Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Prosiding Seminar Nasional Darmajaya Progressive Law Review International Journal of Business, Law, and Education Keadilan Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Keadilan JLASA (Journal of Law and State Administration)
Idham
Bandar Lampung University
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
The Implementation of the Best Interest of the Child Principle in the Diversion Process of Child Investigation in Traffic Offense Cases (A Study of Way Kanan Police Resort) Marcello, Muhammad Reuben; Manaf, Idham
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1605

Abstract

A child, as a legal subject, holds a special status that demands distinct treatment compared to adults, both in terms of legal procedures and handling approaches. The issues in this research include how the diversion process is carried out for children as traffic crime offenders at the Way Kanan Police Department and how the principle of the best interest of the child is implemented in the diversion process at the Way Kanan Police Department. The research method used is a normative legal approach supported by an empirical legal approach. Data was collected through library research on legislation and direct interviews with investigators at the Way Kanan Police Department. The research findings show that the handling of child cases has been carried out in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, through coordination with the prosecutor’s office and the involvement of the Correctional Center. The principle of the best interest of the child is applied by considering the fulfillment of the child's rights, protecting their psychological condition, and resolving the case through restorative justice efforts. However, in practice, there are still obstacles, such as the influence of third parties in the reconciliation process and legal issues related to parental negligence that contribute to traffic accidents. This study concludes that the application of the principle of the best interest of the child must be balanced and contextual, while also considering parental responsibility and the sense of justice for society, so that child protection goals can be achieved without neglecting legal certainty.
ANALISIS PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGEDARAN UANG PALSU DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Muhadi Muhadi; Idham; Ria Delta
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/eprnp806

Abstract

Tindak pidana pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, di mana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana penjara terhadap pengedaran uang palsu di tinjau dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimana pengaruh Pasal 36 dan Pasal 37 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap pengedaran uang palsu. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan pidana penjara terhadap pelaku pengedaran uang palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinilai belum efektif, karena sanksi yang dijatuhkan tergolong ringan dan singkat, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan berpotensi mendorong pelaku untuk mengulangi perbuatannya. (2) Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berpengaruh terhadap penurunan peredaran uang palsu di Indonesia, yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah uang palsu dan pelaku karena meningkatnya kesadaran akan konsekuensi sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah agar Hakim menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan efek jera melalui penerapan sanksi maksimal sesuai Undang-Undang, sementara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memberantas peredaran uang palsu dengan meningkatkan kesadaran dan mendorong pelaporan apabila ditemukan uang palsu, guna menekan peredarannya di masyarakat. Kata Kunci: Pidana Penjara, Pengedaran, Uang Palsu
ANALISIS PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGEDARAN UANG PALSU DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Muhadi Muhadi; Idham; Ria Delta
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/eprnp806

Abstract

Tindak pidana pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, di mana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana penjara terhadap pengedaran uang palsu di tinjau dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimana pengaruh Pasal 36 dan Pasal 37 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap pengedaran uang palsu. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan pidana penjara terhadap pelaku pengedaran uang palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinilai belum efektif, karena sanksi yang dijatuhkan tergolong ringan dan singkat, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan berpotensi mendorong pelaku untuk mengulangi perbuatannya. (2) Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berpengaruh terhadap penurunan peredaran uang palsu di Indonesia, yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah uang palsu dan pelaku karena meningkatnya kesadaran akan konsekuensi sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah agar Hakim menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan efek jera melalui penerapan sanksi maksimal sesuai Undang-Undang, sementara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memberantas peredaran uang palsu dengan meningkatkan kesadaran dan mendorong pelaporan apabila ditemukan uang palsu, guna menekan peredarannya di masyarakat. Kata Kunci: Pidana Penjara, Pengedaran, Uang Palsu
Contract Law in E-Commerce Perspective and Its Implications for Consumers Lina Maulidiana; Idham Idham; Lenny Nadriana
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1076

Abstract

This research investigates contract law in the perspective of e-commerce and its impact on consumers. Facing digital transformation in the business world, particularly in the context of e-commerce, the contractual relationship between businesses and consumers becomes increasingly complex. The focus of this research involves exploring the legal implications arising from digital business transactions related to contract law in the e-commerce environment. The aim of this research is to provide insights into how contract law in e-commerce can affect the rights, obligations, and protection of consumers. The implementation of contracts in e-commerce, unlike conventional agreements, requires clear regulations regarding the validity and legal strength of these electronic contracts. In this research, a qualitative approach is employed using literature review and legal document analysis. Data is gathered from legal sources related to e-commerce and relevant previous research. The practical implications of this study are expected to provide a foundation for regulatory improvements and consumer protection in digital business transactions.
Co-Authors Abd. Qohar Agus Hermanto Agus Hermanto Dina Haryati Sukardi Efa Rodiah Nur Fernando Nara Sendi Hanif Hanif Hanif, H. Lenny Nadriana Liky Faizal Lina Maulidiana Marcello, Muhammad Reuben Marsanuddin Marsanuddin Muhadi Muhadi Qohar, Abd. Ria Delta Sapta Sapta Sudewi Ted Zadmiko Tian Terina Wahyudin Hafiz Wendy Melfa yogi sugiarto