Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Khazanah Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Mukhlis Mukhlis
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Focus Group Discussion Penyesesuaian dan Pengharmonisan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara Mukhlis Mukhlis; Faisal Faisal; Muammar Muammar; Tasyukur Tasyukur; Fauzi A. Gani
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 2, No 2 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i2.14542

Abstract

Barang Milik Daerah mempunyai fungsi yang fungdamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam implementasinya masih terbatas payung hukum bagi yang telah diatur melalui Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tahapan penyampaian materi, tanya jawab dan wawancara. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap penyesesuaian dan pengharmonisan rancangan qanun tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara. Peserta dalam kegiatan ini adalah unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan pelbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, masyarakat dan akademisi. Setelah Focus Group Discussion (FGD dilaksanakan, draft qanun mendapatkan masukan terhadap rancangan qanun mengenai pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara, antara lain diperlukan kelengkapan penatausahaanbarang milik daerah secara sempurna mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapanpemusnahanasetmilikdaerahKabupatenAcehUtara.  Selain itu, diperlukan untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah supaya nilai maupun kulitas aset selalu terjaga. Kemudian diperlukan pemahaman yang baik bagi pengelola barang milik daerah supaya mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar sesuai dengan mekanisme ketentuan undang-undang
Focus Focus Group Discussion; Peluang, Tantangan dan Strategi Upaya Penyelamatan Pengungsi Luar Negeri di Laut Faisal Faisal; Mukhlis Mukhlis; Muammar Muammar; Zulfadli Zulfadli; Raihan Putri; Andhika Jaya Putra
Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v12i2.11966

Abstract

Background: Indonesia merupakan salah satu negara yang dituju menjadi tempat pendaratan para pengungsi dari luar negeri, meskipun Indonesia belum melakukan ratifikasi pengungsi Tahun 1951 dan protokol Tahun 1967.  Semakin banyaknya para pengungsi yang datang ke Indonesia khususnya Tanah Aceh akan mengakibatkan pemerintah daerah kewalahan dalam pemenuhan hak-hak pengungsi, misalnya hak untuk hidup, hak menempati sementara, hak sosial dan hak lain-lainnya. Tujuan kegiatan ini yaitu upaya untuk melindungi kawasan laut, lingkungan pantai, sanitasi di wilayah Aceh sebagai daerah yang sering terjadi pendaratan pengungsi luar negeri, serta strategi dalam menangangi pengungsi dari luar negeri sesuai standar internasional. Metode: Focus group discussion dengan cara diskusi tanya jawab, pemaparan materi sekaligus sosialisasi. Subyek dalam pengabdian ini meliputi panglima laot dan nelayan. Hasil: Hasil diskusi yaitu membuat rencana kontinjensi pada perlindungan kawasan laut dan menyelenggarakan tugas dan wewenang terkait penanganan pengungsi berdasarkan SOP internasional. Kesimpulan: Hambatan penanggulannya adalah ketidaksanggupan menampung jumlah pengungsi, kelayakan sarana dan prasarana sehingga dibutuhkan standar internasional. Diperlukan pengaturan khusus yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengakomodir pengungsi luar negeri.
Challenges in Implementing Sharia-Based Education: Balancing Regional Autonomy and Children’s Rights in Aceh Mukhlis, Mukhlis; Iqbal, Muhammad; Safitri, Maya; Hasniyati, Hasniyati
Khazanah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v7i1.41012

Abstract

This study analyzes the implementation of Sharia-based education in Aceh through the perspective of regional autonomy and children's rights.  This multidisciplinary study reveals the tension between Aceh's education policies (Law No.  11/2006 and Qanun Education) with the obligation of children's rights (children's rights convention Articles 28-29 and Child Protection Law No.  35/2014). Findings show that some schools do not meet inclusive standards, religious materials are less multicultural, and only some teachers are trained in inclusive pedagogy with infrastructure gaps.    The impact on children's rights is significant: female dropout rates are higher due to child marriage and only some schools are disability friendly.   Policy analysis revealed that Qanun has not fully adopted the principle of inclusivity, while policies in the district still ignore marginalized groups.  The research introduced the "Balanced Integration" model, which was piloted in 10 schools, successfully improving the indicators of inclusivity by aligning Islamic values with the principles of the children's rights convention article 29.  Other findings show that hybrid programs (tahfiz-STEM) increase student acceptance in universities. Policy implications include: (1) harmonization of Qanun with human rights standards, (2) children's rights-based teacher training, and (3) policy impact monitoring system.  The study offers an operational framework linking regional autonomy, Islamic identity, and children's rights, with specific recommendations to ensure Sharia education in Aceh meets three pillars: local wisdom, religious values, and universal human rights standards. The findings contribute to the global discourse on multicultural education in Muslim societies suggesting that educational autonomy can be implemented without sacrificing children's basic rights.
Co-Authors Amrizal Amrizal Andhika Jaya Putra Bakillani Bakillani Dini Nabillah Fadli, Sutia Faisal Faisal Fauzi A. Gani Hadi Iskandar Hasan Basri Hasniyati, Hasniyati Khairil Fadri Malahayati Malahayati Maya Safitri Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muhammad Iqbal Muksalmina Muksalmina Raihan Putri Saddatun Ardila Salmin Dengo Sophia Listriani T. Nazaruddin Tasyukur Tasyukur Yani, Mohd. Yusnidar Yusnidar Yusrizal Yusrizal Yusrizal, Yusrizal Zainal Abidin Zulfadli Zulfadli