Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PENGATURAN HUKUM KLAUSULA BAKU DAN UPAYA HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Adella Dwi Agustina; Husein Manalu
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3079

Abstract

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada umumnya menggunakan klausula baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam praktiknya, penggunaan klausula baku sering menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila dirugikan akibat pencantuman klausula baku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 turut memperkuat perlindungan hukum konsumen terhadap tindakan penarikan kendaraan secara sepihak oleh pelaku usaha.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA N0MOR 143 TAHUN 2016 TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN PUBLIK David Emil; Husein Manalu
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3086

Abstract

, Peningkatan pembangunan gedung dan bangunan publik di DKI Jakarta meningkatkan risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 yang mengatur Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan kewajiban kepemilikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) bagi bangunan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 dalam pengurusan SKK pada bangunan publik serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengelola gedung. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi kendala teknis, administratif, finansial, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dan kepatuhan pengelola bangunan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengurusan SKK guna menjamin keselamatan masyarakat dan kepastian hukum.