Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Risalah Kenotariatan Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Mataram Journal of International Law
Lalu Guna Nugraha
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Parlemen Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Haeruman Jayadi; AD Basniwati; Lalu Guna Nugraha
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keberadaan Lembaga DPD dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan ini ditemukan bahwa berdasarkan UUD 1945, Secara struktural kelembagaan, DPD merupakan lembaga parlemen sedangkan secara fungsional, DPD tidak dapat dikatakan memiliki fungsi legislasi oleh karena kewenangan yang dimiliki dalam pembentukan undang-undang tidak sampai pada memberikan persetujuan melainkan hanya ikut membahas saja. Sebagai lembaga parlemen, secara stuktural kelembagaan, DPD merupakan lembaga negara utama, namun secara fungsional tidak menunjukkan adanya fungsi yang sepenuhnya sebagai lembaga legislatif, sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga parlemen yang memiliki kewenangan yang sangat lemah dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu secara fungsional dapat dikatakan sebagai lembaga penunjang kekuasaan legislatif (DPR). DPD sebagai salah satu bagian dari lembaga parlemen, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sederajat dengan lembaga parlemen yang lain yaitu dengan DPR dan MPR.
Implementation of Legal Protection for Citizenship Rights of Indonesian Former Transnational Terrorism Actors within he Indonesian Legal System Lalu Guna Nugraha; Supanto Supanto; Erna Dyah Kusumawati
Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2024): December : Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/iclehr.v1i2.30

Abstract

This research aims to analyze the implementation of legal protection for citizenship rights of former transnational terrorist Indonesian citizens within Indonesia's legal system. Using normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study examines secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that Indonesia's legal system has an adequate legal framework to protect the citizenship rights of former transnational terrorists, although its implementation faces various challenges. The deradicalization program and status verification mechanism implemented by the government have not been fully effective due to inter-institutional coordination constraints and community resistance. Additionally, the study identifies that citizenship status cannot be automatically revoked without proper legal process according to Law No. 12 of 2006 on Citizenship, as terrorist groups cannot be categorized as "foreign military" as specified in the law. This research contributes significantly to the development of returnee handling policies by balancing aspects of national security and human rights protection.
Pendekatan Ekosistem Berkelanjutan dalam Konservasi Plasma Nutfah Sebagai Bentuk Perlindungan Benih Lobster di Sentra Buidaya Lobster Teluk Jukung Lombok Timur Rizki Apriliana, Adhitya Nini; Pitaloka, Diva; Lalu Guna Nugraha; Mujtahidin, Syamsul; Syahida, Sarah Rachel
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.346

Abstract

Sebagai negara dengan sumber daya hayati yang sangat beragam, Indonesia melalui berbagai kesempatan telah mengadopsi langkah dan strategi yang dianggap relevan dalam menyeimbangkan aktivitas manusia dan keberlangsungan organisme lingkungan di sekitarnya. Ironisnya, mengacu pada potensi dan upaya yang telah dilakukan tersebut, hasil yang diharapkan berupa terciptanya lingkungan laut sebagai common heritage of mankind masih sulit untuk direalisasikan. Satu di antara beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan ini terjadi adalah arah perpolitikan dan kepentingan segelintir pihak yang turut menyumbang peran dalam perubahan kebijakan ekspor benih lobster, sehingga menyebabkan masih terbukanya celah untuk praktik perdagangan benih lobster illegal. Distribusi ilegal benih lobster menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan yang merujuk pada penurunan populasi benih lobster. Hingga saat ini, survival rate benih lobster di Indonesia menduduki angka yang sangat rendah dan tidak ideal, yakni hanya sejumlah 0.1%. Benih lobster pada dasarnya terklasifikasikan sebagai plasma nutfah yang menurut hukum laut internasional wajib dilindungi oleh setiap negara. Hal ini dikarenakan plasma nutfah merupakan substansi pembawa gen keturunan dan merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, terjadinya praktik perdagangan benih lobster illegal menjadi isu genting yang memerlukan solusi, satu di antaranya adalah dengan cara memberikan edukasi pada pelaku budidaya benih lobster terkait integrasi pendekatan eksosistem dalam pelaksanaan budidaya benih lobster. Sentra Budidaya Lobster Teluk Jukung Lombok Timur merupakan kampung perikanan budidaya lobster pertama di Indonesia yang ditetapkan secara langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan pembudidaya lobster untuk mengintegrasikan pendekatan ekosistem dalam kegiatan budidaya lobster dapat memiliki dampak signifikan untuk memastikan populasi lobster tidak dieksploitasi berlebihan. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, diharapkan pelaku budidaya dapat mempromosikan konservasi plasma nutfah yang dapat memastikan populasi lobster tetap seimbang hingga generasi yang akan datang.Kata Kunci: Benih Lobster; Perdagangan Benih Lobster Illegal; Plasma Nutfah.
Kerja Sama Internasional Dalam Penegakan Hukum Atas Kejahatan Perdagangan Orang Antar Negara Rafly Muzhaffar Rizqullah; Muh. Risnain; Lalu Guna Nugraha
Mataram Journal of International Law Vol. 2 No. 2 (2024): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v2i2.5230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang transnasional dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional serta mengetahui pelaksanaan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis, dan sumber bahan hukum, bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran. Simpulan, pengaturan kerjasama internasional atas kejahatan orang antar negara telah termuat dalam konvensi internasional yaitu diawali konvensi Palermo, dan selanjutnya terlaksana konvensi ASEAN. Selain itu, Indonesia juga telah menciptakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menjadi Dasar hukum pertama bagi Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan orang. Bentuk penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang akan selalu didasarkan pada unsur-unsur dari penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
Co-Authors AD. Basniwati Erna Dyah Kusumawati Haeruman Jayadi Muh. Risnain Mujtahidin, Syamsul Pitaloka, Diva Rafly Muzhaffar Rizqullah Rizki Apriliana, Adhitya Nini Supanto Supanto Syahida, Sarah Rachel