Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.846
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani Legal Review Jurnal Kewarganegaraan Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Case Law Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Philosophy (JLP) JUDGE: Jurnal Hukum Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Journal of Law Justice Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Legal Advice Jurnal Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Joong-Ki Animha Law Journal
Asrul Hidayat
Universitas Muhammadiyah Parepare
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Dikabupaten Pinrang Patmawati W, Herlina; Asram A.T Jadda; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1551

Abstract

This research aims to determine the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency and the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency. This research was carried out in Pinrang Regency, interviews with relevant officials at the Pinrang Regency Environmental Service Office, namely agency leaders, staff in the environmental sector, community leaders, and from the results of analysis and study and interpretation of legal materials which resulted in a discussion and then conclusions were drawn in the form of arguments. Data analysis was carried out using Qualitative Descriptive. The findings obtained from the research include: (1) The Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency is based on the 3R principle: Reduce, Reuse and Recycle. This concept has great potential to reduce the impact of environmental pollution, save natural resources, and encourage more responsible consumption paterns in line with existing laws, such as Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Pinrang Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Waste Management. (2) the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency will be more effective if existing regulations are supported by awareness and active participation from all levels of society, as well as government involvement in providing adequate infrastructure.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LIGKUNGAN YANG DI AKIBATKAN OLEH LIMBAH PABRIK KOPI DI DESA SARURAN KABUPATEN ENREKANG Nasrul; Jadda, Asram A.T.; M.S, Muthmainna; Hidayat, Asrul
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah pabrik kopi dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan melakukan wawancara serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan limbah pabrik kopi ke lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai telah mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian masyarakat. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. Pemilik pabrik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana apabila mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.
Penyuluhan dan Pelatihan Pemanfaatan Talas dan Kulit Kopi menjadi Produk Bernilai Ekonomi di Desa Bone-Bone Asrul Hidayat; Zaldi Harun; Mirna Ismayani; Fitra Wahyuni; Aulia Aulia; Syaparuddin Syaparuddin; Nur Aisa; Tiara Wulan Dari Derang; Hasra Hasra; Asty Asty; Muhammad Aslan Syam
ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2025): September: ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat
Publisher : Asosiasi Periset Bahasa Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/aspirasi.v3i5.2294

Abstract

This community service program was carried out in Bone-Bone Village, focusing on the utilization of local potential, namely taro and coffee husks, to be developed into economically valuable products such as taro donuts and coffee husk tea. The main problems faced by the community were the lack of knowledge about the diversification of local food products and limited skills in processing simple materials into marketable products. The implementation methods included counseling on the importance of food processing innovation, hands-on training in producing taro donuts and coffee husk tea, as well as mentoring in basic business management such as packaging and marketing strategies. The results of the program indicated an increase in the community’s understanding and skills in processing local resources into creative and competitive products. In addition, this activity provided motivation for the community to develop micro-enterprises based on village potential, which is expected to improve family income and support village self-reliance.
Penyuluhan Hukum Tentang Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Muthmainnah MS; Hamzah, Hartono; Ichsanullah, Ichsanullah; Hidayat, Asrul
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12080

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terkait reforma agraria mengenai Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Bacukiki . Adapun Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada pada wilayah kecamatan bacukiki yang meliputi empat kelurahan mengenai bagaimana mengenali status kepemilikan hak atas tanah, jenis hak atas tanah, siapa saja yang boleh memiliki hak atas tanah dan hapusnya kepemilikan hak, problematika serta solusinya.Metode yang digunakan yakni pemaparan materi ,diskusi dan tanya jawab interaktif, serta studi kasus sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami materi. Evaluasi melalui tanya jawab interaktif menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar 90 % serta partisipasi aktif dalam diskusi . Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan penting dalam mewujudkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah,mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah melalui informasi yang tepat serta mendukung pemanfaatan tanah yang optimal dan berkeadilan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.
PERAN SERTA PEMUDA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN (Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang) Asram A.T Jadda, Asrul Hidayat, Tasman Thamrin
Madani Legal Review Vol. 8 No. 1 (2024): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i1.3131

Abstract

Lingkungan hidup yaitu ruang buat kehidupan dalam seluruh perspektif yang kodrat alamiahnya buat memberikan arti yang sebesar-besarnya buat individu. tapi, situasi kawasan hidup hari ini khususnya di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang tengah belum ideal . bermacam persoalan lingkungan yang berlangsung menimbulkan arti dari kawasan hidup yang sepatutnya didapat oleh publik dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang jadi tersangkut. Penelitian ini menggunaan pendekatan studi study dan pengumpulan data mengenakan studi bidang (field research) dengan teknik kualitatif. mengenai data yang didapat berwujud data utama dan data sekunder dengan metode pengumpulan data lewat pemantauan, wawancara , dan perbahanan. manajemen data dan kajian data dijalani dengan teknik pengurangan data, penyajian data, dan konfirmasi data. Penelitian ini bermaksud buat menganalisa kedudukan remaja dalam usaha pelanggengan kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang perlawanan bersumber pada UU nomor 40 Tahun 2009 pencetus 17 poin 1 mengenai kedudukan aktif remaja, buat menganalisa gangguan apa saja yang dirasakan remaja dalam bertindak buat pelanggengan kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, buat menganalisa akibat implementasi UU nomor 40 Tahun 2009 pencetus 17 kepada kedudukan remaja dalam usaha pelanggengan kawasan di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Dalam menganalisa gimana remaja bertindak dalam usaha pelanggengan kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, juru tulis mengenakan filosofi ataupun rancangan yang bertepatan selaku pisau kajian kepada data-data yang digabungkan antara lain ialah rancangan kepemudaan, rancangan pelanggengan kawasan hidup, dan filosofi perancangan dan pengembangan area. Data -data yang dipaparkan dalam studi ini yaitu hasil dari bermacam sakaguru data yang bertabiat utama dan sekunder . Data itu didapat lewat konsultasi langsung, sampai penelitian pustaka yang dijalani kepada buku-buku, jurnal , internet, akta badan dan bermacam kepustakaan terkait yang lain.
PENYULUHAN HUKUM PENGENDALIAN ANTI GRATIFIKASI DI PENGADILAN NEGERI BARRU Multasyam Melinda; Muthmainnah MS; Usran; Nuraeni; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan  sosialisasi  pengendalian  anti  gratifikasi  dilaksanakan  dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi yang tepat sehingga  dapat  meminimalisasi  tindakan  gratifikasi  baik  internal  maupun eksternal di lingkungan Pengadilan Negeri Barru . Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang  dilakukan  oleh  penulis  bertujuan  untuk  menjadikan  masukan  dalam meningkatkan pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi di Kawasan Pengadilan Negeri Barru. Metode sosialisasi ini dilakukan dengan dua metode penyuluhan yaitu secara internal dan secara eksternal. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari rabu 18 Juni 2025 berada di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Barru. Hasil pelaksanaan PKM ini yaitu menghasilkan output berupa poster dan kotak pengaduan tindakan gratifikasi yang berada di depan ruang sidang cakra pengadilan negeri barru serta short video  yang  ditayangkan  secara  langsung  kepada  pegawai  Pengadilan Negeri Barru dan penegak hukum pada saat pemaparan materi, dan materi mengenai pengendalian anti gratifikasi yang berupa PowerPoint pada saat pemaparan mengenai anti gratifikasi. Dengan  adanya  kegiatan  PkM  ini pegawai ataupun penegak hukum  lebih  memahami  tentang gratifikasi sehingga para pegawai maupun penegak  hukum yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Barru lebih aware mengenai tanda-tanda adanya tindak  gratifikasi pada  sekitar  dan  dapat  menghindari  gratifikasi  pada  saat proses pelayanan pada masyarakat.
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN AKSES KEADILAN MELALUI POS BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PERMA NO.1 TAHUN 2014 DI KECAMATAN ANGGERAJA, KABUPATEN ENREKANG Hidayat, Asrul; Fatimah, Fatimah; Hasriyani, Hasriyani; Salim, Jumiah
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 3 No. 05 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 mengatur pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yang mencakup pemberian layanan informasi, konsultasi, dan penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang di luar pengadilan (keliling), Prodeo (bebas biaya perkara), secara cuma-cuma. Namun, di lapangan masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mengetahui keberadaan dan tata cara memperoleh layanan tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu, khususnya terkait prosedur, syarat administratif, dan manfaat layanan Posbakum. Kegiatan ini di laksanakan pada 18 juli 2025. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum dan minimnya informasi menjadi kendala utama masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Melalui sosialisasi dan pendampingan yang tepat, masyarakat menjadi lebih memahami hak-haknya di pengadilan serta mampu memanfaatkan layanan hukum gratis sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP HAK RETUR BARANG PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI KOTA PAREPARE Nurasizah; Asrul Hidayat; wahyu Rasyid
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1806

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya di Kota Parepare, telah memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hak retur barang. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah dan mengalami kesulitan dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum konsumen terhadap hak retur barang berdasarkan Undang-Undang Urutan 8 Masa 1999 berkaitan Perlindungan Pengunjung serta dampak-dampak mempengaruhinya. Penulisan ini memanfaatkan metode empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner Untuk 30 responden pengguna e-commerce di Bagian Parepare serta wawancara dan pengunjung, pelaku usaha, dan Dinas Perdagangan Bagian Parepare. Data diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman aturan pengunjung berada Untuk tahap appreciative, yaitu pengunjung telah mengetahui dan menghargai adanya aturan hukum, namun belum sepenuhnya menerapkannya bagian tindakan nyata (internalized). Hal ini terlihat dari tingginya aspek pengetahuan dan sikap hukum, tetapi masih rendah Untuk aspek pemahaman dan perilaku hukum. Selain itu, masih ditemukan praktik klausula baku melarang retur barang, berberkaitanan dan ketentuan aturan berlaku. Kesimpulannya, pemahaman aturan pengunjung di Bagian Parepare masih perlu ditingkatkan. Dampak-dampak mempengaruhi meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan hukum, akses informasi, budaya masyarakat, praktik pelaku usaha, serta pengalaman pengunjung. Diperlukan upaya sosialisasi, edukasi hukum, dan pengawasan lebih efektif agar memajukan perlindungan pengunjung bagian pembayaran e-commerce.
IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUKSI KOPI ARABIKA YANG TIDAK SESUAI STANDAR LABELISASI DI KABUPATEN ENREKANG Kiki Wahyuni; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum perlindungan konsumen konsumen terhadap produksi kopi arabika yang tidak sesuai standar labelisasi di kabupaten enrekang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Deskriftif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara di kabupaten enrekang. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hukum perlindungan konsumen pada produksi kopi arabika masih belum optimal, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor dalam pembinaan UMKM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan fungsi pengawasan preventif oleh pemerintah daerah, peningkatan literasi hukum bagi produsen, serta pengembangan sistem pelaporan partisipasif bagi masyarakat untuk memastikan terciptanya usaha kopi yang adil, transparan, berkelanjutan di kabupaten Enrekang.
Penyelesaian Hukum Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Asniar Asniar; Asrul Hidayat; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.927

Abstract

Artikel ini menganalisis penyelesaian hukum terhadap kredit macet tanpa jaminan pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pengayoman Lapas Kelas II A Parepare serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi koperasi dalam menghadapi debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet lebih diutamakan melalui upaya non-litigasi, seperti pendekatan persuasif, musyawarah, pemberian keringanan pembayaran, dan restrukturisasi angsuran, sedangkan langkah formal berupa somasi ditempuh apabila debitur tetap ingkar. Kendala utama terletak pada ketiadaan jaminan kebendaan yang melemahkan posisi hukum koperasi. Perlindungan hukum bersumber dari perjanjian kredit dan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata, namun belum optimal karena bergantung pada itikad baik debitur, sehingga diperlukan penguatan klausul dan pengawasan kredit.
Co-Authors A.T. Jadda, Asram Abd. Said Asniar Asniar Asram A. T Jadda Asram A. T. Jadda Asram A.T. Jadda Asty Asty Aulia Aulia fatimah Fatimah Fitra Wahyuni Guliling, Satrio Hamzah, Hartono Hartono Hamzah Hasra Hasra Hasriyani Hasriyani, Hasriyani Ibrahim Fattah Ichsanullah, Ichsanullah Ilham Abbas Jusri, Jusri Khairun Nisa, Ummul Kiki Wahyuni M.S, Muthmainna Mirna Ismayani Muhammad Aslan Syam Multasyam Melinda Muthmainnah MS Nasrul Nur Aisa Nur Azlina Nuraeni Nurasizah Nurhaedah Hasan Patmawati W, Herlina RIZKY ZULFIANSYAH Salim, Jumiah Sri Handayani Sri Muliana Suhadi Syahisna Bayu Syamsul Alam Syaparuddin Syaparuddin Tiara Wulan Dari Derang Udin Palamma Usran Wahyu Rasyid Wahyu Rasyid Wahyu Rasyid Zaldi Harun