Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Prosiding University Research Colloquium

Protection Of Woman Reproductive Rights Laws (Compared Kuhp To Qanun Aceh No. 6 /2014 On Jinayat Law ) Asmara, Hesti Kartika; Kuswardani, Kuswardani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang MIPA dan SOSHUM
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The function of criminal law are to organize social order and to protect individual rights.The aim of the study to describes that the protection against women’s reproductive rightsbetween Criminal Code and Qanun Jinayah by comparing. The study is normativeresearch, so the main data is obtained from library research. Data in the form ofreferences, journals and legal documents. The result show that both regulations provideprotection for women’s reproductive rights. However, the regulations have differenceswhich is seen from (1) actins aspects, imprisonment and terminology. The novelty of thisstudy is that criminal sanctions for assault against women's reproductive rights are notonly in the form of imprisonment but can be in the form of other sanction, such as fine,and compensation.
Perbandingan Hukum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Dengan Kuhp Indonesia Dan Kuhp Laos Criminal Code Pamungkas, Sekar Langit Jatu; Kuswardani, Kuswardani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang MIPA dan SOSHUM
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Criminal Code (KUHP), which is a legacy of the Dutch colonial government, is nolonger relevant to changes and developments in society, especially if it is related to thediversity of types of sexual harassment as deviant sexual behavior which no longer makesfellow humans victims but has extended to a number of animal species. A specialcomparison is needed to find out the legal arrangements regarding sexual harassment ofanimals in order to find out whether Indonesia's legal system is better or worse. Laos isone of Indonesia's neighboring countries which is within the scope of the Southeast Asiaregion where the legal system used is also different and can be used as an appropriatecomparison to know in this study. So that it can be compared with each other whichcriminal law system is better in achieving justice as one of the goals of implementing alaw. The research method used in this research is the normative juridical law researchmethod. The results of the research show that the provisions of the criminal law rules ineach KUHP which are enforced as a source of criminal law for the Indonesian state andcriminal regulations in Laos as a comparison, it is known that in their application, bothThe applicable criminal law system does not clearly and specifically regulate sexualharassment behavior against animals.
Pemakaian Tanah Tanpa Izin: (Studi Terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.C/2016/PN.Lbp) Saputri, Niyan Ayu; Kuswardani, Kuswardani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan tanah yang dipunyai dengan sesuatuhak oleh perseorangan atau badan hukum. Berdasarkan penjelasan ini, maka kedudukan tanahyang legal hanyalah berada dibawah kepemilikan yang sah oleh orang atau perseorangan danbadan hukum dengan wewenang penuh yang diberikan kepadanya dari Negara berdasarkanUndang-undang yang berlaku. Sering kali terjadi didalam kehidupan bahwa orang atau badanhukum mengklaim bahwa sebidang tanah adalah miliknya tanpa dasar kepastian hukum yangtetap. Karena seiring berjalannya waktu, penduduk yang bertempat tinggal di Indonesiajumlahnya meningkat. Seperti salah satu kasus di Namorambe dimana pelaku melakukan tindakpidana berupa memakai tanah tanpa izin yang sah atau kuasanya. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui tentang konsep larangan pemakaian tanah tanpa izin berdasarkan UU No. 51 PRPTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, sertamengetahui bagaimana unsur kesalahan yang terdapat dalam salah satu kasus di Namorambe.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian YuridisNormatif. Jenis data yang disajikan berupa data sekunder. Serta untuk analisis datamenggunakan metode content analysis. Hasil penelitian ini berupa konsep larangan dan unsurkesalahan dalam pemakaian tanah tanpa izin. Kegunaan penelitian untuk mengetahui tentanglarangan pemakaian tanpa izin. Sehingga kesimpulan akhir dalam penelitian ini adalahmengetahui konsep pemakaian tanah tanpa izin dalam Putusan No. 30/Pid.C/2014/PN.Lbp adalahterdakwa mengolah tanah dengan cara menanami tanaman ubi kayu, pisang, papaya dan jagungyang hasilnya dinikmati sendiri tanpa persetujuan orang yang berhak atau ahli waris terdakwa.Serta adanya prinsip kesalahan pelaku didasarkan pada Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a UUPERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atauKuasanya,