Articles
<![CDATA[Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan ]]>
<![CDATA[Ananta Refka Nanda]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v3i3.325-336
<![CDATA[Hak kerja merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi negara ini. Karena setiap individu diberikan hak untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam menjalani kehidupan merupakan hak mutlak bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Namun dalam kenyataannya, hak-hak tersebut belum dapat dirasakan oleh semua orang. Salah satu diantaranya adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diatur mengenai hak-hak para penyandang disabilitas. Implentasi Undang-Undang ini khususnya hak kerja. Implementasi hak kerja bagi penyandang disabilitas, penyerapan tenaga kerja di instansi pemerintah dan perusahaan. Implementasi pelaksaanaanya di Kota Semarang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar hak tersebut dapat terpenuhi. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan.dan wawancara kepada pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi terkait hak kerja bagi penyandang disabilitas. Serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menjamin hak kerja bagi penyandang disabilitas. Adapun terkait perlindungan hak penyandang disabilitas, Kota Semarang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur terkait perlindungan hak penyandang disabilitas. Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah agar hak penyandang dapat terpenuhi.]]>
<![CDATA[Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ook Mufrohim]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v2i3.373-386
<![CDATA[Lembaga Kejaksaan menurut fungsinya berada pada posisi yang sentral dan sangat strategis di dalam proses penegakan hukum secara independen. Lembaga kejaksaan sangat riskan untuk mendapatkan intervensi dari pihak pemerintah ataupun pihak lain sehingga tuntutan hukum menjadi tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak makmsimal. Tulisan ini membahas independensi kejaksaan sebagai bagian sistem peradilan pidana berdasarkan telaah legal structure. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejaksaan merupakan bagian dari struktur hukum yang menjalankan substansi hukum, memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan kewenangan lain yang ditentukan menurut undang-undang. Jaksa Agung juga memiliki kewengan diponering, namun pelaksanaan diponering seringkali mendapatkan intervensi dari penguasa. Intervensi bisa berimplikasi pada hasil penuntutan lembaga kejaksaan sebagai bagian system peradilan pidana kurang berkeadilan dan berkemanusiaan, serta kurang terciptanya tertib hukum dan tegaknya supremasi hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak ]]>
<![CDATA[Rudi Febrianto Wibowo]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v3i1.109-120
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. Secara khusus bertujuan untuk: pertama, Apakah yang menjadi dasar pengaturan dari Pemutusan Hubungan Kerja, kedua, perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh yang di PHK secara sepihak. Metode Penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki dasar pengaturan yang terdapat dalam Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas mengenai cara-cara guna melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengecualian mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki berbagai macam alasan yang terkandung didalamnya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak dan merugikan para pekerja/buruh. Perlindungan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sangat tidak diperbolehkan dan sudah sangat jelas, kecuali keadaan tertentu yang memaksa untuk PHK itu dilakukan, sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM EKSPOR DAN IMPOR DI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Sarah Syafira]]>;
<![CDATA[Fifiana Wisnaeni]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1032 KB)
<![CDATA[Pandemi COVID-19 berdampak pada ekspor dan impor. Terkait ekspor di Jawa Tengah difasilitasi oleh Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui koordinasi dan pelaksanaan kebijakan beserta hambatan dan upaya yang dilakukan Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat Pandemi COVID-19 tahun 2021 di Jawa Tengah. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, (1) koordinasi dilakukan melalui zoom meeting bersama dengan pihak-pihak terkait, serta kebijakan yang dilakukan oleh seksi ekspor dan impor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah membawa dampak efektif bagi pemulihan ekonomi Jawa Tengah. dan (2) hambatan yang dihadapi yaitu berasal dari internal instansi maupun eksternal yaitu pelaku usaha, sedangkan upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan pelatihan hybrid, meningkatkan penyebaran informasi, selektif dalam penggunaan anggaran, serta melakukan penambahan tenaga SDM.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROSES PEMILU ]]>
<![CDATA[Ahmad Izzudin]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Lita Tyesta Addy Listya Wardhani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (463.003 KB)
<![CDATA[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan Auxilary Institution (lembaga penyelenggara penunjang) dalam proses pemilu di Indonesia. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan DKPP untuk bertindak sebagai lembaga pengawas dan penegak Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu serta seluruh struktur dibawahnya. Kode Etik penyelenggara Pemilu diatur melalui Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 Tentang Tata Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Serta untuk mengetahui implikasi putusan yang dikeluarkan oleh DKPP terhadap proses pemilu. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat dengan mempertimbangkan sinkronisasi aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP tidak memiliki implikasi secara langsung terhadap proses keberjalanan pemilu. Hal ini tercermin dari putusan DKPP yang hanya sebatas pada penyelesaian pelanggaran dibidang Kode Etik dengan memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara permanen Anggota KPU dan/atau Bawaslu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka analisa mengenai implikasi putusan DKPP tidak mempengaruhi hasil pemilu, karena putusan DKPP hanya memiliki lingkup sebatas pada individu anggota Penyelenggara Pemilu semata dan tidak mempengaruhi Penyelenggara Pemilu secara kelembagaan. Putusan DKPP dapat menjadi dasar untuk dilakukannya gugatan kepada KPU dan Bawaslu melalui lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME ]]>
<![CDATA[Firman Aji Saputra]]>;
<![CDATA[Untung Dwi Hananto]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.085 KB)
<![CDATA[Penyelenggaraan reklame ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan berhubungan dengan reklame, meliputi kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian serta penegakan hukum. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame. Berdasarkan pengalaman penulis yang pernah mengalami kecelakaan kendaraan bermotor akibat penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai aturan. tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam proses perumusan kebijakan reklame meliputi kegiatan pembuatan kajian tata letak titik reklame, perencanaan dan penataan titik reklame, pemeriksaan dan penelitian teknis lapangan, serta permohonan izin titik reklame.Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi resiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu reklame merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan publik daerah untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota.]]>
<![CDATA[SISTEM PROPORSIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mega Putri Rahayu*, Lita Tyesta A.L.W, Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (495.322 KB)
<![CDATA[Di Indonesia telah berulang kali dilangsungkan pemilu. Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah sistem pemilu yang digunakan. Terdapat berbagai macam sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah sistem proporsional. Terdapat dua macam sistem proporsional yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu sistem proporsional daftar tertutup dan sistem proporsional daftar terbuka. Kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman mengenai perkembangan sistem proporsional dalam pemilu legislatif di Indonesia, dan apa kelebihan serta kekurangan dari masing- masing sistem, sehingga dapat diketahui alasan dipilihnya sistem tersebut dalam pemilu legislatif di Indonesia.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder, dan teknik analisis data secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perkembangan sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia tidak mengalami banyak perubahan semuanya menggunakan proporsional, hanya saja pada masa sebelum reformasi sistem proporsional yang digunakan adalah sistem proporsional daftar tertutup, sedangkan setelah reformasi menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Selain itu masing- masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat dilihat dari segi tingkat proporsionalitas perwakilan, sistem kepartaian, lembaga perwakilan, dan hubungan antara wakil yang terpilih dengan pemilih.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BARENLITBANGDA) DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Roy Reyaji Yudhistira]]>;
<![CDATA[Lita Tyesta Addy Listya Wardhani]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.04 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dan mengetahui hubungan BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dengan instansi lain dalam merencanakan kebijakan pembangunan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dan jenis data sekunder.Hasil-hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa tinjauan terhadap tugas dan wewenang Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (BARENLITBANGDA) dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Semarang. Dalam hal ini saya selaku penulis hanya melakukan penelitian tentang kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Semarang, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang, maka perlu adanya kebijakan yang menyempurnakan perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Dan hubungan BARENLITBANGDA dengan instansi terkait untuk melakukan perencanaan kebijakan ekonomi tersebut, dilakukan dengan cara Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan Forum perangkat daerah untuk memperoleh saran dan masukan dari instansi yang ada di Kabupaten Semarang untuk penyempurnaan rancangan kebijakan ekonomi tersebut.]]>
<![CDATA[PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MELALUI JUDICIAL PREVIEW ]]>
<![CDATA[Devi Yulida]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Indarja Indarja]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (807.445 KB)
<![CDATA[Kewenangan MK dalam melakukan judicial review undang-undang pengesahan perjanjian internasional masih menjadi perdebatan karena undang-undang pengesahan perjanjian internasional memiliki karakteristik khusus sebagai undang-undang yang memenuhi unsur formal, tetapi tidak secara materiil, sehingga pengujian konstitusionalitasnya memeerlukan mekanisme khusus yakni melalui juidial preview. Penerapan judicial preview oleh MK Indonesia perlu memperhatikan terkait kewenangan MK yang perlu ditegaskan secara yuridis. Legal standing pengujian diberikan kepada DPR dan hanya perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang saja yang wajib melalui mekanisme judicial preview, pengujian konstitusionalitas melalui judicial preview menggunakan kriteria konstitusionalitas yang sama dengan penilaian konstitusionalitas undang-undang yang bersumber dari hukum nasional. Perluasan kewenangan MK dalam melakukan judicial preview nantiya harus diikuti dengan adanya Peraturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terkait batas waktu dalam mekanisme pengujiannya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK ]]>
<![CDATA[Galuh Sekar Kencana]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Sekar Anggun Gading Pinilih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.735 KB)
<![CDATA[Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD, salah satu DPRD di Indonesia adalah DPRD DKI Jakarta. DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan salah satunya adalah Badan Kehormatan.Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan belum dapat berjalan dengan maksimal, terkait penegakkan kode etik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, terkait pelanggaran terhadap kode etik Anggota Periode 2014-2019 dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut serta bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif , Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder didukung dengan wawancara. Metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan terdapat 3 (tugas) dan 1 (satu) wewenang yang belum terlaksana dengan baik. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dari anggota DPRD, ketegasan dalam mengambil sanksi untuk memberikan efek jera masih kurang, Badan Kehormatan menerima laporan yang bersifat unsur politik dan upaya yang dilakukan Badan Kehormatan yaitu lebih selektif dalam menerima laporan, memberikan rekomendasi sanksi, dalam saat ini masih dalam proses pembuatan peraturan baru, Badan Kehormatan memberikan masukan, teguran, peringatan serta buku saku kepada anggota dewan.]]>
