Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Kemudi Jurnal Analisis Sosial Politik Jambe Law Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Basataka (JBT) MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Sosio Dialektika Jurnal Trias Politika Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( Abdi Ke Ungu) JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Jurnal Karya Abdi Masyarakat Limbago: Journal of Constitutional Law Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Mamangan Social Science Journal International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts Innovative: Journal Of Social Science Research JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Journal of Accounting Law Communication and Technology Lintang Aksara Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
A Zarkasi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Money Politics in Indonesian Regional Election Disputes: Constitutional Court Reasoning and Electoral Integrity Diar, Adithiya; Zarkasi, A; Sayuti, Sayuti; Abd Aziz, Saidatul Nadia; Antasari, Rr. Rina
Jambe Law Journal Vol. 9 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/1e65hh11

Abstract

This article examines how the Constitutional Court assesses and interprets money politics in dispute cases over regional head election results in Indonesia and what this court settlement means for electoral integrity. It addresses three dispute cases concerning vote-buying allegations in regional elections, corruption of voter choice, violations of constitutionally mandated electoral processes, and examines the effect of money politics on the legitimacy of revoting. As normative legal research, this article analyses how the Court formulates its legal reasoning, applies standards of proof, and evaluates the relationship between electoral violations and final results. It is learnt that the Court has developed a relatively consistent reasoning model. The Court initially determines whether sufficiently convincing facts support a finding of vote buying, examines whether the violation has tainted the purity of voter choice, and subsequently assesses whether the violation has had a significant effect on the election outcome. This article further demonstrates that money politics is no longer viewed merely as an electoral crime, but as a constitutional issue when it undermines democratic legitimacy and distorts the authenticity of electoral results. Unlike earlier studies that mainly discuss money politics in terms of its forms, causes, or general consequences for local democracy, this article frames jurisprudential consistency as the central analytical problem. It offers a more systematic account of how the Court connects proof, voter autonomy, and electoral impact. It argues that clearer more predictable standards are needed to strengthen legal certainty, improve the adjudication of election disputes, and reinforce protections for electoral integrity in Indonesia
ANALISIS STRUKTURAL-SEMIOTIK PUISI “LORONG GELAP DALAM BAHASA” KARYA AFRIZAL MALNA: A STRUCTURAL-SEMIOTIC ANALYSIS OF THE POEM “THE DARK CORRIDOR IN LANGUAGE” BY AFRIZAL MALNA Luthfi, Syifa Dzakia; Fitria, Suci; Zarkasi, A.; Melisa, Melisa; Saputra, Ade Bayu
Lintang Aksara Vol. 5 No. 1 (2026): Lintang Aksara
Publisher : Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jla.v5i1.51808

Abstract

Puisi "Lorong Gelap dalam Bahasa" karya Afrizal Malna merepresentasikan kompleksitas puisi Indonesia kontemporer yang mengeksplorasi krisis bahasa dan fragmentasi pengalaman modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pertandaan dalam puisi tersebut menggunakan pendekatan strukturalisme semiotik Roland Barthes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka dan pembacaan berulang untuk mengidentifikasi elemen struktural dan unit semiotik. Analisis dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis struktural untuk mengidentifikasi relasi antar-unsur puisi (diksi, citraan, metafora, ritme, tipografi) dan analisis semiotik dalam tiga tingkatan signifikasi (denotasi, konotasi, mitos). Hasil penelitian menunjukkan bahwa puisi membangun struktur yang koheren melalui fragmentasi sistematis, di mana setiap elemen struktural berfungsi sebagai penanda dalam sistem pertandaan yang kompleks. Pada tingkat denotasi, puisi mendeskripsikan ruang dan bahasa secara harfiah. Pada tingkat konotasi, puisi menghasilkan makna simbolik tentang krisis representasi, ketidakpastian epistemologis, dan kondisi eksistensial manusia urban. Pada tingkat mitos, puisi membangun ideologi kritis terhadap logosentrisme, transparansi bahasa, dan mitos pencerahan modernitas. Integrasi strukturalisme dan semiotik memperlihatkan bahwa struktur puisi adalah sistem pertandaan itu sendiri, di mana bentuk dan makna tidak dapat dipisahkan, menciptakan kritik meta- linguistik terhadap keterbatasan fundamental bahasa dalam merepresentasikan kompleksitas pengalaman manusia kontemporer.
Kegentingan Memaksa Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia Tito Kharfia Valent; A Zarkasi; Arfa’I
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8642

Abstract

Suatu isu hukum yang mendasar berupa kekosongan norma (normative gap) dalam pengaturan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam sistem hukum Indonesia. Alasan penelitian dilakukan yaitu penelitian ini merumuskan kriteria konkret tentang "kegentingan yang memaksa" untuk pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) di Indonesia. Ia menganalisis praktis pembentukan Perpu dan menunjukkan pentingnya prosedur yang harus diikuti oleh Presiden agar sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Penulis berminat untuk membahas lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kedaruratan Negara dan untuk mengetahui tolok ukur kegentingan yang memaksa sebagai syarat pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Metode penelitian yuridis normatif dipilih dalam penelitian ini karena metode ini berfokus pada analisis norma hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan konsep cyber notary di Indonesia penting untuk mengikuti perkembangan teknologi. Namun, ada kendala hukum karena undang-undang belum mendukung kehadiran elektronik yang sah. Cyber notary perlu diterapkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam layanan notaris. Rekomendasinya yaitu perlu dilakukan pembaruan regulasi, khususnya terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, guna memberikan dasar hukum yang jelas terkait penerapan cyber notary, termasuk pengakuan kehadiran para pihak secara elektronik sebagai bentuk kehadiran yang sah dalam pembuatan akta notaris dan diperlukan penguatan infrastruktur teknologi serta peningkatan kompetensi notaris dalam pemanfaatan sistem digital, agar penerapan cyber notary dapat berjalan secara efektif, aman, dan tetap menjamin keabsahan serta keotentikan akta yang dihasilkan.
Literasi Politik Terhadap Perempuan Di Desa Air Panas Sungai Abu Kabupaten Kerinci Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 A Zarkasi; Firmansyah Putra; Dimas Rizal; Ahmad Baidawi
JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Vol. 7 No. 1 (2026): Community Empowerment
Publisher : The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/jcoment.v7i1.1106

Abstract

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menentukan sendiri pilihan yang dipercayainya. Artinya rakyat berkuasa penuh untuk menentukan pemimpinnya, karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Pemilu yang diadakan dikebanyakan negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, dikarenakan situasi keterbukaan dan kebebasan berserikat dianggap menceminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Kegiatan memilih bukan hanya sekedar kewajiban masyarakat melainkan untuk memperjuangkan hak-hak sosial-ekonomi dan politik. Dengan adanya pemilihan umum masyarakat memiliki wadah untuk mementukan pemimpinya yang akan memimpin dalam waktu lima tahun kedepan guna memperjuangkan kepentingan dan mendengarkan aspirasi yang mana masyarakat ikut dalam menentukan kebijakan yang akan dibentuk oleh calon pemerintah. Keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan hal penting agar terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya keterwakilan perempuan di bidang politik masih tertinggal dari pada laki-laki. Metode yang digunakan dengan pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) ini berprinsip pada keterlibatan aktif kaum ibu-ibu, metode ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum ibu-ibu dan meminimalisir terjadinya money politic sebagai target dari keterlibatan pada pemilu tahun 2024. Pendekatan pengabdian dilakukan dengan konsep pendampingan dengan beberapa metode pendekatan, meliputi workshop, Ceramah, diskusi.
KRISIS INTERNAL DAN KETIDAKBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM DRAMA “MALAM JAHANAM” KARYA MOTINGGO BOESJE Jenyfer, Jie; Dewi, Yusra; Lestari, Gita Aulia; Zarkasi, A.
Jurnal Basataka (JBT) Vol. 9 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/basataka.v9i1.1203

Abstract

Penelitian ini menganalisis krisis internal tokoh Paijah dalam drama Malam Jahanam karya Motinggo Boesje melalui pendekatan feminisme liberal dengan teori Kate Millett. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi terhadap dialog, tindakan, dan situasi dramatik yang mencerminkan posisi perempuan dalam struktur patriarki. Berdasarkan konsep sexual politics Millett, patriarki dipahami sebagai sistem kekuasaan yang menundukkan perempuan melalui dominasi laki-laki di ranah publik dan domestik. Tokoh Paijah digambarkan mengalami tekanan psikologis dan sosial akibat perannya sebagai istri yang dibatasi oleh norma patriarkis dan keterkungkungan dalam ruang domestik. Krisis internalnya muncul dari konflik antara kepatuhan terhadap sistem tersebut dan keinginannya untuk memperoleh kebebasan diri. Analisis menunjukkan bahwa pergulatan batin Paijah menjadi simbol ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi sistem sosial yang tidak adil. Dengan demikian, drama Malam Jahanam tidak hanya menampilkan konflik keluarga, tetapi juga menyuarakan kritik terhadap ketimpangan gender serta perjuangan perempuan untuk meraih kesetaraan dan kemandirian dalam masyarakat.
Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Spinoza; Hartati; A Zarkasi
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9217

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan kepentingan pembangunan sekaligus perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dan pihak yang membutuhkan tanah sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan kewenangan Pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan Pemerintah Desa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum serta menganalisis batas kewenangan Pemerintah Desa dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, serta peraturan pelaksana pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sumber kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan umum terhadap seluruh kegiatan yang berada di wilayah Desa. Pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum mempunyai rezim hukum tersendiri dan Pemerintah Desa tidak ditempatkan sebagai penyelenggara utama pengadaan tanah. Pemerintah Desa dapat terlibat dalam aspek administratif dan fasilitatif sepanjang terdapat dasar kewenangan atau penugasan yang sah. Oleh karena itu, batas kewenangan menjadi penting agar Pemerintah Desa tidak melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya.
Co-Authors Aan Marriansah Abd Aziz, Saidatul Nadia Adithiya Diar Ahmad Baidawi Andrian, Jerrycho Arfa’I Arfa’I, Arfa’I Aswari Hepni Dhandy Nugraha Dimas Rizal Dimas Rizal Firmansyah Putra Firmansyah Putra Fitria, Suci Gafar, Agustia Gultom, Anggiat Sahat Maruli Hartati Hartati Hartati Hartati Haryadi - Haryadi Haryadi Helmi Helmi Iswandi Jenyfer, Jie Kevin Akbar Pratama Lestari, Gita Aulia Luthfi, Syifa Dzakia M Fitter Zen Mayasari, Vevryka Mayga Harvin Melisa Melisa Muhammad Amin Muhammad Iqbal Bangun Iqbal Nopyandri Nopyandri Nst, Nur Azizah Rachmadika, Anisa Dwi Rafid Husnawijaya Husnawijaya Riri Maria Fatriani Rizkia Dwi Oktadini Rr. Rina Antasari Saputra, Ade Bayu Sayuti Sayuti Siregar, Elizabeth Spinoza Sukamto Satoto Syamsir Syamsir Taufik Halim Pranata Tito Kharfia Valent Yani, Muhammad Akbar Yos Trio Yusra Dewi