Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyuluhan Eksistensi Pemerintahan Desa Adat Dan Desa Administrasi Pada Persekutuan Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) Makaruku, Alfian Reymon; Ajawaila, Della P.; Sahetapy, Firel E.; Wattimury, Eivandro
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 4 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i4.1978

This community service activity was carried out with the aim of enhancing the understanding of the younger generation of the Riring, Rumahsoal, Ambon Fellowship (PRRA) regarding the existence of traditional village governments and administrative villages. Traditional villages represent the original form of local governance based on ancestral rights and customs, while administrative villages are developed from communities with limited potential and capacity, thus integrated into supra-village governmental structures. The method employed was Participatory Action Research (PAR) combined with the principles of Community-Based Research (CBR), which included stages of coordination with partners, participatory counseling, interactive discussions, and joint reflection. The results showed an increased knowledge among participants concerning the distinctions between traditional and administrative villages, along with a growing critical awareness of the importance of preserving traditional village rights. This program demonstrates that participatory approaches can serve as an effective means of community empowerment, as they not only deliver information but also foster collaboration and collective awareness in strengthening local identity.ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman generasi muda Persekutuan Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) mengenai eksistensi pemerintahan desa adat dan desa administrasi. Desa adat merupakan bentuk asli pemerintahan lokal yang mengedepankan hak asal-usul dan tradisi, sedangkan desa administrasi berkembang dari desa yang memiliki keterbatasan potensi dan kapasitas sehingga berada dalam struktur pemerintahan supra desa. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan prinsip Community-Based Research (CBR), melalui tahapan koordinasi dengan mitra, penyuluhan partisipatif, diskusi interaktif, serta refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait perbedaan karakteristik desa adat dan desa administrasi, sekaligus tumbuhnya kesadaran kritis untuk menjaga dan melestarikan hak-hak tradisional desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kolaborasi dan kesadaran bersama dalam penguatan identitas lokal.

Mengapa Maluku Miskin: Diskursus Sebab-Akibat Kemiskinan dan Kemakmuran Suatu Daerah (Negara) Dahoklory, Madaskolay Viktoris; Alfian Reymon Makaruku; Eivandro Wattimury
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.11298

Maluku adalah salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang relatif melimpah akan tetapi sebagian masyarakat hidup dalam perangkap kemiskinan, ini adalah paradoks-maluku. Tentunya hal itu menjadi suatu diskursus bersama bagi masyarakat Maluku apakah kemiskinan Maluku diterpa oleh kutukan? Apakah kutukan mempunyai korelasi dengan faktor geografis, budaya, ataukah pemimpin yang demagogi? Tujuan penelitian ini memfokuskan pada penyebab utama kemiskinan di daerah Maluku. Hasil & pembahasan menyimpulkan kemiskinan di suatu daerah (negara) tidak selalu berkorelasi dengan ketidakcakapan dan kebodohan pemimpin atau latarbelakang kebudayaan. Korelasi kemiskinan di suatu daerah tertentu lebih bersinergi dengan institusi politik-ekonomi ekstraktif. Intitusi ekonomi ekstraktif bersinergi dengan institusi politik ekstraktif yang memusatkan kekuasaan di tangan sekelompok elite politik, yang cenderung mempertahankan dan membangun institusi ekonomi ekstraktif demi keuntungan mereka sendiri, serta memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki demi mempertahankan kekuasaan politik. Meskipun institusi politik-ekonomi ekstraktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tidak bertahan lama. Sebab institusi politik-ekonomi ekstraktif akan tiba pada titik kejenuhan yang ditandai dengan kejadian luar biasa, seperti wabah penyakit, perang saudara, demonstrasi masa, dan lain sebagainya, yang memicu transformasi dan evolusi intistusi politik-ekonomi ekstraktif menjadi institusi politik-ekonomi inklusif.

Problematika Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Wattimury, Eivandro; Makaruku, Alfian Reymon
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.14011

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR tidak ditempuh melalui prosedur dan tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, bahkan beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tersebut berpontesi memperlemah tugas, wewenang serta kedudukan KPK dalam memberantasi korupsi. Tujuan penulisan untuk menganalisis dan mengetahui urgensi revisi UU KPK, prosedur pembentukan UU yang tepat serta implikasinya terhadap KPK. Metode penulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengailisis secara deduktif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa salah satu urgensi revisi UU KPK karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamini kedudukan KPK berada dirumpun kekuasaan eksekutif, namun revisi UU KPK tidak melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga terdapat cacat prosedur, implikasinya bagi KPK tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara baik karena telah diperlemah melalui legislasi.

Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Tatanan Negeri Adat Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa Di Kabupaten Seram Bagian Barat Alfian Reymon Makaruku; Eivandro Wattimury
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i6.7984

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemerintahan desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang difokuskan pada konteks Desa Administrasi dan Desa Adat (Negeri) pasca berlakunya Peraturan Daerah tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (sosiolegal research), dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasca terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak melibatkan beberapa Desa Adat dan telah memiliki kepala desa defenitif, hal tersebut cukup mempengaruhi tatanan pemerintahan adat serta kultur masyarakat setempat yang eksistensinya telah ada dan pedomani secara turun temurun serta diakui secara konstitusional. Di sisi lain terdapat beberapa desa adat yang tidak mengikuti pemerilihan kepala desa serentak sehingga sementara waktu dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa dan tetap mengharapkan terselenggaranya pemilihan kepala pemerintah negeri berdasarkan garis keturunan raja (mata rumah parentah), sehingga efektivitas Pemerintahan Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat masih memerlukan singkronisasi serta sinergisitas yang antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat adat yang masih mempertahankan eksistensi pemerintahan desa adat (Negeri) dan menolak tatanan Pemerintahan Desa (Administrasi).

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ALLANG ASAUDE Makaruku, Alfian Reymon; Wattimury, Eivandro; Sahetapy, Firel Estefanus; Likumahwa, Willem Jacobus
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 3 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i3.1774

Secara administrasif Desa Allang Asaude terletak di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana terdapat suatu perkumpulan masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah tertentu yang berwenang mengadakan dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Metode kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Penyusunan rancangan peraturan desa merupakan suatu proses penting yang dilaksanakan pada tatanan pemerintahan di tingkat desa melalui tahapan penuyusunan yang sesuai dengan berlandas pada kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan desa merupakan suatu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat desa serta ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa dijadikan sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Urgensi Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon Wattimury, Eivandro; Makaruku, Alfian Reymon; Dahoklory, Madaskolay Viktoris; Linansera, Rivaldo
PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 (2026): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v31i2.1019

Sopi merupakan Minuman Tradisional yang dipergunakan secara turun temurun oleh masyarakat dalam acara atau ritual adat-istiadat Kota Ambom. Namun dalam perkembangannya, Sopi juga diperjualbelikan sebagai komoditas ekonomi sehingga menimbulkan penyalahgunaan dan peningkatan gangguan keamanan. Permasalahan utama adalah ketiadaan Peraturan Daerah yang dapat menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian produksi, distribusi, dan konsumsi Sopi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menjelaskan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan seperangkat ‘Peraturan Daerah’ menyebabkan lemahnya pengawasan pemerintah, sehingga penyalahgunaan Sopi berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dan gangguan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menyediakan atau membentuk seperangkat ‘Peraturan Daerah’ yang berfungsi sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Sopi. Sopi is a traditional beverage used for generations by the community in traditional events and rituals in Ambon City. However, over time, Sopi has also been traded as an economic commodity, leading to abuse and increased security disturbances. The main problem is the absence of Regional Regulations that can serve as an instrument for monitoring and controlling the production, distribution, and consumption of Sopi. The purpose of this study is to examine and explain the role and responsibilities of the Regional Government in supervising and controlling the distribution of the Traditional Sopi Beverage in Ambon City. The method used in this study is empirical juridical, with several approaches: a case approach, a comparative approach, and a legislative approach. The results of the study indicate that the absence of a set of ‘Regional Regulations’ results in weak government oversight, so that the misuse of Sopi contributes to violence and disturbances of public order. Therefore, the Regional Government needs to provide or establish a set of ‘Regional Regulations’ that serve as the legal basis for the Regional Government in supervising and controlling Sopi.

Penataan Sistem Kepartaian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pemilu (Electoral Threshold) Wattimury, Eivandro
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60010

Munculnya gelombang multi partai pada awal reformasi 1999, telah mendorong para pengambil kebijakan agar memikirkan Kembali model penataan sistem kepartaian di Indonesia. Salah satu upaya menata sistem kepartaian dilakukan dengan menggunakan model ambang batas partai politik (electoral threshold) pada pemilu 2004. Namun usia electoral threshold tidak bertahan lama karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada waktu yang berbeda, terdapat pengaturan ambang batas parlemen (parlementary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), dan ambang batas pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang diatur dalam rezim UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah, juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatalan norma ambang batas tersebut telah berpengaruh terhadap sistem politik ketatanegaraan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini fokus pada penataan partai politik peserta pemilu pasca gelombang putusan mahkamah konstitusi tentang electoral threshold. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis masalah yang hendak dikaji. Hasil dan pembahasan menyimpulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma pengaturan ambang batas pemilu, seperti (i) parlementary threshold, (ii) presidential threshold, dan (iii) ambang batas pengusulan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota. Telah membawa gelombang perubahan yang bersifat demokratis terhadap sistem politik ketatanegaraan. Arah perubahan sistem politik yang demokratis telah digariskan dalam beberapa putusan monumental tersebut, yang membatalkan ambang batas pemilu telah membawa sistem kepartaian ke arah yang lebih kompetitif, terbuka, dan demokratis. Putusan tersebut diharus dipandang oleh pembentuk undang-undang sebagai upaya penguatan sistem kepartaian. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu melakukan penataan sistem politik melalui rekayasa konstitusional (constitutional engineering) terhadap paket Undang-Undang Politik melalui legislasi baik dengan metode single law atau dapat menggunakan metode omnibus law guna menyelaraskan materi muatan yang terkandung di dalamnya sebagai upaya memperkuat sistem politik ketatangeraan yang lebih demokratis.

SOSIALISASI TENTANG PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Eivandro Wattimury; Alyn Matulapelwa; Retsky Timisela; Della Ajawaila
MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69765/mjppm.v7i1.2025

Desa atau Desa Adat merupakan unjung tombak pembangunan di tingkat masyarakat, karena itu dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Anggran Dana Desa (ADD) harus wajib dikelola dengan baik, taransparansi, dan tertanggungjawab untuk kepentingan masyarakat desa. Ini sangat penting dikarenakan banyak kasus-kaus penyalagunaan kewenangan dan anggaran yang berujung pada tindak pidana korupsi dengan motif menguntunkan diri sendiri dan kelompok, tetapi juga kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuwangan desa. untuk itu, pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi tentang pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban untuk keuwangan desa yang dirasa penting untuk menambah pemaman dalam pengelolaan anggaran dana desa.

The Politics of the Military’s Dual Function: Practices of Autocratic Legalism in the Revision of the TNI Law Eivandro Wattimury; Madaskolay Viktoris Dahoklory
Legtimacy: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 3 (2026): Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jolil.v1i3.2100

Following the 1998 Reformation, the Constitution and Law Number 34 of 2004 explicitly separated military roles from the political sphere to abolish ABRI’s Dual Function. However, this constitutional demarcation is undermined by the Prabowo-Gibran administration's maneuver of appointing an active-duty officer, Major Teddy, as Cabinet Secretary. This juridical-normative research analyzes said phenomenon as a practice of autocratic legalism within the Revision of the TNI Law. The study concludes that this revision is not merely an administrative adjustment, but a legalization strategy to justify military intervention in civil positions previously strictly prohibited. By manipulating legal instruments through closed legislative processes that ignore meaningful public participation, the government unilaterally legitimizes such unconstitutional actions. This statute becomes an autocratic tool to blur civil-military boundaries, weaken the rule of law, and restore military dominance within the civil administration structure. This phenomenon proves law is misused to serve executive power, marking a serious regression in Indonesia's constitutional democratic consolidation.

The Politics of the Military’s Dual Function: Practices of Autocratic Legalism in the Revision of the TNI Law Eivandro Wattimury; Madaskolay Viktoris Dahoklory
Legtimacy: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 3 (2026): Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jolil.v1i3.2100

Following the 1998 Reformation, the Constitution and Law Number 34 of 2004 explicitly separated military roles from the political sphere to abolish ABRI’s Dual Function. However, this constitutional demarcation is undermined by the Prabowo-Gibran administration's maneuver of appointing an active-duty officer, Major Teddy, as Cabinet Secretary. This juridical-normative research analyzes said phenomenon as a practice of autocratic legalism within the Revision of the TNI Law. The study concludes that this revision is not merely an administrative adjustment, but a legalization strategy to justify military intervention in civil positions previously strictly prohibited. By manipulating legal instruments through closed legislative processes that ignore meaningful public participation, the government unilaterally legitimizes such unconstitutional actions. This statute becomes an autocratic tool to blur civil-military boundaries, weaken the rule of law, and restore military dominance within the civil administration structure. This phenomenon proves law is misused to serve executive power, marking a serious regression in Indonesia's constitutional democratic consolidation.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search