Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.402
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Journal on Education Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Syntax Transformation International Journal of Science and Society (IJSOC) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Cinta Nusantara
Joko Widarto
Universitas Esa Unggul
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
AKIBAT HUKUM HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK KEPADA KELUARGA AYAH KARENA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA Gistia Helty; Joko Widarto; Markoni; I Made Kantikha
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 1 (2024): Januari-Maret, Local Culture and Traditions
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum hak asuh dan perwalian anak karena orang tua meninggal dunia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deksriptif analisis dengan mengkaji pasal terkait dan menganalisis akibat hukum yang timbul. Putusan hakim jika dianalisis menggunakan teori maqashid al-syariah, teori keadilan dan teori kepastian hukum tidak terdapat nilai keseimbangan antara hak materiil anak dan kewajiban wali didalam putusan. Dan akibat hukum yang timbul jika wali menyalahgunakan tanggung jawab terhadap anak dan hartanya dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para hakim untuk mencantumkan harta anak kedalam penetapan perwalian agar harta peninggalan orang tua untuk si anak dapat terjaga dengan aman dan mewajibkan kepada wali dalam penetapan perwalian untuk mencatat uang atau harta yang menjadi milik anak yang dibawah perwaliannya, termasuk juga pencatatan tentang perubahan harta tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN ASUSILA (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Tng) Mellisa Agustina Sinaga; Markoni; I Made Kantikha; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 02 (2024): April-Juni, Sosial Studies, and Technology
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.35

Abstract

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak korban asusila. Hasil penelitiannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada anak korban melalui Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam penyelesaian terjadinya perkara tindak pidana asusila terhadap anak korban belum sepenuhnya menerapkan keadilan restorasi hal tersebut karena syarat dapat diterapkannya restorative justice tidak terpenuhi. Kesimpulannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI Tri Wahyu Pranoto; Markoni; I Made Kanthika; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 02 (2024): April-Juni, Sosial Studies, and Technology
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.43

Abstract

Data pribadi merupakan bagian asset yang berharga yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan perlindungan harta benda, harkat, martabat dari seseorang. Salah satu kejahatan pembocoran data pribadi sektor perbankan dilakukan melalui modus skimming ATM. Salah satu putusan terkait kejahatan skimming ATM adalah Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps, kejahatan dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia. Nasabah menderita kerugian materiil atas perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pembocoran data pribadi melalui modus Skimming ATM dan perlindungan hukum nasabah perbankan yang menjadi korban skimming kartu ATM. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa perbuatan skimming ATM termasuk dalam tindak Pidana Illegal acsess yang diatur dalam UU ITE secara khusus dalam Pasal 30 ayat 2 jo Pasal 46 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Disyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Adapun perlindungan hukum atas data pribadi nasabah perbankan diatur dalam UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, Peraturan BI No.3 tahun 2023 dan Peraturan OJK No.22 tahun 2023. Perlindungan hukum diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu diberikannya hak dan dibebankannya kewajiban yg termuat dalam instrument yuridis administrasi negara dan perdata. Perlindungan hukum secara represif yaitu adanya penjatuhan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, skimming ATM, Perlindungan hukum data pribadi. Abstract
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023 Handriyan Cahya Mahmudi; Joko Widarto; I Made Kantikha
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.10340

Abstract

The development of information and communication technology in the digital era has significantly transformed the forms and modus operandi of criminal acts, including the emergence of online gambling conducted through websites and social media platforms. This phenomenon raises legal challenges because the previous Indonesian Criminal Code (KUHP) regulated gambling only in its conventional form and was therefore unable to fully accommodate the characteristics of cyber-based gambling activities. In response, the government enacted the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), which will take full effect in 2026 and introduces important reforms through Articles 426 and 427. These provisions explicitly prohibit and criminalize any person who offers, facilitates, or participates in gambling enterprises, including those using electronic means. However, the application of these provisions to individuals who merely disseminate online gambling links remains debatable, particularly concerning their position within the structure of criminal liability. This study aims to examine the criminal liability of individuals who disseminate online gambling links via social media, as reflected in the District Court of Payakumbuh Decision No. 123/Pid.Sus/2023. The research relies on secondary data obtained from literature, legislation, legal documents, academic books, and electronic sources. This study employs a normative juridical approach, analyzed descriptively, logically, and systematically using a deductive method. The findings indicate that disseminating online gambling links is considered an act of providing an opportunity to gamble, thereby rendering the perpetrator criminally liable even though they are not directly involved in gambling activities. However, the imposition of equal criminal sanctions on both link promoters and principal actors does not fully reflect the principle of justice, as their roles and degrees of culpability differ substantially. This study emphasizes the importance of distinguishing the roles of actors within online gambling activities to ensure proportional sentencing and contributes to the scholarly development of applying the new Criminal Code to technology-based crimes.
Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024) Elvinus Engel, Justi; Markoni; I Made Kantika; Joko Widarto; Tuti Elawati
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 9 No. 1 (2026): Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/9hy86z83

Abstract

This study aims to analyze legal certainty and the legal consequences of the annulment of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and bankruptcy decisions through Judicial Review in Supreme Court Decision Number 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024. The research method employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through the theory of legal certainty and the theory of legal protection. The results show that the annulment of PKPU and bankruptcy decisions through Judicial Review creates legal uncertainty because it eliminates all legal consequences of the Commercial Court and cassation decisions that had obtained permanent legal force. The annulment restores the debtor’s legal status, but at the same time reduces legal certainty for creditors, raises issues regarding the validity of the curator’s actions, and potentially triggers further disputes in bankruptcy proceedings. The study concludes that the availability of cassation and Judicial Review in PKPU cases following Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 prolongs debt settlement and weakens the character of PKPU as a fast and final mechanism. Therefore, stricter normative limitations on the use of extraordinary legal remedies are required to maintain a balance between legal certainty and legal protection for both debtors and creditors. Keywords: Annulment of Judgment, Bankruptcy, Judicial Review, Legal Certainty, Suspension of Debt Payment Obligations.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Akibat Phishing (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 460/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL): Penelitian Muhamad Robby Dharmawan; Joko Widarto; I Gede Hartadi Kurniawan
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.412

Abstract

Perkembangan layanan perbankan digital memberikan kemudahan dan efisiensi transaksi bagi nasabah, tetapi pada saat yang sama menimbulkan risiko hukum berupa phishing yang merugikan nasabah. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai korban phishing serta wujud upaya preventif bank dalam meningkatkan keamanan layanan perbankan digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Putusan yang dianalisis ialah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 460/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL, yaitu perkara penyebaran SMS phishing menggunakan perangkat Fake BTS dan aplikasi KKCSMS. Pesan phishing tersebut seolah-olah berasal dari Bank Central Asia (BCA), UOB, dan HSBC, kemudian mengarahkan nasabah ke domain palsu untuk memasukkan data pribadi dan finansial seperti nomor kartu kredit, CVV, PIN, dan OTP. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah harus dibangun melalui penegakan hukum pidana, pelindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan prinsip kehati-hatian perbankan. Dalam kerangka Rechtsstaat, negara dan lembaga jasa keuangan wajib menjamin kepastian hukum, perlindungan preventif, serta pemulihan yang efektif bagi korban. Bank wajib memperkuat keamanan digital melalui manajemen risiko teknologi informasi, deteksi fraud, edukasi nasabah, pemantauan domain palsu, penanganan pengaduan secara cepat, serta koordinasi dengan regulator dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban phishing tak cukup hanya melalui pemidanaan pelaku, namun juga harus mencakup kewajiban preventif bank sebagai penyelenggara layanan keuangan digital.
Analisis Implementasi Regulasi Pangan Hasil Rekayasa Genetika Berbahaya (Studi Putusan Nomor 597/PID.SUS/2022/PN.KTP): Penelitian Annisa Shafa Kamila; Joko Widarto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4549

Abstract

Processed food such as alcohol and seedless fruit products produced through genetic engineering require permits related to food safety standards before distribution, due to potential health risks and producers must also comply with existing policies. This research aims to provide an opinion by analyzing legal norms regarding the defendant’s violations. The analysis uses a normative juridical method through legislative and case studies, based on the theory of relative punishment and the theory of justice. The analysis findings identify the judge’s considerations regarding the decision and the imposition of relevant criminal sanctions on perpetrators of health violations, incorporating other research sources as real-life cases. This concludes that the production process must comply with regulations to ensure food content does not cause violation or endanger health.
Analisis Dampak Kekosongan Hukum Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja: Penelitian Engel Thomas Rumfaan; Joko Widarto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4935

Abstract

The amendment to the regulation of the Fixed-Time Work Agreement (PKWT) through Law Number 6 of 2023 as an amendment to Law Number 13 of 2003 has eliminated the provisions regarding the PKWT renewal mechanism that was previously strictly regulated. The term and extension of PKWT were then transferred to government regulation number 35 of 2021 without being followed by an explicit renewal arrangement. This condition raises legal issues related to legal certainty and legal protection of workers in PKWT employment relationships. The urgency of this research lies in the void of PKWT renewal arrangements that have the potential to weaken legal protection for workers. This study aims to analyze the regulation of the PKWT period after changes in laws and regulations and the impact of the vacancy in the regulation of PKWT renewal on the legal protection of workers. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, using primary and secondary legal materials. The results of the study show that the vacancy in the regulation of PKWT renewal creates norms that have the potential to weaken preventive legal protection for workers, especially related to the certainty of employment relationship status and the prevention of repeated use of PKWT. From the perspective of legal certainty and legal protection theory, these changes have not been able to fully guarantee a balance of employment relations between employers and workers.
Legal Protection for Fixed-Term Workers in the Drafting of an Employment Agreement Zen Mutowali; Horadin Saragih; Zulfikar Judge; Joko Widarto
International Journal of Science and Society Vol 8 No 1 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i1.1605

Abstract

Fixed-Term Employment Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) are widely used by companies to flexibly meet labor needs. However, in practice, PKWTs are often drafted with clauses that disadvantage workers, resulting in contractual injustice. This study aims to analyze the forms of government protection for workers under PKWT arrangements and the drafting of fair PKWT clauses. This research employs normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by legal protection theory, contract theory, and justice theory. The findings indicate that government protection is implemented through labor regulations, supervision, and industrial dispute resolution mechanisms. Nevertheless, such protection remains largely passive, as labor offices merely record PKWTs without reviewing the substance of their clauses. Meanwhile, fair PKWT drafting should reflect the principles of balance and good faith, which are often absent in practice. This study concludes that although legal instruments governing PKWT are comprehensive, there remains a significant gap between regulation and implementation. Strengthening supervision and law enforcement is therefore necessary to ensure contractual justice for workers.
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KONTRAK TERINTEGRASI MULTIYEARS PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPERDATAAN Jamanna Sembiring; Markoni Markoni; I Made Kantikha; Joko Widarto; Tuti Elawati
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5932

Abstract

Abstract: This study analyzes contractual amendments within multiyears integrated con-struction contracts. Such contracts are generally complex and urgent in nature, requiring both the design and implementation phases to be carried out by a single provider, with the contract duration exceeding 12 months. The issues examined concern the legal certainty of contract amendments and the potential legal implications arising from changes to con-tractual clauses in integrated contracts after the completion of the contract period. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that eleven contractual amendments were made, which should have met the validity requirements of agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Several issues were identified: deficiencies in the legal ca-pacity of the parties signing the amendments, changes to the contract implementation pe-riod that overlooked conditions related to SCM implementation failures, modifications to performance measurement and payment mechanisms that undermined legal certainty, and alterations to project deliverables during contract termination that failed to comply with the specific legal norms governing public procurement. The study results that the amend-ment processes undertaken create potential legal issues concerning the validity of the agreement and the assurance of legal certainty in fulfilling the parties’ rights and obliga-tions. Keywords: Contract Amendment, Integrated Contract, Multiyears. Abstrak: Penelitian ini menganalisis perubahan kontrak konstruksi terintegrasi multi-years. Kontrak konstruksi terintegrasi multiyears umumnya memiliki sifatnya komplek dan mendesak sehingga perancangan dan pelaksanaan dilakukan satu penyedia dengan pelaksanaan kontrak lebih dari 12 bulan. Permasalahan yang dikaji adalah kepastian hukum perubahan kontrak dan potensi dampak hukum perubahan klasul kontrak terin-tegrasi pasca masa pelaksanaan kontrak berakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan 11 kali peru-bahan kontrak yang seharusnya memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal perubahan para pihak penandantangan kontrak memiliki kelemahan kecakapan, perubahan waktu pelaksanaan kontrak mengabaikan kondisi keg-agalan pelaksanaan SCM, perubahan pengukuran prestasi dan pembayaran pekerjaan yang tidak mendukung kepastian hukum atas sesuatu hal, dan perubahan keluaran da-lam pengakhiran kontrak yang mengabaikan norma-norma leg spesialis pengadaan ba-rang/jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan yang dil-akukan menimbulkan potensi permasalahan hukum atas kebasahan perjanjian dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kata kunci: Kontrak Terintegrasi, Multiyears, Perubahan Kontrak.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Adel Chandra Annisa Shafa Kamila Brian Daven Kyher Gultom Cahyo Aribowo Christy Antoni Sitompul Elawati, Tuti Elvinus Engel, Justi Engel Thomas Rumfaan Erwin Putra Pratama Gistia Helty Handriyan Cahya Mahmudi Helvis, Helvis Horadin Saragih Horadin Saragih Hulain Hulain I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika I Made Kantika I Made Kantikha I Made Kantikha Jamanna Sembiring Jaya Hotma Dame Silaban Lidya Anggraeni Mahendra, Gala Markoni Markoni Markoni Mellisa Agustina Sinaga Muhamad Robby Dharmawan Nardiman, Nardiman Peter Anthony Randi Fryandika Setiaji Wibowo Sherry Arisanti Tia Shabrina Tri Wahyu Pranoto Wasis Susetio Zen Mutowali Zulfikar Judge