Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Nomor: B-01281/SAP-01/XI/2018) Tan, Cindy; Stone, Vionita; Charles, Michail; Batubara, Sonya Airini
JURNAL TAPIS Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i1.8006

Abstract

Abstract: Child abuse is a human issue in a form of social reality, especially in educational environment. This is because it is an essential factor for social changes - the changes that is needed to achieve a better and prosper life quality. Child protection, is therefore, critical for children to pursue their rights and opportunity endlessly - according to Law No. 35 of 2014. By using Normative Approach, the collected data will then be analysed against Disposition of Case No.: B-01281/SAP-01/XI/2018. The data included will be school interviews, books, journals, Legislation (Undang-Undang) and Government Regulation (Peraturan Pemerintah). This study aims to establish the impact of both government and school in child protection in school environment. The conclusion will determine the importance of a proper law by balancing both the law and  educational environment's fundamental. This will, therefore, resulting to a better and more realistic system - one that is practiacally responsible and realistic toward any practioner in the educational environment. Keyword: Children, Education, SchoolMasalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, terutama di dunia pendidikan, karena merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial - perubahan menuju ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas. Pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah agar mereka bisa memperoleh hak dan kesempatan seluas-luasnya, baik dalam materi teori maupun praktek; bukan hanya di luar sekolah, melainkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif, data yang dikumpulkan melalui analisis terhadap kasus disposisi nomor : B-01281/SAP-01/XI/2018; yang berupa wawancara di sekolah-sekolah, buku, jurnal, serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah dan sekolah terhadap perlindungan hukum anak di lingkungan sekolah. Hasilnya menunjukan bahwa pentingnya membuat sistem yang baik dengan menyeimbangkan antara UU dengan kondisi sekolah, dimulai dari akarnya, sehingga akan menghasilkan buah yang baik pula dengan sistem nyata – yang bisa dipertanggungjawabkan dan direalisasikan secara praktisi. Terlebih lagi, di dunia pendidikan dan pihak yang berperan di dalamnya, pentingnya untuk meregulasi sistem secara faktual dan nyata.Kata Kunci : Anak , Pendidikan , Sekolah
Visum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak: Studi Putusan No.1300/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp Ambarita, Nela; Batubara, Sonya Airini; Wijaya, Wilson; Hasibuan, Belman; Fitriani
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 1 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the verdict of the Lubuk Pakam District Court Case Number 1300/Pid.Sus/2021/PN.Lbp related to a sexual abuse case by the defendant Hasanuddin, who used deception and lies. The focus of the research is the role of the medical report (visum) as evidence in the Indonesian Penal Code (KUHP) and the judge's consideration of using visum in sentencing. This article is classified as a literature study with a qualitative approach. The methodology used is normative legal study. The research findings indicate that the status of the visum in sexual abuse cases is considered valid and has high evidentiary value. The judge considered the visum along with witness testimony and assessed their correlation in supporting the criminal act, resulting in Hasanuddin being found guilty in accordance with the charges brought by the Public Prosecutor.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU AKTIVITAS PIDANA PENCABULAN DAN KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR (PUTUSAN NO.49/PID.SUS/2019/PN LBB) Farhana, Farhana; Saputra, Muhammad Fadira; Batubara, Sonya Airini
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.5291

Abstract

Often criminal acts occur in human life and that includes their problems. usually this is because of something like their lust that wants a crime. Crimes that can be committed include various kinds of acts of harassment, obscenity and sexual violence. Types of crimes whose actions are in the category of sexual violence such as obscenity have a lot of impact on the victims. The victims besides being harmed they will also experience trauma and high shame. The study that will be carried out uses normative juridical, namely the method used in conducting research in the field of law with steps. This method works by analyzing legal sources in writing and available in the literature. The materials used in this research are laws, research journals, and books that are still relevant to the prevailing problems. This research uses a descriptive approach. where research is based on written rules as they are. Legal research on child abuse has basically been stated in article 76 E of Law no. 35 of 2014 regarding changes to Law NO. 3 of 2002 which deals with child protection. It is clearly stated in article 76 E which reads "Every person is prohibited from committing violence or threats of violence, forcing, deceiving, committing a series of lies, or persuading children to commit or allow obscene acts to be carried out". This case is also listed in the Lubuk Basung Court Decision No. 49/pid.sus/2019/PN LBB which received the result of the decision because the law had reported that the defendant was stating that the defendant was legally proven guilty of carrying out a crime in the form of intercourse with a minor. This violates Article 76 D in conjunction with Article 81 paragraph 1 UURI Number 35 of 2014 regarding changes to Law no. 23 of 2002 regarding child protection.
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Padangsidempuan Melalui Ekonomi Kreatif Bolu Salak Pakpahan, Kartina; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Batubara, Sonya Airini; Simorangkir, Enda Noviyanti; Rahadian, Risna
Jurnal Mitra Prima Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL MITRA PRIMA
Publisher : Mitra prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salak Padang Sidempuan sudah terkenal menjadi ikon Kota Padang Sidempuan dan merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat setempat. Kandungan serat dan vitamin Salak bermanfaat bagi kebutuhan dari mulai anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Memiliki kandungan yang baik untuk Kesehatan mata, terhindar dari rabun, katarak dan kerusakan mata lainnya. Diusia lanjut (lansia) dapat memperkuat memori otak, demikian juga untuk anak-anak. Kandungan Kalium bermanfaat membuat jantung sehat, memberikan energi dan stamina tubuh untuk diet. Mitra pelaku usaha UMKM di desa Sidapdap memiliki permasalahan dalam memasarkan Produk sebab masih bersifat konvensional dan belum memahami Teknik pemasaran. Kurang pengetahuan dalam memasarkan produknya secara digitak, kurang inovasi dalam citarasa produk bolu salak. Diperlukan solusi untuk Peningkatan teknik pemasaran dengan teknologi Digital melalui Pelatihan kewirausahaan, Penyuluhan Pelatihan Packaging, design produk. Penyuluhan tata cara Perizinan usaha, SIUP dan TDP sehingga pelaku usaha UMKM, memiliki surat izin usaha dan mendapatkan Hak Merek. Pelaksanaan program tentunya akan memberikan pemahaman tentang perlindungan konsumen dan pengetahuan dibidang hukum bisnis. Memberikan pengetahuan pentingnya standar mutu dan keamanan pangan olahan khususnya Bolu Salak dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan implementasi dari Visi Misi UNPRI yaitu Sociotecnopreneurship. Luaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Publikasi di Jurnal Nasional, Video Kegiatan di Upload pada youtube dan berita di media cetak.
ETIKOLEGAL PENOLAKAN KARANTINA PADA MASA PANDEMI : PERTENTANGAN HAL INDIVIDU DAN MASYARAKAT Airini Batubara, Sonya; Sinaga, Jusnizar; Natanail Purba, Jefri; Setiawan Siregar, Jody; Febriando Sinaga, Stevan; Angelica Saragi, Velina
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.447

Abstract

Penolakan karantina di zaman pandemi adalah hal yang sangat berbahaya pada saat itu. Untuk hukum di negara Indonesia sendiri, masih kurang tegas dalam menegakkan keadilannya bahkan yang sudah tertulis sekalipun tidak cukup kuat untuk menegaskan keadilan yang ada. Penolakan karantina ini juga kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merasa memiliki jabatan yang cukup besar untuk tidak menaati peraturan yang ada. Seperti pada contoh kasus yang kami berikan, penolakan karantina yang dilakukan oleh salah satu public figure yang ada justru merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang-orang yang membantunya serta masyarakat sekitar. Namun, dia dan rekan-rekannya yang melanggar kekarantinaan ini justru tidak mendapat hukuman yang sepantasnya sedangkan orang-orang yang membantunya untuk melanggar kekarantinaan ini mendapat sanksi yang lebih berat. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui penegakan sanksi hukum serta mengetahui etika, hukum dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina. Dan juga sama seperti yang sudah-sudah, hukum yang berlaku bergerak tumpul ke atas dan runcing kebawah. Etika, hukum dan keadilan adalah hal yang berkesinambungan dan memiliki satu kesatuan yang padu termasuk pada hal penolakan karantina itu sendiri, dimana hak masyarakat, ketentuan hukum dan sifat dasar menolak dan menerima menentukan segala aspek. Menurut temuan penelitian ini, seharusnya untuk pelaku penolakan karantina, dikenakan sanksi yang lebih tegas dan sama rata, tanpa terkecuali agar tidak terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu sendiri, sangat merugikan seperti orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting untuk bisa membantunya lari dari tanggungjawab, sedangkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan tenang kabur begitu saja.