Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.636

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Journal Of Contemporary Public Administration (JCPA) WIDYANATA JIPkM Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Ekuitas Jurnal Pnedidikan Ekonomi Indonesian Journal of Accounting and Financial Technology (CRYPTO)

Sri Sulandari

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai

Author-ID : 4180284

Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

IMPLEMETASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN BADUNG Sri Sulandari; I Dewa Gede Putra Sedana; I Wayan Astawa
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i2.5364

HIV/AIDS merupakan permasalahan ekstrim yang secara mudah berpindah sehingga secara geografis dan social tidak tetap hingga saa tini, kemudahan berpindah tempat atau berubah arah merupakan gambaran global dari epidemi HIV/AIDS ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi dari berbagai pihak untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran HIV-AIDS. Kabupaten Badung adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Bali yang memprioritaskan sektor pariwisata dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya sehingga membutuhkan adany apemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung karena masyarakat akan banyak berinteraksi dengan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Berdasarkan pemaparan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan PeraturanMentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di KabupatenBadung Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriftif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realita yang cermat terhadap fenomena yang terjadi. Hasil yang diperoleh ddalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung belum terlaksana dengan maksimal. KPA Kabupaten Badung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat penanggulangan HIV-AIDS melalui penyuluhan, kampanye media, medis, realisasi dan sosialisasi mengenai bahaya dari virus HIV-AIDS ini baik dari pihak kesehatan maupun LSM yang dimana dapat membantu peranan pemerintahKabupaten Badung guna mengatasi penyebaran virus tersebut. Komitmendari KPA Kabupaten Badung belum mampu berjalan dengan maksimal dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penangggulangan HIV-AIDS. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung yaitu :a. Kurang intensifnya sosialisasi mengenai penanggulangan HIV-AIDS dari KPA Kabupaten Badung.b. Kurangnya kader pemberdayaan masyarakat (kaderposyandu)

Implementasi Peraturan Menteri Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung I Nyoman Suargita; Cokorda Putra Indrayana; Sri Sulandari
Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Implementasi Peraturan Menteri Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapi Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten BadungPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentangPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang KabupatenBadung dan Kendala yang dihadapi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di DesaBelok Sidan. Kecamatan Sore, Kabupaten Badung. Teori yang digunakan adalah teoriimplementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dimanaimplementasi ditentukan dari 6 faktor yaitu Standar dan tujuan kebijakan, Sumberdaya,Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penguatan, Karakteristik agen pelaksana,Ekonomi, sosial dan politik lingkungan, Pelaksana Disposisi. Informan dalam penelitian iniadalah 10 orang yang terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa BelokSidan yang diambil secara purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisisdata kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran TanahSistematis Lengkap telah dilaksanakan dengan baik di Desa Belok Sidan dilihat daripelaksanaan enam faktor yang mendukung pelaksanaan menurut Van Meter dan Van Horndalam pelaksanaan program PTSL ini di Desa Belok Sidan. Namun masih terdapat kendalayang dihadapi di Desa Belok Sidan dalam pelaksanaannya di lapangan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah

Sosialisasi dan Praktek Pembuatan Lubang Resapan Biopori di Desa Petang Putu Gede Denny Herlambang; Sri Sulandari; Ni Kadek Dewita Anggarini; Ni Kadek Ratih Sukma Dewi; Ni Putu Krisna Dewi
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JIPkM)
Publisher : STIE Trisna Negara

Bulan November – Desember adalah musim hujan dimana intensitas hujan pada bulan ini sangat besar khususnya di Desa Petang yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi itu menyebabkan genangan air, banjir dan tanah longsor. Untuk mencegah terjadinya hal – hal yang demikian tersebu,t ada banyak cara dan metode yang bisa diaplikasikan salah satunya lubang resapan biopori. Lubang Resapan Biopori merupakan metode alternatif untuk meningkatkan daya resap air hujan kedalam tanah. Lubang Resapan Biopori ini berupa sebuah lubang silindris yang dibuat secara vertikal kedalam tanah Metodologi yang digunakan adalah Survey, sosialisasi, praktek dan evaluasi. Hasil dari pelaksanan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa 10 lubang resapan biopori yang telah ditanam di lingkungan Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Pucak Manik ,dan telah memberikan kontribusi serta manfaat positif sebagai media penampung air sehingga dapat mencegah dan menananggulangi genangan air yang sering terjadi di area pura.Kata kunci : Biopori, Praktek, Sosialisasi November – December is the rainy season where the intensity of rain in this month is very large, especially in Petang Village which has very high rainfall. The heavy rainfall caused puddles, floods and landslides. To prevent such things from happening, there are many ways and methods that can be applied, one of which is biopore infiltration holes. Biopore Infiltration Hole is an alternative method to increase the absorption of rainwater into the soil. This Biopore Infiltration Hole is a cylindrical hole made vertically into the soil. The methodology used is survey, socialization, practice and evaluation. The results of the implementation of this community service activity are in the form of 10 biopore infiltration holes that have been planted in the Village Temple, Puseh Temple and Pucak Manik Temple environment, and have contributed and provided positive benefits as a water storage medium so that they can prevent and deal with puddles that often occur in the area. temple.Keywords: Biopori, Practice, Socialization

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DASAR NO 6 ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI Cok Gde Agung Kusuma Putra; Sri Sulandari; Ni Luh Putu Suastini; Ni Kadek Sadu Astuti; Luh Riniti Rahayu
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6089

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah dengan tujuan untuk memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan PPDB ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal belum berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang paham dengan proses PPDB melalui jalur zonasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sehingga timbul ketidakpuasan beberapa orang tua siswa dalam mengikuti PPDB online. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal karena adanya partisipasi publik dalam proses PPDB online serta adanya standar dan sasaran kebijakan. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi, adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem pendaftaran online, serta adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombel.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR I Wayan Arya Sugiarta; I Nyoman Suargita; I Made Artayasa; Sri Sulandari
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6294

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendukung perekonomian desa serta mengembangkan potensi ekonomi, kelembagaan dan seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pelayanan publik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Bakbakan Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat inovasi pelayanan publik desa Badan Usaha Milik Negara (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19. di Desa Bakbakan, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori inovasi menurut Suryani (2008:305) menjelaskan indikator inovasi yaitu karakteristik inovasi (produk), saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Bakbakan Kabupaten Gianyar belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Teori Inovasi menurut Suryani (2008:305) yang menunjukkan bahwa BUMDes Laba Desa memiliki empat program inovasi pelayanan publik yaitu jogging track dan wisata alam Air Terjun Taman Sari, wisata spiritual yaitu Beji Taman Sari , inovasi keuangan seperti bisnis dan warung dan sektor kesejahteraan melalui Pamsimas. Dari empat program inovasi pelayanan publik, hanya program inovasi pelayanan publik melalui Pamsimas yang dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sedangkan tiga program inovasi lainnya tidak dapat dilaksanakan karena pembatasan massa dan penutupan sementara untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait pencegahan penyebaran penyakit. Covid19. Faktor pendukung inovasi pelayanan publik BUMDes adalah kerjasama dengan pemerintah dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas pelayanan publik seperti komputer.

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Yudistira Adnyana; Sri Sulandari; IW. Astawa
Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 11 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ekuitas.v11i1.57007

The waste problem needs to be overcome because it threatens health , environment and tourism in Bali. The ability to manage waste by the government and the community has not been optimal. The government is trying to overcome the waste problem through policies. The problems are, (1) How is the implementation of source-based waste management policy in Penatih Dangin Puri Village? (2) What are the obstacles in implementing source-based waste management policies in Penatih Dangin Puri Village? The problem is analyzed with the theory of implementation model of Syahrul Mubarok et al (2020) which states that policy implementation is influenced by 3 aspects: policy content, policy context and policy process. Using qualitative research methods. The results showed that the village government had implemented a source-based waste management policy. From the aspect of policy content, Penatih Dangin Puri Village has implemented source-based waste management. Conclusions, 1) Governorâ€™s regulation Number 47 of 2019 has been implemented in Penatih Dangin Puri Village but has not been optimal. 2) Obstacles in implementing Governorâ€™s regulation number 47 of 2019 include: communication, resources and bureaucratic structure.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ekuitas.v11i1.57007

The waste problem needs to be overcome because it threatens health , environment and tourism in Bali. The ability to manage waste by the government and the community has not been optimal. The government is trying to overcome the waste problem through policies. The problems are, (1) How is the implementation of source-based waste management policy in Penatih Dangin Puri Village? (2) What are the obstacles in implementing source-based waste management policies in Penatih Dangin Puri Village? The problem is analyzed with the theory of implementation model of Syahrul Mubarok et al (2020) which states that policy implementation is influenced by 3 aspects: policy content, policy context and policy process. Using qualitative research methods. The results showed that the village government had implemented a source-based waste management policy. From the aspect of policy content, Penatih Dangin Puri Village has implemented source-based waste management. Conclusions, 1) Governor’s regulation Number 47 of 2019 has been implemented in Penatih Dangin Puri Village but has not been optimal. 2) Obstacles in implementing Governor’s regulation number 47 of 2019 include: communication, resources and bureaucratic structure.

Public administration: effectiveness and inhibiting factors of one day service I Wayan Astawa; Gede Wirata; Yudistira adnyana; Sri Sulandari; I Nyoman Suargita
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020242499

"One Day Service" service is a one-day service where each applicant provides documents. This service program aims to provide population and civil registration services in villages, cities and provinces. This service aims to provide convenience to the public in the implementation and public administration. The purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the "One Day Service" program. The findings of this research report illustrate the effectiveness of population/citizen information services in the program and the obstacles faced by population/citizen information services in the program. This work uses a qualitative descriptive research method. Observations, interviews and documentation are used as data collection techniques. This study shows that the effectiveness of the population registration service in the "One Day Service" program is not yet valid. This is due to the problem of how many have not been answered and processed by the operator due to time constraints and slow network. Sometimes there is a lack of discipline in the assigned tasks and carelessness of the employees managing the service program.

Transforming Public Administration Inclusion Practices in Community-Based Social Policy in the Era of Technological Disruption Sri Sulandari; Wahyu Ana Muliasari
Indonesian Journal of Accounting and Financial Technology Vol. 4 No. 2 (2025): November 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/crypto.v4i2.268

This study examines how inclusive public administration is implemented through community-based social policies amid technological disruption. Using a qualitative case study in Sanur Village, Denpasar, Bali, data were gathered from in-depth interviews with eight key informants, participatory observations, and policy document analysis. Findings show that technological disruption expands public service access and accelerates government–citizen interaction, yet also risks excluding vulnerable groups. Inclusion is effectively achieved when formal policies are supported by adaptive local community initiatives. The study contributes to the theory of inclusion in public administration and offers practical insights for developing participatory, adaptive, and responsive community-based social policies in the digital disruption era.

Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali I Wayan Arya Sugiarta; Sri Sulandari; I Nyoman Suargita
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 7 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.7.1.2022.53-59

Arak Bali, became a local commodity of Balinese society that has existed for generations. Balinese wine is produced traditionally, distributed locally independently by traditional arak craftsmen. With the affordable price, Balinese wine can be consumed by various groups including children who are still underage. Consumption of Balinese wine is an integral part of Balinese culture, especially in religious ceremonies. The existence of Balinese wine is not only for consumption but has a special role as a means of "tetabuhan" ceremony. This is a special concern of the Governor of Bali Wayan Koster, where the governor of Bali is trying to raise the degree of Balinese arak so that it can compete with other alcoholic beverages that have a high selling value, and it is even possible to become an export commodity as a drink with the character of Balinese khan. In Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 concerning Management of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks, the provincial government of Bali tries to regulate the licensing and distribution of Balinese wine. However, the government regulation is deemed ineffective due to two factors, namely: first, the regulation does not regulate criminal sanctions so that it does not provide a deterrent effect to violators of the rules which causes weak public awareness to comply with these regulations. Second, a strong Balinese culture is not easy to change and requires consistency to build Balinese public awareness to comply with Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 concerning Governance of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks.

Co-Authors Cok Gde Agung Kusuma Putra Cokorda Putra Indrayana Gede Wirata I Dewa Gede Putra Sedana I Made Artayasa I Nyoman Suargita I Nyoman Suargita I Wayan Arya Sugiarta I Wayan Arya Sugiarta I Wayan Astawa I Wayan Astawa I Wayan Astawa IW. Astawa Luh Riniti Rahayu Luh Riniti Rahayu Ni Kadek Dewita Anggarini Ni Kadek Ratih Sukma Dewi Ni Kadek Sadu Astuti Ni Luh Putu Suastini Ni Luh Widiantini Ni Putu Krisna Dewi Putu Gede Denny Herlambang Putu Surya Wedra Lesmana Wahyu Ana Muliasari Yudistira Adnyana, Yudistira

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search