Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENEBANGAN LIAR YANG MENGAKIBATKAN BENCANA ALAM DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG Risal Amram, Muhammad; A.T. Jadda, Asram; Hidayat, Asrul; Hamzah, Hartono
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i2.4659

Abstract

This study aims to determine the legal responsibility for illegal logging perpetrators that result in natural disasters, and to determine the challenges faced in enforcing the law against illegal logging perpetrators in Anggeraja District, Enrekang Regency. The research method used is a normative-empirical approach, namely combining a study of applicable laws and regulations with field findings. Data collection techniques are carried out through literature studies, observations, interviews, and documentation with sources from the Environmental Service, Forestry Service, village officials, NGOs, and the Anggeraja District community. The results of the study show that law enforcement against illegal logging perpetrators still faces many obstacles, both in terms of the weakness of law enforcement officers, the involvement of individuals in illegal networks, and low public awareness. Illegal logging has been proven to be the main cause of natural disasters such as floods and landslides in the area. Although there are regulations that regulate it such as Law No. 18 of 2013 and Law No. 32 of 2009, their implementation has not been optimal. Therefore, strategic steps are needed in the form of increased supervision, firm legal action, and ongoing public education.
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Dikabupaten Pinrang Patmawati W, Herlina; Asram A.T Jadda; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1551

Abstract

This research aims to determine the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency and the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency. This research was carried out in Pinrang Regency, interviews with relevant officials at the Pinrang Regency Environmental Service Office, namely agency leaders, staff in the environmental sector, community leaders, and from the results of analysis and study and interpretation of legal materials which resulted in a discussion and then conclusions were drawn in the form of arguments. Data analysis was carried out using Qualitative Descriptive. The findings obtained from the research include: (1) The Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency is based on the 3R principle: Reduce, Reuse and Recycle. This concept has great potential to reduce the impact of environmental pollution, save natural resources, and encourage more responsible consumption paterns in line with existing laws, such as Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Pinrang Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Waste Management. (2) the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency will be more effective if existing regulations are supported by awareness and active participation from all levels of society, as well as government involvement in providing adequate infrastructure.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LIGKUNGAN YANG DI AKIBATKAN OLEH LIMBAH PABRIK KOPI DI DESA SARURAN KABUPATEN ENREKANG Nasrul; Jadda, Asram A.T.; M.S, Muthmainna; Hidayat, Asrul
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah pabrik kopi dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan melakukan wawancara serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan limbah pabrik kopi ke lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai telah mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian masyarakat. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. Pemilik pabrik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana apabila mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.
Penyuluhan dan Pelatihan Pemanfaatan Talas dan Kulit Kopi menjadi Produk Bernilai Ekonomi di Desa Bone-Bone Asrul Hidayat; Zaldi Harun; Mirna Ismayani; Fitra Wahyuni; Aulia Aulia; Syaparuddin Syaparuddin; Nur Aisa; Tiara Wulan Dari Derang; Hasra Hasra; Asty Asty; Muhammad Aslan Syam
ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2025): September: ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat
Publisher : Asosiasi Periset Bahasa Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/aspirasi.v3i5.2294

Abstract

This community service program was carried out in Bone-Bone Village, focusing on the utilization of local potential, namely taro and coffee husks, to be developed into economically valuable products such as taro donuts and coffee husk tea. The main problems faced by the community were the lack of knowledge about the diversification of local food products and limited skills in processing simple materials into marketable products. The implementation methods included counseling on the importance of food processing innovation, hands-on training in producing taro donuts and coffee husk tea, as well as mentoring in basic business management such as packaging and marketing strategies. The results of the program indicated an increase in the community’s understanding and skills in processing local resources into creative and competitive products. In addition, this activity provided motivation for the community to develop micro-enterprises based on village potential, which is expected to improve family income and support village self-reliance.
Penyuluhan Hukum Tentang Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Muthmainnah MS; Hamzah, Hartono; Ichsanullah, Ichsanullah; Hidayat, Asrul
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12080

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terkait reforma agraria mengenai Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Bacukiki . Adapun Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada pada wilayah kecamatan bacukiki yang meliputi empat kelurahan mengenai bagaimana mengenali status kepemilikan hak atas tanah, jenis hak atas tanah, siapa saja yang boleh memiliki hak atas tanah dan hapusnya kepemilikan hak, problematika serta solusinya.Metode yang digunakan yakni pemaparan materi ,diskusi dan tanya jawab interaktif, serta studi kasus sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami materi. Evaluasi melalui tanya jawab interaktif menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar 90 % serta partisipasi aktif dalam diskusi . Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan penting dalam mewujudkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah,mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah melalui informasi yang tepat serta mendukung pemanfaatan tanah yang optimal dan berkeadilan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.
PERAN SERTA PEMUDA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN (Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang) Asram A.T Jadda, Asrul Hidayat, Tasman Thamrin
Madani Legal Review Vol. 8 No. 1 (2024): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i1.3131

Abstract

Lingkungan hidup yaitu ruang buat kehidupan dalam seluruh perspektif yang kodrat alamiahnya buat memberikan arti yang sebesar-besarnya buat individu. tapi, situasi kawasan hidup hari ini khususnya di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang tengah belum ideal . bermacam persoalan lingkungan yang berlangsung menimbulkan arti dari kawasan hidup yang sepatutnya didapat oleh publik dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang jadi tersangkut. Penelitian ini menggunaan pendekatan studi study dan pengumpulan data mengenakan studi bidang (field research) dengan teknik kualitatif. mengenai data yang didapat berwujud data utama dan data sekunder dengan metode pengumpulan data lewat pemantauan, wawancara , dan perbahanan. manajemen data dan kajian data dijalani dengan teknik pengurangan data, penyajian data, dan konfirmasi data. Penelitian ini bermaksud buat menganalisa kedudukan remaja dalam usaha pelanggengan kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang perlawanan bersumber pada UU nomor 40 Tahun 2009 pencetus 17 poin 1 mengenai kedudukan aktif remaja, buat menganalisa gangguan apa saja yang dirasakan remaja dalam bertindak buat pelanggengan kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, buat menganalisa akibat implementasi UU nomor 40 Tahun 2009 pencetus 17 kepada kedudukan remaja dalam usaha pelanggengan kawasan di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Dalam menganalisa gimana remaja bertindak dalam usaha pelanggengan kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, juru tulis mengenakan filosofi ataupun rancangan yang bertepatan selaku pisau kajian kepada data-data yang digabungkan antara lain ialah rancangan kepemudaan, rancangan pelanggengan kawasan hidup, dan filosofi perancangan dan pengembangan area. Data -data yang dipaparkan dalam studi ini yaitu hasil dari bermacam sakaguru data yang bertabiat utama dan sekunder . Data itu didapat lewat konsultasi langsung, sampai penelitian pustaka yang dijalani kepada buku-buku, jurnal , internet, akta badan dan bermacam kepustakaan terkait yang lain.
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN AKSES KEADILAN MELALUI POS BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PERMA NO.1 TAHUN 2014 DI KECAMATAN ANGGERAJA, KABUPATEN ENREKANG Hidayat, Asrul; Fatimah, Fatimah; Hasriyani, Hasriyani; Salim, Jumiah
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 3 No. 05 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 mengatur pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yang mencakup pemberian layanan informasi, konsultasi, dan penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang di luar pengadilan (keliling), Prodeo (bebas biaya perkara), secara cuma-cuma. Namun, di lapangan masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mengetahui keberadaan dan tata cara memperoleh layanan tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu, khususnya terkait prosedur, syarat administratif, dan manfaat layanan Posbakum. Kegiatan ini di laksanakan pada 18 juli 2025. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum dan minimnya informasi menjadi kendala utama masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Melalui sosialisasi dan pendampingan yang tepat, masyarakat menjadi lebih memahami hak-haknya di pengadilan serta mampu memanfaatkan layanan hukum gratis sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014.