Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT Dominikus Baping; Dan Buntu Paranoan; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.876 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i3.576

Abstract

This research aims to describe, analyze and interpret the implementation of waste management In the District of Barong Tongkok, West Kuta. This study uses a qualitative approach with interview, observation and documentation and then analyzed using an interactive analysis model through a data reduction stage. 
PENYEDIAAN FASILITAS PUBLIK DI KOTA TANJUNG SELOR SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Dewi Rosanti; Adam Idris; Rita Kalalinggi
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.606 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i2.567

Abstract

This study aims to know public perception towards public facilities in Tanjung Selor in regard to it’s status as the  capital of North Borneo Province based on health facilities which include hospital facilities, health center facilities, North Borneo University Facilities, Local Parks Facilities, and Tourism Facilities. Informants in this study are the residents of Tanjung Selor. To obtain the data this study used observation, interview guidelines and documentation.This study uses descriptive qualitative data collection techniques based on the observation, interview, documentation. 
PERSEPSI PEMUDA TENTANG KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN KOTA SAMARINDA Fitri Adi; Adam Idris; Fajar Apriani
Jurnal Administrative Reform Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v9i2.4944

Abstract

This study aims to determine the attention of the government in the Samarinda City unemployment reduction, youth perceptions about the pre- work card policy in the City of Samarinda unemployment reduction and the implications of the pre-work card policy in the City of Samarinda unemployment reduction. This type of research used in this study is a combination research method with a concurrent embedded model, data analysis using descriptive statistical method. The results showed that the government has the role of community empowerment and in preparing workforce that is ready to use by providing experience and skills. Youth in Samarinda City are dominantly aware of the pre-work card policy with the main source of information through electronic media. The majority of Samarinda City's youth perceptions stated that they quite agree on the pre- work card policy. Samarinda City's youth perception about the implications of the pre-work card policy states that it is quite capable of dealing with youth unemployment.Keyword: Pre-work Card Policy, Unemployment Reduction, Youth Perception
ANALISIS KONFLIK LAHAN PERTAMBANGAN BATUBARA (STUDI KASUS WILAYAH PERTAMBANGAN DI KECAMATAN MARANGKAYU-KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA) Bagus Dimas; Adam Idris; Nur Fitriyah
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.714 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.513

Abstract

Mayoritas konflik yang terjadi pada wilayah pertambangan batubara terutama di wilayah Kalimantan Timur adalah konflik lahan. Seperti konflik lahan yang terjadi antara PT. Mahakam dengan Kelompok Masyarakat Pemilik Lahan di Kecamatan Marangkayu, konflik ini terjadi pada tataran lokal yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang, dimana dalam proses usaha penyelesaian konfliknya melibatkan juga pihak pemerintah terutama pemerintah daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konflik lahan antara PT. Mahakam dengan Kelompok Persatuan Pemilik Lahan telah berlangsung selama empat tahun tanpa penyelesaian hingga saat ini. Terdapat dua isu konflik utama yaitu : (1) isu konflik ganti rugi lahan, (2) isu konflik penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berperan dalam penyelesaian konflik dengan membentuk Tim Identifikasi Dan Inventarisasi Lahan yang menghasilkan keputusan Tim dalam bentuk rekomendasi. Salah satu rekomendasi pemerintah daerah mengenai penyelesaian konflik lahan ini adalah melalui jalur pengadilan yang mana hingga saat ini belum dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik. Hal inilah yang menyebabkan belum adanya kepastian hukum bagi aparat untuk melakukan penegakan hukum yang berakibat tidak selesainya konflik lahan hingga saat ini.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Sri Wahyuni; Adam Idris; Muhammad Noor
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.908 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i3.481

Abstract

Kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi khususnya organisasi Pemerintah. Dengan pengukuran kinerja  suatu organisasi dapat  memanfaatkan  dan meningkatkan efektivitas  dan efisiensi sumber daya manusianya, sebagai dasar pendistribusian  penghargaan, membantu dalam upaya pertimbangan  dan pengambilan keputusan serta mengidentifikasikan  kebutuhan  pelatihan dan pengembangan sumber  daya pegawai. Berkaitan dengan keberadaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur salah satu tugas pokoknya menangani masalah sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur secara baik dan berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian hasil kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur. Dalam upaya  untuk mencapai prestasi kerja pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur meliputi  motivasi kerja, kemampuan, lingkungan kerja, disiplin kerja, kepemimpinan dan kepribadian.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN MAHAKAM ULU KALIMANTAN TIMUR Surpendi .; Adam Idris; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.415 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.537

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pelayanan serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan  kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di kantor Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diterapkan pada kualitas pelayanan aparat Pemerintah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.  Hasil penelitian menunjukkan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh kantor Kecamatan Long Bagun berdasarkan penilaian masyarakat adalah rata-rata adalah sebesar 79,46%. Sedangkan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh kantor Kecamatan Long Bagun adalah rata-rata sebesar 58,41%. Sehingga kesenjangan atas harapan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Long Bagun yaitu sebesar: 79.46 % - 58.41 % = 20.05 %, dengan demikian kesenjangan antara harapan responden dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Kecamatan Long Bagun sebesar 20.05 %.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Ramli .; Adam Idris; Heryono Susilo Utomo
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.181 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.518

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Fokus penelitian yang ditetapkan.meliputi: Banyanya korban bencana alam yang layani. ketapatan waktu dalam menyalurkan bantuan pada korban bencana alam, Efektivitas penyalurkan bantuan pada korban bencana alam, dan keterampilan aparatur  dalam penanganan korban bencana alam. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja aparatur Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam penanggulangan bencana terindikasi cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan aparatur dalam mengantisipasi warga yang terkena bencana tanah longsor, maupun musibah kebakaran. Indikasi lain dapat diketahui dari kemampuan aparatur dalam menyelamatkan, mengevakuasi korban, harta benda, menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, hingga pemulihan sarana  dan prasarana korban. Kurang optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam penanggulangan bencana alam Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh beberapa factor, antara lain jalur birokrasi yang panjang sehingga penyaluran bantuan kepada para korban bencana mengalami kelambatan, penyaluran banatuan sulit terjangkau karena daerahnya terisolir, sehingga penyaluran bantuan tidak tepat waktu atau sesuai yang diharapkan kurang memadai sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam. luas wilayah kewenangan tidak sebanding dengan anggota tim pelaksana yang disediakan untuk menanggulangi korban bencana alam.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BERAU Rachmad Hidayat; Adam Idris; Masjaya .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i2.509

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah tersebut. Dari hasil penelitian terhadap 20 responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau telah terlaksana dengan cukup baik. Selanjutnya diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dari implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah sarana dan prasarana pendukung yang telah lengkap, kedua adalah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara berkelanjutan, ketiga adalah pemberian Penghargaan atau Reward bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Selanjutnya faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah berasal dari diri PNS serta dari kerusakan sarana berupa error system mesin absensi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI LOKASI SEKULIT DESA MUNGGU KECAMATAN LONGKALI KABUPATEN PASER Edwin Kurniawan; Aji Ratna Kusuma; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v3i3.577

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyse the Implementation of Remote Indigenous Community Empowerment Program In Tackling Poverty. The data are taken from the informants and key informants and supported by secondary data. The data then is analysed using interactive model that were developed by Milles, Huberman and Saldana. 
IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (PASPOR) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA SAMARINDA Valentinus Lucky H; Adam Idris; Masjaya .
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v3i1.559

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) di kantor Imigrasi kelas I Kota Samarinda. Penelitian ini berjenis diskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi  pelayanan dokumen perjalanan RI (Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda dapat dikatakan telah cukup baik namum belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari: Prosedur pelayanan pembuatan paspor yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dam HAM Nomor 8 Tahun 2014 telah diupayakan untuk disosialisasikan dengan baik, namun prosedur dan tahapan dirasakan masih cukup panjang dan kurang sederhana oleh warga pemohon; Petugas secara konsisten telah dapat menyelesaikan dokumen paspor sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal empat hari; Petugas pelayanan pembuatan paspor telah menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjang pelayanan prima; Petugas pelayanan telah memiliki kompetensi dalam pelayanan yang didasarkan oleh kompetensi pendidikan, pengalaman dan diklat; Petugas dapat melakukan kerjasama dengan baik secara horisontal dan vertikal dalam menunjang implementasi pelayanan yang prima. Adapun Faktor pendukung implementasi pelayanan adalah kekompakan pegawai dalam menghadapi situasi dan kondisi kerja; kedisiplinan Pegawai dalam bekerja cukup baik; dasar peraturan mengenai Prosedur Pelayanan Paspor dan Pelayanan Publik di Indonesia; dan Pengawasan oleh pihak terkait kepada seluruh instansi pemerintah oleh lembaga pengawas. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya jumlah pegawai dan  kondisi listrik yang seringkali padam, sehingga tidak mampu mendukung pelayanan publik secara optimal.