Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.279
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Journal De Facto International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Litigasi Amsir Ahmad Dahlan Legal Perspective JUDGE: Jurnal Hukum Law and Justice Journal of Law Justice Jurnal Jurisprudence
Wahab Aznul Hidaya
Faculty Of Law, Muhammadiyah Sorong University, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Hidaya, Wahab Aznul
JUSTISI Vol 5, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i2.543

Abstract

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya upaya Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.  Upaya diversi wajib dilakukan di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.  Pelaksanaan diversi ditiap tingkat pemeriksaan masih terkendala oleh karena konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia dan ditiap tingkat pemeriksaan tersebut belum memiliki ketentuan, tindakan apa yang tepat dalam pelaksanaan upaya diversi tersebut terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
Delik Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar Hidaya, Wahab Aznul
JUSTISI Vol 6, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i1.778

Abstract

Suatu perlakuan yang dianggap sebagai suatu tindakan yang semena-mena ialah tindak kejahatan terhadap orang. Pada dasarnya kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. Yang mana salah satunya adalah tindak Penganiayaan. Baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu keserasian hidup bersama, salah satunya adalah penganiayaan terhadap anak yang mana hampir setiap hari banyak diberitakan di media massa maupun elektronik lainnya. Kasus-kasus penganiayaan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, merupakan fenomena tersendiri, mengingat dimana seseorang adalah individu yang memiliki emosi yang masih sangat stabil, maka penanganan kasus penganiayaan terhadap anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari Hukum acara pidana yang berlaku dalam masyarakat.
Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat Muharuddin, Muharuddin; Hidaya, Wahab Aznul
JUSTISI Vol 6, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i2.949

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelesaiankerusakan terumbu karang, dan untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap kerusakan terumbu karang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. Peneltian yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Raja Ampat ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan dengan melakukan pengamatan secara mendalam mengenai gejala yang diteliti. Di samping wawancara terstruktur dengan responden tersebut, peneliti juga melakukan wawancara bebas dengan masyarakat tertentu yang berdomisili di Kabupaten Raja Ampat dengan lokasi yang berbeda-beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi tanggungjawab pemerintah daerah terhadap terumbu karang dikabupaten raja ampat. Analisa data peniliti lakukan dengan mengunakan analisis kualitatif. Temuan yang di peroleh dari penelitian ini adalah: (1) Bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dalam penyelesaian kerusakan terumbu karang, yaitu meminta ganti rugi atas kerusakan terumbu karang yang dilakukan oleh Kapal Pesiar MV Kaledonian Sky asal Negara Inggris seluas 1.600 M2 di Pulau Mios Mansuar yakni sebanyak  Rp. 6.000.000.000.000 (enam trilyun rupiah), yang disampaikan langsung oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada Kedutaan Besar Inggris di Indonesia, dan melakukan penanaman ulang terumbu karang di Pulau Mios Mansuar.
Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota) Hidaya, Wahab Aznul; Muharuddin, Muharuddin
JUSTISI Vol 6, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i2.965

Abstract

Meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak semestinya tidak harus terjadi sehingga upaya pencegahan haruslah dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (juvenile justice). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan  kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata bagi masyarakat dilingkungan sekitar dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian menuju kepada penyelesaian masalah. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun pada pemeriksaan perkara anak dalam persidangan. Kata “Wajib di upayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari pentidik, penuntut umum juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilakukan.
Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Hidaya, Wahab Aznul
JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i1.1156

Abstract

Perkembangan peradaban manusia yang berawal dari masyarakat  agraris  menuju  masyarakat  industrial  telah  membawa  dampak  signifikan  terhadap kehidupan  tata  nilai  sosiokultural  pada  sebagian  besar  lapisan  masyarakat. Melihat dari jumlah penduduk yang ada di Kota Sorong sudah mencapai 481.890, tidak terlepas juga dari yang namanya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang dewasa dan tidak jarang tindak kriminalitas ini dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, faktor yang menyebabkan mereka melakukan  tindakan  kriminalitas tersebut karena faktor ekonomi yang kurang memadai dari orang tua, faktor lingkungan tempat anak tersebut tinggal, pengawasan yang kurang dari orang tua  ataupun  minimnya  pendidikan  akhlak  yang di dapat anak tersebut sehingga cenderung melakukan tindakan yang menyimpang. Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  empiris. (1) Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sorong Kota dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas  perkara.  Dalam  hal  penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara. (2) Hambatan-hambatan  dalam  melakukan  penyidikan  yang  dihadapi  oleh Polres Sorong Kota. (a) Faktor Internal, Pada dasarnya pihak kepolisian tidak banyak kesulitan baik di dalam melakukan  penangkapan maupun dalam melakukan peyidikan, karena umumnya  anak-anak  itu  tidak  begitu  menyadari  dengan  apa  yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. (b) Faktor Eksternal, Hambatan  secara  ekstern  yang  biasa  ditemui  oleh  penyidik  adalah dalam  memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang  melakukan tindak pidana.
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus di Polres Kota Sorong) Ilham, Muhammad; R.S. Rakia, A. Sakti; Aznul Hidaya, Wahab; Markus, Dwi Pratiwi; Mahmudah, Masrifatun
JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1503

Abstract

Keberadaan serta kebiasan-kebiasaan yang hidup menjadi aturan hukum masyarakat adat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini masih eksis dan mengalami perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan adat suku moi (studi kasus di polres kota sorong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (field reseach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakkan hukum adat terhadap tindak pidana berdasarkan adat Moi dipengaruhi oleh penghormatan masyarakat adat Moi yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat itu pedoman hidup. Sementara itu, penyebab digunakan adat Moi dalam proses penyelesaian masalah di adat Moi dianggap lebih adil dan mewakili suasana kebatinan masyarakat suku Moi, serta lebih memberikan efek jera pada pelaku, dan juga berkaitan dengan hukuman ghaib yang dipercaya akan dihadapi oleh pelaku.
Criminal Law and Human Rights: Challenges and Enforcement Deassy J.A. Hehanussa; Carolina Tuhumury; Ardiyanti Aris; Viorizza Suciani Putri; Wahab Aznul Hidaya; Ontran Sumantri
Journal of Law Science Vol. 6 No. 2 (2024): April : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v6i2.4987

Abstract

Recognising the variety of legal and non-legal tools accessible to react to these challenges within the framework of transitional justice, this research delves into a multi-faceted approach to addressing significant human rights breaches. In both permanent and ad hoc Human Rights tribunals, the primary emphasis is on the function of Truth and Reconciliation Commissions as an alternate or supplementary mechanism to conventional judicial proceedings. This research explores the concept of transitional justice and how it can help victims of human rights violations in the past achieve justice by focusing on truth-telling, reconciliation, and healing. It does this by analysing the dynamics of power transitions from authoritarian to democratic systems. The study's overarching goal is to provide light on the pros and cons of using transitional justice to put an end to egregious human rights abuses and lay the groundwork for long-term social and peace
Legal Protection of Consumers in Electronic Transactions: Challenges and Future Prospects Rizkia, Nanda Dwi; Hidaya, Wahab Aznul; Kaemirawati, Diah Turis; Novianty , Rica Regina; Febrianty, Yenny
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.2.10141.307-315

Abstract

Examining how successfully consumer protection legislation in Indonesia have kept up with the evolution of digital technology and how well they have been applied to online transactions is the primary goal of this study. In this age of ubiquitous electronic transactions, the significance of consumer protection has never been greater, as this study shows. Analysis of statutes, regulations, and other relevant legal documents is part of the normative research literature review methodology. Included in the literature review are the following statutes and regulations: Law 8 of 1999, which deals with consumer protection; Government Regulation 71 of 2019, which deals with the implementation of electronic systems and transactions; and Regulation 5 of 2020, which deals with the implementation of private scope electronic systems, which is ministerial decree. While the current standards are thorough, there are still several challenges to putting them into practice, according to the report. Consumers' ignorance of their rights, ineffective dispute resolution processes, and lax law enforcement are all factors contributing to this problem. Furthermore, this study delves into the significance of enhancing consumer safety via education and bolstering monitoring, as well as the need of revising rules to account for ever-evolving technology advancements.
Legal Protection for Victims of Domestic Violence Rospita Adelina Siregar; Endah Labati Silapurna; Wilnan Fatahillah; Oktaviana Hardayanti Adismana; Wahab Aznul Hidaya
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 3: July 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i3.5762

Abstract

Domestic violence is any action that causes suffering or misery in the form of domestic violence, whether physical, sexual, psychological, or neglect of someone, especially women, within the household, victims of domestic violence are those who have a social position or status. the weak, which makes someone a victim, especially women and children. The method used in this research is a normative juridical legal research approach which then results in the conclusion that perpetrators of domestic violence will receive legal consequences in accordance with their motives for violence as explained in the Law on the Elimination of Domestic Violence, while the victims receive protection. their rights include protection from family, law enforcement agencies, social institutions, medical needs, confidentiality, legal assistance and assistance as well as spiritual guidance services
Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana waleulu, sapia; Tuasikal, Hadi; Hidaya, Wahab Aznul
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.221

Abstract

seorang terdakwa atau tersangka yang diminta oleh jaksa untuk menjadi saksi mahkota untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa atau tersangka lainnya dalam kasus yang terjadi. Dalam proses peradilan pidana, keterangan saksi mahkota seringkali menjadi salah satu bukti yang paling penting. Permasalahan tentang kedudukan keterangan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses peradilan pidana dan kekuatan hukum yang dimilikinya sebagai bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian hukum normative untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari perspektif normatif. Metode ini memerlukan pemeriksaan literatur tentang bahan hukum yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi keterangan dan peran saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat memengaruhi pembuktian pidana. Meskipun, dalam beberapa situasi tertentu, saksi mahkota dapat menjadi opsi yang lebih baik.
Co-Authors Abu, Muharuddin araa, Nur Insyani Tiara Safitri Ardiyanti Aris Arisma, Vika Dwi Carolina Tuhumury Deassy J.A. Hehanussa Diah Turis Kaemirawati Dita, Ray Christian Dwi Pratiwi Markus, Dwi Endah Labati Silapurna Hendri Khuan Hery Widijanto Hidayati Fitri Hilton Taranama P.M. Irawati, Gebby Sintia Irsan Rahman, Irsan Kora, Paulinus Laode Muhammad Taufiq Afoeli Mahmudah, Masrifatun Muhammad Ali MUHAMMAD ALI Muhammad Ilham Muharuddin, Muharuddin mursid, akhmad faqih Natasya Putri Veruanti Manurung Novianty , Rica Regina Nurikah Nurikah Oktaviana Hardayanti Adismana Ontran Sumantri Riyanto Patma Sari Putri, Riza Maulani R.S. Rakia, A. Sakti Rahul Pieter S. Yapen Rizkia, Nanda Dwi Rospita Adelina Siregar Sabrin S. Hi Mustafa Sapto Handoyo Seguito Monteiro Sokhib Naim Tuasikal, Hadi Valentino Cirilo Sambang Viorizza Suciani Putri waleulu, sapia Wilnan Fatahillah Yenny Febrianty