Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Abdi Insani Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Bacarita Law Journal LUTUR Law Journal J-CEKI Ulil Albab
Eivandro Wattimury
Universitas Kristen Indonesia Maluku
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Eksistensi Pemerintahan Desa Adat Dan Desa Administrasi Pada Persekutuan Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) Makaruku, Alfian Reymon; Ajawaila, Della P.; Sahetapy, Firel E.; Wattimury, Eivandro
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 4 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i4.1978

Abstract

This community service activity was carried out with the aim of enhancing the understanding of the younger generation of the Riring, Rumahsoal, Ambon Fellowship (PRRA) regarding the existence of traditional village governments and administrative villages. Traditional villages represent the original form of local governance based on ancestral rights and customs, while administrative villages are developed from communities with limited potential and capacity, thus integrated into supra-village governmental structures. The method employed was Participatory Action Research (PAR) combined with the principles of Community-Based Research (CBR), which included stages of coordination with partners, participatory counseling, interactive discussions, and joint reflection. The results showed an increased knowledge among participants concerning the distinctions between traditional and administrative villages, along with a growing critical awareness of the importance of preserving traditional village rights. This program demonstrates that participatory approaches can serve as an effective means of community empowerment, as they not only deliver information but also foster collaboration and collective awareness in strengthening local identity.ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman generasi muda Persekutuan Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) mengenai eksistensi pemerintahan desa adat dan desa administrasi. Desa adat merupakan bentuk asli pemerintahan lokal yang mengedepankan hak asal-usul dan tradisi, sedangkan desa administrasi berkembang dari desa yang memiliki keterbatasan potensi dan kapasitas sehingga berada dalam struktur pemerintahan supra desa. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan prinsip Community-Based Research (CBR), melalui tahapan koordinasi dengan mitra, penyuluhan partisipatif, diskusi interaktif, serta refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait perbedaan karakteristik desa adat dan desa administrasi, sekaligus tumbuhnya kesadaran kritis untuk menjaga dan melestarikan hak-hak tradisional desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kolaborasi dan kesadaran bersama dalam penguatan identitas lokal.
Mengapa Maluku Miskin: Diskursus Sebab-Akibat Kemiskinan dan Kemakmuran Suatu Daerah (Negara) Dahoklory, Madaskolay Viktoris; Alfian Reymon Makaruku; Eivandro Wattimury
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.11298

Abstract

Maluku adalah salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang relatif melimpah akan tetapi sebagian masyarakat hidup dalam perangkap kemiskinan, ini adalah paradoks-maluku. Tentunya hal itu menjadi suatu diskursus bersama bagi masyarakat Maluku apakah kemiskinan Maluku diterpa oleh kutukan? Apakah kutukan mempunyai korelasi dengan faktor geografis, budaya, ataukah pemimpin yang demagogi? Tujuan penelitian ini memfokuskan pada penyebab utama kemiskinan di daerah Maluku. Hasil & pembahasan menyimpulkan kemiskinan di suatu daerah (negara) tidak selalu berkorelasi dengan ketidakcakapan dan kebodohan pemimpin atau latarbelakang kebudayaan. Korelasi kemiskinan di suatu daerah tertentu lebih bersinergi dengan institusi politik-ekonomi ekstraktif. Intitusi ekonomi ekstraktif bersinergi dengan institusi politik ekstraktif yang memusatkan kekuasaan di tangan sekelompok elite politik, yang cenderung mempertahankan dan membangun institusi ekonomi ekstraktif demi keuntungan mereka sendiri, serta memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki demi mempertahankan kekuasaan politik. Meskipun institusi politik-ekonomi ekstraktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tidak bertahan lama. Sebab institusi politik-ekonomi ekstraktif akan tiba pada titik kejenuhan yang ditandai dengan kejadian luar biasa, seperti wabah penyakit, perang saudara, demonstrasi masa, dan lain sebagainya, yang memicu transformasi dan evolusi intistusi politik-ekonomi ekstraktif menjadi institusi politik-ekonomi inklusif.
Problematika Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Wattimury, Eivandro; Makaruku, Alfian Reymon
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.14011

Abstract

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR tidak ditempuh melalui prosedur dan tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, bahkan beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tersebut berpontesi memperlemah tugas, wewenang serta kedudukan KPK dalam memberantasi korupsi. Tujuan penulisan untuk menganalisis dan mengetahui urgensi revisi UU KPK, prosedur pembentukan UU yang tepat serta implikasinya terhadap KPK. Metode penulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengailisis secara deduktif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa salah satu urgensi revisi UU KPK karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamini kedudukan KPK berada dirumpun kekuasaan eksekutif, namun revisi UU KPK tidak melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga terdapat cacat prosedur, implikasinya bagi KPK tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara baik karena telah diperlemah melalui legislasi.
Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Tatanan Negeri Adat Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa Di Kabupaten Seram Bagian Barat Alfian Reymon Makaruku; Eivandro Wattimury
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i6.7984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemerintahan desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang difokuskan pada konteks Desa Administrasi dan Desa Adat (Negeri) pasca berlakunya Peraturan Daerah tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (sosiolegal research), dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasca terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak melibatkan beberapa Desa Adat dan telah memiliki kepala desa defenitif, hal tersebut cukup mempengaruhi tatanan pemerintahan adat serta kultur masyarakat setempat yang eksistensinya telah ada dan pedomani secara turun temurun serta diakui secara konstitusional. Di sisi lain terdapat beberapa desa adat yang tidak mengikuti pemerilihan kepala desa serentak sehingga sementara waktu dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa dan tetap mengharapkan terselenggaranya pemilihan kepala pemerintah negeri berdasarkan garis keturunan raja (mata rumah parentah), sehingga efektivitas Pemerintahan Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat masih memerlukan singkronisasi serta sinergisitas yang antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat adat yang masih mempertahankan eksistensi pemerintahan desa adat (Negeri) dan menolak tatanan Pemerintahan Desa (Administrasi).
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ALLANG ASAUDE Makaruku, Alfian Reymon; Wattimury, Eivandro; Sahetapy, Firel Estefanus; Likumahwa, Willem Jacobus
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 3 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i3.1774

Abstract

Secara administrasif Desa Allang Asaude terletak di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana terdapat suatu perkumpulan masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah tertentu yang berwenang mengadakan dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Metode kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Penyusunan rancangan peraturan desa merupakan suatu proses penting yang dilaksanakan pada tatanan pemerintahan di tingkat desa melalui tahapan penuyusunan yang sesuai dengan berlandas pada kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan desa merupakan suatu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat desa serta ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa dijadikan sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Co-Authors Adolof Seleky Ajawaila, Della P. Alfian Reymon Makaruku Donatus Yamlean Erwin Ubwarin Erwin Ubwarin Firel Estefanus Sahetapy Hadibah Zachra Wadjo Likumahwa, Willem Jacobus Madaskolay Viktoris Dahoklory Sahetapy, Firel E. Syamsiar, Syamsiar