas dan keterbandingan pelaporan keberlanjutan berbasis PSPK 1-2, sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan entitas dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan sebagai bahan pendukung pemantauan pembangunan dan evaluasi pencapaian SDGs.

Co-Authors Ahmad Khizazi Alfansa, Rayhan Alrahim, Abul A’la Amrie Firmansyah Andi Eka Iftitah Angelia, Lisa Ayu Harisa Basyir , Muhammad Faiz Chaerani, Eva Yunadia Devy Anugrah Heni Diana Pujianty Diazani, Azkalina Elkagiani, Virginasari Wini Evada Dewata Dewata Hapsari, Diah Oktavia Hari Sugiyanto, Hari Heri Syafardi I Gusti Bagus Semarajata Ika Sartika Indrawati, Iin Isamah, Tezza Abdu Joko Aprianto Joko Aprianto kodirin, kodirin Krisnandono, Diananto Kusumajati , Trisha Aisyah Lukman Nur Hakim, Muhammad Mabrur, Azas Martika Khoirun Nisa Mochamad Gatot Awaludin Mufti, Aulia Irfan Muhadi Prabowo Muhammad Aripradana Wibawa Muhammad Ichlasul Amal Muhammad Iqbal Alal Maula Muhammad Kharis Sanjaya Mustafa, Doni Naela Varikha Nisfi Nova Karina Nurhidayat Nurhidayat Nurul Mahmudah, Nurul Okky Dwi Berliantonnis Oktaviani Pekiningrum Qadri, Resi Ariyasa Rahmawati, Ai Rayhan Alfansa Salia Nur Fatah Sasongko, Handaru Edit Semarajata , I Gusti Bagus Sitorus, Laurenza Subardianta, Ari Untung Suhendra, Maman Sururi Sururi, Sururi Tezza Abdu Isamah Trisha Aisyah Kusumajati Virginasari Wini Elkagiani Wahyu Ira Cornellya Wibawa , Muhammad Aripradana Yoopi Abimanyu Yvonne Augustine Zayyan Velda Send

Title Search

Found 7 Documents Search Journal : Jurnalku

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnalku