Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Balla Satanetean Kec. Balla Kab. Mamasa Silvani D, Lili Ayu; Maldun, Syamsuddin; Nurkaidah, Nurkaidah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v2i2.4139

Abstract

Peran lembaga adat di desa Balla Satanetean Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa hanya sebagai symbol di desa  terkhusu dalam nunjang proses pembangunan di desa mereka belum berperan aktif. Karena Mereka tidak mengetahi fungsi mereka di desa di bentuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana peran lembaga adat dalam pemangunan fisik desa, pembangunan SDM, pemberdayaan masyaraka dan peningkatan produktivitas. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menunggukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data di analisi secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, peran lembaga adat dalam pembangunan fisik desa karena lembaga kurang memahani fungsi dan perannya sehingga baik dalam proses perenanaa dan proses pengawasan lembaga adat kurang aktif karena lembaga adat desa sering kalai lalai jika ada undangan rapat dari kantor desa. Kedua, peran lembaga adat pembangunan SDM desa kurang efekif di karenakan lembaga adat Desa Balla Satanetean Tidak mengetahu peran dan fungsi,jadi dalam SDM desa lembaga adat tidak pernah berperan sama sekali dan kurangnya anggaran dana sehingga lembagaa adat tidak pernah melalukan kegiatan apapun. Ketiga, peran lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga kurang efektif karna seperti yang di lihat dari daftar hadir ketika desa melaksanakan rapat yang mengundang masyarakat, masyarakat kurang aktif  di karena lembaga adat tidak pernah mengadakan sosialisa ke Masyarakat tentang pentingnya peren masyarakat dalam proses pembangunan desa. Kegiatan sosialisasi tidak pernah di adakan di kerenakan tidak adanya anggaran dana yang di perikan oleh aparat Desa Balla Satanetean ke pada Lembaga Adat Desa. Keempat peran lembaga adat dalam peningkatan produktivitas kurang efektif karna di lihat dari SDM  di desa juga tidak berjalan dengan baik sehingga untuk bidang produktitas tidak berjalan dengan baik. Jadi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah Lembaga Adat di Desa Balla Satanetean hanya sebagai symbol saja karena mereka tidak menjalankan fungsinya di desa karena mereka tidak mengerti betul apa fungsi dan kedudukan di bentuk di Desa dank arena kurangnya anggarakan dana sehingga mereka tidak bisa lebih efektif di desa. The role of traditional institutions in the village of Balla Satanetean, Balla District, Mamasa Regency is only as a symbol in a particular village in supporting the development process in their village, but they have not played an active role. Because they do not know their function in the village in the form. This study aims to determine the role of traditional institutions in village physical development, human resource development, community empowerment, and increasing productivity. The research method used is a qualitative research method with a descriptive method. Data collection awaits interview, observation, and documentation techniques. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that first, the role of traditional institutions in the physical development of the village because the institutions lack understanding of their functions and roles so that both in the planning process and the supervision process of customary institutions are less active because village customary institutions are often negligent if there is an invitation to a meeting from the village office. Second, the role of traditional institutions in developing village human resources is less effective because the traditional institutions of Balla Satanetean Village do not know the roles and functions, so in village human resources, traditional institutions have never played a role at all and lack of budget funds so that traditional institutions never carry out any activities. Third, the role of traditional institutions in increasing community participation is also less effective because as seen from the attendance list when the village holds meetings that invite the community, the community is less active because traditional institutions have never held outreach to the community about the importance of community participation in the village development process. The socialization activity was never held due to the absence of a budget that was distributed by the Balla Satanetean Village apparatus to the Village Traditional Institute. The fourth role of traditional institutions in increasing productivity is less effective because from the perspective of human resources in the village it is also not going well so that the productivity sector is not going well. So the conclusion obtained from the results of this study is that the Traditional Institution in Balla Satanetean Village is only a symbol because they do not carry out their functions in the village because they do not understand very well what functions and positions are formed in the Village and because of the lack of budget funds so that they cannot do more. effective in the village.
Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pelaporan Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Hafid, Andi Muh. Ahsan A.; Maldun, Syamsuddin; Ridha, Muhammad
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan pengelolaan aset tetap pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Takalar. Studi ini dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah permasalahan krusial, termasuk ketidaksesuaian data aset, kelemahan dalam sistem pencatatan, rendahnya validitas laporan aset, serta temuan indikasi kerugian negara yang berpotensi mengganggu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan aset dengan regulasi yang berlaku, efektivitas upaya perbaikan yang dilakukan, serta integrasi antara proses pengelolaan dan pelaporan aset tetap di Bappelitbangda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan aset masih tergolong lemah, ditandai dengan rendahnya akurasi data, kurangnya pembaruan informasi, serta masih dominannya penggunaan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan administratif. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain digitalisasi sistem administrasi aset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, penyusunan kebijakan internal, serta pengembangan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan aset tetap. Penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi tata kelola aset pemerintah daerah. This research aims to analyze strategies for strengthening fixed asset management at the Regional Planning, Development, Research, and Innovation Agency (Bappelitbangda) of Takalar Regency. The study is motivated by findings from the Supreme Audit Agency (BPK), which identified critical issues such as inconsistencies in asset data, weaknesses in record-keeping, low validity of asset reports, and indications of state financial losses that may undermine accountability in regional financial management. Using a qualitative approach and a case study design, this research evaluates the alignment of current asset management practices with regulatory standards, the effectiveness of improvement efforts, and the integration between asset management and reporting processes. The findings reveal that asset management implementation remains weak, characterized by low data accuracy, insufficient systematic updates, and the continued use of manual administrative systems vulnerable to human error. To enhance asset governance quality, this study proposes several strategic recommendations, including digitalizing systems, building human resource capacity through technical training, formulating internal policies, and developing standard operating procedures (SOPs) for fixed asset management. The implementation of these strategies is expected to improve accountability, transparency, and efficiency in regional government asset management.
Evaluation Of The Implementation Of Digital Transformation Policy In Improving The Quality Of Public Services In Local Government: A Study On The Smart City Program Of Makassar City Suaib, Muhammad Ridha; Maldun, Syamsuddin; Juharni, Juharni
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 12, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Mandala Education (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v12i1.10170

Abstract

Digital transformation has become a primary strategy for local governments to improve the quality of public services, particularly through the implementation of the Smart City program. However, the success of this policy is not solely determined by technology adoption, but also by how the digital transformation policy is implemented in governance practices. This study aims to evaluate the implementation of the digital transformation policy in improving the quality of public services in the Makassar City Government through the Smart City program. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results show that the implementation of the Smart City policy in Makassar City has encouraged increased efficiency and accessibility of public services, but has not yet fully generated optimal public value. The main challenges lie in the limited capacity of human resources of the apparatus, fragmented coordination between regional agencies, and the digital literacy gap in the community. This study confirms that digital transformation in public services is an institutional process that requires policy integration, digital leadership, and an orientation towards public value. Theoretically, this study contributes to the enrichment of public policy implementation studies by integrating the perspectives of e-government, public value, and good governance in the context of Smart City. Practically, the findings of this study provide strategic recommendations for local governments in designing and evaluating more inclusive, accountable, and sustainable digital transformation policies.
Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar Sulawesi Barat Rahmat, Rahmat; Maldun, Syamsuddin; Zainal, Nining Haslinda
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2918

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Good Governance dalam mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini menjawab dua pertanyaan yaitu: 1). Prinsip efektif dan efisien dan 2). Prinsip transparansi dalam mewujudkan kualitas pelayan publik di Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar? Kantor Dinas Sosial polewali mandar untuk menerapkan prinsip efektif dan efisien serta prinsip trasnparansi berdasarkan dokumen dari united Nations Development Program (UNDP) tentang prinsip prinsip Good Governance yaitu, partisipasi, trasnparansi, akuntabilitas, keadilan, kepastian hukum, beriorentasi pada consensus, efisien dan efektif, dan daya tanggap. Untuk prinsip efsisien dan efektif dalam hal kedisiplinan belum berjalan dengan maksimal namu berbeda dengan ketepatan waktu dalam pelayanan yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian prinsip transparansi, penelitian yang di lakukan menjawab 4 (empat) indikator yaitu: (1) ketersediaan akses, (2) kerangka regulasi (3) keterbukaan proses (4) kelengkapan informasi. Dari empat indikator tersebut sudah memenuhi prinsip trasnparansi atau sudah berjalan dengan baik. This study aims to find out how to implement good governance in realizing the quality of public services at the Social Service Office of Polewali Mandar. The research method used is a qualitative approach by conducting observations, interviews and documentation. From this study answered two questions, namely: 1). Effective and efficient principles and 2). The principle of transparency in realizing the quality of public servants at the Polewali Mandar Social Service Office? Polewali Mandar Social Service Office to implement effective and efficient principles and transparency principles based on documents from the United Nations Development Program (UNDP) on the principles of Good Governance namely, participation, transparency, accountability, fairness, legal certainty, consensus-oriented, efficient and effective, and responsiveness. For the principles of efficiency and effectiveness in terms of discipline, it has not run optimally, but it is different from the timeliness in services that are already going well. Then the principle of transparency, the research conducted answered 4 (four) indicators, namely: (1) availability of access, (2) regulatory framework (3) openness of the process (4) completeness of information. Of the four indicators, they have met the principle of transparency or have been running well.