Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Mataram Journal of International Law
Lalu Guna Nugraha
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implementation of Legal Protection for Citizenship Rights of Indonesian Former Transnational Terrorism Actors within he Indonesian Legal System Lalu Guna Nugraha; Supanto Supanto; Erna Dyah Kusumawati
Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2024): December : Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/iclehr.v1i2.30

Abstract

This research aims to analyze the implementation of legal protection for citizenship rights of former transnational terrorist Indonesian citizens within Indonesia's legal system. Using normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study examines secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that Indonesia's legal system has an adequate legal framework to protect the citizenship rights of former transnational terrorists, although its implementation faces various challenges. The deradicalization program and status verification mechanism implemented by the government have not been fully effective due to inter-institutional coordination constraints and community resistance. Additionally, the study identifies that citizenship status cannot be automatically revoked without proper legal process according to Law No. 12 of 2006 on Citizenship, as terrorist groups cannot be categorized as "foreign military" as specified in the law. This research contributes significantly to the development of returnee handling policies by balancing aspects of national security and human rights protection.
Pendekatan Ekosistem Berkelanjutan dalam Konservasi Plasma Nutfah Sebagai Bentuk Perlindungan Benih Lobster di Sentra Buidaya Lobster Teluk Jukung Lombok Timur Rizki Apriliana, Adhitya Nini; Pitaloka, Diva; Lalu Guna Nugraha; Mujtahidin, Syamsul; Syahida, Sarah Rachel
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.346

Abstract

Sebagai negara dengan sumber daya hayati yang sangat beragam, Indonesia melalui berbagai kesempatan telah mengadopsi langkah dan strategi yang dianggap relevan dalam menyeimbangkan aktivitas manusia dan keberlangsungan organisme lingkungan di sekitarnya. Ironisnya, mengacu pada potensi dan upaya yang telah dilakukan tersebut, hasil yang diharapkan berupa terciptanya lingkungan laut sebagai common heritage of mankind masih sulit untuk direalisasikan. Satu di antara beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan ini terjadi adalah arah perpolitikan dan kepentingan segelintir pihak yang turut menyumbang peran dalam perubahan kebijakan ekspor benih lobster, sehingga menyebabkan masih terbukanya celah untuk praktik perdagangan benih lobster illegal. Distribusi ilegal benih lobster menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan yang merujuk pada penurunan populasi benih lobster. Hingga saat ini, survival rate benih lobster di Indonesia menduduki angka yang sangat rendah dan tidak ideal, yakni hanya sejumlah 0.1%. Benih lobster pada dasarnya terklasifikasikan sebagai plasma nutfah yang menurut hukum laut internasional wajib dilindungi oleh setiap negara. Hal ini dikarenakan plasma nutfah merupakan substansi pembawa gen keturunan dan merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, terjadinya praktik perdagangan benih lobster illegal menjadi isu genting yang memerlukan solusi, satu di antaranya adalah dengan cara memberikan edukasi pada pelaku budidaya benih lobster terkait integrasi pendekatan eksosistem dalam pelaksanaan budidaya benih lobster. Sentra Budidaya Lobster Teluk Jukung Lombok Timur merupakan kampung perikanan budidaya lobster pertama di Indonesia yang ditetapkan secara langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan pembudidaya lobster untuk mengintegrasikan pendekatan ekosistem dalam kegiatan budidaya lobster dapat memiliki dampak signifikan untuk memastikan populasi lobster tidak dieksploitasi berlebihan. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, diharapkan pelaku budidaya dapat mempromosikan konservasi plasma nutfah yang dapat memastikan populasi lobster tetap seimbang hingga generasi yang akan datang.Kata Kunci: Benih Lobster; Perdagangan Benih Lobster Illegal; Plasma Nutfah.
Kerja Sama Internasional Dalam Penegakan Hukum Atas Kejahatan Perdagangan Orang Antar Negara Rafly Muzhaffar Rizqullah; Muh. Risnain; Lalu Guna Nugraha
Mataram Journal of International Law Vol. 2 No. 2 (2024): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v2i2.5230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang transnasional dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional serta mengetahui pelaksanaan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis, dan sumber bahan hukum, bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran. Simpulan, pengaturan kerjasama internasional atas kejahatan orang antar negara telah termuat dalam konvensi internasional yaitu diawali konvensi Palermo, dan selanjutnya terlaksana konvensi ASEAN. Selain itu, Indonesia juga telah menciptakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menjadi Dasar hukum pertama bagi Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan orang. Bentuk penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang akan selalu didasarkan pada unsur-unsur dari penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
PELINDUNGAN DATA PENGGUNA DALAM PENGGUNAAN ALGORITMA OLEH PLATFORM MEDIA SOSIAL Ramadan, Galih; Muhammad Risnain; Lalu Guna Nugraha
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/z9ttkc13

Abstract

Teknologi saat ini mengalami perkembangan terkhusus penggunaan algoritma media sosial. Meningkatnya penggunaan algoritma media sosial oleh platform media sosial beresiko meningkatkan pelanggaran privasi pengguna media sosial. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan instrumen internasional seperti GDPR mampu melindungi hak privasi pengguna media sosial dalam konteks pemrosesan data oleh algoritma platform digital, serta menilai mekanisme penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana yang tersedia bagi pengguna media sosial jika terjadi penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), perjanjian internasional (international treaty approach), dan studi kasus (case approach) menunjukkan bahwa meski UU PDP telah mengadopsi prinsip GDPR, implementasinya terhambat oleh rendahnya kesadaran pengguna dan kapasitas pengawasan, belum ada kewajiban transparansi atau audit algoritma sehingga potensi bias tetap tinggi, dan upaya represif terhadap pelanggar platform masih jarang dijalankan. Perlu adanya harmonisasi hukum nasional dengan kerangka hukum internasional, pembentukan lembaga independen, dan pengaturan yang eksplisit mengenai algoritma media sosial.
PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI Puji Jagad, Baiq Rhamadaning Diaz Puji Jagad; Zunnuraeni; Lalu Guna Nugraha
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/paxmgf93

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup korupsi dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura dan bagaimana pelaksanaan dalam ekstradisi buronan. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisa suatu peraturan perundang-undangan, perjanjian bilateral, dan asas-asas hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perjanjian internasional, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar permohonan ekstradisi sehingga menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi lintas negara. Proses ekstradisi terhadap buronan oleh otoritas Indonesia dan Singapura dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ekstradisi kedua negara dan sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing negara.
YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENGADILI KASUS TENTARA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor ICC-01/04-01/06) Datu Garindra Adlahaq Bayuaji; Zunnuraeni; Lalu Guna Nugraha
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/j7b97678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagimana pengaturan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang berupa Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata. selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim ICC dalam memutus kasus kejahatan perang berupa perekrutan anak pada Putusan Nomor ICC-01/04-01/06), Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konvensi internasional, dan pendekatan kasus pada putusan Mahkamah Pidana Internasional Nomor ICC-01/04-01/06. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi Literatur Hukum, Konvensi Internasional dan Putusan Mahkamah Pidana Internasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa ICC memiliki Yurisdiksi atas kejahatan perang, termasuk kejahatan perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara anak sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 huruf (b) angka (xxvi) dan Pasal 8 huruf (e) angka (vii) Statuta Roma tahun 1998. Kejahatan ini merupakan kejahatan perang baik pada konflik bersenjata nasional maupun konflik bersenjata non internasional. Pertimbangan Mahkamah Pidana Internasional menyatakan Thomas Lubanga bersalah atas kejahatan perang perekrutan tentara anak dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara adalah karena keseriusan kejahatan yang dilakukan, keadilan bagi para korban, membangun kredibilitas ICC, bukti bukti yang diajukan pengadilan dan kebutuhan untuk menyeimbangkan hukuman dan rehabilitasi.
Co-Authors AD. Basniwati Datu Garindra Adlahaq Bayuaji Erna Dyah Kusumawati Haeruman Jayadi Muh. Risnain Muh. Risnain Mujtahidin, Syamsul Pitaloka, Diva Puji Jagad, Baiq Rhamadaning Diaz Puji Jagad Rafly Muzhaffar Rizqullah Ramadan, Galih Rizki Apriliana, Adhitya Nini Supanto Supanto Syahida, Sarah Rachel Zunnuraeni