Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE TO IMPROVE POPULATION ADMINISTRATION SERVICES IN WANGUN VILLAGE, PALANG-TUBAN DISTRICT Rahayu, Hilfa Putri; Indartuti, Endang
MAP Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 4 No 02 (2024): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mapo.v4i02.11219

Abstract

In Law Number 6 of 2014 it tries to return the concept and form of the Village as it originates, the Village or is called by another name, is a legal community unit that has the authority to regulate and administer the interests of the local community based on recognized local origins and customs in the national government system and are in the District Region. Villages can be formed, deleted, and/or merged with due observance of their origin at the initiative of the community with the approval of the Regency Government and DPRD. Substantively the Village Law This implies an effort to empower village government apparatus and also the community village. Village Government or in the form of other names such as Marga Government, its existence is dealing directly with the community, as the spearhead foremost government. Implementation of village autonomy characterized by good service either can provide satisfaction for people who need it because it's fast, easy, precise and at an affordable cost, therefore implementation in the field must be supported by the factors involved in the implementation of the village policy. Perception officials regarding their work depends on the level of intrinsic and extrinsic outcomes and how workers/employees view these outcomes and reflect attitudes toward them his job. Mental attitude is a mental condition that encourages someone to strive to achieve maximum work potential. The performance of the Wangun village government has not quite good in terms of productivity, service quality and service accountability from the aspect of mental attitude and behavior of village officials in the management of certificates towards society.
PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA PADA IBU IBU RUMAH TANGGA KELOMPOK CAHAYA ISLAMI DI MOJOKERTO Rahmiyati, Nekky; Rachmawati, Titiek; Indartuti, Endang
ABDIMAS Vol 5 No 03 (2025): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v5i03.1816

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada ibu rumah tangga mengenai pentingnya literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Kegiatan ini diikuti oleh ibu ibu rumah tangga kelompok cahaya islami . Dalam upaya mengajarkan literasi keuangan, tim pelaksana pembicara untuk memberikan materi terkait perencanaan keuangan, investasi, dan manajemen utang. Hasil kegiatan ini menunjukkan wawasan mengenai efektivitas pelatihan literasi keuangan serta potensi dampaknya terhadap kemampuan ibu ibu dalam mengelola keuangan mereka.
Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja ASN Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Perdata, Raden Dion Erik; Sukristyanto, Agus; Indartuti, Endang
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 4 No 3 (2025): Juli
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v4i3.8784

Abstract

Bawaslu of East Kalimantan Province is the institution responsible for overseeing the implementation of elections within the region. In carrying out this mandate, the support of human resources with adequate discipline, leadership, and performance is essential. This study aims to identify and analyze the influence of work discipline and leadership on the performance of civil servants at Bawaslu East Kalimantan Province. This research uses a quantitative approach with a survey method, in which data were collected from a number of respondents through a questionnaire instrument. The study population includes all civil servants working at Bawaslu East Kalimantan and stakeholders who receive services from the institution. The sample consisted of 96 individuals, selected using purposive sampling and considered to represent the population proportionally. The research variables include work discipline (X1) and leadership (X2) as independent variables, and performance (Y) as the dependent variable. The results show that work discipline has a positive and significant effect on performance, with a regression coefficient (β) of 0.310 and a significance level of 0.000. Likewise, leadership also has a positive and significant effect on performance, with a regression coefficient (β) of 0.310 and a significance level of 0.000.
Implementasi Kebijakan Melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online Bagi Hakim Dan Aparatur Di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Syafaatun, Afni; Sukristyanto, Agus; Indartuti, Endang
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 4 No 3 (2025): Juli
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v4i3.8842

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah pihak – pihak yang terlibat dalam implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala sehingga diperlukan perbaikan berdasarkan komponen yang harus ada dalam implementasi kebijakan publik menurut H Tachjan (2006) yaitu program, kelompok sasaran, dan unsur pelaksana (implementor). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program presensi online pada SIKEP MA RI telah dijalankan dan dipahami dengan baik oleh seluruh pimpinan dan personil. Kelompok sasaran kebijakan tersebut adalah pimpinan, hakim tinggi, ASN, dan personil TNI. Sedangkan unsur pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT serta PPSPM. Faktor pendukung terdiri dari dukungan pimpinan dan peraturan dan ketersediaan perangkat IT. Sedangkan faktor penghambat adalah sistem sering eror, sikap malas pegawai, dan sistem presensi online tidak terintegrasi dengan sistem pengajuan tunjangan kinerja. Kata kunci : implementasi kebijakan publik, presensi online SIKEP MA RI, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA Khotijah, Siti; Indartuti, Endang; Rahmadanik, Dida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah kemiskinan hamper terjadi disemua negara termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan disuatu negara harus segera diperhatikan oleh pemerintah. Pembentukan program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakannya. Program PKH memberikan bantuan tunai bersyarat dengan sasaran untuk mengembangkan kualitas yang dimiliki oleh masyarakat yang berfokus pada kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat dan kesejahteraan sosial di masyarakat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengukur suatu efektifitas pada Program Keluarga Harapan (PKH) apakah sudah memenuhi indikator ketepatan sasaran program, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan waktu dan dampak adanya program. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum dilaksanakan secara maksimal seperti yang diharapkan di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUTILAHU (RUMAH TIDAK LAYAK HUNI) DI KELURAHAN KALIJUDAN KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA Aliatin, Nurjannahtin; Indartuti, Endang; Rahmadanik, Dida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.1947

Abstract

Program rehabilitasi sosial Rutilahu yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya tercantum dalam Perwali (Peraturan Walikota) Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya yang menjelaskan mengenai pengertian Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yaitu rumah (tempat tinggal) yang belum terpenuhinya syarat-syarat dari aspek kesehatan, keamanan serta sosial. Adapun Peraturan Walikota Surabaya lainnya yang membahas mengenai Rutilahu ada pada Perwali Surabaya Nomor 35 Tahun 2022 dan Perwali Surabaya Nomor 7 Tahun 2024. Sedangkan makna dari perbaikan atau rehabilitasi Rutilahu merupakan sebuah proses agar fungsi sosial fakir miskin dikembalikan lewat usaha dalam membenahi kondisi rumah tak layak huni mulai dari setengah bagian rumahnya maupun semua bagian rumahnya dan dilaksanakan kerja bakti dengan masyarakat agar tercipta kondisi rumah yang pantas untuk ditempati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi terkait penerima manfaat bantuan Rutilahu apakah sudah mencapai target capaian atau masih belum dan untuk menganalisis apakah penerima bantuan Rutilahu tersebut sudah tepat sasaran diberikan serta memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan apakah tidak. Manfaat yang diperoleh dari program bantuan Rutilahu adalah masyarakat mendapatkan hunian yang layak, sehat dan aman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi menurut William N. Dunn (2000:30) dan terdapat 6 indikator teori menurut Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, pemerataan dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif seperti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa dengan berpedoman pada Perwali Surabaya No. 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu Kota Surabaya program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya telah berjalan dengan baik karena dilihat dari faktor pendukung yang penting seperti petugas KTPR dan pokmas dari masyarakat Kalijudan yang telah dibentuk dan disahkan oleh pihak Kelurahan, pihak-pihak tersebut sudah bergotong royong/mau berswadaya dengan baik dengan memperhatikan aspek waktu, biaya dan sumber daya yang ada dalam indikator efisiensi serta indikator-indikator evaluasi lainnya menurut William N. Dunn seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsibilitas dan ketepatan menjadikan program ini dapat mencapai target yang telah ditentukan juga sudah tepat sasaran. Adapun perhitungan anggaran dananya juga sudah dibukukan dari mulai dana masuk serta dana keluar semua ada dalam pembukuan. Adanya partisipasi dari pihak lain seperti pihak swasta CSR (Corporate Social Responsibility) juga turut mendukung berjalannya program bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu ini. Partisipasi dari pihak pemerintah seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan maupun Dinas Sosial juga ikut dalam mensukseskan program bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu ini.
The Formation of Neighborhood Police and Its Impact on the Maintenance of Security and Public Order (Harkamtibmas) at Surabaya Metropolitan Police Fitrianto, Alif Bagus; Handoko, V. Rudy; Indartuti, Endang
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i11.11976

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Neighborhood Police (Polisi RW) policy in efforts to improve public security and order. The research method employed is descriptive analysis with a qualitative approach, involving data collection through interviews, observations, and document review. The findings show that the implementation stages, including planning, socialization, execution, monitoring, evaluation, and development, have had a positive impact, such as increased public awareness, active participation, and more efficient coordination in handling security issues. Another finding reveals that the Prototype model is more relevant than the Incremental model for the Neighborhood Police program, as it allows for rapid feedback and continuous improvement. This study recommends that Regional and City or Regency Police Departments adopt a Prototype-based approach and enhance community involvement in the program to achieve more effective security objectives.