Articles
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MENGALAMI KECELAKAAN TIDAK TERDAFTAR BPJS ]]>
<![CDATA[Yani, Mohd.]]>;
<![CDATA[Mukhlis, Mukhlis]]>;
<![CDATA[Malahayati, Malahayati]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.281 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v7i2.2035
<![CDATA[Perlindungan bagi tenaga  kerja  sangat  penting,  terutama  saat  menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS, meski program jaminan sosial telah dirancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS salah satunya terdapat pada Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe dan faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS yaitu adanya upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik untuk berobat dan upaya perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan  bagi pekerja  yang  mengalami kecelakaan kerja  yang  belum terdaftar dalam BPJS. Faktor  penghambat  pemenuhan kewajiban oleh pihak  hotel yaitu pekerja yang belum mengurus kembali KTP yang hilang, pekerja daily worker yang hanya dikontrak kerja tiga bulan saja dan belum tentu diperpanjang, pekerja yang tidak mau mendaftar pada program BPJS karena masa kontrak yang singkat, pekerja yang tidak mengetahui tentang BPJS. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS? Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS yaitu Mendorong agar Memberikan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Pada Hotel Lido Graha dan Memberikan tanggung jawab pada Hotel Lido Graha bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak terdaftar dalam BPJS.]]>
<![CDATA[BENTUK PENYAJIAN TARI SAPU TANGAN DI SANGGAR MELATI LAE GENTUYUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL ]]>
<![CDATA[Malahayati Malahayati]]>;
<![CDATA[Tri Supadmi]]>;
<![CDATA[Tengku Hartati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik Vol 2, No 3 (2017): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.518 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Bentuk Penyajian Tari Sapu Tangan di Sanggar Melati Lae Gentuyung Kabupaten Aceh Singkil” mengangkat masalah bagaimana bentuk penyajian tari Sapu Tangan di Sanggar Melati Lae Gentuyung Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penyajian tari Sapu Tangan di Sanggar Melati Lae Gentuyung Kabupaten Aceh Singkil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua pimpinan sanggar Melati Lae Gentuyung, pelatih sanggar Melati Lae Gentuyung, dan penari sanggar Melati Lae Gentuyung. Lokasi penelitian dilakukan di desa Kilangan Kecamatan Singkil. Teknik pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan mereduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwah tari Sapu Tangan diciptakan oleh Bundo Kandung yang berasal dari Sumatera Barat. Tari Sapu Tangan tergolong dalam tari kelompok. Tari Sapu Tangan ditarikan oleh empat penari lelaki yang menggunakan Sapu Tangan. Tari Sapu Tangan diiringi dengan alat musik tradisional seperti rapa-i. Tari Sapu Tangan mempunyai ciri khas tersendiri dimana tari ini ditarikan dengan menggunakan properti Sapu Tangan yang diletakkan di sela-sela jari penari. Bentuk Penyajian tari Sapu Tangan sangatlah sederhana. Tari ini menceritakan sekelompok dayang-dayang yang diperintahkan oleh seorang raja untuk mencari bunga yang dibalut dengan kain Sapu Tangan untuk diberikan kepada seorang putri yang cantik jelita. Kata kunci: bentuk penyajian, makna, tari Sapu Tangan]]>
<![CDATA[Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Covid-19 ]]>
<![CDATA[Suci Mahara]]>;
<![CDATA[Malahayati M]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4015
<![CDATA[The entry of Corona Virus Disease (Covid-19) in early March 2020 to Indonesia, forced companies / employers to forcibly lay off workers / laborers due to the non-operation of the company and obeying the regulations issued by the government regarding the prohibition of gathering and maintaining distance from each other. The formulation of the problem in this research is the concept of legal protection for workers who have been laid off due to Covid-19 which is reviewed through Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The purpose of this study is to describe and provide an overview of legal protection for workers who have been laid off due to this pandemic. This research method is a qualitative method with a normative form of research that puts laws or rules to answer the problems to be studied. The approach in this research comes from statutory regulations and literature study. Based on the results of this study, the concept of legal protection for workers who were laid off due to Covid-19 which was reviewed through the Manpower Act is based on Pancasila which includes legal protection for wages, welfare and social security for workers and the concept of legal protection for workers who have been laid off as a result of Covid-19 based on the Job Creation Law, namely equal justice by giving severance pay as the fulfillment of labor rights. This study advises the government to include specific rules regarding legal protection for workers who have been laid off due to disease outbreaks and advises employers / employers to include the rights that workers need in the work agreement if a forced layoff occurs. Key Words: Legal Protection, Covid-19, PHK.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2018 DI KABUPATEN ACEH TIMUR ]]>
<![CDATA[Fajar Adi Putra]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v9i1.4801
<![CDATA[Aceh is a province in Indonesia that applies Islamic law in law enforcement, not infrequently in law enforcement in East Aceh District by prosecutors experiencing obstacles in applying Aceh Governor Regulation No. 5 of 2018 for the perpetrators of Jarimah, so that the implementation up to now the Prosecutor is guided by the Aceh Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law. This study aims to find out how the implementation of the Aceh Governor's Regulation No. 5 of 2018 by the Prosecutors in East Aceh District and why the implementation of the Aceh Governor's Regulation is experiencing obstacles. This study uses an empirical juridical approach to the research location in Lapi Class II B Idi, as well as using secondary data and primary data, then collecting data from literature, interviews and observations, and from the results of these data the data are arranged in a descriptive analysis. The conclusion of this study is that Aceh's Governor Regulation Number 5 Year 2018 cannot be implemented in Idi Class II B Prison, so that in carrying out the Prosecutor's whip uqubat based on Article 262 Aceh Qanun Number 7 of 2013, this is due to obstacles encountered by the Prosecutor in implement the Governor Regulation Number 5 of 2018, including the absence of facilities and infrastructure in Class II B Idi prison, the absence of Technical Instructions and Implementing Guidelines related to the implementation of Governor Regulation Number 5 of 2018 from the Aceh High Prosecutor Office and Class II B Idi Prison, the budget which is limited from the local government, will cause a commotion between prisoners, and the community does not know the whip, given the spirit of the whip is to give the effect of shame on the perpetrators and provide lessons for the community.]]>
<![CDATA[PERAN POLRI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR ACEH TIMUR) ]]>
<![CDATA[Musafirul Hadi]]>;
<![CDATA[Malahayati Malahayati]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7946
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Polisi terhadap penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dapat mengetahui tugas dan fungsi sehingga polisi berperan seperti apa, bila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta upaya dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Aceh Timur. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, bahwa peran Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan masih rendah, banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kepolisian Polres Aceh Timur yang tidak terselesaikan. Peran Polres Aceh Timur hanya mencakup cara preventif yaitu cara mencegah terjadinya pencurian, cara represif yaitu menindak tegas terhadap pelaku kejahatan. Hambatan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam sebuah kasus, lambatnya informasi, tidak ditemukannya barang bukti, dan kurangnya personel dalam Kepolisian. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui operasi rutin, operasi khusus, sistem buru sergap, dan gerilya kota]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN SIFAT RUANG BANACH PADA B1/4(K) ]]>
<![CDATA[Malahayati Malahayati]]>
<![CDATA[ EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN Vol 7, No 1 (2013): JURNAL EPSILON VOLUME 7 NOMOR 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mathematics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.04 KB)
|
DOI: 10.20527/epsilon.v7i1.91
<![CDATA[In this paper we study class of bounded Baire-1=4 functions on a separablemetric space K denoted by B1=4(K). Haydon, et all [5] proved that B1=4(K) is a Banachspace by using the series criterion for completeness. In this paper we prove the statementin a dierent way.]]>
<![CDATA[ANALISIS TITIK TETAP PADA PEMETAAN TERDOMINASI-α DI RUANG METRIK-b SEGI EMPAT ]]>
<![CDATA[Nur Faridah]]>;
<![CDATA[MALAHAYATI MALAHAYATI]]>
<![CDATA[ Jurnal Matematika UNAND Vol 11, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jmua.11.3.171-180.2022
<![CDATA[Ruang metrik-b segi empat merupakan himpunan tak kosong yang didalamnya dilengkapi oleh suatu pemetaan dan memenuhi tiga aksioma yaitu definitas,simetri, dan ketaksamaan b-segi empat. Penelitian ini membahas tentang teorema titiktetap pada pemetaan terdominasi-α di ruang metrik-b segi empat. Proses konstruksipembuktian melibatkan barisan Picard yang menjadi alat dalam menemukan titik tetapnya.Contoh 3.2 pada jurnal Shoaib [10] kurang tepat, sebab tidak memenuhi semuahipotesa pada Teorema 3.1. Oleh karena itu diberikan contoh baru dengan mendefinisikanulang pemetaan yang memenuhi kondisi terdominasi α sehingga semua hipotesapada teorema terpenuhi.Kata Kunci: Pemetaan terdominasi, Ruang metrik-b segi empat, Titik tetap]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019) ]]>
<![CDATA[Rido Susanto]]>;
<![CDATA[Elidar Sari]]>;
<![CDATA[Malahayati M]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8655
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019dan untuk mengetahui mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019). Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019, Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, norma-norma hukum atau kaidah-kaidah. Tata caraaglutinasi data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian yang lewatriset kepustakaan (library research) dan diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif analisis dan dapat dipahami pembaca dengan mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada revisi kedua Undang-Undang KPK menyatakan bahwa kedudukan KPK itu sendiri berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif. Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XVII/2019 menyebutkan bahwa kedudukan KPK berada di dalam rumpun eksekutif dalam melaksanakan tugas bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus diberitahukan kepada Dewan Penggawas serta dalam hal penyidikan, penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan dapat memberitahukan kepada Dewan Penggawas. Hal ini sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Penggawas sesuai dengan Pasal 37B Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yakni memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.]]>
<![CDATA[Public Hearing of Draft Qanun District North Aceh on Management Old Oil Well: Publik Hearing Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Pengelolaan Sumur Minyak Tua ]]>
<![CDATA[Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Elidar Sari]]>;
<![CDATA[Malahayati]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v7i1.13360
<![CDATA[North Aceh has many old Dutch heritage wells that still have the potential to be reactivated. Reactivation aims to regulate management so that there is a need for innovation to optimize the management of old wells whose innovation starts from the management concept to the technology used to make it more efficient, effective, and economical. This activity was carried out in the form of a public hearing on the draft Qanun of North Aceh Regency on the management of old oil wells involving the local government, DPRD, religious leaders, and community leaders. The public hearing results assessed that the management of old oil wells requires clear rules to avoid illegal drilling and tapping. Communities around the former drilling areas conduct mining in old oil wells, which are no longer economical for corporations. It is necessary to improve the legal basis that supports the establishment of a Draft Qanun on the management of old Dutch-owned oil wells in North Aceh District.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KELUARGA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) DALAM PENYALURAN BANTUAN KOMPLEMENTER PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Maishara Annisa]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9142
<![CDATA[Dengan dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah menyelenggarakan sebuah Program Perlindungan Sosial dalam bentuk penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa tingkat efektifitas Kebijakan Perlindungan Sosial Rumah Tangga Sangat Miskin dalam penyaluran bantuan PKH di Aceh Utara. Teknik riset menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan PKH di Aceh Utara adalah belum sepenuhnya efektif.Penyebabnya dipengaruhi oleh daya guna pemanfaatan dana bantuan PKH oleh KPM belum mencapai sasaran, juga disebabkan dengan adanya data dikelurahan yang tidak valid, dengan dimasukkannya data Keluarga Sejahtera kedalam data penerima bantuan pada saat proses Pemutakhiran Basis Data Terpadu, dan dipengaruhi oleh Perbedaan Data dan NIK antara SIKS-NG, Catatan Sipil dan Data Pokok Pendidikan. Kata Kunci:Efektivitas Hukum, Kebijakan Perlindungan Sosial, Program Keluarga Harapan.]]>
