Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.693
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Ijtimaiyyah LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Tasyri' Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Zaiyad Zubaidi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Persepsi Ulama Dayah Aceh terhadap Perluasan Fikih Mawani‘ al-‘Irthi dalam KHI: Resistensi atau Adaptasi? Zubaidi, Zaiyad; Kurdi, Muliadi; Habibi MZ, Muhammad; Oktarina, Aldira
Media Syari'ah Vol 26 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v26i2.25917

Abstract

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaruan fiqih yang dimulai 23 tahun lalu, dengan norma-norma yang lebih progresif dibandingkan dengan fiqih klasik. Salah satu contohnya adalah Pasal 173 tentang Penghalang Warisan, yang mencakup percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah ahli waris—norma yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan ulama dayah di Aceh terhadap perluasan norma fikih dalam KHI, terutama dalam hal penghalang warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah di Aceh memiliki pandangan yang beragam. Beberapa mendukung peran pemerintah dalam memperluas norma hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan lainnya lebih konservatif, mempertahankan kesetiaan pada fikih klasik. Beberapa ulama menggunakan qiyas untuk menyesuaikan hukum dengan zaman, sementara kelompok konservatif-modernis berupaya menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan modernitas. Ulama tradisionalis menolak perluasan hukum yang dianggap bertentangan dengan mazhab. Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan, mereka sepakat bahwa perluasan norma harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan relevansi dengan zaman.
PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Kasus: Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur) Hadi, M Naufal; Zubaidi, Zaiyad; Mustaqim, Riza Afrian
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 3 (2025): July
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i3.1886

Abstract

This study aims to determine the factors of child neglect after divorce, review legal protection based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and identify solutions and prevention of such cases in Bantayan Village, Simpang Ulim District, East Aceh Regency. This study uses a normative-empirical legal approach, with qualitative methods and data collection techniques through interviews, observations, and documentation of child victims, caregivers, and village officials. The results of the study indicate that the main factors of child neglect after divorce include economic problems, parental remarriage, parents who migrate and lose contact, lack of responsibility and communication between parents, and minimal intervention from the village government or related institutions. Based on Law Number 35 of 2014 Article 26 paragraph (1), it was found that children's rights to care, protection, and education were not fulfilled. Reviewed from the Best Interest of the Child theory by John Eekelaar, the condition of these children does not reflect the fulfillment of the child's best interests. Therefore, an active role is needed from all parties to prevent and handle similar cases, including through increasing legal awareness and collaboration between village governments and child protection agencies.
Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) Zubaidi, Zaiyad; Kamaruzzaman, Kamaruzzaman
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i1.5568

Abstract

Perwalian dalam akad nikah merupakan syari’at yang harus dipenuhi. Ketiadaan wali menentukan sah tidaknya pernikahan, sebab wali adalah salah satu rukun nikah. Islam melarang pihak wali enggan untuk menikahkan atau ‘aḍal wali. Terkait ‘aḍal wali, artikel ini berusaha mengungkap permasalahan wali adal di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui sebab-sebab ‘aḍal wali, langkah yang ditempuh ketika ada ‘aḍal wali, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ‘aḍal wali di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hasil analisa menunjukan bahwa sebab ‘aḍal wali ini yaitu kedua orang tua bercerai dan pihak ayah menolak menikahkan anak sebab rasa benci yang berlebihan, ayah tidak menyetujui pasangan pilihan anak,  calon laki-laki berasal dari keluarga miskin, dan karena tempat tinggal calon suami yang jauh. Langkah yang dilalui oleh pasangan yang ‘aḍal wali yaitu: Pertama, pihak perempuan memberitahukan permasalahan ‘aḍal wali kepada pihak KUA. Kedua, pihak KUA mengutus salah satu delegasi untuk memberikan nasehat kepada orang tua. Ketiga, pihak KUA menunjuk pengganti wali. Pihak KUA dapat menjadi wali nikah setelah sebelumnya pihak perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah untuk ditetapkan wali hakim baginya. Dalam Islam, wali dilarang menolak (‘aḍal) menikahkan tanpa ada alasan yang dibenarkan syara’. Anak perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut.
PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI SAMALANGA-BIREUEN Zubaidi, Zaiyad
JURNAL AL-IJTIMAIYYAH Vol. 5 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i2.4779

Abstract

Joint assets are assets obtained either individually or with a husband and wife as long as the marriage is underway without questioning registered in the name of anyone. Although the term jurisprudence of shared assets is not found, the community practice does not separate husband and wife's assets in marriage giving birth to a conception of shared assets which is then considered to be syirkah between husband and wife in the institution of marriage. Divorce is one of the causes of the emergence of problems relating to shared property. The problem that is possible is that there is no division in accordance with the provisions of the applicable laws. The question is how to divide shared assets in Samalanga and what is the problem. The research is qualitative research in the form of field studies using a conceptual approach. The results of the study found that in Samalanga-Bireuen there were cases of joint property controlled by one of the wives or husbands, even though the customary practice of the Samalanga community carried out joint property distribution between husband and wife after divorce with a third pattern. This happened because between the husband and wife found that there was still an attitude of apathy and laity towards the existence of shared assets in the marriage.Keywords: Problems, Joint Assets, Divorce.
Co-Authors Aldira Oktarina Arifin Abdullah Fiani, Ade Nuzul Habibi MZ, Muhammad Hadi, M Naufal Hasanuddin Yusuf Adan Heri Fuadhi Husni Mubarak Irwansyah Kamaruzzaman Kamaruzzaman Kamaruzzaman Kamaruzzaman, Kamaruzzaman Miftahul Jannah, Miftahul Jannah Muhammad Yanis Mukdin, Khairani Muliadi Kurdi Nahara Eriayanti Oktarina, Aldira Putri Munawwarah Rahma Rahma Riadhus Sholihin Rina Maulidia Riva Attusuha Riza Afrian Mustaqim RR. Ella Evrita Hestiandari Sa'dan, Saifuddin Tinambunan, Zaidar Tri Mulya Rahmah Ulfa, Nurul Zulhamdi, Zulhamdi