Garuda - Garba Rujukan Digital

Hakekat Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, dan Kemaslahatan Rasmuddin
RELIGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 3 No. 1 (2025): Religi, Juni 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/religi.v3i1.1180

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hakikat prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagai landasan normatif dan filosofis dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Keempat prinsip tersebut merupakan unsur fundamental dalam menjamin terciptanya sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, kepentingan publik, dan tatanan sosial yang harmonis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah hubungan antar prinsip tersebut melalui studi literatur dan perbandingan konsep dalam filsafat hukum klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sebagai nilai substansial harus diseimbangkan dengan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, kepastian hukum dalam penerapannya, serta mempertimbangkan kemaslahatan sebagai prinsip etis dalam konteks hukum Islam. Ditemukan pula bahwa ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum sering menjadi tantangan dalam praktik peradilan, yang membutuhkan pendekatan proporsional dan integratif. Oleh karena itu, pembentukan hukum ideal seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosiologis dan teologis dalam rangka menciptakan hukum yang responsif dan berkeadaban

Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Perjanjian Leasing dan Jaminan Fidusia Alimudin; Rasmuddin; Hamzah, Ismi Fadjriah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/bb1jak64

Perkembangan pembiayaan leasing di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang bernilai ekonomi tinggi melalui sistem pembayaran secara angsuran. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen pada dasarnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktiknya, penerapan asas tersebut tidak selalu berjalan secara ideal karena penggunaan kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh perusahaan leasing sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian leasing serta mengkaji implikasi hukum penggunaan jaminan fidusia dalam hubungan pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik leasing cenderung bersifat formal karena debitur memiliki keterbatasan kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap klausul kontrak baku yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Selain itu, penggunaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip keseimbangan dan perlindungan konsumen agar penerapan asas kebebasan berkontrak dapat berjalan secara lebih adil serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Pembuktian Tanda Tangan Digital Dalam Sengketa Perdata Di Era Digitalisasi: Verification of Digital Signatures in Civil Disputes in the Digital Age Inayah Nurmuthmainna; Rasmuddin; Umar, Wahyudi
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1292

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik pembuktian hukum perdata, khususnya terkait penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi elektronik. Tanda tangan digital semakin banyak digunakan sebagai sarana autentikasi dan persetujuan dalam perjanjian elektronik, namun masih menimbulkan permasalahan hukum terkait kekuatan pembuktiannya dalam sengketa perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian tanda tangan digital serta menganalisis pengaturan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat sebagai alat bukti hukum sepanjang memenuhi unsur keotentikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksananya. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan perdata masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum serta perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan teknologi informasi, serta penyesuaian hukum acara perdata guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak dalam sengketa perdata di era digital.

Hakekat Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, dan Kemaslahatan Rasmuddin
RELIGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 3 No. 1 (2025): Religi, Juni 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/religi.v3i1.1180

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hakikat prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagai landasan normatif dan filosofis dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Keempat prinsip tersebut merupakan unsur fundamental dalam menjamin terciptanya sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, kepentingan publik, dan tatanan sosial yang harmonis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah hubungan antar prinsip tersebut melalui studi literatur dan perbandingan konsep dalam filsafat hukum klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sebagai nilai substansial harus diseimbangkan dengan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, kepastian hukum dalam penerapannya, serta mempertimbangkan kemaslahatan sebagai prinsip etis dalam konteks hukum Islam. Ditemukan pula bahwa ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum sering menjadi tantangan dalam praktik peradilan, yang membutuhkan pendekatan proporsional dan integratif. Oleh karena itu, pembentukan hukum ideal seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosiologis dan teologis dalam rangka menciptakan hukum yang responsif dan berkeadaban

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL JUSTICE DAN SOCIAL JUSTICE Wahyudi Umar; Rasmuddin; Andi Hikmawanti
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1724

Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang kompleks karena harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice. Prinsip moral justice menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya, sementara prinsip social justice menuntut agar hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti literatur, fatwa, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam dilakukan melalui konsep wasiyyah dan wasiat, serta zakat dan sedekah. Konsep wasiyyah dan wasiat memberikan hak kepada individu untuk memutuskan bagaimana harta mereka akan dibagikan setelah mereka meninggal dunia, sementara zakat dan sedekah menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice untuk mencapai keadilan yang lebih luas.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search