Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pelaporan Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Hafid, Andi Muh. Ahsan A.; Maldun, Syamsuddin; Ridha, Muhammad
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan pengelolaan aset tetap pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Takalar. Studi ini dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah permasalahan krusial, termasuk ketidaksesuaian data aset, kelemahan dalam sistem pencatatan, rendahnya validitas laporan aset, serta temuan indikasi kerugian negara yang berpotensi mengganggu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan aset dengan regulasi yang berlaku, efektivitas upaya perbaikan yang dilakukan, serta integrasi antara proses pengelolaan dan pelaporan aset tetap di Bappelitbangda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan aset masih tergolong lemah, ditandai dengan rendahnya akurasi data, kurangnya pembaruan informasi, serta masih dominannya penggunaan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan administratif. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain digitalisasi sistem administrasi aset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, penyusunan kebijakan internal, serta pengembangan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan aset tetap. Penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi tata kelola aset pemerintah daerah. This research aims to analyze strategies for strengthening fixed asset management at the Regional Planning, Development, Research, and Innovation Agency (Bappelitbangda) of Takalar Regency. The study is motivated by findings from the Supreme Audit Agency (BPK), which identified critical issues such as inconsistencies in asset data, weaknesses in record-keeping, low validity of asset reports, and indications of state financial losses that may undermine accountability in regional financial management. Using a qualitative approach and a case study design, this research evaluates the alignment of current asset management practices with regulatory standards, the effectiveness of improvement efforts, and the integration between asset management and reporting processes. The findings reveal that asset management implementation remains weak, characterized by low data accuracy, insufficient systematic updates, and the continued use of manual administrative systems vulnerable to human error. To enhance asset governance quality, this study proposes several strategic recommendations, including digitalizing systems, building human resource capacity through technical training, formulating internal policies, and developing standard operating procedures (SOPs) for fixed asset management. The implementation of these strategies is expected to improve accountability, transparency, and efficiency in regional government asset management.
Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar Sulawesi Barat Rahmat, Rahmat; Maldun, Syamsuddin; Zainal, Nining Haslinda
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2918

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Good Governance dalam mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini menjawab dua pertanyaan yaitu: 1). Prinsip efektif dan efisien dan 2). Prinsip transparansi dalam mewujudkan kualitas pelayan publik di Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar? Kantor Dinas Sosial polewali mandar untuk menerapkan prinsip efektif dan efisien serta prinsip trasnparansi berdasarkan dokumen dari united Nations Development Program (UNDP) tentang prinsip prinsip Good Governance yaitu, partisipasi, trasnparansi, akuntabilitas, keadilan, kepastian hukum, beriorentasi pada consensus, efisien dan efektif, dan daya tanggap. Untuk prinsip efsisien dan efektif dalam hal kedisiplinan belum berjalan dengan maksimal namu berbeda dengan ketepatan waktu dalam pelayanan yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian prinsip transparansi, penelitian yang di lakukan menjawab 4 (empat) indikator yaitu: (1) ketersediaan akses, (2) kerangka regulasi (3) keterbukaan proses (4) kelengkapan informasi. Dari empat indikator tersebut sudah memenuhi prinsip trasnparansi atau sudah berjalan dengan baik. This study aims to find out how to implement good governance in realizing the quality of public services at the Social Service Office of Polewali Mandar. The research method used is a qualitative approach by conducting observations, interviews and documentation. From this study answered two questions, namely: 1). Effective and efficient principles and 2). The principle of transparency in realizing the quality of public servants at the Polewali Mandar Social Service Office? Polewali Mandar Social Service Office to implement effective and efficient principles and transparency principles based on documents from the United Nations Development Program (UNDP) on the principles of Good Governance namely, participation, transparency, accountability, fairness, legal certainty, consensus-oriented, efficient and effective, and responsiveness. For the principles of efficiency and effectiveness in terms of discipline, it has not run optimally, but it is different from the timeliness in services that are already going well. Then the principle of transparency, the research conducted answered 4 (four) indicators, namely: (1) availability of access, (2) regulatory framework (3) openness of the process (4) completeness of information. Of the four indicators, they have met the principle of transparency or have been running well.