Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

INTEGRASI HAK LINGKUNGAN HIDUP SEHAT DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Auzan Qasthary; Mazwar; Basri Effendi; Aditya Rivaldi; Suhaibah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.11974

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan merupakan tantangan krusial dalam menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat. Namun, integrasi hak tersebut ke dalam kebijakan publik masih menghadapi kendala signifikan, terutama dari sisi implementasi hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, kebijakan publik, serta literatur terkait untuk memahami pengaturan dan pelaksanaan hukum dalam pengelolaan SDA. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, terdapat berbagai masalah seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Diperlukan penguatan mekanisme hukum administrasi negara yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sehat dalam kebijakan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum administrasi negara menjadi kunci utama untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak asasi manusia.
Transforming the rule of law into a welfare state: constitutional perspectives on social assistance policy Rakhmi, Ida Tutia; Qasthary, Auzan; Bariah, Chairul; Munirah, Intan; Safira, Rifka
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 9, No 1 (2026): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v9i1.427

Abstract

The transformation of the Negara Hukum into a welfare state positions social assistance policies as a strategic instrument for fulfilling citizens’ rights. However, in practice, the implementation of social assistance in Indonesia faces significant challenges, including mistargeting, weak accountability, and regulatory disharmony. This study aims to analyze the conformity of social assistance policies with the principles of the rule of law and to reconstruct an ideal policy model. The research employs a normative juridical approach through the analysis of legal frameworks, particularly the Undang-Undang Dasar 1945, as well as relevant legal doctrines and literature. The findings indicate that although social assistance policies possess strong constitutional legitimacy, their implementation reveals a gap between normative expectations and practical realities. Therefore, policy reconstruction is required through a rights-based approach, integrated data system reform, regulatory harmonization, and strengthened multi-level oversight. In conclusion, social assistance must be treated as a constitutional right managed with transparency and accountability. This study recommends strengthening regulatory frameworks, digitalizing data systems, and enhancing public participation as strategic measures for policy improvement.