Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Journal on Education Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Syntax Transformation Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Cinta Nusantara
Joko Widarto
Universitas Esa Unggul
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
AKIBAT HUKUM HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK KEPADA KELUARGA AYAH KARENA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA Gistia Helty; Joko Widarto; Markoni; I Made Kantikha
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum hak asuh dan perwalian anak karena orang tua meninggal dunia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deksriptif analisis dengan mengkaji pasal terkait dan menganalisis akibat hukum yang timbul. Putusan hakim jika dianalisis menggunakan teori maqashid al-syariah, teori keadilan dan teori kepastian hukum tidak terdapat nilai keseimbangan antara hak materiil anak dan kewajiban wali didalam putusan. Dan akibat hukum yang timbul jika wali menyalahgunakan tanggung jawab terhadap anak dan hartanya dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para hakim untuk mencantumkan harta anak kedalam penetapan perwalian agar harta peninggalan orang tua untuk si anak dapat terjaga dengan aman dan mewajibkan kepada wali dalam penetapan perwalian untuk mencatat uang atau harta yang menjadi milik anak yang dibawah perwaliannya, termasuk juga pencatatan tentang perubahan harta tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN ASUSILA (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Tng) Mellisa Agustina Sinaga; Markoni; I Made Kantikha; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 02 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.35

Abstract

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak korban asusila. Hasil penelitiannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada anak korban melalui Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam penyelesaian terjadinya perkara tindak pidana asusila terhadap anak korban belum sepenuhnya menerapkan keadilan restorasi hal tersebut karena syarat dapat diterapkannya restorative justice tidak terpenuhi. Kesimpulannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI Tri Wahyu Pranoto; Markoni; I Made Kanthika; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 02 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.43

Abstract

Data pribadi merupakan bagian asset yang berharga yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan perlindungan harta benda, harkat, martabat dari seseorang. Salah satu kejahatan pembocoran data pribadi sektor perbankan dilakukan melalui modus skimming ATM. Salah satu putusan terkait kejahatan skimming ATM adalah Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps, kejahatan dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia. Nasabah menderita kerugian materiil atas perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pembocoran data pribadi melalui modus Skimming ATM dan perlindungan hukum nasabah perbankan yang menjadi korban skimming kartu ATM. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa perbuatan skimming ATM termasuk dalam tindak Pidana Illegal acsess yang diatur dalam UU ITE secara khusus dalam Pasal 30 ayat 2 jo Pasal 46 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Disyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Adapun perlindungan hukum atas data pribadi nasabah perbankan diatur dalam UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, Peraturan BI No.3 tahun 2023 dan Peraturan OJK No.22 tahun 2023. Perlindungan hukum diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu diberikannya hak dan dibebankannya kewajiban yg termuat dalam instrument yuridis administrasi negara dan perdata. Perlindungan hukum secara represif yaitu adanya penjatuhan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, skimming ATM, Perlindungan hukum data pribadi. Abstract
Teknik Penanganan Masalah Penyidikan Kepolisian pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bulungan Kalimantan Utara (Studi Kasus Pembunuhan Korban Lansia di Panti Sosial Tresna Wherda) Brian Daven Kyher Gultom; Joko Widarto; Markoni; Nardiman
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the problems faced by the Criminal Investigation Unit of the Bulungan Police Resort in North Kalimantan in handling murder cases involving elderly people in social care facilities. This study also aims to propose solutions and techniques to deal with these investigative problems. This study discusses the challenges faced by the Bulungan City Police Resort criminal investigation unit in handling murder cases involving elderly victims. This emphasizes the importance of quality training for investigators to effectively address the complexity of such cases. Data collection methods included document analysis and interviews. The data analysis method used is qualitative descriptive analysis. This study highlights the challenges faced by the criminal investigation unit in handling murder cases involving elderly victims at the Bulungan City Police Resort. This research identifies difficulties in the management and use of evidence in criminal investigations, including challenges in collecting and examining evidence at crime scenes. This study emphasizes the need for quality training for researchers to effectively address the complexity of such cases. The research analysis concluded that the investigation of violence against the elderly at the Tresna Wherda Social Home faces challenges such as limited evidence, complex cases, and possible mental disorders of the perpetrators. Handling violence against the elderly requires a holistic approach involving the police, health institutions, social workers, and the community as a whole
Analisis Implementasi Regulasi Pangan Hasil Rekayasa Genetika Berbahaya (Studi Putusan Nomor 597/PID.SUS/2022/PN.KTP): Penelitian Annisa Shafa Kamila; Joko Widarto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4549

Abstract

Processed food such as alcohol and seedless fruit products produced through genetic engineering require permits related to food safety standards before distribution, due to potential health risks and producers must also comply with existing policies. This research aims to provide an opinion by analyzing legal norms regarding the defendant’s violations. The analysis uses a normative juridical method through legislative and case studies, based on the theory of relative punishment and the theory of justice. The analysis findings identify the judge’s considerations regarding the decision and the imposition of relevant criminal sanctions on perpetrators of health violations, incorporating other research sources as real-life cases. This concludes that the production process must comply with regulations to ensure food content does not cause violation or endanger health.
Analisis Dampak Kekosongan Hukum Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja: Penelitian Engel Thomas Rumfaan; Joko Widarto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4935

Abstract

The amendment to the regulation of the Fixed-Time Work Agreement (PKWT) through Law Number 6 of 2023 as an amendment to Law Number 13 of 2003 has eliminated the provisions regarding the PKWT renewal mechanism that was previously strictly regulated. The term and extension of PKWT were then transferred to government regulation number 35 of 2021 without being followed by an explicit renewal arrangement. This condition raises legal issues related to legal certainty and legal protection of workers in PKWT employment relationships. The urgency of this research lies in the void of PKWT renewal arrangements that have the potential to weaken legal protection for workers. This study aims to analyze the regulation of the PKWT period after changes in laws and regulations and the impact of the vacancy in the regulation of PKWT renewal on the legal protection of workers. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, using primary and secondary legal materials. The results of the study show that the vacancy in the regulation of PKWT renewal creates norms that have the potential to weaken preventive legal protection for workers, especially related to the certainty of employment relationship status and the prevention of repeated use of PKWT. From the perspective of legal certainty and legal protection theory, these changes have not been able to fully guarantee a balance of employment relations between employers and workers.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023 Handriyan Cahya Mahmudi; Joko Widarto; I Made Kantikha
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.10340

Abstract

The development of information and communication technology in the digital era has significantly transformed the forms and modus operandi of criminal acts, including the emergence of online gambling conducted through websites and social media platforms. This phenomenon raises legal challenges because the previous Indonesian Criminal Code (KUHP) regulated gambling only in its conventional form and was therefore unable to fully accommodate the characteristics of cyber-based gambling activities. In response, the government enacted the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), which will take full effect in 2026 and introduces important reforms through Articles 426 and 427. These provisions explicitly prohibit and criminalize any person who offers, facilitates, or participates in gambling enterprises, including those using electronic means. However, the application of these provisions to individuals who merely disseminate online gambling links remains debatable, particularly concerning their position within the structure of criminal liability. This study aims to examine the criminal liability of individuals who disseminate online gambling links via social media, as reflected in the District Court of Payakumbuh Decision No. 123/Pid.Sus/2023. The research relies on secondary data obtained from literature, legislation, legal documents, academic books, and electronic sources. This study employs a normative juridical approach, analyzed descriptively, logically, and systematically using a deductive method. The findings indicate that disseminating online gambling links is considered an act of providing an opportunity to gamble, thereby rendering the perpetrator criminally liable even though they are not directly involved in gambling activities. However, the imposition of equal criminal sanctions on both link promoters and principal actors does not fully reflect the principle of justice, as their roles and degrees of culpability differ substantially. This study emphasizes the importance of distinguishing the roles of actors within online gambling activities to ensure proportional sentencing and contributes to the scholarly development of applying the new Criminal Code to technology-based crimes.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Adel Chandra Annisa Shafa Kamila Brian Daven Kyher Gultom Engel Thomas Rumfaan Erwin Putra Pratama Gistia Helty Handriyan Cahya Mahmudi Helvis, Helvis Horadin Saragih Hulain Hulain I Made Kanthika I Made Kantikha I Made Kantikha Lidya Anggraeni Mahendra, Gala Markoni Mellisa Agustina Sinaga Nardiman Nardiman Nardiman Peter Anthony Randi Fryandika Setiaji Wibowo Sherry Arisanti Tia Shabrina Tri Wahyu Pranoto Wasis Susetio