Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG N0 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP APBDes “PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” (STUDI KASUS : DESA TELUK PULAI LUAR KEC. KUALUH LEIDONG) Fadhilatul Afifah Tanjung; Ramadhan Syahmedi Siregar
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.910

Abstract

Penerapan UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa diketahui mendorong banyaknya perkembangan serta perubahan terutama dalam mengelolah anggaran keuangan desa, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU Desa tersebut terhadap APBDes di Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, melalui perspektif Siyasah Dusturiyah (kebijakan ketatanegaraan). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip konstitusional, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, diterapkan dalam pengelolaan APBDes.  Metode penelitian yang diterapkan yakni jenis kualitatif melalui studi kasus. Data dihimpun dari hasil wawancara mendalam bersama perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga warga masyarakat, serta analisis dokumen APBDes tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Desa menempatkan otoritas besar kepada desa untuk pengelolaan keuangan, implementasinya di Desa Teluk Pulai Luar masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kapasitas SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya pengawasan oleh BPD. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, ditemukan bahwa prinsip-prinsip good governance belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pengelolaan APBDes. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, serta penguatan peran BPD dan lembaga pengawasan untuk memastikan APBDes dikelola secara transparan dan akuntabel. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan desa pasca-UU Desa dari sudut pandang hukum ketatanegaraan. 
Hukum Jual Beli Anjing untuk Berburu Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Nagari Balai Baiak) Muhammad Riko; Ramadhan Syahmedi Siregar
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i1.12263

Abstract

Abstracts: This study aims to analyze the law of buying and selling hunting dogs from the perspective of the Hanafi and Shafi'i schools of Islamic jurisprudence, with a case study in Balai Baiak Village. In Balai Baiak, the tradition of hunting wild boars ("baburu hutan") using dogs is deeply rooted in the community's culture, driving a highly active market for hunting dogs despite the religious ambiguity surrounding such transactions. This research is qualitative, combining empirical field research (interviews and observations in Balai Baiak) with a comparative normative legal approach (library research). The findings show a significant gap between religious theory and local practice. The Shafi'i school strictly prohibits the buying and selling of dogs, categorizing them as inherently impure (najis al-'ain) and lacking valid commodity value (mutaqawwim). Conversely, the Hanafi school permits the transaction of hunting dogs, classifying them as non-impure in their live state and recognizing their utility (manfa'at) for hunting and guarding. The community of Balai Baiak predominantly aligns with the Shafi'i school in general worship, yet practically adopts the Hanafi model in their economic transactions regarding hunting dogs to support their traditional livelihood.Keywords: Dog Transactions; Hunting Dogs; Hanafi School; Shafi'i School; Balai Baiak.Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli anjing untuk berburu perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, dengan studi kasus di Desa Balai Baiak. Di Desa Balai Baiak, tradisi berburu babi hutan menggunakan anjing telah mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat, sehingga mendorong aktivitas jual beli anjing buruan yang sangat aktif meskipun terdapat ambiguitas hukum dalam aspek keagamaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dan observasi di Desa Balai Baiak, dengan pendekatan normatif komparatif (library research). Hasil penelitian menunjukkan adanya celah yang signifikan antara teori keagamaan dan praktik lokal. Mazhab Syafi'i secara tegas melarang jual beli anjing karena mengategorikannya sebagai najis al-'ain (najis secara zat) sehingga tidak memenuhi syarat barang jualan yang suci dan bernilai (mutaqawwim). Sebaliknya, Mazhab Hanafi membolehkan transaksi tersebut dengan alasan bahwa anjing yang hidup tidaklah najis zatnya dan memiliki nilai kemanfaatan  yang jelas untuk berburu maupun menjaga tanaman. Masyarakat Desa Balai Baiak yang mayoritas bermazhab Syafi'i dalam ibadah, secara praktis mengadopsi pandangan Mazhab Hanafi dalam transaksi ekonomi anjing buruan demi mendukung kelangsungan tradisi kemasyarakatan mereka.Kata kunci: Jual Beli Anjing; Anjing Berburu; Mazhab Hanafi; Mazhab Syafi'i; Balai Baiak.