Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Akta Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Reformasi Hukum Trisakti Amicus Curiae
Ignatius Pradipa Probondaru
Universitas Trisakti, Jakarta Barat
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Amicus Curiae

 1 
REDISTRIBUSI TANAH SEMPADAN SUNGAI DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA: STRATEGI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI WILAYAH PERKOTAAN Regita Ramadhani, Marsha; Probondaru, Ignatius Pradipa
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25581

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kebijakan redistribusi tanah pada kawasan bekas sempadan sungai dalam bingkai reforma agraria sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perkotaan, dengan mengambil studi kasus di Kampung Lodan, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan sumber data berasal sepenuhnya dari data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan diolah menggunakan teknik analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah eks sempadan sungai menjadi dimungkinkan secara hukum setelah dilakukan perubahan klasifikasi zonasi melalui pembaruan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menghilangkan status kawasan lindung atas wilayah tersebut. Dasar hukum pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Kebijakan ini memberikan sejumlah manfaat, antara lain kepastian hukum bagi warga, penguatan fungsi sosial tanah, serta perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. Sejumlah hambatan tetap diidentifikasi, seperti disharmonisasi kewenangan antara lembaga pemerintah, ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi aktual di lapangan, serta lemahnya koordinasi dalam tahap implementasi. Redistribusi tanah eks sempadan sungai mencerminkan respons negara terhadap ketimpangan struktural dalam penguasaan lahan di kawasan perkotaan.
KAJIAN YURIDIS MENGENAI INDIKASI TANAH TERLANTAR PADA SHGB NO. 6/CIJERUK ATAS NAMA PT BSS Dwi Prasetyo, Dimas; Probondaru, Ignatius Pradipa
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25876

Abstract

Penggunaan hak atas tanah di Indonesia wajib dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dan fungsi sosialnya guna mencegah timbulnya permasalahan hukum. Penelantaran tanah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah karena menyebabkan tanah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. Penelitian ini mengkaji indikasi tanah terlantar pada Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Cijeruk atas nama PT BSS, yang diduga tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Permasalahan yang dibahas meliputi apakah tanah HGB PT BSS termasuk tanah yang terindikasi terlantar menurut peraturan perundang-undangan, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggarap untuk mendorong penertiban tanah terlantar dan melindungi kepentingan hukum mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah oleh PT BSS tidak dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 PP No. 20 Tahun 2021, sehingga tanah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanah terindikasi terlantar.
Co-Authors Adi Wiratno, Adi Dinda Keumala Dwi Prasetyo, Dimas Dyah Setyorini Dyah Setyorini Elsya Dana Yuana Amos Endang Pandamdari Eriyantouw Wahid I Gede Yudi Arsawan Idris, Siti Hafsyah binti Irene Eka Sihombing Januardo Sulung P Sihombing Listyowati Sumanto Mariane, Irene Nabilah, Hana Jihan Nadhirah Baisa Regita Ramadhani, Marsha Setiawati, Anda