Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NURSCOPE: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora LINK JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery) Proceedings of the International Conference on Applied Science and Health Global Health Management Journal International Journal of Nursing and Health Services (IJNHS) Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Indonesian Journal of Nursing Research (IJNR) Jurnal Biomedika Jurnal Analis Farmasi JAF (Jurnal Analis Farmasi) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Mardiyono Mardiyono
Unknown Affiliation
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora

 1 
Kajian Tentang Modal Sosial Sebagai Pendorong Peran Serta Lembaga Lokal Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo) Sila Pertikasari; Mardiyono Mardiyono; Solih Mu’adi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 4 (2016)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1243.335 KB)

Abstract

Permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Dari serangkaian cara dan strategi tersebut, masih berorientasi pada pengembangan infrastruktur, bantuan kredit, dan bantuan pendidikan. Padahal kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor termasuk kelembagaan lokal dan modal sosial. Namun, kondisi modal sosial saat ini menunjukkan kecenderungan penurunan sehingga diperlukan upaya untuk pembenahan modal sosial dalam sebuah kelembagaan lokal yang ada. Untuk mengetahui bagaimana modal sosial dapat dimanfaatkan di dalam sebuah kelembagaan lokal (BKM), maka penelitian ini memfokuskan pada unsur-unsur modal sosial dalam kelembagaan lokal.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKM dapat membangun modal sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seperti: Jejaring sosial yang dibangun melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sehingga menambah jaringan kerja kelompok rumah tangga miskin. Kepercayaan dibangun melalui dialog terbuka dengan warga dan pengelolaan kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan pinjaman modal usaha. Dan Norma yang dibangun melalui semangat kebersamaan (gotong-royong) dan hubungan timbal-balik antara kelompok usaha selaku penerima pinjaman dan Badan Keswadayaan Masyarakat selaku pemberi bantuan pinjaman.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa BKM dapat membangun modal sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, ketiga unsur modal sosial tersebut perlu dikembangkan lagi agar dapat memperoleh manfaat yang menguntungkan terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 
Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi POLRI (Studi Pada Polres Pacitan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) Gatot Haribowo; Andy Fefta Wijaya; Mardiyono Mardiyono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (809.307 KB)

Abstract

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian di Polres Pacitan adalah membawa konsekuensi besar bagi penataan birokrasi di tubuh Polres Pacitan. Dengan kondisi sumber daya anggota yang masih perlu diarahkan, membawa konsekuensi logis bagi Kepala Polres Pacitan untuk bekerja ekstra dalam mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan tugasnnya. Hal ini dilatar belakangi akibat adanya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan prima yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polres Pacitan, namun disisi lain dengan dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar anggota yang dimutasikan atau bekerja di Polres Pacitan adalah mereka yang bermasalah atau bagian dari menjalankan sanksi atas pelanggarannya, demikian juga dengan kenyataan banyaknya anggota yang mengajukan untuk mutasi atau pindah tugas dari Polres Pacitan. Akibatnya, hal ini berpengaruh pada kinerja anggota dan mereka harus selalu dipantau oleh atasan dalam melaksanakan tugasnya. Arah perubahan Polri sangat terlihat pada dua tahun terakhir ini (antara tahun 2004 dan 2006) telah terjadi perubahan paradigma (kerangka berfikir) kepolisian (sebagai organisasi) yang signifikan. Proses perubahan tersebut bertujuan merubah profesi kepolisian yang lebih profesional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi polri untuk pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 di Polres Pacitan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.  Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi polri dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian untuk pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 di Polres Pacitan  terinci: 1. Faktor pendukung meliputi: a. Faktor pendukung internal terdiri dari: -Sebagai anggota Polri, sebagaian besar anggota Polres Pacitan berkeinginan untuk menjadikan citra Polri yang positif dimata masyarakat Pacitan dapat terjaga dengan baik. -Masih banyak anggota Polres Pacitan yang bertugas untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat Pacitan. b. Faktor pendukung eksternal terdiri dari: -Sebagaian besar masyarakat Pacitan pada umumnya merasa senang apabila Polri khususnya anggota Polres Pacitan benar-benar telah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat di bidang Kamtibmas secara profesional dan benar-benar meninggalkan budaya KKN. -Masyarakat Pacitan masih menganggap Polri khususnya Polres Pacitan bisa mengemban tugas sesuai harapan masyarakat, hal ini diwujudkan dengan apapun inovasi dan ide-ide positif Polres Pacitan dalam memelihara kamtibmas senantiasa selalu didukung oleh masyarakat Pacitan. 2. Faktor penghambat yang terinci: a. Faktor penghambat internal terdiri dari: -Ada sebagian anggota Polres Pacitan tidak sepenuhnya senang bertugas di wilayah Pacitan, dan senantiasa selalu berupaya untuk pindah tugas dari Polres Pacitan. -Ada sebagian dari anggota yang tidak peduli terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Polri khususnya untuk hal-hal yang positif. -Ada sebagian anggota dari Polres Pacitan yang masih kedapatan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji terhadap masyarakat Pacitan. b. Faktor penghambat eksternal terinci: -Sebagian masyarakat apabila berurusan dengan anggota Polres Pacitan baik pengurusan pelayanan ataupun pelanggaran masih sering membuka peluang untuk diselesaikan tidak secara profesional (tindakan penyuapan). -Ada sebagian masyarakat Pacitan yang menilai kinerja ataupun tindakan anggota Polri selalu negatif saja tanpa dilihat secara obyektif. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain: 1. Mengusulkan anggaran yang cukup kedalam APBN; 2. Polres Pacitan harus lebih meningkatkan: (1). Sumberdaya kepolisian: agar lebih mampu menangani tugas-tugaspelayanan di Kabupaten Pacitan; (2), Sarana Prasarana: untuk menuntaskan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Kabupaten Pacitan. Kata kunci: Implementasi, Reformasi, Kepolisian, Pelayanan, Publik
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Ekonomi Kreatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Industri Kerajinan Alat Tenun Bukan Mesin di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan) Bagus Udiansyah Permana; Darsono Wisadirana; Mardiyono Mardiyono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 4 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1125.408 KB)

Abstract

Kebijakan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pasuruan sangat mendukung peningkatan ekonomi lokal. Industri kerajinan ATBM di Kecamatan Purwosari merupakan potensi unggulan daerah yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil pembahasan diidentifikasi menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan 1) pemberdayaan masyarakat pada kerajinan ATBM dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia lokal dengan strategi dan pendekatan pemberdayaan 5P (pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan). 2) faktor pendorong : SDM lokal mempunyai kreativitas tinggi, pemberdayaan kerajinan ATBM berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat miskin perajin ATBM, dukungan pemerintah melalui Gelar Produk Unggulan setiap tahun dapat meningkatkan akses pemasaran. Faktor penghambat :  akses permodalan yang terbatas, sulit mendapat tenaga kerja karena upah rendah dan lebih memilih bekerja di pabrik, produk ATBM belum terstandarisasi sehingga rentan akan persaingan dengan produk ATBM dari daerah lain. 3) peran pemerintah: regulator, fasilitator, konsumen, dan investor ; peran bisnis: pencipta peluang pasar, mitra usaha dan lapangan kerja dan pembinaan kelompok masyarakat ; peran cendekiawan: pendorong penciptaan SDM kreatif dan penggerak pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
The Implementation of The Poverty Reduction Policy in Malang City on The Perspective of The Grindle’s Implementation Model Paulus Diki Takanjanji; Sumartono Sumartono; Mardiyono Mardiyono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 21 No. 2 (2018)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1165.28 KB)

Abstract

The government of Malang City has set a policy to reduce poverty that becomes a guarantee for the poor to be prosperous. However, there has been lack of coordination, synergy, and integration of implementers, and the fact that the programs are not targeting the right people; these all have made the policy goals not achieved. Therefore, this study aims to describe and analyze the implementation of poverty reduction policies conducted by the government of Malang according to the implementation model proposed by Grindle. Data collection is done by interviews, observations, and document reviews. Data analysis technique employs the one by Miles et al. The results show that the poverty rate in Malang City has decreased. The poor are getting more prosperous. However, there are programs that are not targeted well and are not sustainable because the poor people trained are less competitive due to small capital and low production technology. In addition, the monitoring and assistance after training is unavailable, the implementers are lacking in focus on the poor or policy objectives, and there has been lack of coordination, synergy, and integrity in the implementation. In addition, the ego of the policy implementing team, the lack of control of the executive leader against subordinates, the bad management of resources,  the lack of utilization of technology resources in the follow up of community efforts, the low allocation of the empowerment budget, and too many implementers affecting the interests of the target group have made the situation even worse. Thus, the goals are not achieved according to the plan.
Strategi Optimalisasi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk keluarga miskin di Puskesmas Kedamean Yudiyanto Tri Kurniawan; Sanggar Kanto; Mardiyono Mardiyono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 2 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1415.267 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2015.018.02.2

Abstract

Banyak permasalahan muncul pada masa awal Pemerintah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana yang paling merasakan dampaknya adalah Keluarga Miskin. Disisi lain disemua wilayah Jawa Timur tersebar Puskesmas hingga ke pelosok daerah, total ada 595 Unit. Yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah diatas. Sehingga kami perlu merumuskan Strategi Optimalisasi  Implementasi JKN untuk keluarga miskin di Puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode Studi Kasus, yang mengambil lokasi di wilayah kerja Puskesmas Kedamean. Informasi dan data dikumpulkan melalui Deep Interview, Foccus Group Discussion (FGD), Observasi dan Dokumentasi. Teknik penentuan Informan dengan Triangulasi, yaitu kombinasi teknik Purposive, Snow Ball dan Aksidensil. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode analisa SWOT. Berdasarkan hasil analisa SWOT, pada  Puskesmas Kedamean menunjukkan berada pada kondisi Paling kuat (Kwadran 1), sehingga strategi yang dapat digunakan adalah strategi Progresif atau strategi SO, dimana dapat memanfaatkan segala kekuatan/potensi untuk meraih peluang yang ada. Dimana Kita dapat memanfaatkan Tenaga Medis, Paramedis, Sarana-Prasarana, Peralatan, Perlengkapan, Pustu, Poskesdes, Posyandu dan Peran aparatur Desa serta kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Keluarga Miskin dan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah ini. Kata kunci: Strategi, Jaminan Kesehatah Nasional (JKN), Puskesmas, Keluarga Miskin and analisa SWOT
Co-Authors Ainul Azizah Andy Fefta Wijaya Argoto Mahayana Arif Adi Setiawan Bagus Udiansyah Permana Benigna Maharani Darsono Wisadirana Dian Aprilia Damayanti Dina Indrati Dyah Sulistyowati Diyah Fatmasari Diyas Windarena Djenta Saha Dwi Fitriyanti Dwi Fitriyanti Edy Prasetya Gatot Haribowo Hevny Kartika Dewi I Gede Widhiana Suarda Ketut Anom Sri Kesumawati Leni Latifah Leny Latifah M. Choiroel Anwar Mayu Sanlia Samadani Nony Puspawati Nur Hidayati Paulus Diki Takanjanji Ragas Fitria Sina Murti Ratifah Ratifah Ratno Agung Samsumaharto Resa Widiamawarta Rizqitha Rizqitha Rosleini Ria Putri Zendrato Rosyid Ash Shidiq Sanggar Kanto Shofa Chasani Sila Pertikasari Siti Nurharisah Solih Mu’adi Sri Panca Wahyu Putri Utami Sudirman Sudirman Sumartono Sumartono Syamsul Arifin Untung Sujianto Walin Walin Yayan Kurniawan Yudiyanto Tri Kurniawan Yuriz Bakhtiar