Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Khazanah Sosial Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas)
Nurlaila Isima
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MARITAL RAPE DALAM KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA Nurlaila Isima
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i2.1783

Abstract

Peraturan perundang-udangan dipertanyakan kemampuannya menyelesaikan marital rape di Indonesia, sehingga dalam tulisan ini membahas tentang proses kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan, serta Pengaturan RUU Kekerasan Seksual tentang marital rape sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan di Indonesia mengatur tentang marital rape sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana serta bagaimana marital rape dalam penal reform. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan rancangan undang-undang tentang perkosaan dalam perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam KUHP tidak mengenal perkosaan dalam perkawinan, namun sejak diundangkannya UU PKDRT, perkosaan dalam perkawinan digolongkan dalam kekerasan seksual. UU PKDRT memudahkan istri sebagai korban untuk menjerat marital rape dengan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pembaharuan hukum pidana marital rape di Indonesia bisa dianalisis dalam RUU PKS dan RUU KUHP, di mana dalam kedua RUU tersebut menggolongkan perkosaan lebih luas dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. Perkosaan tidak lagi dibatasi unsur “di luar perkawinan”, akan tetapi perkosaan dalam perkawinan digolongkan dalam tindak pidana perkosaan.
DINAMIKA PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA Syahrul Mubarak Subeitan; Nurlaila Isima; Muhamad Sauki Alhabsyi
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i1.1617

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai dinamika pengangkatan anak di Indonesia melalui suatu analisis dari pengaturan anak angkat beserta implementasinya, baik ditinjau dalam hukum Islam, maupun aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan dalam tulisan ini, yaitu untuk mengetahui pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, serta memahami implementasi dari aturan tersebut. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa pengaturan pengangkatan anak di Indonesia tidak hanya dibutuhkan dalam menjamin suatu kejelasan dan kepastian tentang pengangkatan anak, akan tetapi diperlukan dalam menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kejelasan, kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan bagi anak angkat, sehingga pengangkatan anak dapat memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera, serta dalam kompilasi hukum Islam (KHI), solusi yang diberikan untuk memenuhi hak anak angkat tersebut adalah dengan jalan wasiat wajibah.
WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETANYA Nurlaila Isima; Syahrul Mubarak Subeitan
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 1, No 2 (2021): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v1i2.1809

Abstract

This paper discusses Default or breach of contract, which is an act that is not uncommon for people who make contracts or promises and also discusses the meaning of sharia business contracts. The research method in this paper uses data from library materials. The discussion in this paper is about the definition, elements, and other matters related to Default. Definition of Default refers to the meaning of the word Default in Dutch and the act of Default according to the Civil Code 1234 concerning when a person is declared Default. This paper also discusses the meaning, elements, legal terms, and expiration of the contract and the definition of business conventionally or Islamic or Sharia business. The author refers to several expert opinions on business related to the notion of business. Solutions to resolve business disputes, especially defaults, can be done through litigation, in this case, the District Court or Religious Courts, and through non-litigation dispute resolution, namely through mediation, conciliation, and arbitration.Keywords: Default, Contract, Sharia Business.AbstrakTulisan ini membahas tentang wanprestasi atau cidera janji yang merupakan suatu perbuatan yang tidak jarang dilakukan oleh orang yang membuat kontrak atau janji dan juga membahas tentang pengertian kontrak bisnis syariah. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan data-data dari bahan-bahan kepustakaan. Pembahasan dalam tulisan ini adalah tentang pengertian, unsur-unsur dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wanprestasi. Terkait pengertian wanprestasi merujuk pada arti kata wanprestasi dalam bahasa Belanda dan perbuatan wanprestasi menurut KUHPerdata 1234 tentang kapan seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Tulisan ini juga membahas pengertian, unsur-unsur, syarat sah dan berakhirnya kontrak serta pengertian bisnis baik secara konvensional ataupun bisnis Islam atau Syariah. Terkait dengan pengertian bisnis, penulis merujuk pada beberapa pendapat ahli tentang pengertian bisnis. Pada bagian akhir pembahasan dalam tulisan ini menerangkan tentang solusi atau cara dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya wanprestasi yang bisa dilakukan lewat jalur litigasi dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan agama dan juga lewat penyelesaian sengketa non-litigasi yakni melalui mediasi, konsiliasi dan juga melalui arbitrase.Kata kunci: Bisnis Syariah; kontrak; Wanprestasi.
Praktik Jual Beli Motor Tanpa Dokumen Sah di Kelurahan Ternate Baru: Perspektif Hukum Islam Mohammad Rafiq Soleman; Nurlaila Isima
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 3, No 1 (2023): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v3i1.2578

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik jual beli motor tanpa dokumen sah yang seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan pandangan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif. Studi lapangan dilakukan di salah satu kelurahan di Kelurahan Ternate Baru. Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara kepada pembeli dan penjual yang melakukan praktik jual beli motor tanpa dokumen sah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada praktek jual beli sepeda motor di Kelurahan Ternate Baru masih ditemukan kejanggalan pada dokumen kelengkapan atau surat jual beli motor tersebut walaupun sudah ada kesepakatan secara terbuka. Secara hukum Islam,maka hal tersebut tidak dibenarkan karena melakukan gharar terhadap barang yang mau dijual kepada pembeli sehingga para penjual dalam pengambilan barang tidak transparan dan dokumen masih belum lengkap namun masyarakat sebagai pembeli tetap mau mengambil barang tersebut karena mudah didapatkan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari.
Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi Prayoga, Taufik Ilham; Isima, Nurlaila; Ibrahim, Suryadi
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 3, No 2 (2023): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v3i2.2850

Abstract

Korupsi merupakan tantangan serius dalam pengembangan ekonomi, menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran Hukum ekonomi syariah menjadi relevan sebagai kerangka kerja yang menawarkan prinsip-prinsip etika dan keadilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hukum ekonomi syariah dapat efektif berperan dalam pemberantasan korupsi di sektor ekonomi. Dengan pendekatan interdisipliner antara hukum dan ekonomi, penelitian ini mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam regulasi dan praktik ekonomi. Fokusnya adalah pada transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, nilai-nilai yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Penelitian juga membahas dampak positif yang dapat dihasilkan oleh penerapan hukum ekonomi syariah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dari praktik korupsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang kontribusi hukum ekonomi syariah dalam pemberantasan korupsi dan memperkuat integritas sektor ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mencari solusi untuk permasalahan korupsi, tetapi juga mengidentifikasi potensi peran positif dari prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai alat efektif dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi di sektor ekonomi. 
Menjembatani Teknologi dan Syariah: Tinjauan Hukum Islam atas Monetisasi YouTube AdSense Amu, Muhammad Raihan; Isima, Nurlaila
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.3190

Abstract

Perkembangan platform digital seperti YouTube telah membuka peluang baru bagi individu untuk menghasilkan pendapatan melalui monetisasi konten. Namun, bagi content creator Muslim, praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghasilan dari Google AdSense melalui YouTube dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengkaji mekanisme kerja AdSense, mengidentifikasi isu-isu syariah yang muncul, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara YouTuber dan Google AdSense dapat dikategorikan dalam akad syirkah abdan dan ju'alah, yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Namun, beberapa isu syariah perlu diperhatikan, terutama terkait konten iklan dan transparansi pembagian hasil. Pandangan ulama kontemporer cenderung membolehkan praktik ini dengan syarat dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa monetisasi YouTube melalui Google AdSense dapat menjadi peluang yang sah bagi content creator Muslim, selama dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Rekomendasi implementasi meliputi fokus pada konten halal dan bermanfaat, pengawasan aktif terhadap iklan, transparansi kepada audiens, diversifikasi pendapatan, dan edukasi berkelanjutan tentang perkembangan teknologi dan implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah.
Penyuluhan Hukum Keluarga: Perkawinan Dini dan Perlindungan Hak-Hak Anak di Bolaang Mongondow Nur, Muliadi; Bukido, Rosdalina; Subeitan, Syahrul Mubarak; Purwadi, Wira; Usup, Djamila; Isima, Nurlaila; Dano, Farhan
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/nyiur.v4i1.727

Abstract

This writing aims to enhance the understanding of the community, particularly students in Bolaang Mongondow, regarding the legal perspective on early marriage and the importance of safeguarding the fundamental rights of children by the constitution and prevailing legislation. The method of community service involves legal counselling in three different schools in Bolaang Mongondow over two days in October 2023. Lectures, discussions, and legal consultations provide comprehensive knowledge and understanding. The results and discussions indicate that this activity not only improves basic knowledge but also deepens the understanding of the adverse effects of early marriage on the physical, mental, and social development of children. Through understanding the concept of children's fundamental rights and relevant legislation, students in Bolaang Mongondow are expected to avoid early marriage and participate in positive transformation. The ultimate goal is to create a safer environment and protect children's rights in the North Sulawesi Province, hoping that the outcomes of this community service can serve as a foundation for more effective preventive and educational programs. Keywords: Legal Counseling, Early Marriage, Children's Rights. ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, yaitu siswa di Bolaang Mongondow tentang perspektif hukum terhadap perkawinan dini serta pentingnya melindungi hak-hak asasi anak sesuai konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Metode pengabdian melibatkan penyuluhan hukum di empat sekolah berbeda di Bolaang Mongondow selama dua hari pada bulan Oktober 2023. Pendekatan ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dasar, tetapi juga memperdalam pemahaman dampak negatif perkawinan dini terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Melalui pemahaman konsep hak-hak asasi anak dan peraturan perundangan-undangan, siswa di Bolaang Mongondow diharapkan dapat menghindari praktik perkawinan dini dan ikut serta dalam transformasi positif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak anak di Provinsi Sulawesi Utara, dengan harapan hasil kegiatan pengabdian ini dapat menjadi landasan bagi program-program preventif dan edukatif yang lebih efektif di masa depan. Kata kunci: Penyuluhan hukum, Perkawinan Dini, Hak-hak Anak.
Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia's Religious Courts Rosdalina Bukido; Sjamsuddin A. K. Antuli; Nurlaila Harun; Nurlaila Isima; Ulin Na'mah
Khazanah Sosial Vol 6, No 2 (2024): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v6i2.32809

Abstract

In response to escalating divorce rates in Indonesia, particularly within its Religious Courts, this study explores the limitations of current mediation practices. It proposes local wisdom-based mediation as an alternative approach. Traditional mediation within these courts often fails to prevent divorces effectively, prompting the need for innovative solutions that integrate cultural insights. This research aims to assess the effectiveness of mediation processes within Indonesia's Religious Courts and investigate the potential role of religious leaders in improving mediation outcomes. Specifically, it highlights how local wisdom can be leveraged to mitigate divorce rates by fostering reconciliation and resolving disputes outside formal legal procedures. Using an empirical approach, researchers collected data by interviewing 50 informants, namely judges, religious leaders, and the government, related to the increasing divorce rate. The findings that can be presented are that religious figures, as locals, can reconcile divorced parties without the need to go to religious courts. The Religious Court is seen as a formal facility to certify the divorce of both parties, but has yet to be able to prevent divorce optimally. That is, the high divorce rate in religious courts requires the involvement of religious leaders in reconciling parties who want to divorce. This study accepts the potential for integrating local wisdom in mediating to reduce divorce rates. With an emphasis on cultural sensitivity and community involvement, this approach aims to go beyond the limitations of conventional legal frameworks and promote more meaningful outcomes in resolving marital conflict.
Mapalus Tradition: North Sulawesi Muslim Society in the Maqashid Syariah Discourse Yusuf, Nasruddin; Usup, Djamila; Tumiwa, Anisa Jihan; Bilalu, Naskur; Isima, Nurlaila
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 20 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v20i1.14025

Abstract

This research explores the alignment and divergence of the principles of Mapalus with Islamic legal and ethical frameworks, contributing to the broader discourse on integrating local wisdom with Islamic values in multicultural societies. Mapalus, a communal tradition rooted in the Christian-majority Minahasan society, has been adopted by the Muslim minority by applying Maqāṣid Syarī’ah principles, particularly in community well-being, justice, and property protection. Through empirical data from interviews with religious leaders and community members, the study highlights how Islamic jurisprudence guides modifications to traditional Mapalus practices, ensuring compliance with religious obligations while preserving core cultural values. The research reveals that while Islamic values of justice, reciprocity, and mutual assistance align with Mapalus' cooperative ethos, certain rituals require adaptation or exclusion to adhere to Islamic law. This integration is facilitated by the involvement of religious leaders, who mediate potential conflicts and help maintain social harmony. The study concludes that Mapalus is a model for successfully integrating local wisdom with Islamic values in a multicultural context, demonstrating the flexibility of cultural practices and religious principles in fostering unity and cooperation across diverse communities.
Co-Authors Amu, Muhammad Raihan Bilalu, Naskur Bukido, Rosdalina Dano, Farhan Ibrahim, Suryadi Mohammad Rafiq Soleman Muhamad Sauki Alhabsyi Nasruddin Yusuf, Nasruddin Nur, Muliadi Nurlaila Harun Prayoga, Taufik Ilham Purwadi, Wira Rosdalina Bukido Sjamsuddin A. K. Antuli Subeitan, Syahrul Mubarak Tumiwa, Anisa Jihan Ulin Na'mah Usup, Djamila