Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2016 Yuni Arifiani*, Ratna Herawati, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.091 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak terdiri dari empat tahapan yaitu (1) tahapan persiapan, (2) Tahapan pencalonan, (3) Tahapan pemungutan suara, dan (4) Tahapan penetapan. Adapun beberapa hambatan dapat diatasi meskipun bagi pemerintah Kabupaten Brebes sendiri pelaksanaan belum berhasil seratus persen akibat ditundanya pelaksanaan pemilihan salah satu desa yaitu Desa Limbangan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Brebes tahun 2016 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan demokratis.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANYUROJO, KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG Bayu Ari Handoyo*, Ratna Herawati, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.565 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada saat penelitian dilakukan, yaitu pada pertengahan tahun 2016 penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sedang dalam masa transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kendala yang dialami dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah terbatasnya sumber daya manusia, yaitu pemerintah desa dan anggota BPD belum sepenuhnya memahami mengenai tugas dan fungsi masing-masing.
TUGAS KEPALA DESA LEREP DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Nesia Nurrahma Ahadya; Ratna Herawati; Sekar Anggun Gading P
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.965 KB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tugas kepala desa sebagai kepala pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa. Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan antara lain. Pertama, bagaimana tugas Kepala Desa Lerep dalam pembangunan desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Lerep dalam melaksanakan tugas pembangunan desa? Serta bagaimana upaya mengatasinya?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pertama Tugas kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa mempunyai tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanan, dan pengawasan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Tahap perencanaan dilakukan dengan mengikuti peraturan diatasnya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Tahap pelaksanaan, yaitu pembangunan desa, pembinanaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Desa Lerep. Dalam tahap pengawasan dilakukan ditingkat desa dan kabupaten. Kedua, kendala yang dihadapi Kepala Desa Lerep, yaitu dalam tahap pelaksanaan, yaitu masalah anggaran biaya untuk pembangunan, tingginya angka kemiskinan, kurang optimalnya penggunanaan teknologi tepat guna. Masalah dalam tahap pengawasan, yaitu kurangnya peraturan yang terkait dengan pemanfaatan lahan di Desa Lerep.
PENYELESAIAN PELANGGARAN OLEH BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PADA TAHUN 2018 Zsazsa Dordia Arinanda; Ratna Herawati; Untung Sri Hardjanto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.38 KB)

Abstract

Studi ini mengkaji tentang peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018 dan prosedur penyelesaian yang ditempuh serta hambatan apa saja yang dialami oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data – data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 81 pelanggaran administrasi, 5 pelanggaran pidana pemilihan, 6 pelanggaran kode etik. Dalam menyelesaikan Pelanggaran, untuk pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPUD Provinsi Jawa Tengah, untuk pelanggaran pidana pemilihan diteruskan kepada penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Gakkumdu dan untuk pelanggaran kode etik diteruskan ke DKPP. Hambatan yang dialami Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran dapat dilihat dari segi substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang memberikan kewenangan terbatas kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penindakan ataupun penyelesaian pelanggaran yang terjadi. Dari segi struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat baik dalam proses pembentukan undang-undang (DPR) ataupun pelaksana dari undang-undang tersebut (KPUD dan Polda). Dari segi kultur hukum yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 Nadiva Astri Maudina; Ratna Herawati; Untung Sri Hardjanto
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur mengenai berbagai macam hak bagi penyandang disabilitas, salah satunya yaitu hak pekerjaan yang didalamnya sudah ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan kerja, upah maupun fasilitas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menetapkan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang khususnya mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan garmen telah terpenuhi dengan memberikan kesempatan kerja sebagai operator, sampling, dan jahit. Akan tetapi mengenai kuota bagi penyandang disabilitas masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Upah dan fasilitas yang diberikan oleh ketiga perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UMK Kota Semarang yang telah ditentukan dan fasilitas tidak dibedakan antara karyawan disabilitas maupun non disabilitas. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yaitu belum terpenuhinya kuota bagi penyandang disabilitas, tinggi nya biaya fasilitas penunjang kerja dan kurangnya pendidikan maupun keahlian dimiliki para penyandang disabilitas.
Supervision of Bawaslu Pemalang Regency in the 2020 Regional Head Election Ntika Nur Mutiarasari; Ratna Herawati
LAW REFORM Vol 16, No 2 (2020)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.584 KB) | DOI: 10.14710/lr.v16i2.33777

Abstract

One of the ongoing democratic activities in 2020 is the Election for the Governor and Deputy Governor, the Regent and Deputy Regent, as well as the Mayor and Deputy Mayor simultaneously in 2020. The success of holding regional elections in Indonesia is largely determined by the performance of the election organizers, one of which is the Election Supervisors a supervisory agency that oversees the process of implementing the Pilkada stages. Pilkada supervision during a pandemic is a big challenge for the ranks of Election Supervisors in Indonesia so it is interesting to study this topic. This research focuses on the supervisory policies issued by the Bawaslu RI during the Covid-19 pandemic and is then linked to the supervision carried out by the Pemalang Regency Bawaslu during the 2020 Pilkada. This legal research used a normative juridical approach and was descriptive analytical in nature which was analysed qualitatively. The results of the study show that there are obstacles and strategies in the supervision of election during the pandemic, but Bawaslu RI and its staff including Bawaslu Pemalang in the supervision of the 2020 Pilkada also carry out with more prevention, socialization to the public through online, maximizing social media owned by the District Bawaslu, coordination between agencies / stakeholders. The Election supervision is also carried out by health protocols in handling Covid-19 in their daily activities in carrying out their duties and authorities.
Juridical Overview on the Inconsistency of Prohibition to be the Member of Political Parties for the Members of Public Institutions Fajar Prima Julian; Ratna Herawati
LAW REFORM Vol 17, No 2 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.925 KB) | DOI: 10.14710/lr.v17i2.41747

Abstract

The creation of a justice in the life of the nation and state must be supported by regulations that do not conflict with other regulations. The prohibition to join a political party for administrators of public institutions   is in conflict with higher regulations. The article is considered contrary to the principle of "Equality before the Law" when viewed from the aspect of equal concern put forward by Ronald Dworkin. The purpose of this research was to analyze the inconsistency of the prohibition article for members of public institutions   to join political parties and to explain the legal implications for the public institutions when they do not comply with these regulations. The method used was normative juridical with descriptive analytical research specifications, and the type of the data were secondary data. The data analysis was conducted qualitatively. Political rights are part of the human rights owned by a person who should not be limited by discriminatory treatments. In fact, there are still restrictions on these political rights which are detrimental to a person from contributing to become the administrator of a public institution. The contents of conflicting articles cause the public institutions to have a crisis of law compliance, is actually a hierarchical harmony between laws and regulations in Indonesia.
Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Amrina Rosyada; Esmi Warassih; Ratna Herawati
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 1 (2018): Vol. 20, No. 1, (April 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i1.10021

Abstract

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, perlindungan kontitusional KMHA belum mewujudkan keadilan bagi KMHA itu sendiri. Penelitian ini menggunaan pendekatan sosio-legal, dalam rangka menjawab masalah yang diteliti. Faktor-faktor penyebab belum terwujudknya keadilan bagi KMHA Sedulur Sikep adalah: (1) Belum adanya Undang-Undang khusus tentang KMHA serta keragaman Istilah yang dipakai untuk menyebutkan KMHA, (2) Ego sektoral para pihak, (3) Pengakuan keberadaan KMHA Sedulur Sikep Pati belum dituangkan didalam Perda. Ketiga alasan tersebut berdampak pada konflik yang sering terjadi antara pemerintah dengan KMHA Sedulur Sikep. Constitutional Protection of Indigenous Community in Achieving Social Justice Article 18B paragraph (2) of the Indonesia Constitution 1945 mandates the constitutional protection towards indigenous communities. However, the protection still cannot bring justice for the community. This research uses a socio-legal approach in order to answer research questions. The factors of why Sedulur Sikep Community has not get justice are: (1) There is no any specified law regarding indigenous community and various terminology used to refer to the indigenous  community groups; (2) The sectoral ego of the involved parties (3) The recognition of Sedulur Sikep Community has not been embodied into Regional Regulations. Those three factors result the conflicts oftenly happens between the regional government and the Sedulur Sikep Community, which depict a clear gap between them.
Co-Authors Ahmad Izzudin Amalia Diamantina Amalia Diamantina Amiek Soemarmi Amrina Rosyada Ananta Refka Nanda Ayu Savitri Nurcahyani Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Devi Yulida Dita Nora Yolandani Esmi Warassih Firman Aji Saputra Galuh Sekar Kencana Indarja Indarja Irawati Irawati Iwan Rois Joko Susanto Julian, Fajar Prima Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Maria Angelia Silalahi Muhamad Nafi Uz Zaman Nadiva Astri Maudina Nesia Nurrahma Ahadya Ntika Nur Mutiarasari Ook Mufrohim Pulung Widhi Hananto Rahandy Rizki Prananda Retno Saraswati Roland Ade Candra Roy Reyaji Yudhistira Rudi Febrianto Wibowo Sarah Syafira Sekar Anggun Sekar Anggun Gading P Sekar Anggun Gading Pinilih Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Tri Noviyanti Untung Dwi Hananto Untung Dwi Hananto Untung Sri Hardjanto Zsazsa Dordia Arinanda