Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan JURNAL ILMU SOSIAL Sosial Budaya International Journal of Local Economic Governance Jurnal DIDIKA: Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Journal Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI
Anik Susanti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM MERK PAKAIAN TERDAFTAR DARI PENGGUNAAN MERK YANG HAMPIR SAMA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK: Merk Pakaian, Perlindungan Merk, Batasan Pembeda Merk Effendi, Prihatin; Susanti, Anik
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1611

Abstract

Kesimpulan yang diperoleh batasan pembeda terhadap merk sejenis dapat dilihat pada persamaanpokoknya terhadap merk yang dimiliki; atau persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa. Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merk dikaitkan dengan prinsip itikad baik pada awalnya harus memperhatikan prinsip itikad baik itu terpenuhi yakni oleh pihak pemeriksa. Bentuk perlindungan berupa sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak merk, sanksi yang diberikan yaitu sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merk, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Pemerintah berkewajiban melalui Menteri memprakarsai penghapusan merk yang telah terdaftar sebelumnya itu sesuai Pasal 72. Terakhir pertanggungjawaban pemerintah dapat dimintakan melalui jalur Pengadilan Niaga sesuai Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
Measuring the Success of SDGs Implementation Bonjeruk Village, Jonggat Sub-district, Central Lombok District, West Nusa Tenggara Izana, Nyimas Nadya; Susanti, Anik
Sosioglobal Vol 10, No 1 (2025): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jsg.v10i1.65376

Abstract

ABSTRACT Sustainable development has become a key strategy in addressing the challenges of economic inequality and environmental degradation at the village level. This study aims to assess the success of implementing the Village Sustainable Development Goals (SDGs) in Bonjeruk Village, Jonggat Sub-district, Central Lombok Regency, by focusing on community participation based on Cohen and Uphoff’s theory, which includes the dimensions of planning, implementation, utilization, and evaluation. A descriptive quantitative approach was applied by distributing closed-ended questionnaires using a Likert scale to 21 respondents selected through simple random sampling, supported by observations and interviews to strengthen the analysis. The results indicate that community participation is relatively high, particularly in the utilization stage of the tourism village program, with an average score of 3.37. This is reflected in the dominance of “agree” responses, where 52.4% of respondents acknowledged that village tourism activities contribute to economic welfare, 57.1% strongly agreed that information on tourism development programs is well communicated, and 52.4% confirmed the support of the village government through resource provision. The active involvement of the community in strategic planning, program implementation, economic benefit distribution, and program evaluation illustrates a collaborative success between the village government, the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), and local communities. The findings suggest that structured and sustainable community participation through institutions, mechanisms, and clear regulations is the key to the successful implementation of the Village SDGs in Bonjeruk, positioning the village as a model for sustainable and collaborative tourism village development.Keywords: Village SDGs, community participation, Pokdarwis, tourism village  ABSTRAK Pembangunan berkelanjutan telah menjadi strategi utama dalam mengatasi tantangan ketimpangan ekonomi dan degradasi lingkungan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keberhasilan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs) di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan berfokus pada partisipasi masyarakat berdasarkan teori Cohen dan Uphoff, yang meliputi dimensi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Pendekatan kuantitatif deskriptif diterapkan dengan mendistribusikan kuesioner tertutup menggunakan skala Likert kepada 21 responden yang dipilih melalui simple random sampling, didukung oleh observasi dan wawancara untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat relatif tinggi, khususnya pada tahap pemanfaatan program desa wisata, dengan skor rata-rata 3,37. Hal ini tercermin dari dominasi respons "setuju", di mana 52,4% responden mengakui bahwa kegiatan pariwisata desa berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, 57,1% sangat setuju bahwa informasi program pengembangan pariwisata dikomunikasikan dengan baik, dan 52,4% mengkonfirmasi dukungan pemerintah desa melalui penyediaan sumber daya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan strategis, pelaksanaan program, penyaluran manfaat ekonomi, dan evaluasi program menggambarkan keberhasilan kolaboratif antara pemerintah desa, Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis), dan masyarakat setempat. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan melalui kelembagaan, mekanisme, dan regulasi yang jelas adalah kunci keberhasilan implementasi SDGs Desa di Bonjeruk, memposisikan desa sebagai model pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan kolaboratif.Kata kunci: SDGs desa, partisipasi masyarakat, Pokdarwis, desa wisata 
Managing Urban Heritage: Harmonizing Community Uniqueness and Urban Planning in Pasuruan City Rozuli, Ahmad Imron; Susanti, Anik; Purba, Dano; Kusuma, Adhinugraha Wirayudha; Renwarin, Ryan
SAMPURASUN Vol 11 No 2 (2025): Sampurasun Vol. 11 No. 2 - 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/sampurasun.v11i2.33787

Abstract

This research examines Pasuruan City as a cultural heritage landscape shaped by colonial, Islamic, and multi-ethnic layers that continue to color the dynamics of its urban space. The research aims to identify how this heritage is interpreted and integrated into tourism development while uncovering the obstacles that arise in the preservation process and community participation. A qualitative method with an ethnographic approach was employed, utilizing participatory observation, in-depth interviews, and analysis of archives and policy documents. Research subjects included local residents, cultural actors, and local government representatives directly involved in heritage management. The data were analyzed using thematic interpretation to understand the interconnections between historical narratives, urban spatial patterns, and tourism practices. The findings indicate that Pasuruan displays a cultural palimpsest, where colonial buildings, religious sites, and multicultural areas intertwine to form a distinctive urban identity. However, the fragmentation of heritage asset ownership, weak management, and the absence of a connecting narrative between clusters remain major obstacles. In conclusion, a multi-stakeholder strategy is necessary, involving the government, communities, and cultural asset owners, to enable heritage to serve a dual function: as a pillar of collective memory and as a driver for sustainable tourism and the city's creative economy.
Co-Authors Ahmad Imron Rozuli Anif Fatma Chawa Arawindha, Ucca Baiaturohani, Baiaturohani Dyah Maya Nihayah Effendi, Prihatin Izana, Nyimas Nadya Kusuma, Adhinugraha Wirayudha Novy Setia Yunas Nyimas Nadya Izana Purba, Dano Puspitosari, Wida Ayu Putra, Moch Hisyam Renwarin, Ryan Sabariman, Hoiril Wiwit Widyawati