Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Paramita: Historical Studies Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Marjo Marjo
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak) Nita Fatmawati*, Yunanto, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.622 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan pada kasus hamil diluar nikah oleh hakim Pengadilan Agama dan untuk mengetahui dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan pada kasus hamil diluar nikah yang di dalamnya juga mencakup mengenai faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Demak dan di Kantor Urusan Agama Demak menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengajuan dispensasi perkawinan ini banyak terjadi karena beberapa faktor, diantarnya karena hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan.
PROSEDUR PENJUALAN LELANG ATAS ASET KENDARAAN MILIK UNIVERSITAS DIPONEGORO Sari Pratama Putriningsih*, R. Benny Riyanto, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.634 KB)

Abstract

         Barang milik negara merupakan barang milik bersama untuk menunjang kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga apabila akan dilakukan penjualan terhadapnya, harus dilakukan dengan cara lelang. Kendaraan dinas yang digunakan oleh Universitas Diponegoro yang sumber pendanaannya berasal dari APBN merupakan barang milik negara yang proses penjualannya melalui lelang di KPKNL Semarang. Pelaksanaan Lelang atas barang milik negara termasuk dalam lelang non eksekusi wajib seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang pada barang milik negara khususnya kendaraan milik Universitas Diponegoro yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan penjualan secara lelang, nilai limit mempengarui penjualan barang milik negara dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan lelang serta cara mengatasi hambatan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan prosedur penjualan lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro, namun diuji pula dengan kebenaran atau prakteknya dalam kehidupan masyarakat. Memandang hukum sebagai law in action yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis.Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro dilakukan oleh KPKNL Semarang selaku pejabat lelang yang berwenang atas pelaksanaan lelang atas barang milik negara dan lelang dilaksanakan di Universitas Diponegoro selaku pemohon lelang. Masyarakat selaku peserta lelang diharapkan mengetahui dan mematuhi peraturan lelang. Harga penjualan lelang ditentukan oleh beberapa aspek setelah adanya penelitian oleh DLLAJR selaku pejabar yang berwenang memeriksa kendaraan. Kendala dapat terjadi pada saat pelaksanaan lelang namun kendala yang terjadi bukan pada teknis pelaksanaan lelang melainkan diluar dari teknis pelaksaan proses lelang.
EKSEKUSI TERHADAP BARANG GADAI RODA EMPAT (MOBIL) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEMARANG TENGAH Regita Putri Sumarno; Marjo Marjo; Lapon Tukan Leonard
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (823.078 KB)

Abstract

Eksekusi merupakan tahapan penyelesaian perkara perdata dalam subyek gadai yang sangat menentukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak PT Pegadaian (Persero) dan Nasabah pegadaian untuk menyelesikan urusan gadai dengan cara melelang barang gadai yang dijaminkan untuk melunasi pinjaman. Pasal 1150 KUHperdata serta   Pasal 153 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan Tahun mengatur lebih lanjut mengenai Eksekusi Barang Gadai yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk membantu pelaksanaan eksekusi barang gadai. Tujuan dari diadakannya penulisan hukum ini untuk mengetahui bagimana praktek pelaksanaan eksekusi barag gadai pada PT Pegadaian (Persero). Mulai dari mengenai biaya, pelaksanaan, seta hambatan yang ada pada saat dilangsungkannya eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero)Hal tersebut langsung dilaksanakan oleh PT Pegadaian tanpa melalui Pengadilan karena PT Pegadaian memiliki hak previlage.
BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM IMPORTASI BAWANG PUTIH (STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 05/KPPU-I/2013) Liza Dzulhijjah*, Budiharto, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.287 KB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam kasus importasi bawang putih dan mengetahui kekuatan mengikat dari keputusan KPPU terhadap pihak lain di luar pelaku usaha dalam kasus importasi bawang putih. Berdasarkan hasil penelitian bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam importasi bawang putih, yakni penguasaan pasar dengan cara membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan dan persekongkolan baik persekongkolan horizontal (antar sesama pelaku usaha) dan juga persekongkolan vertikal (bukan dengan pelaku usaha). Kekuatan putusan KPPU terhadap pihak lain yang dalam kasus importasi bawang putih ini adalah pemerintah bersifat tidak mengikat karena kewenangan KPPU yang sifatnya terbatas, yakni hanya berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha, sementara kepada pemerintah KPPU hanya berwenang untuk memberikan saran atau pertimbangan (rekomendasi) dimana rekomendasi tersebut boleh dijalankan atau tidak dijalankan oleh pemerintah karena sifatnya tidak mengikat. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN KANTOR PERTANAHAN UNTUK MEMBATALKAN SERTIPIKAT KARENA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM YANG TETAP Bayu Krisna Murti*, Ana Silviana, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.968 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penolakan Kantor Pertanahan untuk membatalkan sertipikat yang batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan mengetahui proses pelaksanaan pembatalan Sertifikat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang yang tetap. alasan penolakan Kantor Pertanahan menolak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah adalah mengenai obyek tanah yang masih menjadi obyek dalam pengadilan.
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP BENDA SITAAN KEJAKSAAN NEGERI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG Hadi Rhenandio; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran lelang di Indonesia tidak sekedar menjadi wadah dan perantara bagi penjual dan pembeli. Namun lelang juga mempunyai kedudukan lain yang urgensinya melekat dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri Semarang pada KPKNL Semarang serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk dapat memperoleh petunjuk serta hasil terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelum dengan cara menggali informasi dan data melalui riset lapangan dalam bentuk wawancara. Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan pada KPKNL Semarang sudah berpedoman pada PMK  terbaru serta Pasal 45 KUHAP di mana pelaksanaannya sudah menggunakan sistem online (e-Auction). Prosedur pelaksanaannya melalui tahapan dari pengajuan permohonan hingga penyerahan objek lelang kepada pembeli. Hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan KPKNL Semarang secara teknis baik dari KPKNL, penjual maupun pembeli lelang. 
POTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM PEMBIAYAAN KAPAL NELAYAN Siti Malikhatun Badriyah; Siti Mahmudah; Amiek Soemarmi; R. Suharto; Marjo Marjo; Hendro Saptono; Kornelius Benuf
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.422-432

Abstract

Nelayan dalam penangkapan ikan membutuhkan kapal sebagai modal utama. Walaupun demikian tidak semua nelayan memiliki kapal sendiri karena tidak memiliki modal. Leasing untuk pengadaan kapal nelayan berpotensi besar untuk dikembangkan. Proses leasing yang relatif lebih sederhana dari pembiayaan melalui bank menjadikan leasing sangat potensial dalam pembiayaan usaha bagi para pihak yang kurang memiliki akses perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi perjanjian leasing dalam pembiayaan kapal nelayan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian leasing sangat potensial untuk dikembangkan dalam pengadaan kapal nelayan, namun belum banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip perjanjian leasing.
PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERMOHONAN KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN Afitrah Rahmadiana; Marjo Marjo; Lapon Tukan Leonard
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.38838

Abstract

Kepailitan merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya perjanjian dalam kerja sama bisnis, Pengadilan Niaga merupakan jalur litigasi yang disediakan dalam penyelesaian perkara kepailitan. Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase serta terkait pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase dengan disesuaikan pada peraturan perundang-undangan serta pendapat praktisi yang diperoleh melalui wawancara. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yang memperoleh data dengan penelitian langsung ke lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan prosedur pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada perbedaan terkait prosedur pengajuan, pemeriksaan serta pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase dengan permohonan tanpa memuat klausul arbitrase. Hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 303 UU KPKPU yaitu apabila syarat untuk dapat diajukannya permohonan kepailitan terpenuhi, dengan adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada 2 kreditor atau lebih. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase yaitu apakah terkait adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada 2 kreditor atau lebih dapat dibuktikannya secara sederhana.
Pancasila and the Long Shadow of Suharto's Authoritarianism, 1966-1998 Karjono, Karjono; Riyanto, Benny; Kurniawan, Edi; Nayan, Nasir
Paramita: Historical Studies Journal Vol 34, No 2 (2024): Disaster and Disease in History
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v34i2.48217

Abstract

Abstract: This paper aims to analyze the history of the development of the political interpretation of Pancasila under Suharto's authoritarian rule between 1966 and 1998. The research questions are: 1) how did Pancasila become the ideological basis for authoritarian power? 2) How did Pancasila become the basis for pseudo-democracy during the Suharto government? This research used historical methods, relying on data from archives and newspapers from 1966 to 1998. Analysis of this research data used Historical Discourses Analysis (HDA). The findings show that Pancasila, at the beginning of the Suharto government, was trying to be cleansed of the influence of Sukarno and communism. In this period, Pancasila was reinterpreted. The success of the Suharto government in reinterpreting Pancasila was due to de-sukarnoization efforts and strict control over elements of society. In subsequent developments, Pancasila became the label and slogan in every government policy, the most famous of which was 'Pancasila Democracy', a system designed to show that the Suharto government was the savior and protector of Pancasila, which can be considered a pseudo-democracy. This democratic system does not prioritize freedom of expression and political autonomy of society. Research regarding the political interpretation of Pancasila will continue to be carried out to analyze the extent to which this idea can continue to be relevant in application in Indonesia. Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejarah perkembangan politik penafsiran Pancasila pada masa pemerintahan otoriter Soeharto antara tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Pertanyaan penelitiannya adalah: 1) bagaimana Pancasila menjadi dasar ideologis kekuasaan otoriter? 2) Bagaimana Pancasila menjadi dasar demokrasi semu pada masa pemerintahan Soeharto? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode historis, dengan mengandalkan data dari arsip dan surat kabar tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Analisis data penelitian ini menggunakan Historical Discourses Analysis (HDA). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Pancasila pada awal pemerintahan Soeharto sedang berusaha dibersihkan dari pengaruh Sukarno dan komunisme. Pada periode ini, Pancasila diinterpretasikan ulang. Keberhasilan pemerintahan Soeharto dalam melakukan reinterpretasi Pancasila tidak lepas dari upaya de-sukarnoisasi dan kontrol yang ketat terhadap elemen masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, Pancasila menjadi label dan slogan dalam setiap kebijakan pemerintah, yang paling terkenal adalah 'Demokrasi Pancasila', sebuah sistem yang dirancang untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Soeharto adalah penyelamat dan pelindung Pancasila, yang dapat dianggap sebagai demokrasi semu. Sistem demokrasi ini tidak mengutamakan kebebasan berekspresi dan otonomi politik masyarakat. Penelitian mengenai interpretasi politik Pancasila akan terus dilakukan untuk menganalisis sejauh mana gagasan ini dapat terus relevan dalam penerapannya di Indonesia. 
Co-Authors Abda Abda Afitrah Rahmadiana Amiek Soemarmi D. Adam Fairuz Faishal Akbar Hadi Rhenandio Hendro Saptono Kartika Widya Utama Kornelius Benuf Lapon Tukan Leonard M. Hanif Khairinif Marjo Marjo, Marjo Nabila Noviandra Nayan, Nasir Ninung Rusalia Hikmah Norra, Almas Syifa R Suharto R. Suharto R. Suharto Regita Putri Sumarno Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah Siti Malikhatun Badriyah, Siti Syamsiar, Syamsiar Zil Aidi