Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU BALITA DAN LANSIA DALAM MEWUJUDKAN KESEHATAN MASYARAKAT DI DESA MENGWI, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG Made Bayu Hendryawan; I Wayan Sudemen; Lilik Antarini
Jurnal Widya Publika Vol 13 No 2 (2025): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v13i2.1657

Abstract

Kesehatan masyarakat merupakan suatu hal yang harus diupayakan dengan baik untuk pemberdayaan masyarakat baik memahami, menjaga, dan meningkatkan kesehatan dalam suatu masyarakat. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu komponen penting dalam upaya kesehatan masyarakat di Indonesia. Posyandu Balita (bawah lima tahun) merupakan pelayanan terhadap balita dan anak kecil dengan melakukan penimbangan sehingga dapat memantau tumbuh kembang balita dan anak kecil dari umur 0-5 tahun. Posyandu lansia (Lanjut Usia) merupakan posyandu terpadu untuk lansia masyarakat lansia di suatu daerah agar lansia mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pelayanan kesehatan bagi lansia serta posyandu lansia dimulai umur 60 tahun keatas. Pelayanan publik dalam hal Posyandu untuk balita dan lansia di Desa Mengwi adalah suatu upaya yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Posyandu berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Posyandu Balita Dan Lansia Dalam Mewujudkan Kesehatan Masyarakat di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Berdasarkan tujuan penelitian ini, menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Serta teknik pengumpulan data penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data condensation (kondensasi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan). Hasil penelitiannya yaitu secara keseluruhan implementasi program posyandu balita dan lansia di Desa Mengwi, sudah berjalan dengan baik dimana hal ini dilihat dari kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran yang terdapat tujuan, strategi, dan anggaran yang jelas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan posyandu, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yang terdapat susunan pengurus, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemenuhan pengetahuan dan pemahaman kader yang jelas memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan posyandu, dan kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran yang terdapat sasaran yang memenuhi persyaratan, tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan serta hasil dari program yang sudah jelas pelaksanaanya memberikan pelayanan dalam kegiatan posyandu balita dan lansia di Desa Mengwi.
EVALUATION OF REGIONAL GOVERNMENT POLICY ON SPATIAL PLANNING IN THE TUKAD BADUNG RIVER SETBACK AREA, DENPASAR CITY Tjokorda Gede Dharmawangsa; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The riparian zone of the Tukad Badung River has experienced significant degradation due to the massive pressures of urbanization in Denpasar City. Approximately 64.8% of the river's total length of 15.39 kilometers has undergone land-use conversion. A total of 419 buildings have been identified within the riverbank area, of which 354 units (84.5%) are considered non-compliant with the regulations governing protected riparian zones. This condition contradicts Denpasar City Regional Regulation Number 8 of 2021 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) 2021–2041, which designates riverbanks as protected areas. This study aims to evaluate the implementation of local government policies regarding spatial planning management in the Tukad Badung River riparian zone. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through field observations, in-depth interviews with six key informants, and document analysis. Data were analyzed using William N. Dunn’s (2003) public policy evaluation model, which encompasses six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings reveal that policy implementation has not yet been optimal. Only 16 buildings (3.3%) fully comply with the established regulations; inter-agency coordination remains weak; only 14 officers are responsible for monitoring the 15.39-kilometer river corridor; regulatory enforcement is inconsistent; and community participation remains limited. The study recommends strengthening cross-sector coordination, intensifying public awareness and socialization programs, empowering riverbank communities, developing equitable relocation programs, and enforcing regulations in a firmer and more consistent manner. Keywords: : Policy Evaluation, Spatial Planning, River Buffer Zone
ANALYSIS OF CROSS-SECTOR GOVERNANCE IN TOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN CANGGU VILLAGE, BADUNG REGENCY I Gusti Ngurah Anom Darsika; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of the Canggu Shortcut as an infrastructure solution faces not only technical challenges but also cross-sector governance issues involving various actors with different interests and authorities. This study aims to analyze cross-sector governance in tourism infrastructure development in Canggu Village, Badung Regency, particularly in the Canggu Shortcut project. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants from government institutions, the private sector, and local communities. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman. The findings indicate that cross-sector governance in the development of the Canggu Shortcut has involved various stakeholders, including the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), the Transportation Agency, the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Tourism Office, village governments, and private-sector actors. However, its implementation has not yet been fully optimal. Inter-agency coordination remains sectoral in nature, policy priorities differ among institutions, and program synchronization is still limited. Community participation remains largely consultative, while private-sector involvement has not been maximized. Transparency is primarily administrative, and comprehensive impact evaluation remains limited. Although the development project has contributed to improving accessibility, stronger and more integrated cross-sector governance is still required to support sustainable tourism development