Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Raheema Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Community Empowerment Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal El-Thawalib Innovative: Journal Of Social Science Research Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law
Imam Agung Prakoso
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Zakat Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Teori An-Nama’ Yusuf Qaradhawi Imam Agung Prakoso
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 3 Issue 1 (2020) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.771 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v3i1.3503

Abstract

This article aims to find out the Intellectual Property Rights according to an-Nama’ Yusuf Qardhawi theory Qardhawi' and how the zakat is calculated. The underlying theories used in this study are zakat theory an-Nama’, zakat profession, intellectual property right as a form of wealth, and intangible property. This study is a content analysis using normative legal approach. The research method used in this study is library research by collecting the data from primary and secondary data. The data is analyzed using interactive model. The findings showed that zakat on Intellectual Property Rights based on an-Nama’ theory by Yusuf Qaradhawi is a part of zakat on profession because IPRs have economic value, obtained from intellectual creativity manifested in the forms of works. Therefore, IPRs are a form of intangible property that could develop. In addition, the calculation of zakat on IPR is 2.5% of the income earned after deducted by tax obligations.
Integrasi Tradisi Dan Teknologi Dalam Pembelajaran Fiqh Dengan Pemanfaatan Chatgpt Muhamad Tisna Nugraha; Moch Riza Fahmi; Imam Agung Prakoso
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6693

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi antara tradisi dan teknologi dalam konteks pembelajaran Fiqh dengan pemanfaatan artificial intelligence ChatGPT. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, metode pembelajaran yang tradisional kini dapat diperkaya dengan pendekatan digital untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bagaimana ChatGPT dapat diintegrasikan dalam kurikulum Fiqh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ChatGPT dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan pemahaman konsep Fiqh, memberikan respons cepat terhadap pertanyaan peserta didik, dan mendorong diskusi yang mendalam tentang topik-topik tertentu. Namun, penggunaan ChatGPT juga harus disertai dengan pendampingan dari pengajar yang kompeten untuk memastikan integritas informasi dan kesesuaian dengan pendekatan pembelajaran Fiqh yang tradisional. Kesimpulannya, meskipun ada tantangan dalam integrasi teknologi dan tradisi, pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran Fiqh menawarkan potensi yang signifikan untuk memperkaya proses pembelajaran dan mengembangkan pemahaman peserta didik tentang Fiqh dalam era digital saat ini.   Kata kunci: Integrasi, Tradisi, Teknologi, Fiqh, dan ChatGPT  
Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Analisa perspektif Politik Islam Prakoso, Imam Agung
Raheema Vol 11, No 1 (2024)
Publisher : PSGA LP2M IAIN Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/raheema.v11i1.3462

Abstract

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di satu sisi, sebagian besar ulama menolak atau mengharamkan perempuan menjadi pemimpin politik, dengan mengacu pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dan hadis riwayat Abi Bakrah. Namun, di sisi lain, ada sekelompok Muslim pembaharu yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin politik, dengan alasan bahwa terdapat perubahan sosial dan kemajuan yang signifikan sehingga perempuan dianggap setara dengan laki-laki pada zaman sekarang. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedua pandangan ulama tersebut, menganalisis pemikiran mereka secara historis dan kontekstual, serta memberikan penilaian dengan merekonstruksi pemikiran lama agar sesuai dengan konteks zaman sekarang.Pada masa lampau, para mufassir dan ulama fiqh cenderung menafsirkan ayat dan memahami hadis dengan pandangan yang didominasi oleh perbedaan gender. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya pada masa itu, serta posisi terbelakang perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka menafsirkan ayat dan hadis secara literal, tanpa mempertimbangkan latar belakang dan konteks di mana ayat atau hadis tersebut diturunkan. Pendekatan penafsiran dan pemahaman seperti ini mendapatkan kritik dari para pembaharu dan pemikir Muslim kontemporer, yang berusaha menafsirkan ayat dan memahami hadis secara kontekstual. Mereka melihat bahwa perempuan memiliki hak untuk menjadi pemimpin, dan fakta bahwa beberapa perempuan memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan laki-laki menjadi bukti bahwa kepemimpinan politik tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi lebih berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.Hasil penelitian dalam artikel menunjukkan bahwa harus ada upaya merekonstruksi pemikiran lama agar sesuai dengan konteks masa kini sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh.. Oleh karena itu, tidak ada larangan yang beralasan bagi perempuan untuk memimpin pemerintahan atau menjadi presiden, mengingat perempuan masa kini telah berbeda dalam hal kualifikasi dan potensi kepemimpinan dibandingkan dengan masa lampau. Keywords: Kepemimpinan Perempuan, Tekstual, Kontekstual, Kaidah Fikih
The Naik Dango Tradition In The Agricultural Practices Of The Dayak Kanayatn Community, West Kalimantan: A Maqasid Al-Shariah Perspective Of Abd Al-Majid Al-Najjar Agung Prakoso, Imam; Mukharrom, Tamyiz; Yusdani
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 7 No. 2 (2025): All articles in this issue include authors from 3 countries of origin (Indonesi
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v7i2.6948

Abstract

This Research examines the Naik Dango tradition practiced by the Dayak Kanayatn community in West Kalimantan from the perspective of Maqasid Syariah Abd al-Majid al-Najjar. This tradition is not only a ritual of gratitude for the harvest, but also a social, ecological, and economic system that supports community food security. The method used is a descriptive qualitative approach with ethnographic techniques through participatory observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that Naik Dango contains values of protection for life (ḥifẓ al-nafs), property (ḥifẓ al-māl), society (ḥifẓ al-mujtama‘), and the environment (ḥifẓ al-muḥīṭ al-māddī), as examined within the framework of maqasid syariah. This tradition supports the preservation of local seeds, solidarity-based food distribution, and intergenerational agrarian education. The conclusion of the study confirms that Naik Dango is a local manifestation of universal Islamic values in maintaining welfare and can be used as an alternative model in formulating sustainable food security strategies based on local wisdom
Controversies and Transformations in Digital Zakat Fundraising: Trends, Urgencies, and Solutions Within the Framework of Maqasid As-Syariah Imam Agung Prakoso; Mustafid
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 7 No. 3 (2025): : All articles in this issue include authors from 3 countries of origin (Indone
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v7i3.7584

Abstract

The digital transformation of zakat fundraising represents a pivotal shift in Islamic philanthropy, aiming to enhance efficiency, transparency, and accessibility. However, the integration of digital systems with the normative framework of Maqasid al-Shariah remains underexplored. This study investigates the controversies, transformations, and challenges in digital zakat fundraising through a qualitative phenomenological approach, involving 25 informants across four zakat institutions in Kalimantan, Indonesia. The findings reveal that while digital platforms such as e-wallets, mobile apps, and QRIS have improved financial traceability and user convenience, the alignment with Maqasid al-Shariah principles is partial. The study identifies three core dimensions: (1) Hifz al-Mal (wealth protection), evident in enhanced accountability and reduced financial leakage; (2) Hifz al-Din wa al-Ijtima’i (religious and social preservation), supported by digital religious education and productive zakat programs; and (3) al-‘Adalah (social justice), which remains challenged by digital access disparities and uneven zakat distribution. Despite improvements, the current digital zakat ecosystem tends to favor urban beneficiaries, leaving rural communities underserved. The study advocates for a Maqasid-based digital governance framework to ensure ethical, inclusive, and sustainable zakat distribution. These insights contribute to the theoretical advancement of Islamic financial technology and offer strategic implications for policymakers, zakat institutions, and sharia-compliant innovation designers.
Empowerment of fishermen’s wives through management of agriculture products in Tanjung Saleh, Kubu Raya Regency Kusumayanti, Fitri; Prakoso, Imam Agung; Gafallo, Muhamad Fadhil Yarda
Community Empowerment Vol 10 No 9 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.13325

Abstract

This activity aims to empower fishermen’s wives through the management of agricultural products in Tanjung Saleh Village, Kubu Raya Regency. The village is located in a coastal area rich in marine and agricultural resources, but these resources have not been optimally utilized to improve the welfare of the community, especially fishermen's wives. Through training and mentoring, the activity focuses on enhancing skills in processing marine products (such as fish) and agricultural products (such as coconuts) into value-added products, specifically serundeng. This activity employs a participatory action research approach, complemented by a qualitative method in data collection. The results indicate an increase in participants' knowledge and skills in processing serundeng.
The Controversy over the Use of 14-Karat Gold Nisab in Determining Professional Zakat: A Fiqh Review and Its Impact on Zakat Justice Imam Agung Prakoso
Jurnal El-Thawalib Vol 7, No 3 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v7i3.19780

Abstract

This study examines the controversy surrounding the use of 14-karat gold in determining the nisab for professional zakat from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) and distributive justice. However, the policy implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) using 14-karat gold has sparked debate due to its potential to lower the real value of the nisab. This study employed library research with a qualitative approach. Primary data came from the Qur'an, hadith, and policy documents related to the nisab for professional zakat, while secondary data were obtained from relevant fiqh books, books, and scientific journal articles. The results indicate that the use of 14-karat gold, although facilitating the implementation of zakat, has the potential to expand the obligation of zakat to groups who are not yet fully economically capable. From the perspective of maqashid sharia, this could disrupt the principles of justice (al 'adl) and balance (tawazun). Therefore, a more integrative reconstruction of the nisab standard is needed to align with the principles of Islamic jurisprudence and the goals of social justice in zakat.
State Power Supervision and Corruption Prevention in Indonesia: Evaluating Institutional Ineffectiveness through Hisbah Perspectives Mustafid Mustafid; Mardona Siregar; Imam Agung Prakoso; Putra Halomoan Hsb; Muhammad Faiz Algifari
Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the effectiveness of oversight of power in preventing corruption in Indonesia from the perspective of fiqh siyasah hisbah. Studies on corruption have tended to focus on positive law and modern institutional approaches, while the Islamic ethical-political dimension has not been widely used as an analytical framework in evaluating weak institutional oversight. This article addresses this gap by analyzing how the principles of fiqh siyasah, particularly the concepts of amanah, hisbah, and maslahah, can be used to interpret the structural problems in the oversight of power in Indonesia. This study uses library research with a qualitative-analytical approach through a review of primary sources in the form of the Qur'an, hadith, and classical and contemporary literature on fiqh siyasah, combined with an analysis of regulations, anti-corruption policies, and academic studies on oversight institutions in Indonesia. The results show that the weak effectiveness of oversight institutions is not solely caused by regulatory issues, but also by the dominance of political interests, low elite integrity, and the absence of ethical oversight oriented towards moral accountability. In this context, fiqh siyasah hisbah offers a normative and theoretical framework that places supervision of power as a collective responsibility of the state and society.
Co-Authors Gafallo, Muhamad Fadhil Yarda Kusumayanti, Fitri Mardona Siregar Moch Riza Fahmi Muhammad Faiz Algifari Muhammad Tisna Nugraha, Muhammad Tisna Mukharrom, Tamyiz Mustafid Mustafid Mustafid Putra Halomoan Hsb Yusdani