Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum

FUNGSI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999 JAMINAN FIDUSIA Aprilianti, Aprilianti
FIAT JUSTISIA Vol 4, No 3
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan fidusia yang muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak, dimana benda tersebut tetap berada dibawah kekuasaan kreditur, yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, Sertifikat jaminan fidusia terbit berdasarkan akta jaminan fidusia yang didaftarkan melalui mentri kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga terhadap benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia selain harus dibuatkan akta tersendiri dengan akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia juga harus dilakukan pendaftaran oleh penerima fidusia yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia
ANALISIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) PADA PERUM PEGADAIAN Aprilianti, Aprilianti
FIAT JUSTISIA Vol 2, No 3
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perum Pegadaian merupakan BUMN yang bergerak dibidang usaha menyalurkan kredit secara hukum gadai. Masyarakat dan pelaku usaha berusaha merespon hal tersebut dengan mengajukan suatu bentuk keredit yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah untuk menciptakan untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang berusaha yang seluas-luasnya. salah satu bentuk kredit yang ditawarkan perum penggadayan adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia.KREASI adalah pola pengajuan kredit, dimana kredit diberikan kepada pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara fidusia untuk keperluan pengembangan usahanya, sementara barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaannya sehingga masih tetap dapat digunakan oleh pelaku usaha (peminjaman dana).
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA ANTARA LESSEE DAN LESSOR Aprilianti, Aprilianti
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian sewa guna usaha (leasing) yang diadakan oleh Lessor dan Lesseen dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar. Isi perjanjian tersebut ditentukan oleh jenis dari leasing itu sendiri dan hubungan hukum (hak dan kewajiban) timbal balik antara Lessor dan Lessee. Bagi Lessor, hak dan kewajibannya adalah memperoleh pembayaran sebagai imbalan jasa dan menyerahkan barang modal kepada Lessee. Sedangkan hak dan kewajiban Lessee adalah meperoleh kegunaan dari barang modal dan membayar sewa secara berkala. Tidak dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak maka dapat disebut wanprestasi. Perjanjian akan berakhir jika hak dan kewajiban Lessor dan Lessee telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Kata Kunci: Leasing, Lessor, Lessee, hak dan kewajiban.
FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 Aprilianti, Aprilianti
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia lebih memberikan kepastian hukum sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran tentang segala hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia akan berkurang. Selain itu diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salahsatu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini juga memberikan kesempatan para pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan usahanya
PROSEDUR PERMOHONAN SHAR-E CARD PADABANK MUAMALAT Aprilianti, Aprilianti
FIAT JUSTISIA Vol 1, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

After the economic crisis that followed the liquidation of some national private banks in 1997 gave rise to alternative thinking and measures to develop banking activity based on Islamic principles. Islamic principles reflected in the pattern of bamk operating in accordance with Islamic principles, especially regarding the procedures for bermuamalah in Islam. Shar-E Card is one type of credit card services by a bank Muamalat where the balance is outstanding amounts dengam mudaraba principle that no restriction for banks to use the funds raised, bamk shall memberitahukam to the owner of the funds of the ratios and procedures for the provision of benefits and or the calculation of benefit sharing as well as risks that may arise from the storage of funds. Keywords: Shar-E Card, Bank Muamalat
STUDI KOMPERATIF SISTEM GADAI KONVENSIONAL DENGAN GADAI SYARIAH DI INDONESIA Aprilianti, Aprilianti
FIAT JUSTISIA Vol 1, No 2
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pawn broking services in Indonesia, in addition to impose a conventional mortgage system set out in PP 103 2000 On Pawnshop, also impose sharia pawning system based on the provisions of Islamic law which is based on the Quran. In the conventional mortgage loan bears an interest rate that is accumulative and double for its services, while at the syariah pawn does not bear interest. Customer charged deposit money services, maintenance, preservation and biay assessment specified in the initial agreement. Keywords: Conventional Pawn, Pawn sharia