Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Ijtimaiyyah LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Tasyri' Al-Mudharabah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam el-Tarbawi : Jurnal Pendidikan Agama Islam
Zaiyad Zubaidi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Persepsi Ulama Dayah Aceh terhadap Perluasan Fikih Mawani‘ al-‘Irthi dalam KHI: Resistensi atau Adaptasi? Zubaidi, Zaiyad; Kurdi, Muliadi; Habibi MZ, Muhammad; Oktarina, Aldira
Media Syari'ah Vol 26 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v26i2.25917

Abstract

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaruan fiqih yang dimulai 23 tahun lalu, dengan norma-norma yang lebih progresif dibandingkan dengan fiqih klasik. Salah satu contohnya adalah Pasal 173 tentang Penghalang Warisan, yang mencakup percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah ahli waris—norma yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan ulama dayah di Aceh terhadap perluasan norma fikih dalam KHI, terutama dalam hal penghalang warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah di Aceh memiliki pandangan yang beragam. Beberapa mendukung peran pemerintah dalam memperluas norma hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan lainnya lebih konservatif, mempertahankan kesetiaan pada fikih klasik. Beberapa ulama menggunakan qiyas untuk menyesuaikan hukum dengan zaman, sementara kelompok konservatif-modernis berupaya menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan modernitas. Ulama tradisionalis menolak perluasan hukum yang dianggap bertentangan dengan mazhab. Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan, mereka sepakat bahwa perluasan norma harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan relevansi dengan zaman.
PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Kasus: Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur) Hadi, M Naufal; Zubaidi, Zaiyad; Mustaqim, Riza Afrian
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 3 (2025): July
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i3.1886

Abstract

This study aims to determine the factors of child neglect after divorce, review legal protection based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and identify solutions and prevention of such cases in Bantayan Village, Simpang Ulim District, East Aceh Regency. This study uses a normative-empirical legal approach, with qualitative methods and data collection techniques through interviews, observations, and documentation of child victims, caregivers, and village officials. The results of the study indicate that the main factors of child neglect after divorce include economic problems, parental remarriage, parents who migrate and lose contact, lack of responsibility and communication between parents, and minimal intervention from the village government or related institutions. Based on Law Number 35 of 2014 Article 26 paragraph (1), it was found that children's rights to care, protection, and education were not fulfilled. Reviewed from the Best Interest of the Child theory by John Eekelaar, the condition of these children does not reflect the fulfillment of the child's best interests. Therefore, an active role is needed from all parties to prevent and handle similar cases, including through increasing legal awareness and collaboration between village governments and child protection agencies.
Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) Zubaidi, Zaiyad; Kamaruzzaman, Kamaruzzaman
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i1.5568

Abstract

Perwalian dalam akad nikah merupakan syari’at yang harus dipenuhi. Ketiadaan wali menentukan sah tidaknya pernikahan, sebab wali adalah salah satu rukun nikah. Islam melarang pihak wali enggan untuk menikahkan atau ‘aḍal wali. Terkait ‘aḍal wali, artikel ini berusaha mengungkap permasalahan wali adal di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui sebab-sebab ‘aḍal wali, langkah yang ditempuh ketika ada ‘aḍal wali, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ‘aḍal wali di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hasil analisa menunjukan bahwa sebab ‘aḍal wali ini yaitu kedua orang tua bercerai dan pihak ayah menolak menikahkan anak sebab rasa benci yang berlebihan, ayah tidak menyetujui pasangan pilihan anak,  calon laki-laki berasal dari keluarga miskin, dan karena tempat tinggal calon suami yang jauh. Langkah yang dilalui oleh pasangan yang ‘aḍal wali yaitu: Pertama, pihak perempuan memberitahukan permasalahan ‘aḍal wali kepada pihak KUA. Kedua, pihak KUA mengutus salah satu delegasi untuk memberikan nasehat kepada orang tua. Ketiga, pihak KUA menunjuk pengganti wali. Pihak KUA dapat menjadi wali nikah setelah sebelumnya pihak perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah untuk ditetapkan wali hakim baginya. Dalam Islam, wali dilarang menolak (‘aḍal) menikahkan tanpa ada alasan yang dibenarkan syara’. Anak perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut.
PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI SAMALANGA-BIREUEN Zubaidi, Zaiyad
JURNAL AL-IJTIMAIYYAH Vol. 5 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i2.4779

Abstract

Joint assets are assets obtained either individually or with a husband and wife as long as the marriage is underway without questioning registered in the name of anyone. Although the term jurisprudence of shared assets is not found, the community practice does not separate husband and wife's assets in marriage giving birth to a conception of shared assets which is then considered to be syirkah between husband and wife in the institution of marriage. Divorce is one of the causes of the emergence of problems relating to shared property. The problem that is possible is that there is no division in accordance with the provisions of the applicable laws. The question is how to divide shared assets in Samalanga and what is the problem. The research is qualitative research in the form of field studies using a conceptual approach. The results of the study found that in Samalanga-Bireuen there were cases of joint property controlled by one of the wives or husbands, even though the customary practice of the Samalanga community carried out joint property distribution between husband and wife after divorce with a third pattern. This happened because between the husband and wife found that there was still an attitude of apathy and laity towards the existence of shared assets in the marriage.Keywords: Problems, Joint Assets, Divorce.
Women’s Protection in the Transformation of Polygamy Permit Policies by the Court: A Maqāṣid Al-Sharī’ah Perspective farhani, abidah; Hanapi, Agustin; zubaidi, zaiyad
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 16 No. 1 (2026): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/448y2b53

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi secara kritis tentang transformasi kebijakan izin poligami oleh hakim pengadilan Indonesia dengan fokus pada perlindungan perempuan melalui prinsip maqāṣid syarī‘ah. Studi ini berangkat dari tiga persoalan utama, yaitu terkait argumentasi ulama kontemporer tentang izin poligami oleh pengadilan, relevansi dengan perlindungan perempuan, dan dinamika penguatan regulasi izin poligami dalam perspektif maqāṣidī, dan implikasinya terhadap perlindungan perempuan. Artikel ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan jenis yuridisnormatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama kontemporer menegaskan pentingnya legitimasi izin pengadilan sebagai syarat administratif, dijadikan sebagai instrumen kontrol ketat poligami. Syarat ini menghadirkan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dalam rumah tangga. Kebijakan izin poligami oleh pengadilan di Indonesia sejalan dengan tujuan maqāṣid syarī‘ah, berbasis pemeliharaan ajaran agama  Islam (ḥifẓ al-dīn), harta benda bagi pasangan poligami (ḥifẓ al-māl), keturunan pasangan poligami (ḥifẓ nasl), serta kehormatan perempuan (ḥifẓ ‘irḍ). Poligami tetap diakui sebagaisyarat yang bersifat qaḍā’ī dalam upaya pembatasan (taqyīd) untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum, dan kemaslahatan. Jadi kebijakan izin poligami selain sebagai syarat formal-administratif, juga sebagai mekanisme substantif untuk memastikan perlindungan perempuan—berupa, namun tidak terbatas pada nafkah dalam perkawinan, nafkah pasca cerai, harta bersama, warisan dan hak asuh anak, dan lainnya.
Kafaah as a Tool of Social Legitimacy in Marriage: An Empirical Analysis of Maslahah and Discrimination in Banda Aceh City Solin, Siti Dian Natasya; Zubaidi, Zaiyad; Abdul Muthalib, Salman; Abdussalam, Izuddin
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/04708r49

Abstract

This study examines kafa'ah as a tool of social legitimacy in marriage by examining the tension between the goal of maintaining maslahah (maintaining benefits) and the potential for discrimination that arises in the practices of the people of Banda Aceh City. Historically, kafa'ah was formulated in classical Islamic jurisprudence to maintain family harmony, but in the modern context, this concept often shifts into a social selection mechanism that gives rise to rejection of marriages based on lineage, economics, education, or social status, including in certain communities such as sayyid-syarifah and families with high dowry demands. To examine this phenomenon, this study uses a socio-legal approach by combining a review of Islamic jurisprudence literature, an analysis of Islamic family law regulations, and empirical data from interviews with victims of discrimination, religious leaders, and academics. The findings indicate that the expansion of kafa'ah criteria beyond religious and moral aspects is more influenced by socio-historical constructions than normative sharia considerations, so that its practice often reinforces social hierarchies and creates exclusion of certain individuals or groups. This study concludes that kafa'ah needs to be reconstructed as a flexible social consideration and should not be used as a basis for limiting the right to marry, so that it remains in line with the principles of maslahah, justice, and the goals of Islamic family law in realizing a harmonious family.
The Role of Islamic Religious ‎Education in Maintaining Adolescent ‎Moral Values ‎ Fahmi Hanifa; Zaiyad Zubaidi
el-Tarbawi : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 3 No 1 (2026): MARCH - AUGUST 2026 (Call for Papers)
Publisher : CV Naskah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/el-tarbawi.v3i1.302

Abstract

This research is motivated by the problem of moral decline recently affecting several generations of teenagers. Symptoms of moral decline include the spread of cases of drug abuse, promiscuity, crime, violence, and other less than commendable behavior. Even the behavior of acts of violence lately is so viral and has become a concern, which is carried out by teenagers. The purpose of this study was to determine the role of Islamic religious education teachers in building student character. This study used descriptive qualitative research, while data collection techniques were carried out through a literature review. The results of this study indicate that the supporting and inhibiting factors of Islamic religious education teachers in fostering student character, namely in terms of supporting factors are the family environment and conducive school environment and the existence of communication between teachers and parents of students while the inhibiting factors usually occur due to the lack of awareness of students about the importance of character values ​​and the environmental conditions in which students live and also their peers in society.
THE LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN THE PURCHASE OF BAKERY PRODUCTS BASED ON THE CONCEPT OF MAQĀṢID SYARI’AH: A Case Study in Banda Aceh, Indonesia T. Habibi; Mahdalena Nasrun; Zaiyad Zubaidi
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 7 No. 1 (2026): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v7i1.9651

Abstract

This study was motivated by the rapid development of the bakery industry in Banda Aceh, which has not been fully accompanied by the fulfillment of the obligation to provide product information to consumers. Problems arise when bakery products still lack important information, such as ingredient composition, expiry date, and a halal label, thereby potentially posing health risks, harming consumers, and contradicting the principles of consumer protection. This study examines the practice of providing bakery product information to consumers in Kuta Alam District, Banda Aceh, the forms of consumer protection implemented by business actors, and their conformity with the concept of maqāṣid al-syarī‘ah. This study uses a qualitative method with field research. Primary data was obtained through interviews with business actors and bakery employees. In contrast, secondary data was sourced from the Consumer Protection Law, sharia economic law literature, scientific journals, and other written sources relevant to the concept of maqāṣid al-syarī‘ah. The results show that most bakery business actors have not met the standards of information transparency and food safety, resulting in information asymmetry between producers and consumers. These practices are not in line with the principles of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly in the aspects of ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, and ḥifẓ al-māl. This study concludes that consumer protection for bakery products in Kuta Alam Subdistrict remains suboptimal, requiring increased awareness among business actors, strengthened government supervision, and the internalisation of Islamic business ethics to realise food safety, honesty, and public welfare.
Co-Authors Abdussalam, Izuddin Agustin Hanapi Aldira Oktarina Arifin Abdullah Fahmi Hanifa Farhani, Abidah Fiani, Ade Nuzul Habibi MZ, Muhammad Hadi, M Naufal Hasanuddin Yusuf Adan Heri Fuadhi Husni Mubarak Irwansyah Kamaruzzaman Kamaruzzaman Kamaruzzaman Kamaruzzaman, Kamaruzzaman Miftahul Jannah, Miftahul Jannah Muhammad Yanis Mukdin, Khairani Muliadi Kurdi Nahara Eriayanti Nasrun, Mahdalena Oktarina, Aldira Putri Munawwarah Rahma Rahma Riadhus Sholihin Rina Maulidia Riva Attusuha Riza Afrian Mustaqim RR. Ella Evrita Hestiandari Sa'dan, Saifuddin Salman Abdul Muthalib Solin, Siti Dian Natasya T. Habibi Tinambunan, Zaidar Tri Mulya Rahmah Ulfa, Nurul Zulhamdi, Zulhamdi