Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Government and Civil Society Gorontalo Journal of Government and Political Studies Journal on Education Moderat PROSIDING Seminar Nasional FKIP Universitas Muslim Maros Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO) Res Nullius Law Journal JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal La Bisecoman Journal La Sociale International Journal of Social Science East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Jurnal Cakrawala Ilmiah Journal of Innovation Research and Knowledge JOEL: Journal of Educational and Language Research Journal of Public Representative and Society Provision Journal of Social Commerce Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
Junaedi
Department Of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
HUBUNGAN ANTARA PASAL 1338 DAN PASAL 1320 KUHPERDATA DALAM HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH DI INDONESIA Junaedi
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 4: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.223 KB) | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.899

Abstract

Penelitian Ini terkait dengan Hubungan antara Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata dalam Hukum Perjanjian Jual-Beli Tanah di Indonesia, Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis untuk memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum terkait dengan Hukum Perjanjian Jual-Beli Tanah di Indonesia berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata dan secara praktis Sebagai bahan informasi bagi para akademisi dan masyarakat untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lanjutan dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya kepada BPN RI terkait penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum terkait. Perjanjian Jual-Beli Tanah di Indonesia harus memenuhi syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: 1). Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 2). Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 3). Ketiga, Suatu hal tertentu; dan 4). Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.
MAHA DASYATNYA BAHAYA NARKOBA BAGI KEBERLANGSUNGAN MASA DEPAN HIDUP TUNAS BANGSA MAKSIMALISASINYA HUKUMAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA Junaedi
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 4: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.484 KB) | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.900

Abstract

Penelitian Ini terkait dengan Maha Dasyatnya Bahaya Narkoba Bagi Keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia, Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis untuk memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum terkait dengan Hukum Narkotika dan secara praktis Sebagai bahan informasi bagi para akademisi dan masyarakat untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lanjutan dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya BNN dimana sungguh Maha Dasyatnya Bahaya Narkoba Bagi Keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia dan Maksimalisasinya Hukuman Kejahatan Narkotika di Indonesia. Adapun terkait penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum khusunya hukum kejahatan narkotika. Biaya konsumsi Narkoba yang dikeluarkan oleh pengguna sekitar Rp 41 triliun per tahun yang terdiri dari biaya ekonomi dan sosial, dari bahaya narkoba tersebur tiap hari rata-rata 40 orang meninggal sia-sia akibat penyalahgunaan narkoba. Itu belum terhitung berapa mereka yang putus sekolah maupun yang gila akibat mengkonsumsi narkoba, maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, oleh karena kejahatan narkotika ini harus di berantas sampai keakar-akar, kalau dibiarkan maka akan hilanngya keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia
SEJARAH BERDIRINYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERANANANNYA DAN UPAYA-UPAYAN DALAM PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA Junaedi
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 4: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.908 KB) | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.901

Abstract

Penelitian Ini terkait Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN), Perananannya dalam Pemberantasan,Pecegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia, Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis untuk memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum terkait dengan Hukum Narkotika dan secara praktis Sebagai bahan informasi bagi para akademisi dan masyarakat untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lanjutan dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya terkait dengan Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN), Perananannya dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia. Tujuan penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum khusunya hukum kejahatan Narkotika dan Peranan BNN dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia. Peran serta BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:1). Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. BNN melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika; 2). Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.
LEGAL STUDY ABOUT DEMOTION OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY AND POLICE IN THE DIRECTOR OF SEA TRANSPORTATION, THE MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Junaedi Junaedi
Res Nullius Law Journal Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.713 KB) | DOI: 10.34010/rnlj.v1i2.2647

Abstract

Government in a country is one element or component in the formation of a good state. The realization of good governance is when there is a synergy between the private sector, the people and the government as a facilitator, which is carried out in a transparent, participatory, accountable and democratic manner. The process of achieving a country with good governance requires tools in bringing components of government policies or regulations to the realization of national objectives. The government apparatus is the government apparatus, namely: Indonesian National Army (TNI), Indonesian National Police (POLRI) and Civil Servants (PNS). The challenge faced by the government in the field of human resources apparatus as the main pillar of the administration of government is the challenge of being able to develop a human resource planning system (HR) of the government apparatus in accordance with the results of structuring institutional structures and devices. The consequence is the formation of discipline, ethics and morale at the executive level, namely: the Indonesian National Army (TNI), the Republic of Indonesia National Police (POLRI), and Civil Servants (PNS) aimed at increasing work productivity and demands on the realization of a corrupt government apparatus. , Collusion, Nepotism (KKN), and more professional. Based on the above background, the problem formulation in this paper is the legal study of the demotion of the TNI and Polri in the ranks of the Director General of Sea Transportation at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. The purpose of the study was to study and analyze the demotion of the TNI and Polri in the ranks of the Director General of Sea Transportation at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Keywords. Demotion, Indonesian National Army/Indonesian National Police, Directorate General of Sea Transportation.
KERJASAMA BNN DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Junaedi Junaedi; Ahmad Harakan; Elisa Indri Pratiwi Idris
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.697 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1780

Abstract

Artikel ini membahas tentang kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Rappocini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dengan informan 7 orang yang dipilih sesuai purpovise sampling, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumnetasi, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar, yaitu dalam hal tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi berjalan dengan baik karena adanya kerjasama BNN dan Kepolisian demi mewujudkan kesejahteraan bersama, sedangkan faktor pendukung dalam kerjasama ini adalah informasi dan komitmen. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia.
THE VILLAGE LAW IS A GRACE FOR VILLAGE IN INDONESIA Junaedi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 6: Nopember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.869 KB)

Abstract

The study in this article regarding the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government is the forerunner to the birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages which provides legal certainty to village governments to make independent efforts to advance the welfare of rural communities. Through Village-Owned Enterprises which were established using the authorized capital from the Central Government, Regency/City Governments, and community savings, they are engaged in rural resources. BUMDes provides income as dividends to the Village Government. Therefore, the birth of the village law is a blessing in itself for rural areas in Indonesia. The research was conducted with a phenomenological narrative approach. Data were collected through literature study and empirical observations. The results of the study show that with the new village law, rural development becomes even, community welfare increases through village community empowerment, village income increases with village-owned enterprises and equitable infrastructure development due to the availability of budget.
KEWENANGAN, PERAN SERTA KEPALA SYAHBANDAR DAN OTORITAS KEPELABUHAAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LEGALITAS KERJASAMA ANTARA HUTCHISON PORT HOLDINGS JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL DENGAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DI PELABUH Junaedi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 6: Nopember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.654 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Kewenangan, Peran serta Syahbandar dan Otoritas Kepalabuhan dalam melakukan pengawasan terhadap Legalitas Kerjasama antara Hutchison Port Holdings (HPH) Jakarta International Container Terminal dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) menurut Undang-Undang Pelayaran dan Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Syahbandar dan Otoritas Kepalabuhan selain memiliki peran penting dalam keselamatan pelayaran karena memiliki fungsi dan wewenang yang strategis juga mempunyai kewenangan dalam Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan yang meliputi meliputi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap Legalitas Kerjasama di dalam Daerah Lingkungan Kerja antara Badan Usaha Milik Negara (PT. Pelindo II (Persero) dengan Hutchison Port Holdings (HPH), di pelabuhan.
THE ROLE AND FUNCTION OF THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN MANAGING THE HIGH AND SCARCITY OF COOKING OIL IN INDONESIA Junaedi
International Journal of Social Science Vol. 2 No. 2: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v2i2.3104

Abstract

Indonesia is a granary for palm oil, the largest producer of crude palm oil (CPO) in the world is still faced with the problem of oil scarcity, soaring cooking oil prices. The Role and Functions of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia in Overcoming the High and Scarcity of Cooking Oil in Indonesia. Data analysis was carried out using an analysis based on the Role and Functions of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia in Tackling the High and Scarcity of Cooking Oil in Indonesia. The purpose of this study is to examine and analyze the role and function of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia in Tackling the High and Scarcity of Cooking Oil in Indonesia. As for the benefits of this research academically, this research is useful regarding the role and function of the Indonesian Ministry of Trade in tackling the scarcity and skyrocketing cooking oil prices in Indonesia, while theoretically, this research can enrich the repertoire of literature in terms of studying the Role and Functions of the Indonesian Ministry of Trade) in tackling scarcity and skyrocketing cooking oil prices in Indonesia.
CRIMINAL PENALTY FOR EMPLOYEES WHO LEAVE COMPANY CONFIDENTIAL ACCORDING TO THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION LAW Junaedi Junaedi
International Journal of Social Science Vol. 2 No. 2: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v2i2.3426

Abstract

Company secrets are very essential; especially to prevent unfair business competition, from other business actors who own companies that produce similar goods or services, especially if it is related to the globalization of trade. So the legal protection of trade secrets will give birth to a form of honest business competition among business people and become a very valuable commodity because it has a high economic value; Employees who reveal or leak company secrets (Corporate Secrets which should be kept secret except for the interests of the state, either through print media (newspapers, magazines, bulletins), or online (TV, Instagram, YouTube, Snapchat (WhatsApp, SMS), Tik-Tok, Facebook and Twitter)) whose contents contain insults and/or defamation, shall be subject to criminal penalties based on Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 42 of Law No.19 of 2016 concerning Amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions are subject to a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00,- (one billion rupiah).
CRIMINAL COOKING OIL HOOKING IN INDONESIA Junaedi Junaedi
International Journal of Social Science Vol. 2 No. 3: Ocktober 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v2i3.3625

Abstract

The rules regarding criminal sanctions for hoarders (cooking oil) of Cooking Oil in Indonesia have been regulated in Article 107 of Law (UU) Number 7 of 2014 concerning Trade and Presidential Regulation Number 71 of 2015 concerning Stipulation and Storage of Basic Necessities and Goods. This data analysis was carried out using an analysis based on the Criminal Hoarding of Cooking Oil in Indonesia. The purpose of this research is to be able to examine and analyze the Criminal Hoarding of Cooking Oil in Indonesia. As for the benefits of this research academically, this research is useful related to the crime of hoarding cooking oil in Indonesia, while theoretically, this research can enrich the literature in terms of studying the crime of hoarding cooking oil in Indonesia.
Co-Authors Abd. Azis Muslimin Ahmad Harakan Ali Djamhuri Babo, Rosleny Elisa Indri Pratiwi Idris Handam Handam Jabal Rahmat Muh Tahir Muhammad Tahir Nur Khaerah Nur Khaerah, Nur Tri Gustaf Said Try Gustaf Said