Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat jurnal niara Jurnal Yuridis Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Jurnal Legal Reasoning SIGn Jurnal Hukum Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Islamic Law Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Ragam Pengabdian
Zaitun Abdullah
Unknown Affiliation
Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pengembangan Sanksi Restoratif dan Model Compliance untuk Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana Wangania, Yusof Ferdinan; Abdullah, Zaitun; Kesuma, Diani
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49565

Abstract

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Paradigma baru diperlukan karena tindak pidana korporasi tidak selalu bersifat personal melainkan hasil kebijakan atau praktik sistemik. Konsep vicarious liability menjadi fondasi, meski masih banyak perdebatan konseptual dan praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan analisis kualitatif deskriptif dan interpretatif, serta validasi melalui studi kasus putusan pengadilan terkait sanksi pidana korporasi kasus suap. Analisis menunjukkan pentingnya harmonisasi prinsip vicarious liability dengan asas geen straf zonder schuld dan pengakuan kesalahan kolektif. Model compliance defense menjadi instrumen penting untuk menunjukkan itikad baik korporasi dalam pencegahan tindak pidana, mendukung pemisahan tanggung jawab antara korporasi dan individu. Standardisasi pembuktian dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan transparansi proses hukum. Peran Mahkamah Agung krusial dalam menyusun pedoman teknis pembuktian compliance dan hubungan kausal, guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan. Pengembangan sanksi restoratif dan compliance model dapat mendorong reformasi tata kelola dan pencegahan korupsi. Diperlukan harmonisasi prinsip, diferensiasi pengaturan untuk korporasi dan UMKM, serta penguatan budaya antikorupsi melalui compliance program. Integrasi sanksi restoratif dan model compliance diharapkan meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjunjung keadilan substantif, dengan dukungan regulasi dan pedoman implementasi yang jelas dari Mahkamah Agung.
Kepastian Hukum Akad Pembiayaan Murabahah Dan Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Nuryani Budi Setiyowati; Zaitun Abdullah; Lisda Syamsumardian
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/kwd19j09

Abstract

Kepastian hukum akad pembiayaan murabahah dan pelunasan utang sebelum jatuh tempo di PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah HIK Insan Cita dengan tujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum serta implementasinya dalam praktik perbankan syariah. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, penelitian menganalisis data berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori maqasid al-syariah melalui wawancara dengan pihak bank serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS HIK Insan Cita telah menjalankan akad pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI terbaru No. 153/DSN-MUI/VI/2022 mengenai pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, serta belum adanya opini tertulis dari Dewan Pengawas Syariah mengenai praktik tersebut menyebabkan potensi ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Pembatalan Akta Hibah Akibat Perbuatan Melawan Hukum dan Bertentangan dengan Hukum Waris: Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bdg Amelia, Helda; Abdullah, Zaitun; Wuryandari, R. Utji Sri Wulan
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.425

Abstract

The annulment of Grant Deeds due to unlawful acts by the Grantee within the context of an inheritance dispute raises complex legal issues concerning the conflict between the formality of deeds and the protection of free will. This research aims to analyze the basis of the Panel of Judges’ reasoning in finding unlawful acts by the child (Grantee) and annulling the Grant Deeds, as well as to analyze the forms of legal protection afforded to the Grantor in Decision Number 85/Pdt.G/2021/PN Bdg. The research method employed is normative legal research utilizing case study, statute, and conceptual approaches, with a qualitative descriptive-analytical analysis of the aforementioned decision. The analysis results indicate that the Panel of Judges annulled the Grant Deeds based on the non-fulfillment of the subjective requirement for a valid agreement according to Article 1320 of the Civil Code, namely the absence of free consent resulting from defects of consent (duress and abuse of circumstances) caused by the proven unlawful acts of the Defendant. The conflict between the grant mechanism and the principles of joint marital property according to Law Number 1 of 1974 and the rules of inheritance law further reinforced the basis for annulment. The manifestation of legal protection for the Plaintiff was effectively realized through the annulment of the deeds, which restored the autonomy of will, the order for restitution for the recovery of material losses, the affirmation of correct inheritance rights providing legal certainty, and the judicial declaration of unlawful act as a form of juridical recognition of the violation of the rights. This decision underscores the court’s priority on substantive justice and the protection of aggrieved parties in family grant disputes tainted by unlawful acts.
MEMBANGUN LEGAL CAPABILITY UNTUK AKSES KEADILAN: ANALISIS TRANSFORMASI KESADARAN HUKUM MELALUI PROGRAM PENYULUHAN HOLISTIK DI TINGKAT DESA Surono, Agus; Hidayati, Maslihati Nur; Abdullah, Zaitun; Samosir, Tetti
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/tn609791

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi kesadaran hukum masyarakat dan keberlanjutan dampak program penyuluhan hukum terpadu berbasis intervensi komunitas di Desa Pasir Angin. Melalui pendekatan mixed-method yang mengintegrasikan studi kasus partisipatif dan pengukuran kuantitatif pre-test serta post-test, penelitian ini mengeksplorasi perubahan paradigma masyarakat dari penyelesaian sengketa berbasis adat menuju mekanisme formal-legal, sekaligus menguji efektivitas program dalam empat dimensi isu hukum utama: pertanahan, perlindungan data pribadi dan fintech, narkotika, serta hukum keluarga dan waris. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan rata-rata pemahaman hukum masyarakat dari 34 menjadi 78 poin, diiringi dengan pergeseran nilai normatif—seperti bergesernya preferensi masyarakat dari hukuman represif terhadap penyalahgunaan narkoba menuju pendekatan rehabilitatif. Program juga berhasil mendorong pembentukan spontan empat kelompok sadar hukum yang menunjukkan keberlanjutan internalisasi pengetahuan dan aksi kolektif, tanpa ketergantungan insentif eksternal. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya “knowledge-action gap” di mana peningkatan pengetahuan tidak otomatis berimplikasi pada perubahan perilaku konkret akibat hambatan struktural, stigma sosial, serta keterbatasan akses dan infrastruktur. Rekomendasi utama meliputi integrasi pembangunan legal capability dalam setiap penyuluhan, pendampingan berkelanjutan, penguatan kelompok sadar hukum, desentralisasi dan digitalisasi layanan, serta harmonisasi nilai hukum adat dengan mekanisme formal. Studi ini menegaskan bahwa transformasi paradigma hukum di tingkat desa menuntut intervensi partisipatif, berkelanjutan, dan sistemik yang memberdayakan komunitas menuju akses keadilan yang nyata.
Professional Liability of Land Deed Officials and the Evidentiary Degradation of Materially Defective Grant Deeds: An Examination of Religious Court Decisions Aini, Sella Nur; Abdullah, Zaitun; Riyanto, Astim
SIGn Jurnal Hukum Vol 8 No 1: April - September 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v8i1.693

Abstract

The transfer of land rights through a grant instrument is absolutely limited to a maximum of one-third of the estate to protect the heirs’ legitime (legitieme portie). The violation of this material limitation strongly correlates with the negligence of Land Deed Officials and culminates in judicial disputes, as reflected in the jurisdictional anomaly between the Lumajang Religious Court Decision and the Surabaya High Religious Court Decision. This research aims to analyze the construction of the public official’s juridical liability and examine the degradation of the deed’s evidentiary value due to material defects. Through normative legal research employing case, statute, conceptual, and philosophical approaches, this study finds that the Land Deed Official’s failure to apply the prudential principle is qualified as negligence, implicating the emergence of administrative, civil, and ethical liability. Furthermore, exceeding the grant limit renders the legal act null and void, thereby degrading the deed’s evidentiary value to a private deed and nullifying its validity in state administrative affairs. However, the appellate court decision was rigidly bound by procedural formalism, refusing to adjudicate the case (déni de justice) on grounds of administrative jurisdiction. As a legal prescription, the religious court should annul the material act of the grant to revert the object into the undivided whole estate (boedel waris). This object’s status serves as a basis for requesting restoration to the original state (restitutio in integrum) at the Land Office. Supreme Court intervention through jurisprudence is required to align administrative certainty with the value of justice in wealth preservation (hifz al-mal).
Bahasa inggris: INEFFICIENCY OF MARRIAGE LEGALIZATION (ITSBAT NIKAH) IN INDONESIAN LAW (COMPARATION OF MALAYSIAN SHARIA LAW) Putri Ayu Maharani; Zaitun Abdullah; Oliver Timur Pangestu
Jurnal Yuridis Vol 13 No 1 (2026): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v13i1.14066

Abstract

The marriage legalization (itsbat nikah) procedure aims to provide legal protection for parties bound by marriage. Unregistered marriages are not only practiced by poor people in villages or the uneducated, but also by the upper middle class and educated. Ironically, unregistered marriages are used to manipulate existing legal regulation. Most parties who enter unregistered marriages are people who are not legally permitted to marry. Previous research shows that the number of marriage legalization applications in Indonesia continues to increase. Problem has not been resolved even though the regulations regarding marriage registration have been in effect for more than 50 years. The question that arises is whether itsbat nikah procedure is still relevant or or needs improvement. To answer this question, this study compares the Indonesian regulation on legalization with Sharia law in Malaysia. This comparison is made because both countries have regulations on Itsbat Nikah, and in Malaysia, it shows a decrease in cases of unregistered marriages. This study employed an empirical normative research method with the theory of "law as a tool of social engineering." The results indicate that the Indonesian marriage legalization law remains inefficient, and this study found that of efficient regulations in Malaysian law were identified.
Protection of Non-Participating Creditors in PKPU Homologation: Reconstruction of the Creditorum Parity Principle and the Fairness Test of Results Mewengkang, Ferry Febri; Hamid, Adnan; Retnaningsih, Sonyendah; Abdullah, Zaitun
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/vpvkrw27

Abstract

This study examines the legal protection of non-participating creditors in the homologation of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) under Indonesian bankruptcy law. Although homologation binds all creditors, including those who do not participate in the proceedings, Law Number 37 of 2004 primarily emphasizes procedural legitimacy through voting and quorum requirements without explicitly assessing the fairness of outcomes. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by grammatical, systematic, and teleological interpretation of relevant legal provisions and doctrines. The analysis reveals that the current PKPU framework allows non-participating concurrent creditors to receive substantially lower recoveries than they would reasonably obtain in bankruptcy, thereby conflicting with the principles of paritas creditorum and pari passu pro rata parte embodied in Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, the substantive review authority granted to judges under Article 285 has not been fully utilized to protect vulnerable creditors. This study proposes strengthening the application of the paritas creditorum principle through an Indonesian version of the best interests of creditors test as a fairness benchmark during homologation, ensuring that restructuring promotes legal certainty while safeguarding equal treatment and distributive justice for all concurrent creditors.
Reconstruction Of The Norms Regulation Of The Clerkship At The Supreme Court From The Perspective Of A Pancasila-Based State Santoso, R. Seno Soeharjono; Surono, Agus; Adnan Hamid; Zaitun Abdullah
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/vspmpj54

Abstract

This study examines the reconstruction of the norms governing the clerkship system within the Supreme Court from the perspective of the Pancasila rule of law, focusing on the regulatory inconsistency concerning the appointment of clerks in appellate and first-instance courts. The issue arises from a policy shift that restricts clerk appointments to judges, creating inconsistencies with the merit system, legal certainty, and career development of judicial clerical personnel. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that such restrictions do not fully reflect the principles of professionalism, as they disregard the competence and experience of judicial clerical officers in case administration. Consequently, the policy limits career advancement opportunities for qualified clerical personnel and reduces the effectiveness of judicial administration. The proposed normative reconstruction emphasizes a competency-, experience-, and qualification-based career system without restricting appointments to a particular professional background. This reconstruction is expected to establish a more professional, equitable, and sustainable clerkship system consistent with the values of the Pancasila rule of law and the merit principle in judicial governance.
Co-Authors Adnan Hamid Adnan Hamid Agus Surono Aini, Sella Nur Alfia Raudhatul Jannah Amelia, Helda Arletta, Carla Astim Riyanto, Astim Ayu Maharani, Putri Diani Kesuma, Diani Endra Wijaya Kunthi Tridewiyanti Leon Yudistira Lisda Syamsumardian Luh Rina Apriani Maslihati Nur Hidayati Mewengkang, Ferry Febri Nuryani Budi Setiyowati Oliver Timur Pangestu Putri Ayu Maharani Putri Ayu Maharani Rachmavianti, Nita Ricca Anggraeni Samosir, Tetti Santoso, R. Seno Soeharjono Sonyendah Retnaningsih, Sonyendah Titing Sugiarti Wangania, Yusof Ferdinan Wuryandari, R. Utji Sri Wulan