Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kemudi

ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIGOLABANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA ACEH Helmi Helmi; Ady Muzwardi; Effendi Hasan
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.44 KB)

Abstract

Aplikasi Sigolabang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah secara efektif dan efesien dalam rangka mendukung terjalannya e- government. Pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan qanun Nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah Kota Banda Aceh. Namun dalam pelaksanaannya masih timbul masalah dalam proses pengelolaan barang milik daerah pada suatu SKPK yang disebabkan oleh pengalaman dan kemampuan para petugas yang terbatas sehingga mengalami penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Atau yang disebut dengan kelemahan sumberdaya manusia, infrastruktur dan pemanfaatan asset daerah menjadi lebih produkif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan analisis pengelolaan barang milik daerah kota banda aceh dalam menggunakan aplikasi sigolabang. Dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan di SKPK pemerintah kota Banda Aceh, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder yaitu melalui observasi,dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah kota Banda Aceh sudah sesuai dengan teori dalam praktisnya sehingga penerapan sigolabang ini sangat efektif dalam mengelola asset pemerintah kota Banda Aceh dan dapat berdampak positif terhadap kinerja pemerintah kota dalam rangka mendonkrak pertumbuhan pendapatan asli daerah, kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaan aplikasi ini adalah kelengkapan alat pendukung sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas internet serta kemampuan petugas yang belum begitu mahir menggunakan aplikasi sigolabang ini, diharapkan kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk memberikan perhatian lebih kepada instansi yang mengelola barang milik daerah supaya bisa melaksanakan tugas yang lebih baik dan terciptanya pemerintah yang baik Good Governance.
Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang Sayed Fauzan Riyadi; Ady Muzwardi; Eki Darmawan
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1480.099 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3361

Abstract

Kepelabuhanan merupakan salah satu bagian dari tata kelola maritim. Karena itu, dalam dokumen ini pembahasan mengenai tata Kelola kepelabuhanan diletakkan sebagai bagian dari maritime governance. ada beberapa masalah yang dihadapi tata kelola maritim dewasa ini. Penelitian Tata Kelola Pelabuhan Kota Tanjungpinang bertujuan untuk melihat melihat kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan potensi jasa kepelabuhanan untuk mendorong perekonomian daerah Kota Tanjungpinang. Selain karena Kota Tanjungpinang memiliki 28 buah pelabuhan yang berada di dalam wilayah administratifnya, juga karena pelabuhan memainkan peran fundamental dalam struktur perekonomian Kota Tanjungpinang sebagai kota perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah metode kualitatif. Hasil kajian ini memperlihatkan masih lemahnya praktek Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengelola pelabuhan yang ada. Lemahnya tata kelola pelabuhhan tersebut akibat memiliki kekuatan dan peluang untuk merubah kelemahan dan ancaman yang hadir akibat tidak harmonisnya collaborative governance dengan melandaskan pada azas-azas pelaksanaan otonomi daerah yang disinergikan dengan tatanan kepelabuhanan nasional.