Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Justitia et Pax Journal on Education Unes Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum Sasana Jurnal Kompilasi Hukum Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Rampai Jurnal Hukum
Arvita Hastarini
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia Arvita Hastarini
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1272

Abstract

Since the first, land rights have been important for people in any part of the world, including indigenous peoples of Indonesia. However, indigenous peoples in Indonesia continue to be in a weak position in the pursuit of land rights and access to natural resources. In fact, the position of indigenous peoples in obtaining land rights is recognized and protected by the constitution contained in the 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). Therefore, this study wants to know how the legal position of Indigenous Peoples in obtaining Land Rights based on the positive law of the draft land laws and regulations in Indonesia and how the process of submitting an application for indigenous peoples in obtaining joint property rights over the land of an indigenous peoples who are in certain areas in Indonesia. The research was structured using a normative juridical research method using a statutory approach that will examine and analyze the application of the rules or norms in various laws and regulations and also in the Land Bill which will become a new legal product and various literatures. others as a resource that can help in answering all existing problems.
Establishing Warehouse Receipts as Debt Guarantees in Indonesia’s Sharia Economic Law Hastarini, Arvita; Ariesta Wibisono Anditya; Elza Qorina Pangestika
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v3i2.9693

Abstract

This study addresses Indonesian farmers' challenges in accessing credit due to limited collateral options recognized by financial institutions. Farmers often struggle with capital access, as their agricultural products are not classified as eligible collateral under existing regulations. As a result, they cannot use their crops as collateral due to the absence of legal provisions. The research aims to answer two main questions: How can the position of Warehouse Receipts be recognized as a Debt Guarantee Right in Indonesian law? What is the execution power of Warehouse Receipt guarantees if the debtor defaults? This study analyzes the relevant laws and regulations using a normative juridical research method with a statutory approach. The findings reveal that Law No. 9/2006 (amended by Law No. 9/2011) established a legal framework for Warehouse Receipts, transforming them from proof of custody into evidence of property rights. This legal recognition enables Warehouse Receipts to be used as collateral, providing farmers an avenue to access credit. Furthermore, the study concludes that the execution of Warehouse Receipt guarantees is enforceable in cases of debtor default, offering enhanced legal certainty for creditors.
MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM TERTIB BERLALU LINTAS SEJAK USIA DINI DI PAUD NABILA DESA DONOHARJO: Hastarini, Arvita
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 1 No. 5 (2023): Oktober
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v1i5.53

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya kesadaran sejak usia dini untuk selalu tertib dan patuh berlalulintas di jalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rendahnya pengetahuan dan kepekaan hukum bagi masyarakat Indonesia mengenai kesadaran berlalulintas yang tertib berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Dengan adanya peraturan lalu lintas, diharapkan masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas dengan tertib sesuai Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana hasil obesrvasi yang dilakukan pengabdi terhadap angka melek hukum berlalulintas di masyarakat umum kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah tinggi, sehingga perlu dimulai sedari awal dengan memberikan edukasi bagi anak-anak usia dini untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebagai antisipasi, maka pengabdian masyarakat ini berfungsi sebagai sosialisasi pentingnya menumbuhkan kesadaran berlalulintas yang benar dan tertib sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan ditetapkan. Dengan kesadaran dan pemahaman bersama dalam berkendaran dijalanan, maka secara otomatis akan terciptanya ketertiban. Dengan ketertiban inilah akan tercipta keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh semua pihak.  
Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Hastarini, Arvita; Gusta Andini, Orin
JATISWARA Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i2.199

Abstract

Berbagai kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik memunculkan kontroversi. Penerapan pasal delik pencemaran nama baik dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi. Fokus permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur secara terperinci dengan salah satu pointnya yaitu melakukan perubahan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan.
Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) dalam Perspektif Hukum: Implikasi Pandemi COVID-19 Hastarini, Arvita
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.220

Abstract

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menandai perubahan status hukum dan sosial seseorang, serta menjadi landasan pembentukan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pelaksanaan ijab qabul secara daring, terutama selama masa pandemi COVID-19, dengan studi kasus di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, di mana akad nikah dilangsungkan melalui sambungan telepon. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam), fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta yurisprudensi yang relevan. Data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka dan dokumen hukum, kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian praktik pernikahan daring dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun belum ada ketentuan eksplisit dalam hukum positif Indonesia yang mengatur pernikahan daring, praktik ini dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, termasuk adanya wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majelis—yang dalam konteks daring dapat difasilitasi melalui teknologi komunikasi. Pencatatan nikah tetap diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 KHI. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan secara daring, dalam kondisi tertentu seperti pandemi, dapat diterima baik secara syar’i maupun legal formal. Rekomendasi utama adalah perlunya regulasi khusus mengenai pernikahan daring dalam sistem hukum Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum, memastikan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan dengan metode tersebut.
Regulatory Gaps In Copyright Protection For NFT-Based Digital Artworks In Indonesia Aditya Pangestu Nugroho; Hastarini, Arvita
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v7i1.1760

Abstract

This research analyzes the legal protection mechanisms for digital illustration copyrights in the NFT market in Indonesia so that the public's limited knowledge about copyrights can lead to many problems, such as effectively addressing digital art theft. Besides the types of digital art that are still unfamiliar to the Indonesian public, plagiarism is one of the biggest threats to digital artists. Because the internet is vast and easily accessible, it is easier for a digital artwork to be stolen without the creator's knowledge. Some key issues that will be discussed in this scientific paper are the protection of copyright for digital art as one of the copyrights that must be protected, as well as the implementation issues of protecting digital art against attempts to use these works without permission. Using a normative juridical method. The results of the research and discussion conclude that legal protection for digital art is implicitly regulated under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Starting from the protection of the creator's exclusive rights to the legal actions that can be taken by the creator of the work. Keywords: Intellectual Property, NFT Marketplace, The Legal Protection
KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN HASIL KORUPSI DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN Hastarini, Arvita
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.797

Abstract

The reduced central supervision of the regions causes budgetary and authority deviations so that they tend to commit acts of corruption. Various methods were used to hide the money resulting from corruption, one of which was by placing the funds in a company. Through normative juridical research, it is found that notaries can play a role in preventing money laundering by reporting perpetrators who are suspected of committing money laundering crimes even though the Notary Office Law requires Notaries to keep everything confidential regarding the deed, unless the Law stipulates other. The legal position of a Notary, apart from being a public official (openbaar ambtenaar) who is authorized to make authentic deeds, can be held responsible for his actions in connection with his work in making deeds and is obliged to keep the contents of the deed secret, but also a Notary as part of law enforcement officials and citizens of Indonesia. who comply with the law according to government regulation Number 43 of 2015 is one of the parties that is obliged to report a party suspected of having committed a crime of money laundering.
Co-Authors Aditya Pangestu Nugroho Anditya, Ariesta Wibisono Dista Amelia Sontana Elza Qorina Pangestika Elza Qorina Pangestika Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Gusta Andini, Orin Hartanto Hartanto Kelik Endro Suryono Nur Anisah, Laili Orin Gusta Andini Said Munawar