Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR (STUDI DI UPT PENDIDIKAN MUARA BENGKAL) Aweq Ampung; Adam Idris; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.242 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i3.575

Abstract

This study has two objectives: first, to know the financial management system in East Kutai District Education Office in particular UPT Bengkal Muara Education and Evaluation and second, to know the policies relating to the management of the Department of Education in East Kutai in particular financial delegation to the Education Unit in Muara Bengkal. In this study the author uses primary data from informants which are structural officials and employees directly involved in the financial management system and other relevant officials.
KINERJA APARATUR PADA ERA PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Jumeri Dahri; Dan Buntu Paranoan; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.494 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i3.531

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Aparatur pada Era Pelaksanaan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten) Kabupaten Kutai Kartenagara. Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi :  Kemampuan Pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan,   Kemampuan aparatur dalam memenfaatkan jam kerja, Kemampuan aparatur dalam menghasilkan kualitas pekerjaan, Keterampilan dan keahlian pegawai dalam pelayanan,  Kreativitas aparatur  dalam memberikan Layanan,  Efektivitas pelayanan. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja aparatur pada era pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di Kantor Camat Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukan indikasi cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari fokus penelitian yang ditetapkan, secara akumulatif mengindikasikan cukup baik. Meskipun secara akumulatif tingkat capaian kurang optimal tetapi dari hasil kerja yang dicapai mampu menyelesaikan kepentingan publik, baik yang berkenaan dengan perizinana maupun non perizinan. Seiring dengan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu, menunut kinerja aparatur lebih ditingkatkan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani secara efektif dan efisien. Kurang optimalnya kinerja aparatur disebabkan kurangnya kesadaran aparatur untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas, ketidakselarasan antara pekerjaan dengan  keterampialn dan keahlian aparatur, kurangnya responsibilitas aparatur untuk meningkat kan keterampilan dan keahlian, dan kuranya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan jam kerja secara efektif.
KINERJA PEGAWAI BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Widya Anggraeni; Masjaya .; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.261 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i2.598

Abstract

This Research discuss about capability employee of General and Protocol Section in Sekretariat  Territory of Kutai Timur Regency. The Problem of Study in this research is how is the capability employee of General and Protocol Section in Sekretariat of Kutai Timur Regency and The factors which are influence capability  employee of General and Protocol Section in Sekretariat of Kutai Timur Regency. In order to running the job and wide up responsibility employee of general and protocol section in Sekretariat of Kutai Timur Regency has become challenge to every employee. In running the job the employee must have adaptation with the situation that make employee must to do something which is has not done before. The result of work can be see in duration and effectivity, until now the tasks can be finished well, but sometime there is some minus because in working there is an obstacle unestimate before that make employee difficulity in order to do something which is have not done yet.
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT BONTANG BARAT KOTA BONTANG Rosianton Herlambang; Adam Idris; Muhammad Noor
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.494 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i1.498

Abstract

Artikel bertujuan untuk menggambarkan implementasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Camat Bontang Barat. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara implementatif mampu membawa perubahan yang berarti terhadap kepasitas dan  kompetensi pegawai di lingkungan kerja Kantor Camat Kota Bontang. Hal tersebut terindikasi oleh bertambahnya pegawai yang memiliki legalitas pendidikan formal dan legalitas pelatihan, baik dibidang administrasi, teknis maupun manajerial. Disamping itu juga dapat menambah pengalaman kerja dan dapat membentuk sikap perilaku aparatur yang lebih baik. Hasil studi menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi yang dilakukan ternyata dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk menunjang aktivitas pegawai dalam meningkatkan kinerja. Tindakan yang dilakukan Camat melalui pengembangan kompetensi pegawai merupakan langkah positif dalam mengantisipasi beban kerja dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian terdapat kesimbangan antara beban kerja dengan kompetensi pegawai. Kurang optimalnya dalam pengembangan kompetensi pegawai disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya responsivitas pegawai dalam memanfaatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, keragaman pola pikir pegawai dalam menyikapi   mengembangkan konpetensi di bidang pengetahuan,  keterampilan dan keahlian, dan terbatasnya kewenangan camat menentukan kebijakan untuk meningkatkan profesi-onalisme pegawai.
STRATEGI HUMAS PEMKOT BONTANG DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DI KELURAHAN GUNTUNG KOTA BONTANG Anna Kus Saparti; Adam Idris; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.624 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i1.589

Abstract

This study aimed to identify and analyze the strategies used by the PR of Bontang City Government in disseminating information on regional development in Guntung Subdistrict.  This research uses descriptive qualitative research methods, the data collections were done through interviews and documentation. Based on the research that has been done, it can be stated that the strategy of Bontang City Government PR in the dissemination of regional development information in Guntung is done through printed media which are newspapers, magazines, bulletins, banners, balihos, and leaflets; electronic media which are telelevision and radio broadcasts, and face to face communication media which is interactive dialogues between the city government and the community members. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PENGITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KALIMANTAN TIMUR Suardi Suardi; Adam Idris; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v9i2.6163

Abstract

The results of the study show that the implementation of Situng's policy in the implementation of the 2019 presidential and vice presidential elections in East Kalimantan, in terms of communication, is very intense in carrying out Routine Coordination Meetings in every stage of the 2019 presidential and vice presidential elections. Internal communication, both in the form of guidance technical, coordination meetings, delivery of technical instructions, circulars, monitoring and others as well as communication with external parties as stakeholders are part of communication in implementing the Situng policy, then in terms of resources, operator readiness is of particular concern, such as the introduction and training for Situng operators as users in operating Situng. The readiness of the Situng supporting equipment itself includes budget allocations in its implementation that already exist, in terms of the attitude going well, this is proven in the 2019 Election in East Kalimantan Province both in Bontang City, West Kutai Regency and Paser Regency, there are no stages that are delayed or the existence of a re-voting, then in terms of the bureaucratic structure within the KPU institution is binding in this case the RI KPU carries out its duties and obligations in terms of making policies in the form of a KPU Regulation (PKPU) so that it is binding and also becomes a guideline for the provincial KPU as regional coordinator and Regency and City KPU as executor. The inhibiting factor for the implementation of the Situng policy is that the determination of Situng operators is constrained by the number of human resources which can only be taken from the technical implementation division. Suggestions in this study are that it is necessary to socialize changes in regulations at every level of communication with external parties as stakeholders, so that the purpose of using the application can be understood together, it takes understanding to KPPS regarding writing in the minutes of recapitulation results at the KPPS level, conducting special recruitment of supporting staff to support the implementation of Situng, which of course will be placed as a Scan, Entry, and Verifier operator.Keyword : Situng Implementation, East Kalimantan 2019 Election
KAJIAN TENTANG KINERJA TENAGA KERJA KONTRAK DAERAH (TKD2) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Soesilo Nugroho Oetomo; Adam Idris; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.23 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i4.494

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja TK2D di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat kinerja TK2D di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa : 1) Kinerja TK2D di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur selama ini sudah cukup baik namun seringkali tidak memiliki waktu kerja yang cukup dengan banyaknya beban kerja yang harus diselesaikan sedangkan jumlah pemenuhan kuota dalam beberapa daerah masih terbatas sehingga kadangkala para TK2D saling mengisi satu sama lain dalam bekerja, terutama pendidik atau pengajar pada unit-unit sekolah yang tersebar di wilayah-wilayah kecamatan yang terpencil. Sikap kerja TK2D dalam bekerja memiliki keunggulan pada aspek kerjasama, walaupun kreativitas dan kecakapan amat bergantung pada tiap-tiap TK2D dan kompetensinya masing-masing. 2) Kinerja TK2D di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur didukung oleh adanya semangat kerja yang tinggi, harapan yang besar untuk menjadi PNS, bimbingan kerja yang diberikan oleh organisasi, kedisiplinan yang baik dan rasa tanggungjawab yang besar terhadap tugas. Namun dihambat oleh sejumlah faktor seperti status kepegawaian yang bukan pegawai tetap dan kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur.
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN LEGISLASI DI KABUPATEN KUTAI BARAT Margaretha .; Adam Idris; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.301 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.517

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Kutai Barat. Dalam penelitian ini sebagai sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi Peran dalam Mekanisme Legislasi, Peran dalam Membina hubungan politik antara pemerintah dan DPRD dalam legislasi dan Peran dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat, dengan faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian menunjukkan  bahwa peran DPRD Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat namun kinerja legislasi masih kurang optimal sehingga perannya pun belum optimal. Pada peran dalam mekanisme legislasi,  DPRD Kutai Barat sudah cukup bagus meskipun pada beberapa tahapan legislasi, peran legislasi nampak masih lemah. Sedangkan pada peran DPRD Kutai Barat  dalam menghimpun partisipasi yaitu dengan mengadakan hearing, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi DPRD dalam proses legislasi, oleh karena itu DPRD berupaya menghimpunnya dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap peran DRPD Kutai Barat dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan perda antara lain, meliputi faktor politik dan sumber daya manusia anggota DPRD. 
STUDI TENTANG PERAN CAMAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Sugiarto .; Nur Fitriyah; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.736 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i4.585

Abstract

This research aims to know the role of the head of sub-district  in improving the e-ID cards in Kenohan Sub-district Office Kutai Kartanegara Regency. This research also wants to know the factor that supporting and the factors that restricting the role of the head of sub-district  in improving the e-ID cards in Kenohan Sub-district Office Kutai Kartanegara Regency. This research uses qualitative research methods type descriptive. Analysis tool used is an interactive model of the analysis as presented by Miles and Huberman. 
KINERJA PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN NASABAH PADA BANK BPD KALTIM CABANG TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU Karnawijaya .; Adam Idris; Dan Buntu Paranoan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.385 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.541

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai Dalam Melaksanakan Pelayanan Nasabah Pada Bank BPD Kaltim Cabang Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pegawai dalam melaksanakan pelayanan nasabah pada Bank BPD Kaltim Cabang Tanjung Redeb Kabupaten Berau khususnya Security, Costumer Service dan Teller ternyata sudah baik bahkan mampu bersaing dengan bank lain dalam hal pelayanan. Hal tersebut terlihat dengan adanya pelayanan yang baik yang diterima nasabah. Upaya peningkatan tersebut dibarengi dengan peningkatan  Kemampuan Pegawai Dalam Menyelesaikan Pekerjaan, Keterampilan dan Keahlian Pegawai Dalam Memberikan Layanan, Sikap Pegawai Dalam Melayani Nasabah, Ketepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan.