Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengenalan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai Solusi Pemenuhan Pangan Keluarga Kepada Anak Sekolah Dasar di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Lombok Timur Baiq Ridho Amalia; Mardatillah; Johan Saputra; Sri Endang Kurniawati; Adhar; Rifqi Bafadal; Nurul Faradillah; Baiq Rizqi Aulia Hardianti; Naufal An-Nabhani; Bima; Darin Safhira; Vivi Wardhani; Winisari Citra Antara; I Gusti Ngurah Yudi Handayana
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 5 No 3 (2022): Juli - September
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.008 KB) | DOI: 10.29303/jpmpi.v4i3.1942

Abstract

Program ketahanan pangan Indonesia memiliki karakteristik yaitu mutunya baik, cukup dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Seiiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan maka pemerintah Indonesia memprogramkan adanya pemantapan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. Salah satu kegiatan pemantapan ketahanan pangan ditingkatan rumah tangga yang mudah dilakukan adalah Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Program P2L berorientasi pada pemanfaatan pekarangan rumah sebagai area tanam kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran yang sifatnya organik. Model pertanian ini memanfaatkan pekarangan yang sempit untuk dapat menghasilkan produk pangan yang bernilai gizi dan cukup untuk kebutuhan keluarga. Pelaksaan program ini di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Lombok Timur selama kegiatan KKN didukung juga oleh kondisi Desa Jeruk Manis yang berpotensi sebagai tempat budidaya sayur-sayuran. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak Desa Jeruk Manis untuk dapat memaksimalkan potensi desa dan memanfaatkan pekarangan rumahnya sebagai lahan tanam. Sosialisasi kegiatan dimulai dari pemberian materi secara teori, kemudian diikuti dengan praktik langsung pembuatan media tanam dan pemindahan bibit hasil penyemaian ke dalam media tanam. Hasil dari kegiatan ini adalah anak-anak menjadi lebih sadar terkait potensi yang dimiliki Desa Jeruk Manis dan menjadi lebih aktif dalam memanfaatkan pekarangan rumahnya sebagai area tanam.
Analisis ANALISIS EKONOMI POLITIK DALAM MENGOPTIMALKAN MANFAAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MXGP DI KOTA MATARAM Dermawan, M. Ariy; arliani, Suci; Khairani, Suci; Lestari, Aprilia Eka; Nopalina, Resi; Ismiatun; Rahmi; Zulfikan; Adhar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v11i2.345

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan budaya dari penyelenggaraan MXGP (Motocross Grand Prix) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang akan berlangsung pada tahun 2024. MXGP diprediksi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor UMKM dan pariwisata . Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mengatasi tantangan administratif dan keuangan. Melalui infrastruktur pembangunan yang memadai, MXGP tidak hanya berfungsi sebagai ajang balap, tetapi juga sebagai platform untuk mempromosikan budaya lokal dan pariwisata. Dengan pendekatan teori ekonomi politik, penelitian ini menekankan perlunya sinergi antar pemangku kepentingan untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelolaan acara internasional yang lebih baik di masa depan.
Kepastian Hukum Aborsi terhadap Korban Pemerkosaan Melalui Proses Pidana Adhar; Khairunisyah; Ami Hartati Puji Raya; Lalu Kesa Rahmatullah; Fathurrahman
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss1pp157-166

Abstract

This study analyzes the legal certainty of abortion for rape victims within Indonesia’s criminal justice system. The main issue focuses on how abortion exceptions for victims of sexual violence are legally regulated and how the criminal process ensures the protection of victims’ rights both legally and humanely. The research employs a normative legal approach using statutory and conceptual analysis of the Indonesian Criminal Code, Criminal Procedure Code, Health Law, and relevant Government Regulations. The findings indicate that abortion is generally a criminal offense but may be exempted if conducted under medical indication or due to rape, proven through forensic examination and the investigator’s statement. This policy reflects legal protection for victims but faces practical challenges due to the tension between the presumption of innocence and humanitarian needs. The study concludes that a synergistic approach between legal authorities, medical professionals, and psychologists is essential to establish fair and adaptive legal certainty while ensuring victims’ reproductive health rights with dignity.
Kekuatan Pembuktian Audit BPK dengan BPKP dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor:24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr) Adhar; Abdul Rahman Salman Paris; Safran
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss1pp131-148

Abstract

In corruption cases with the same object and subject audited by different state institutions, the results are different, which creates legal uncertainty. However, the reference for the legal considerations of the panel of judges in the Corruption Crime Court Decision at the Mataram District Court Decision Number: 24 / Pid.Sus-TPK / 2024 / PN Mtr is the BPKP audit results, even though one of the three panels of judges has a different opinion. The results of the study. The evidentiary strength of the BPKP audit results with the BPK when the two state institutions, namely the BPK and BPKP, calculate state losses in the same case (item and object). However, there are differences and differences, so in terms of evidentiary strength, the BPK audit results must be prioritized because they are of a higher position based on the Constitution and Law and have the authority to audit and declare state financial losses, while the BPKP is based on a Presidential Regulation and does not have the authority to declare state financial losses. Therefore, Decision Number: 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr should disregard the BPKP audit evidence and use the audit by the NTB Provincial Representative Office of the BPK.