Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Ulul Albab: Jurnal Studi Islam Al-Ulum JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan AL-MAIYYAH SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Akademika : Jurnal Pemikiran Islam FAWAID: Sharia Economic Law Review Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Madania: Jurnal Kajian Keislaman
Ipandang Ipandang, Ipandang
IAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Sulawesi Tenggara
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
THE PHENOMENON OF POLYGAMY OF CIVIL SERVANTS (PNS) IN AL MAQASHID AL SHARIA PERSPECTIVE: ANALYSIS STUDY OF GOVERNMENT REGULATION NO 45 OF 1990 IN KONAWE SOUTHEAST SULAWESI Ipandang, Ipandang
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 26 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v26i1.3203

Abstract

This article described the constitutional prohibition for female Civil Servants (PNS) to get marry polygamically which is contained in the Government Regulation No 45 of 1990 in terms of the objectives of Islamic law (Al-Maqashid Al-Syariah). Civil servants as the subjects of this research are the civil servants in Konawe, Southeast Sulawesi. Based on the research focus, the research question was how was Al-Maqasid Al-Syariah on the implementation of Government Regulation No 45 of 1990 regarding the prohibition for female civil servants to become a second wife or more in Konawe? This research used a qualitative approach, while the data collection techniques used in-depth interviews, participatory observation, and documentation. This research found that from the perspective of Al-Maqashid Al-Syariah female civil servants in Konawe, Southeast Sulawesi including their children tend to experience disadvantages. The preservation of religion, soul, mind, property, and offspring will not be fully maintained and fulfilled. It means that the harm of a polygamous family is more significant than its benefit. Therefore, female civil servants are more likely to build polygamous families when they are forced to.
Passampo Siri' in the Bugis Marriage Practies in East Kolaka, Indonesia: A Sociological Perspective of Islamic Law Ipandang, Ipandang; Darlis, Syamsul
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 2 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i2.12874

Abstract

This research aims to illustrate the problematics of Passampo Siri’ marriage practice in the Bugis community, East Kolaka Regency, using a descriptive qualitative method based on the sociology of Islamic law. Data collection techniques involve interviews with informants deemed necessary and observing or directly paying attention to the implementation of the marriage tradition through siri'. The findings indicate that the Bugis society practices this type of marriage because of social pressure to conceal shame, adherence to ancestral customs, a lack of public understanding of relevant marriage law norms, and low levels of public education. However, the custom is no longer practiced since it cannot provide justice and order in society. This marriage also has implications for acts against the law of society, as stipulated in Article 53 of the KHI that a pregnant woman out of wedlock can only be married to a man who impregnates her. In contrast, for the practice of Passampo Siri’ marriages, the pregnant woman out of wedlock is married to another man. Therefore, this research contributes directly to the development of the study of Islamic law in Indonesia and the world in finding the best solution to achieving legal expectations among the public, especially regarding marriages of pregnant women out of wedlock with men who do not impregnate them.
Tolaki Tribe's Marriage: The Struggle of Islamic Law and Customary Law Ipandang, Ipandang; Yuliyanti, Ai Yeni
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 24, No 2 (2020): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v24i2.5225

Abstract

This study aims to understand the history and struggles of Islamic law and Tolaki culture in the Munakahat Fiqh, inherited from the Tolaki community as contained in the Tolaki customary law structure. This study uses a qualitative descriptive method and a phenomenological approach. This research shows that the struggle of Islamic law and marriage culture in the Tolaki community is that the relationship between Islam and Tolaki culture shows adaptation, mutual understanding, and conversation. This relationship means no dominant or mutually dominant camps in this cycle of marriage, Islam, and traditions. Thus, there is a need for the role of traditional leaders, religious leaders, community leaders, and the government to socialize intensely the importance of cultural values in society, nation, and state to preserve existing culture for the continuity of future generations in various activities. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejarah dan pergumulan tentang hukum Islam dan budaya Tolaki dalam fikih munakahat yang diwariskan kepada masyarakat Tolaki yang terdapat dalam struktur hukum adat Tolaki. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan fenomenologi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergumulan hukum islam dan budaya perkawinan pada masyarakat Tolaki adalah hubungan antara Islam dan budaya Tolaki menunjukkan adaptasi, saling pengertian dan percakapan satu sama lain. Artinya, tidak ada kubu yang dominan atau yang saling dominan dalam siklus pernikahan, Islam, dan tradisi ini. Untuk itulah perlunya peranan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pemerintah secara intens dan berkelanjutan dilaksanakan berbagai kegiatan yang mensosialisasikan pentingnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna melestarikan budaya yang sudah ada demi kelangsungan generasi mendatang.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Dalam Penerbitan SIM di Polres Konawe Selatan Ipandang, Ipandang; Syukri, Nur Husna
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 1 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v3i1.2579

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini  menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris atau penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Proses PNBP khusus SIM C yang berlaku dikantor Polres Konawe Selatan (Konsel) sudah sesuai dengan aturan tata cara penyetoran PNBP. Kedua PNBP belum terimplementasi secara maksimal karena masih ditemukan pelanggaran seperti pembuat SIM tidak mengikuti tes ujian, antrian pendaftaran tidak teratur, dan pungutan liar. Ketiga PNBP dalam tinjauan hukum Islam telah sesuai dengan Hukum Islam khususnya mengenai tatacara penyetoran PNBP, namun implementasinya belum maksimal dan masih ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip keadilan (Q.S An-Nisa : 135) dan prinsip persamaan (Q.S Al-Hujurat : 13). Penelitian ini memberikan implikasi berupa pemahaman hukum Islam bagi pelaksana PNBP di institusi kepolisian dan mendorong peningkatan kualitas layanan pengelolaan PNBP terkhusus penerbitan SIM.
PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI KEKUATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH Syamsu, Muhammad Zulfahnuri; Ipandang, Ipandang; Nur, Jabal
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.2704

Abstract

Penelitian ini mengkaji program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan IZI SULTRA melalui perspektif Maqasid  Syariah.  Terdapat  tiga  pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  yakni pertama,  bagaimana deskripsi  pengelolaan  zakat  di  IZI Perwakilan  SULTRA. Kedua, bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi umat dari pengelolaan zakat di IZI SULTRA. Ketiga bagaimana perspektif maqasid syariah terhadap pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi umat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengelolaan zakat di IZI SULTRA dalam hal ini perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan menggunakan prinsip memudahkan muzakki dalam berzakat dan memudahkan mustahik dalam menerima zakat. Ada dua Program pemberdayaan ekonomi dari pengelolaan zakat di IZI SULTRA, pertama program Lapak Berkah yaitu pemberian modal usaha dan fasilitas usaha dalam hal ini warung atau lapak kepada  mustahik  dan  kedua  Program  Rumah  Jahit  yaitu  penyediaan  fasilitas latihan menjahit bagi muzakki. Implementasi program tersebut sesuai dengan pola pemberdayaan ekonomi yaitu melatih pribadi masyarakat menjadi wirausaha melalui pemberian bantuan modal, pelatihan usaha dan pemberian motivasi moril. Impliaksi   program   tersebut   terhadap   pemberdayaan   ekonomi   umat   sudah dirasakan oleh penerima manfaat secara individu namun belum dirasakan oleh masyarakat secara umum. Adapun pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi sesuai dengan konsep maqasid syariah dalam hal ini penjagaan agama dan penjagaan harta.
Penerapan Al-Ibra' Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 47/Dsn-Mui/Ii/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Pada Bni Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari Mutmainnah, Mutmainnah; Ipandang, Ipandang; Akmal, Akmal
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1 No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i1.2825

Abstract

Menghapuskan hutang seseorang yang dalam kesusahan merupakan salah satu kegiatan muamalah yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi tanpa adanya nilai komersial dan terdapat unsur kemanusiaannya. Sehingga hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. BNI Syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan syariah dan merupakan lembaga keuangan di Kota Kendari. Salah satu unit di BNI Syariah yaitu: Griya iB Hasanah yang akan memfasilitasi pembiayaan konsumtif seperti membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko, membeli tanah kavling siap bangun dengan menggunakan akad murabahah. Kasus penghapusan hutang yang terjadi antara pihak BNI Syariah dan nasabah dalam akadnya disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah, syarat tersebut berupa debitur atau nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kriteria ketidakmampuan untuk membayar dan nasabah tersebut menginformasikan kepada pihak BNI Syariah atas apa yang dialami oleh nasabah. Artikel ini berusaha menjawab permasalahan yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana Penerapan Al-Ibra’ pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari. Dalam hukum Islam mengenai hukum penghapusan hutang sebagaimana yang diberikan oleh BNI Syariah kepada pihak nasabah tidak dibolehkan karena yang menjadi objek pengapusan adalah materi. Para Ulama Fiqih membolehkan jika berkaitan dengan hak bukan materi. Al-ibra’ juga hanya akan berlaku apabila terkait dengan hak manusia semata yaitu segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan, yang secara langsung menyangkut juga masyarakat. Mengenai syarat yang ditetapkan oleh BNI Syariah kepada nasabah sesuai dengan hukum Islam, karena syarat yang diajukan oleh BNI Syariah hanya sebagai penguat jaminan terhadap pelaksanaan penghapusan hutang tersebut.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN IBADAH HAJI MELALUI HUTANG SUKU BUGIS (STUDI KASUS DI DESA IWOI MENDORO KECAMATAN BASALA KABUPATEN KONAWE SELATAN) Asap, Sri Wahyuni; Ipandang, Ipandang; Sakkirang, Sriwaty
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1 No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i2.2849

Abstract

Artikel ini membahas tentang pembiayaan ibadah haji melalui hutang (studi kasus di Desa Iwoi Mendoro). Kajiannya adalah bagaimana fenomena pembiayaan ibadah haji di Desa Iwoi Mendoro dan bagaimana tinjauan h Haji merupakan salah satu rukun Islam yan g wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi beberapa persyaratan berhaji, yakni; merdeka, baliqh, berakal, serta mempunyai istita’ah (kemampuan). Kewajiban tersebut hanya sekali dalam seumur hidup.ukum Islam terhadap pembiayaan ibadah haji melalui hutang di Desa Iwoi Mendoro. Ibadah haji merupakan perjalanan jasmani dan rohani seorang muslim. Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah SWT.Pembiayaan ibadah haji melalui hutang di Desa Iwoi Mendoro bervariasi diantaranya yaitu warga desa Iwoi Mendoro melaksanakan ibadah haji semata-mata karena perintah Allah, dan menganggap bahwa ibadah haji merupakan ibadah untuk menyempurnakan agama yaitu agama Islam. Adapun diantara mereka beranggapan bahwa melaksanakan ibadah haji dapat menaikan status sosial di dalam lingkungan masyarakat, dengan melaksanakan ibadah haji maka akan lebih dihormati atau dihargai dibanding orang yang belum melaksanakannya. Dalam tinjauan hukum Islam berhaji melalui hutang dibolehkan jika yang berhutang memiliki jaminan untuk melunasi hutangnya, dan jika seseorang yang berhutang untuk melaksanakan ibadah dan tidak memiliki jaminan sama sekali dalam artian kebutuhan sehari-harinya pun tidak tercukupi disertai niat yang hanya untuk pamer (riya) agar mendapatkan pujian dari masyarakat maka hal ini tidak diperbolehkan. Allah tidak menyulitkan hambanya dalam beribadah, maka dalam hal ini ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya baik fisik maupun financial.
TRANSAKSI JUAL BELI BAGI ANAK-ANAK YANG BELUM BALIGH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Khasan, Abdul; Ipandang, Ipandang; Diab, Ashadi L
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2973

Abstract

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah yakni bagaimana proses transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak-anak yang belum baligh melakukan transaksi jual beli dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh. Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh di beberapa kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana ini dilakukan secara langsung yakni pembeli (anak yang belum baligh) datang langsung ke kios tersebut. Pembeli (anak yang belum baligh) langsung menyebutkan barang yang akan dibeli kemudian penjual (pemilik kios) menyerahkan/memberikan barang tersebut kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan uang yang dibawanya. Terkadang pembeli (anak yang belum baligh) membawa kertas dari orang tuanya yang bertuliskan daftar barang yang akan dibeli. Faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan jual beli diantaranya yaitu untuk menunjukan sikap kepatuhan kepada orang tua terhadap yang diperintahkan. Kemudian sebagai pembelajaran kepada anak untuk melatih mental serta cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial kepada orangorang sekitar secara baik. Perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di Kios Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik transaksi jual beli oleh anak kecil yang belum baligh tersebut sesuai dengan syarat dan rukun jual beli didalam hukum Islam, yakni anak yang belum baligh boleh melakukan transaksi jual beli dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan barang yang di jual belikan adalah barang yang bersifat murah.
Mekanisme Pembulatan Harga Dan Penimbangan Barang, Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir Di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Persfektif Hukum Islam Pitriana, Pitriana; Ipandang, Ipandang; Zainal, Asrianto
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3131

Abstract

Artikel ini membahas tentang sistem pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari informan penelitian sedangkan data skunder bersumber dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan data tersebut dinarasikan dan ditarik kesimpulan. Informan penelitian adalah pihak pengelolah dan konsumen Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembulatan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah “sewa menyewa” sehingga kesepakatan akad yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Mekanisme pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga menggunakan 2 (dua) sistem perhitungan tarif, yakni: 1) Perhitungan sistem progresif (Berat), 2) Perhitungan berdasarkan volumetrik (Volume). Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sesuai dengan hukum Islam karena ada kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan mekanisme tersebut lebih berpihak pada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen sehingga mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah karena ada ketidakpuasan dari konsumen.
Keabsahan Akad Shopee Paylater oleh Mahasiswa IAIN Kendari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer Utriana, Utriana; Ipandang, Ipandang; Iqbal, Muhammad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Mahasiswa IAIN Kendari menggunakan fitur shopee paylater, untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad shopee paylater yang digunakan mahasiswa IAIN kendari dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan akad shopee paylater mahasiswa IAIN Kendari menggunakan perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. Adapun penelitian ini berfokus pada pandangan ulama kontemporer menyikapi fitur peminjaman seperti ini. Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini melalui wawancara. Pada hasil penelitian ditemukan aplikasi dana talangan tersebut sama dengan kredit pada umumnya yang menyebabkan perbedaan pandangan yang hukumnya mubah dan haram. Sehingga hal ini lah yang harus diperhatikan lagi mahasiswa dalam melakukan transaksi di fitur shopee paylater.
Co-Authors Akmal Akmal Asap, Sri Wahyuni Darlis, Syamsul Diab, Ashadi L Jabal Nur, Jabal Khasan, Abdul Mudriani Djaoe, Andi Novita Muhammad Iqbal Mutmainnah Mutmainnah Pitriana, Pitriana Sriwaty Sakkirang, Sriwaty Syamsu, Muhammad Zulfahnuri Syukri, Nur Husna Utriana, Utriana Yuliyanti, Ai Yeni Yundari, Yundari Zainal, Asrianto