Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : KESETARAAN GENDER Kurniawati, Wa Ode Intan; Yakub, L.M. Yakdatamare; Yusuf, Niken Yulian; Muhram, La Ode; Supriadi, Supriadi; Munawir, La Ode; Ismail, La Ode; Midani, Midani; Muthalib, Dzulfikri Azis
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 05 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i05.584

Kondisi sekarang banyak isu sosial yang terbengkalai karena kondisi yang memaksa. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul Kesetaraan Gender. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa paralegal dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bersama Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra. Tujuannya adalah: 1) meningkatkan pemahaman terkait kesetaraan gender dalam melaksanakan peran gendernya dan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. 2) mendorong para perempuan untuk melakukan hal-hal positif. 3) membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan karena peran gendernya, seperti kekerasan dan diskriminasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian. Metodenya adalah Melaksanakan Dialog terkait kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap mahasiswa dalam isu-isu yang relevan dengan kesetaraan gender. Hasil Pengabdian Menunjukan bahwa Kemampuan mengidentifikasi dan memahami kasus kekerasan kepada perempuan berbasis gender ini menjadi kebutuhan yang penting. maka, diperlukan adanya pelatihan dan pemberdayaan kepada sukarelawan supaya memiliki pengetahuan, pemahaman tentang kekerasan perempuan berbasis gender dan selanjutnya mampu mengidentifikasi dan membedakan kasus kekerasan kepada perempuan secara umum dan kasus kekerasan kepada perempuan yang khusus berlatar belakang persoalan gender. Dari diskusi yang dilakukan disimpulkan beberapa hal yang penting dan bisa menjadi pijakan dalam langkah ke depan yaitu : kekerasan perempuan sangat erat kaitannya dengan relasi gender yang tidak adil, ketidak adilan relasi gender adalah hasil dari konstruksi norma sejak kecil, menciptakan kesetaraan relasi gender menjadi tidak mudah ketika berhadapan dengan norma, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menerima norma yang ada dengan batasan norma tersebut tidak menghalangi kesempatan keberdayaan perempuan sehingga perempuan memiliki posisi tawar dan tidak tergantung pada laki-laki, sehingga menghindarkan pada potensi tindakan kekerasan terhadap Perempuan

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR ILLEGAL (STUDI KASUS DI KELURAHAN NAMBO KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA) Yulian Yusuf, Niken; Kurnaiwati, Wa Ode Intan; Supriadi, Supriadi; Yusuf, M.; Ismail, La Ode; Basri, Muhammad; Tamar Yakub, L.M Yakda
PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research Vol 2 No 02 (2024): PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences And Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/phenomenon.v2i02.1225

This study aims to determine and analyze the factors that cause Illegal sand mining in Nambo Village, Kendari City and to understand and analyze the law enforcement of illegal sand mining in Nambo Village, Kendari City, Southeast Sulawesi. Literature research method. The result of the research is that the problem of illegal sand mining is caused by various complex factors, ranging from high demand for sand, weak law enforcement, to lack of public awareness and economic alternatives. Effective handling requires comprehensive efforts from various parties, including the government, law enforcement officials, academics, and the community. Enforcement of illegal sand mining is carried out by controlling mining points that do not have licenses. It was observed that people's sand mining was also still closed, triggering community protests. In addition, heavy equipment confiscation and the determination of suspects for illegal mining perpetrators were also carried out. However, this needs to be balanced with the ease of community mining permits and assistance for the community in carrying out mining activities.

PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM (STUDI TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA) Kurnaiwati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian; Supriadi, Supriadi; Yusuf, M.; Ismail, La Ode; Ramadham Soniwaru, Muhammad Syahrir; Tamar Yakub, L.M Yakda
PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research Vol 2 No 02 (2024): PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences And Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/phenomenon.v2i02.1226

The authority of Bawaslu as a state institution that has the authority, namely the authority to oversee the stages of organizing general elections and to adjudicate disputes over the general election process must be in accordance with the state constitution in its implementation so as not to cause the actions or decisions issued by Bawaslu to be defective in authority. The research method used is empirical normative legal research with a statutory approach. The results showed that: 1) The implementation of the authority to carry out election supervision has been in accordance with the state constitution and the rules of Election law in this case Law No. 7 of 2017 concerning General Elections and technical regulations for the implementation of Bawaslu's authority by carrying out the functions of preventing violations by increasing community / public participation. 2) The implementation of the authority to adjudicate election process disputes consisting of election administrative violations and election process disputes, Bawaslu institutionally has carried out this function optimally.

Penghormatan kepada Guru dalam Perspektif Islam: Kaitannya dengan Motivasi Belajar dan Efektivitas Pembelajaran Mudzakkir, Ahmad; Sakka, Abd. Rahman; Ismail, La Ode
Journal of Social and Scientific Education Vol. 1 No. 2 (2024): June 2024
Publisher : South Sulawesi Education Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58230/josse.v1i2.285

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penghormatan kepada guru dalam perspektif Islam, kaitannya dengan motivasi belajar siswa, dan kontribusinya terhadap efektivitas pembelajaran dalam konteks pendidikan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji penghormatan kepada guru dalam perspektif Islam dan hubungannya dengan efektivitas pembelajaran. Data primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab klasik, sementara data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghormatan kepada guru dalam Islam sangat penting dalam menciptakan iklim pembelajaran yang efektif. Guru dihormati sebagai pewaris nabi dan diharapkan memiliki sifat tawadhu', sabar, dan berilmu. Penghormatan ini meningkatkan motivasi siswa, memperkuat komunikasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Meskipun terdapat tantangan di era digital seperti berkurangnya interaksi fisik dan akses informasi, penghormatan kepada guru tetap dapat dipertahankan dengan etika komunikasi digital yang baik. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai penghormatan kepada guru dalam kurikulum dan budaya sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan penanaman nilai-nilai tersebut pada siswa.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK NARAPIDANA DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA Kurniawati, Wa Ode Intan; Saprudin, Saprudin; Ismail, La Ode; Muhram, La Ode; Yulian Yusuf, Niken; Suprayogi Yusuf, Virya; Hayati, Sri; Rosta, Moses; Apriani, Leny
JICS : Journal Of International Community Service Vol 3 No 02 (2024): JICS : Journal Of International Community Service
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jics.v3i2.1374

This study aims to analyze the legal protection of the rights of prisoners in the divorce process that takes place in the Religious Court. The method used in this research is a qualitative approach using case studies and in-depth interviews with several prisoners who are undergoing divorce at the Religious Court, as well as judges and related legal practitioners. The results show that although prisoners have the right to apply for divorce and receive legal protection, there are a number of challenges faced, including limited access to attend the trial in person, as well as communication problems between prisoners and legal counsel. Religious Courts tend to accommodate divorce proceedings through remote court facilities, but not all prisoners have sufficient understanding of the procedure. The contribution of this research is to provide recommendations for improving the legal system in the Religious Courts to provide maximum protection for prisoners in divorce cases

PENYULUHAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG BAHAYA KENAKALAN REMAJA DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA SISWA SMA 8 KENDARI Yusuf , Niken Yulian; Yusuf, Virya Suprayogi; Supriadi, Supriadi; Yusuf, M; Kurniawati, Wa Ode Intan; Hariru, La Ode; Faisal, Amir; Ismail, La Ode; Putri, Sri; Akmal, Akmal
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v4i01.1379

Juvenile delinquency is a social problem that often occurs among students, including in Kendari City. This is an important concern considering the negative impacts that can be caused, both for individuals and society. One way to overcome these problems is to provide legal counseling to students, especially at SMA 8 Kendari. This legal counseling activity includes material on various forms of juvenile delinquency, such as fighting, theft, and drug abuse, as well as applicable legal sanctions in accordance with existing laws and regulations. The results of this activity are expected to form a wiser student mindset in dealing with various social problems and reduce the number of juvenile delinquency among students. In addition, this counseling can also strengthen students' understanding of the role of law in creating a safe and orderly environment. Thus, through legal counseling, SMA 8 Kendari students are expected to become agents of change in reducing juvenile delinquency in their environment.

Konsep Ri’ayah dalam Hadis Kepemimpinan: Studi Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah Andi Sitti Emeralda Ria; Ismail, La Ode; Sakka, Abdul Rahman
Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis Vol 16 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/tahdis.v16i1.53851

This study investigates the concept of ri’ayah in Prophetic traditions on leadership and its applicability to the leadership practices of school principals within the education sector. Employing a descriptive qualitative approach and thematic analysis of selected traditions, the research identifies five key components of ri’ayah: managerial responsibility, collaboration, adaptability, religiosity, and justice. The findings demonstrate that incorporating these principles significantly enhances the effectiveness of school leadership, particularly in optimizing resource management, cultivating an inclusive and harmonious learning environment, and advancing the development of students and educators. Moreover, the study underscores the intersection between ri’ayah and servant leadership, which prioritizes service-oriented values, compassion, and integrity as pivotal to achieving educational excellence. By bridging Islamic teachings and contemporary leadership theories, this article contributes to academic discourse while offering practical insights for school principals to foster high-quality, competitive, and ethically grounded educational environments.

PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DALAM PRESPEKTIF HADIS Maraulang, Maraulang; Ismail, La Ode
Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 18 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Ngawi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56997/almabsut.v18i2.1516

Abstract: The role of women as breadwinners is a significant topic in modern Islamic studies. In Islamic tradition, while men are generally regarded as the primary breadwinners, numerous hadiths support women's involvement in the family's economy. This research evaluates and interprets the hadiths concerning women as breadwinners and their application in modern life. Through a literature review of the hadiths, it is found that Islam permits women to work and make a living as long as they adhere to Sharia law and continue to fulfill their duties as homemakers. This research also highlights how the dual role of women can positively contribute to the family's economy and address the challenges they face. Family support, community, as well as governmental and corporate policies, are crucial in assisting women to balance their roles as breadwinners and homemakers. The conclusion of this study indicates that Islam not only allows but also values the contribution of women to the family economy, demonstrating flexibility and balance in Islamic teachings. Keywords: Women, Breadwinners, Hadith Perspective

Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Ismail, La Ode
Jurnal Ilmiah Dikdaya Vol 12, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/dikdaya.v12i2.350

Even though the age limit has been set, there are still deviations by carrying out underage marriages. This is clearly contrary to the principles and conditions of marriage outlined by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Against this deviation, Law Number 16 of 2019 concerning Marriage provides a way out in the form of a dispensation from the court.In this study, the method used is normative empirical. This empirical normative legal research method is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. Research results Amended in Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 in Article 7 Paragraph (1) reads: "Marriage is only permitted if a man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years." The age limit for women's marriage is based on the readiness for women to marry in terms of education, psychology, and health readiness. These changes have been thought out in a systematic and structured manner followed by philosophical, sociological, and juridical foundations. Marriage does not always bring happiness, especially if the marriage is held at an early age. For those who do not feel happy will always fight and even divorce.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR ILLEGAL (STUDI KASUS DI KELURAHAN NAMBO KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA) Yulian Yusuf, Niken; Kurnaiwati, Wa Ode Intan; Supriadi, Supriadi; Yusuf, M.; Ismail, La Ode; Basri, Muhammad; Tamar Yakub, L.M Yakda
PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research Vol 2 No 02 (2024): PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences And Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/phenomenon.v2i02.1225

This study aims to determine and analyze the factors that cause Illegal sand mining in Nambo Village, Kendari City and to understand and analyze the law enforcement of illegal sand mining in Nambo Village, Kendari City, Southeast Sulawesi. Literature research method. The result of the research is that the problem of illegal sand mining is caused by various complex factors, ranging from high demand for sand, weak law enforcement, to lack of public awareness and economic alternatives. Effective handling requires comprehensive efforts from various parties, including the government, law enforcement officials, academics, and the community. Enforcement of illegal sand mining is carried out by controlling mining points that do not have licenses. It was observed that people's sand mining was also still closed, triggering community protests. In addition, heavy equipment confiscation and the determination of suspects for illegal mining perpetrators were also carried out. However, this needs to be balanced with the ease of community mining permits and assistance for the community in carrying out mining activities.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search