Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-RISALAH Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PALITA: Journal of Social - Religion Research SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ADHKI: Journal of Islamic Family Law MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Qisthosia Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Al-Bayyinah Jurnal Ar-Risalah
asni zubair
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Sistem Pengaturan Hukum Wasiat dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif Kuhperdata dan Kompilasi Hukum Islam Fachrul, Fachrul; Paikah, Nur; Zubair, Asni
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i1.5796

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pengaturan  hukum wasiat dalam hukum kewarisan Indonesia perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui menyelesaikan masalah sistem pengaturan hukum wasiat dalam hukum kewarisan Indonesia perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.Jenis penelitian yaitu penelitian  Library Research dengan menggunakan   pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kemaslahatan. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara deksriptif komparatif.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Perbedaan wasiat yang ditemukan penulis dalam KUHPerdata yaitu (1) pewasiat sudah mencapai umur 18 tahun (2) Orang yang diberi wasiat itu ahli waris atau menunjuk seseorang (3) benda yang diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva (4) redaksi wasiat berupa akta otentik , baik dengan akta umum atau akta rahasia (5) Batasan wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris (6) Bentuk wasiat ada wasiat umum, wasiat yang dibuat sendiri oleh pewasiat dan dititipkan pada Notaris, wasiat tertutup atau rahasia. Perbedaan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: (1) pewasiat berumur 21 tahun, (2) orang yang diberi wasiat orang yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris, (3) Benda yang di wasiatkan berupa hasil pemanfaatan suatu benda tertentu,(4) redaksi wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris (5) Batasan wasiat maksimal 1/3 dari harta warisan, (6) Bentuk wasiat lisan dan tertulis atau di hadapan Notaris. Kedua dalam ketentuan wasiat menurut KUHPerdata terdapat aturan mengenai bagian mutlak, yaitu pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang berhak akan legitieme portie disebut legitimaris. Jadi yang termasuk legitimaris adalah ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan lurus ke atas. Berarti yang tidak berhak terhadap legitieme portie jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ketentuan wasiat adalah Islam  menetapkan wasiat tidak boleh para ahli waris pewaris.
Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata Zubair, Asni; Arfhan, Muhammad; Leleang, Andi Tenri
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i2.55298

Abstract

This research discusses the legal implications of the rejection of inherited property in the perspective of Islamic law and the Indonesian civil law system (Civil Code). In Islamic law, the rejection of inherited property is understood as the resignation of an heir or several heirs from their right to receive a share of the inheritance, provided that it can be accompanied by the provision of compensation either from the inherited property itself or from other heirs, as stipulated in Article 183 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Meanwhile, in the Civil Code Article 1057-1058, the refusal is made expressly through an official statement before the Registrar of the District Court in the jurisdiction where the inheritance is open. This research uses a normative juridical method with a comparative approach to analyze the doctrines of classical Islamic inheritance law and the provisions of positive Indonesian legislation. The results show that in Islamic law, rejection does not erase the status of heirs, but only serves as a voluntary relinquishment of rights. In contrast, in the civil law system, rejection causes a person to be considered never to be an heir so that all rights and obligations, including the obligation to pay off the testator's debt, are canceled. This difference indicates a difference in legal philosophy: Islamic law emphasizes family management and balance of justice between heirs, while civil law emphasizes procedural certainty and protection of third parties, especially creditors. This study emphasizes the importance of harmonizing the principles of the two legal systems within the framework of Indonesia's pluralistic inheritance law to prevent inheritance disputes.
TOLERANSI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DI INDONESIA Tarmizi, Tarmizi; Zubair, Asni
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 2 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v4i2.98

Abstract

Masyarakat Indonesia umumnya memilih sistem adat dalam pembagian harta warisan meskipun mayoritas beragama Islam yang juga memiliki sistem kewarisan yaitu farāiḍ. Penelitian ini bertujuan mengkaji toleransi hukum Islam terhadap penerapan sistem kewarisan adat melalui sifat keluwesannya dan memberi batasan pelaksanaan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang membahas berbagai sistem kewarisan adat, kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan toleransi hukum Islam terhadap sistem waris adat. Terdapat beberapa sistem kewarisan adat di Indonesia yaitu pembagian ketika pewaris masih hidup melalui hibah dan wasiat, pembagian dengan cara perdamaian atau musyawarah, pembagian dengan mengutamakan anak laki-laki tertua dan pembagian dengan mengutamakan anak perempuan (sistem matrilineal). Sistem tersebut tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam, namun hukum Islam memberikan toleransi dengan beberapa catatan. Hibah dihitung sebagai warisan masih dibolehkan sebagaimana Pasal 211 KHI, wasiatpun dibolehkan asal tidak melebihi sepertiga dari harta warisan. Begitujuga perdamaian dan musyawarah dibolehkan asal disepakati setiap ahli waris yang menyadari bagiannya. Adapun anak tertua laki-laki boleh mendapat paling banyak bagian selama dsetujui ahli waris lainnya. Sedangkan sistem kewarisan matrilineal di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam karena adanya pembagian harta pusaka tinggi dan pusaka rendah.
Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam Zubair, Asni; Lebba, Lebba
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 2 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i2.113

Abstract

Penggantian  ahli  waris  dalam  Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk memberi jalan keluar bagi  cucu  yang  terhalang  menerima  harta  warisan. Masalahnya  adalah  tidak  ada  penjelasan  yang  memadai tentang  penggantian  ahli  waris  yang  dimaksudkan, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang beragam. Tulisan  ini  berupaya  hendak  menelusuri  penggantian ahli  waris  dalam  hukum  Islam.  Dalam kitab-kitab fikih juga  terdapat  istilah  penggantian  tempat  atau penggantian  ahli  waris  yang  diperuntukkan  untuk  ahli waris zaw  al-arham.  Adapun  yang  menyerupai penggantian  ahli  waris  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam adalah lembaga  wasiat wajibahyang berlaku di Mesir dan beberapa negara muslim lainnya.
Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Perceraian Campur Tangan Orang Tua di Pengadilan Agama Belopa Irawan, Muhammad Rafly Irawan; Hamzah K; Anita Marwing; Asni Zubair
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 10 No. 1 (2025): Palita : Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v10i1.5201

Abstract

The aim of this research is to analyze using Islamic law the judge's decision regarding parental intervention in divorce at the Belopa Religious Court. The rise of divorce is because a third person who interferes in the marriage turns out to not only be an affair of one of the partners but it turns out that parents can also be that third party. by Where the party should be the first mediator in resolving household cases. The method used is qualitative with primary and secondary data sources. Data collection techniques include documentation, interviews and observation. The results of the research found that there were of the 436 cases there were several cases divorce in the Belopa Religious Court which were caused by parental interference. The judge's decision on a divorce case is made using the standard of Marriage Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019. And looking at the advantages and disadvantages, if the aspects to be united but there are more disadvantages then the judge decides to carry out a divorce, because don't let something that has a bigger impact emerge if they are put back together. On the other hand, if the benefit is greater then the judge will carry out mediation first and not decide whether there will be a divorce. Keywords: Parental Interference, Divorce, Judge's Decision
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHDAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK) Nasrah; Zubair, Asni
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2022): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : UIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v3i1.2500

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to know the rights and obligations of a parent to a child after the breakup of a marriage and to know the similarities and differences the parental obligations to the child in bill no.1 year 1974 on Jo's marriage, 2019 year no. 16 on marriage and 2014 no. 35 on child protection Research indicates that the first marriage when children are born, it not only brings upon a couple the rights and obligations but also raises the rights and obligations between the husband and wife on the one hand but also in relation to his rights and duties toward his children.In article 45 of 1974's law no. 1, it states that both parents are obligated to care well for and educate their children and vice versa. Second, the statute of marriage no.1 year 1974 mentions chapter 41: both mother and father remain under obligation to care for and educate their children, based solely on the child's interest. While in point b "the father who is responsible for all the maintenance and education the child needs when reality cannot fulfill the obligation the court can determine that the mother must carry it." third Dalam 2014 no. 35 on child protection pasal 26 verses (2) concerning parental obligations and responsibilities state that in the case of the parent neither existed nor was he known, or for some reason could not perform his duties and responsibilities, hence obligations and responsibilities as indicated dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga. Keywords: a parent's rights and obligations, a breakup.
THE PHILOSOPHICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF HALAL PRODUCT LEGISLATION IN INDONESIA: A SYARI‘AH AND POSITIVE LAW PERSPECTIVE Abd. Hafid; Siradjuddin; Dwi Ayu Permitasari, Rika; Zubair, Asni; Firdaus, Firdaus; Asdiansyah
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v5i2.10664

Abstract

Indonesia, as the world's largest Muslim-majority nation, represents a unique case in integrating Sharī‘ah principles into national legal frameworks, particularly in the regulation of halal products. With more than 86 percent of its population adhering to Islam, the demand for halal assurance is not merely a matter of religious observance but a fundamental consumer right embedded within both moral philosophy and constitutional Law. This article explores the philosophical and legal foundations of halal product legislation in Indonesia through a dual perspective—Sharī‘ah and positive Law. The study employs a normative-empirical approach grounded in maqāṣid al-sharī‘ah analysis and legal positivism, examining how these epistemic frameworks converge in Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (Undang-Undang Jaminan Produk Halal, UU JPH). It further analyzes the institutional synergy between the Ministry of Religious Affairs, the Halal Product Assurance Organizing Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH), and the Indonesian Ulema Council (MUI), assessing their shared role in enforcing ethical-economic equilibrium. Empirical data from 2019 to 2025 reveal that Indonesia's halal-certified products and exports have increased significantly, reflecting the effectiveness of the hybrid regulatory model. The findings highlight that the Indonesian halal system, while rooted in Islamic jurisprudence, also embodies constitutional rationality, where the State plays an active role in safeguarding the moral economy through Law. Ultimately, this research concludes that Indonesia's halal legislation manifests the synthesis of divine command ethics and public policy rationalism, symbolizing the philosophical unity between religion and State in protecting human dignity and consumer welfare.
Pembagian Harta Warisan Dalam Konsep Assitinajang dan Assiamaturuseng di Kabupaten Bone: The Distribution of Inheritance Property within the Concepts of Assitinajang and Assiamaturuseng in Bone Regency Muftihaturrahma; Magono, Farhan Margono; Asni Zubair; Farid Al Hadana
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v6i2.1845

Abstract

This study examines Bugis inheritance distribution practices in Pattiro Riolo Village, Bone Regency, which are predominantly structured through assitinajang (propriety) and assiamaturuseng (consensual deliberation). The research addresses an urgent normative problem: clarifying the point of convergence and the limits of legitimacy between Bugis customary settlements and Islamic farā’iḍ rules, as local deliberative practices are often presumed either to be fully compliant with the Sharīʿa or entirely detached from it. Employing a socio-legal qualitative Design, primary data were collected through participant observation and semi-structured interviews with customary leaders, religious authorities, village officials, and heirs directly involved in inheritance settlement, complemented by a documentary review of family agreements. Data credibility was strengthened through source and method triangulation. The analysis combined descriptive qualitative procedures with a normative-evaluative framework that operationalizes Islamic inheritance principles as analytical benchmarks rather than mere doctrinal background. The findings reveal two dominant models: (1) post-mortem inheritance settlement through family deliberation, frequently reinforced by witnesses and written records; and (2) inter vivos transfers commonly framed locally as “inheritance distribution,” which are normatively closer to hibah (gifts) or waṣiyyah (bequests). From an Islamic legal perspective, assitinajang–assiamaturuseng is best interpreted as an iṣlāḥ/takhāruj-type mechanism and may be considered acceptable when specific conditions are met: heirs’ farā’iḍ entitlements are first identified as a baseline, any reallocation is grounded in genuine and informed consent, and no heir’s core rights, particularly those of vulnerable parties, are nullified. The study contributes a set of measurable normative indicators to assess whether the practice constitutes procedural adaptation, limited compromise, or a normative deviation from Islamic inheritance law, while also distinguishing social-legal legitimization (witnesses and written documentation) from strict Sharīʿa validity requirements.
The Position of Ampi Kale' Grants in The Community of Sibulue District, Bone Regency: A Review of Islamic Inheritance Law Febriany, A. Very; Zubair, Asni; Hamzah; Afifah HS, Nur
Al-Bayyinah Vol. 10 No. 1 (2026): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v10i1.10484

Abstract

This study examines the practice of Ampi Kale' grants in Sibulue District by highlighting three main aspects, namely the practice of implementation, community views, and analysis of the perspective of Islamic inheritance law. The method used is empirical law with a qualitative approach, through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and the community involved in the grant, as well as a literature review of inheritance fiqh, customary law, and maqāṣid al-syarī‘ah theory. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods to identify patterns, meanings, and socio-religious implications of the practice. The results of the study show an empirical analysis of the Ampi Kale' practice as a customary gift phenomenon that lies at the intersection between gifts and wills in Islamic inheritance law. Thus, the meaning of Ampi Kale' has transformed from a mere moral reward to an instrument of wealth distribution that directly impacts inheritance rights. This study offers a model for harmonizing custom and Sharia by positioning Ampi Kale' as a conditional gift that must fulfill the principles of justice, willingness, and legal certainty. This study enriches the body of Islamic family law with relevant, current, and contextual local case studies, particularly regarding the integration of customary law and Islamic law in inheritance practices.
Co-Authors Abd. Hafid Abul Khair Afifah HS, Nur Amri, Aulil Andi Sugirman, Andi Anita Marwing Arfhan, Muhammad Asdiansyah Dwi Ayu Permitasari, Rika Fachrul, Fachrul Farid Al Hadana Febriany, A. Very Firdaus Firdaus Hamzah Hamzah K Hariyanto, Al Furqon Dono Irawan, Muhammad Rafly Irawan Latif, Hamzah Lebba Kadorre Pongsibanne Leleang, Andi Tenri Magono, Farhan Margono Muftihaturrahma Mursyid Djawas Nasrah Nasrah , Nur Paikah Siradjuddin Solin, Siti Dian Natasya Tarmizi