Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

FENOMENA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Vivi Arfiani Siregar; Indra Mukhlis Adnan; Wandi Wandi; Muhsin Muhsin; Jamri Jamri; Nurhan Nurhan; Feni Puspita Sari; Muannif Ridwan
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i2.2783

Abstract

Regional and village funds are one of the sources of village funding based on regional funds as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Anticipations that the corruption of regional and village funds in Indragiri Hilir Regency does not continue to develop depends on how the implementation of law enforcement itself not only involves natural humans but can also be easily found in corruption cases involving legal entities. Metode community service by direct means of sources of information that are adjusted to the results of observations, because this approach in community service is carried out using a field approach. Criminal liability in corruption cases is broader than the general criminal law because perpetrators in corruption crimes are still held accountable for their actions even though the perpetrator has died but are only limited to deprivation of confiscated goods.
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kasus Pungutan Liar Oleh Pegawai Imigrasi Di Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2025 Indah Purnama Sari; Feni Puspita Sari; Tasya Antasari; Yesi Maulana Aprilia; Kasmawati Kasmawati; Ermawati Ermawati; Feni Puspitasari
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara November 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i6.11858

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, praktik korupsi masih ditemukan dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pelayanan keimigrasian. Posisi strategis petugas imigrasi yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan dokumen perjalanan dan pengawasan orang asing membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk korupsi yang terjadi dalam pelayanan keimigrasian serta menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Studi difokuskan pada kasus dugaan pungutan liar terhadap warga negara China di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terungkap pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai imigrasi merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten guna meningkatkan integritas pelayanan keimigrasian (Chazawi, 2022; Hartanti, 2023).12.
Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas Aparatur Pemerintah Desa Bambang Sasmita Adi Putra; Ali Azhar; Feni Puspita Sari; Gushairi; Didi Syaputra; Herdiansyah; Jamri; Triyana Syahfitri
TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Trimas: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Community Service activity aims to enhance legal awareness and integrity of village government officials through anti-corruption socialization. Conducted in Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, the activity employed a participatory approach using interactive lectures, discussions, and case studies. The results indicate an increased understanding among village officials regarding the limits of authority, accountability principles, and legal consequences of administrative actions that may violate regulations. Furthermore, the socialization successfully instilled values of integrity and transparency in village governance. The activity also provided a platform for dialogue between village officials and academics, fostering a more contextual understanding of law implementation in everyday governance practices. These findings highlight the importance of legal literacy as a preventive strategy in fostering clean, accountable, and sustainable village administration. Practically, the activity strengthened village officials’ capacity to prevent corrupt practices and improve public service quality. From an academic perspective, the results provide important empirical evidence on the effectiveness of participatory approaches in enhancing the integrity of village government officials.
Kepemilikan Tanah dan Keabsahan Administrasi Pertanahan Perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Bambang Sasmita Adi Putra; Jamri; KMS Novyar Satriawan Fikri; Feni Puspita Sari; Syariffuddin; Siti Rahmah
TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Trimas: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan tanah dan keabsahan administrasi pertanahan berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kegiatan dilaksanakan di Desa Danau Pulai Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, observasi, dan dokumentasi. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya pendaftaran tanah, prosedur administrasi pertanahan, perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran di bidang pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai legalitas kepemilikan tanah dan prosedur administrasi pertanahan. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, serta perlindungan hak atas tanah melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum.