Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT)
Khayati, Sri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemberdayaan Perempuan Sebagai Inspirasi Hukum dan Pendidikan di Era Digital Hijriani, Hijriani; Muhram, La Ode; Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian; Khayati, Sri; Isman, La Ode Muhammad; Brata, Joko Tri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v5i2.46382

Abstract

Perkembangan industri era digital menjadi peluang untuk dapat meningkatkan peran dan kapasitas perempuan di berbagai bidang termasuk pembangunan, partisipasi dalam dunia kerja, politik, dan pendidikan. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Hukum dan Pendidikan di Era Digital” sangat penting. Hal ini karena pemberdayaan perempuan dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan di era digital. Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman dan keterampilan perempuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan sehari-hari dan pekerjaan. 2) mendorong partisipasi aktif perempuan dalam bidang hukum dan pendidikan di era digital. 3) membantu perempuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di era digital, seperti ketimpangan dalam kualitas SDM dan digital literasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian bersama PW Aisyiyah Provinsi Sulawesi Tenggara dan ISTEK Aisyiyah Kendari. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif, dan kolaboratif bersama mitra, dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama bersama mitra dan pelaksanaan “ Dialog Pemberdayaan Perempuan Sebagai Inspirasi Hukum dan Pendidikan di Era Digital”. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum dan pendidikan, serta memberikan inspirasi bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri mereka di era digital.
Pengenalan Bahan Tambahan Pangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Desa Lalimbue Jaya Kecamatan kapoiala Kabupaten Konawe Tolo, Suriani Bt; Bariun, La Ode; Munawir, La Ode; Fatmawati L, St.; Danggi, Erni; Khayati, Sri
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.401

Abstract

Penggunaan bahan berbahaya yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang merupakan pelarangan oleh pemerintah menjadi pokok permasalahan beriring dengan perkembangan industri barang/ jasa dan Industri rumah tangga , disebabkan karena para pelaku usaha berusaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa memberikan jaminan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kesepakatan dari para pihak itu sendiri ini tidak pernah dilaksanakan karena dari konsumen sendiri enggan atau belum begitu mengetahui apa yang menjadi hak mereka . Setiap pelanggaran atas norma-norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.
Meritokrasi terhadap Pengaturan Kebijakan dan Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan LESTARI DEWI, AYU; Muhram, La Ode; Khayati, Sri; Nur, La Ode Muh.Adam; Yusuf, Niken Yulian; Kurniawati, Wd. Intan; Alimuddin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.318

Abstract

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi yang berlandaskan pada kode etik serta kode perilaku, serta tanggung jawab yang berintegritas dalam melaksanakan kinerjanya pada lingkup birokrasi. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas kerja. Dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pelayan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, keberhasilan aparatur sipil negara dalam mewujudkan pemerintahan dengan bersih dan integritas yang baik di bidangnya ASN Indonesia untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem merit yang berdasarkan pada obyektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Kualifikasi, kemampuan, pengetahuan dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN.
Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila) Khayati, Sri; Andriani, Ni Putu; Wati, Fatma
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris orang tua dalam hukum waris adat Bali dan untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan agar kedudukan perempuan menurut hukum waris adat Bali memperoleh kesetaraan gender. Penelitian dilakukan di Desa Kondoano Kecamatan Mowila dan penelitian ini menggunakan data kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskritif analisi yaitu menjelaskan permasalahan dengan segi teoritis sebagai dasar pemikiran, kemudian meningkat pada hal-hal yang menjelaskan pada kenyataan yang diperoleh dilapangan. Selajutnya dilakukan segi pembuktian dari segi yuridis, apakah tori tersebut benar dalam kenyataan dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa suku Bali sangat berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Bali adalah sistem Patrilineal, konsekuensinya perempuan suku Bali bukanlah ahli waris utama, yang menjadi utama adalah keturunan laki-laki karena dianggap dapat mengurus dan tanggung jawab atas sebagian besar kewajiban (swadharma) dari orangtuanya. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan Bali. Sehingga pada masyarakat Bali sering terjadi sengketa harta waris dari orangtuanya maupun harta peninggalan dari almarhum suaminya sehingga perempuan Bali sama sekali tidak diperhitungkan dalam penerimaan harta warisan. Pada kenyataannya masih banyak pada masyarakat Bali yang membedakan kedudukan perempuan dalam perkara waris, kedudukan anak perempuan Bali dalam hal mewaris hanya mempunyai hak menikmati harta guna kaya orangtuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur.
Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia: (Studi di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari) Khayati, Sri; Faisal, Amir
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.816

Abstract

Adapun tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui dan memahami proses eksekusi akta jaminan fiducia yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat GandaLata di Kota Kendari. 2.Untuk mengetahui dan memahami hambatan yuridis terhadap Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kota Kendari dalam mengeksekusi akta jaminan fiducia. Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara langsung melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, serta pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis bahas. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu menganalisis semua data yang diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Proses Eksekusi Jaminan Fiducia Secara Bawah Tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari. Prosedur cepat, murah, sederhana dan mengandung kepastian hukum memang menjadi kebutuhan dalam praktek yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Untuk mengakomodasi hal itu,Bank Pewrkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari lebih memilih eksekusi fiducia secara bawah tangan, proses-proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut : a) Tahap Pemberitahuan Eksekusi Jaminan Fiducia. b) Tahap Penarikan Jaminan . dalam tahap ini, surat-surat yang diperlukan adalah : (1) Surat Kuasa Khusus (2) Surat Penarikan Jaminan Kendaraan Bermotor, (3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor,(4) Surat Berita Acara Penarikan Jaminan (Eksekusi),c) Tahap Penjualan Objek Jaminan Fiduciad) Tahap Pembuatan Memo Penjualan Objek Jaminan Fiducia.e) Tahap Pengembalian Hasil Penjualan Objek Jaminan Fiducia. Hambatan Yuridis Dalam Eksekusi Sertifikat Jaminan Fiducia Secara Bawah Tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari secara yuridis, dalam eksekusi akta jaminan fiducia, Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari mengalami beberapa hambatan, yaitu :Benda jaminan fiducia atas nama orang lain dan berada dalam penguasaan orang lain.,Debitur tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam proses penarikan dan penjualan jaminan.,Debitur mengajukan keberatan kepada kreditur karena hasil penjualan objek jaminan fiducia secara bawah tangan terlalu rendah.
Co-Authors Alimuddin Andriani, Ni Putu Brata, Joko Tri Erni Danggi Faisal, Amir Fatma wati Fatmawati L, St. Hijriani, Hijriani Isman, La Ode Muhammad Kurniawati, Wd. Intan La Ode Bariun La Ode Muhram La Ode Munawir, La Ode LESTARI DEWI, AYU Muhram, La Ode Nur, La Ode Muh.Adam Tolo, Suriani BT Wa Ode Intan Kurniawati Yusuf, Niken Yulian