Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA NOTARIUS Jurnal Hukum Progresif Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Varia Justicia Jurnal Hukum Prasada JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Ijtimā`iyya: Journal of Muslim Society Research Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Irma Cahyaningtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN TENTANG PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama) Alma Angela; Irma Cahyaningtyas; Sukinta Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.637 KB)

Abstract

Proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya mengatur mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dapat bertindak sebagai pelaku, saksi, dan korban. Proses pemeriksaan yang dilaksanakan di muka sidang pengadilan harus sesuai dengan sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah pertama, bagaimana proses penanganan perkara terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di sidang pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan kedua, bagaimana pertimbangan Hakim Anak dalam memutuskan perkara tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tambilahan Nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di sidang pengadilan menjunjung hak anak sebelum, selama, dan setelah persidangan. Persidangan di pengadilan anak tersebut dimulai dari pendaftaran perkara hingga ditetapkannya putusan pengadilan. Pertimbangan hakim anak merupakan bagian dari proses persidangan, yang mana dibagi menjadi dua pengelompokkan, yaitu berdasarkan dasar yuridis dan dasar non-yuridis.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Silviana Mofaryani; Sukinta Sukinta; Irma Cahyaningtyas
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.591 KB)

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Penelitian ini terfokus kepada Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, secara yuridis diatur bahwa hukum acara yang digunakan dalam peradilan anak sama dengan hukum acara yang digunakan dengan orang dewasa, akan tetapi anak mempunyai kekhususan pula dalam hal acara sebagimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, penelitian ada 2 (dua) jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.                Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemerikasaan, penyitaan, dan pelimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi Eko Suprihanto; Yos Johan Utama; Irma Cahyaningtyas
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i1.204-219

Abstract

Korupsi sebagai metode perang proksi adalah upaya mempengaruhi kebijakan dalam negeri melalui pendekatan secara legal atau ilegal kepada badan hukum atau perorangan yang memegang otoritas publik atau terkait dengan kepentingan publik. Kepolisian (Polri) sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dituntut untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum. Sehingga perlu suatu reformulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam perspektif Kepolisian menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi. Urgensi dari tulisan ini adalah untuk memberikan masukan tentang perlunya reformulasi pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya yang dilaksanakan oleh Polri melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum melalui penguatan organisasi Lembaga Anti Korupsi Polri dalam sebuah struktur yang tersentralisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan berupa penelaahan bahan kepustakaan dalam bentuk dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.Dari pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan tentang perlunya reformulasi pemberantasan korupsi dalam menghadapi ancaman perang proksi di Indonesia melalui penyempurnaan desain struktur organisasi anti korupsi Polri dalam suatu regulasi internal (Peraturan Polri) dan harus ditegakkan secara konsisten.
KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. MUSTIKA JAYA LESTARI DENGAN PETERNAK AYAM JATINEGARA TEGAL Annisa Qurrotul Uyun; Achmad Busyro; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.412 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.29161

Abstract

Environmental Court and Principle of Good Environmental Governance in Enforcing Environmental Law Aju Putrijanti; Irma Cahyaningtyas
Varia Justicia Vol 19 No 1 (2023): Vol 19 No.1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v19i1.8885

Abstract

Environment dispute settlement carried out by general and administrative court, depends on the object of disputes. Government has to based on principle of good environmental governance when issue the permit and policies. The issues are the urgency to build environmental court and implementation of principle of good environmental governance. Method use is juridical normative, primary data used are regulations, secondary data are expert opinions, articles. Data analysis qualitatively and describe in descriptive analysis. Environmental court will be under Administrative Court as special court, which comprises of private, penal and administrative chamber. Implementation of principle of good environmental governance through issue permit, policies and supported by strengthen law enforcement. Regulations as based of law to build environmental court has to be synchronized with relevant regulations in order to enforce the environmental law enforcement and gives environmental justice. Novelty in this research is build environmental court to strengthen environmental law enforcement.
Evaluation of Electronic Evidence in Criminal Justice in the Era of Advanced Artificial Intelligence Technology Benny Sumardiana; Pujiyono Pujiyono; Irma Cahyaningtyas; Cahya Wulandari
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 9 No. 2 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i2.36634

Abstract

Law enforcement is one of the many facets of society that have seen substantial changes as a result of the quick growth of digital technology, especially artificial intelligence (AI). The purpose of this study is to assess how electronic evidence is used in Indonesia's criminal justice system, pinpoint the difficulties encountered, and offer suggestions for enhancing the efficiency and equity of electronic evidence in the age of artificial intelligence. In line with the technological elements included in digital and criminal investigation research methodologies, this qualitative study aids in the creation of a theoretical framework for the use of electronic evidence in the setting of artificial intelligence. The results show that Indonesian law is now able to meet the needs of the digital age with its adaptation to technological advancements. Finding material truth in court proceedings is made possible by electronic evidence, which is legally acknowledged as a legitimate tool in criminal justice. To successfully address these issues and optimize the use of AI in the legal system, it is imperative to develop a strong ethical framework, improve law enforcement capacities, and update rules on a regular basis.
Parental Responsibility Toward Child as Criminal Offender in Indonesian Criminal Reform Hatma Aditya Jananuraga; Irma Cahyaningtyas
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 6 No. 1 (2021): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2021)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v6i1.38399

Abstract

Parents as the first guardian of the child make their role irreplaceable for children. The negligence of parents in interpreting their role as caretakers of children can have an impact on children's development. True children do not have the ability to plan a crime. ABH is more accurately seen as a victim. This study reveals the responsibility of parents to child offenders of criminal offenses in Indonesian law today and its reforms in the future. This study uses a qualitative approach and normative juridical research methods. Code No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System implies the use of Restorative Justice in every settlement of juvenile crime. There is no formal legality of parents' responsibility for criminal acts committed by children, however, the Law on the Criminal Justice System for Children only regulates the responsibility of parents in the form of compensation in terms of diversion. The principle of Vicarious Liability can be applied to child crimes in the future. The principle of Vicarious Liability can be clearly stated in the regulations relating to juvenile punishment. The principle of vicarious liability can be applied to parents for criminal acts committed by children in the context of the transfer of criminal acts, based on legal objectives, namely justice, certainty and legal usefulness in the application of criminal law in Indonesia.
Co-Authors Achmad Busyro Aju Putrijanti Aldian Pudjianto Alma Angela Annisa Qurrotul Uyun Benny Sumardiana Betania Fransiska Sitanggang Brian Septiadi Daud Cahya Wulandari Desiana Kusuma Hastin Dian Fitriyani Difia Setyo Mayrachelia Dwi Helmi Pradika Eko Suprihanto Fifid Bramita Hatma Aditya Jananuraga Kiki Mahendra Febriansari Nina Mirantie Wirasaputri Nur Rochaeti Olvy Nurendra Ardhianto Pujiyono Pujiyono Rico Nur Cahyo Samuel Bona Tua Rajagukguk Septi Dyah Tirtawati Silviana Mofaryani Sukinta Sukinta Syahira Syahira Trinita Yulinda Sirait Wenny F Limbong*, Eko Soponyono, Umi Rozah, Wenny F Limbong*, Yos Johan Utama