Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra
Hardianto Djanggih
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK Anzar Makkuasa; Hardianto Djanggih
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 4 No 2 (2026): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v4i2.412

Abstract

Perdagangan elektronik memperluas akses konsumen terhadap barang dan jasa, tetapi sekaligus memperkuat penggunaan kontrak baku yang memuat klausula eksonerasi. Konsumen umumnya hanya dapat menyetujui atau meninggalkan transaksi tanpa kesempatan merundingkan pembagian risiko. Penelitian ini menganalisis keabsahan dan batas klausula eksonerasi dalam perdagangan elektronik serta merumuskan model perlindungan hukum yang mampu menjamin keseimbangan para pihak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan elektronik tidak dengan sendirinya mengesahkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, meniadakan hak pengembalian, menyamarkan informasi material, atau menempatkan seluruh risiko kegagalan sistem pada konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus diterapkan bersama asas itikad baik, transparansi, proporsionalitas, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi. Perlindungan yang efektif membutuhkan pengawasan preventif terhadap desain kontrak, standar keterbacaan dan persetujuan berlapis untuk klausula material, tanggung jawab platform sesuai tingkat kendalinya, pembuktian yang tidak membebani konsumen, serta pemulihan yang cepat. Pemerintah perlu membangun pengawasan klausula baku digital dan mekanisme pengaduan terpadu, sedangkan pelaku usaha wajib menerapkan kontrak yang ringkas, transparan, dan tidak menghapus hak konsumen.
Co-Authors Anzar Makkuasa Fernyta Rosnani Ranuntu Ilham Abbas Irwan Irwan Lilis Ekayani Muhammad Kamal Mulyati Pawennei Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fitriyani Ramlah Ramlah Rian Ananda Jultika Rizal Permana Rizki Ramadani Syahruddin Nawi Tarmizi Tarmizi Yudha Kuswara