Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.602
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Locus Journal of Academic Literature Review International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)
Riswan Munthe
Universitas Medan Area
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha Sri Hidayani; Riswan Munthe
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i2.2017

Abstract

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja adalah: Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Paengusah. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan.Faktor-faktor penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusahan adalah karena alasan-alasan yang berhubungan atau yang melekat pada pribadi buruh. Alasan-alasan yang berhubungan dengan tingkah laku buruh dan alasan-alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan artinya demi kelangsungan jalannya perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha dilihat berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.Proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau biasa disebut Perselisihan hubungan Industrial diselesaikan melalui Lembaga Bipartit adalah suatu bentuk perundingan antara pekerja/buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dengan lembaga tripartit yaitu Mediasi Konsiliasi, Arbitrase dan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara Sri Hidayani; Blinton Mangojak Samosir; Riswan Munthe
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5096

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Masalah difokuskan pada regulasi hukum kehutanan dalam kaitannya dengan perubahan peruntukan kawasan hutan di Indonesia; tata cara; serta hasil penyelesaian yang dilakukan pemerintah Sumatera Utara terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir. Guna mendekati masalah ini dipergunakan Metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini dipergunakan data primer dan data sekunder. Data-data dikumpulkan melalui analisis data kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Peraturan tentang tata cara peruntukan perubahan hutan menjadi kawasan bukan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang tata Cara Perubahan Peruntukan, dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba. Tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan yakni Menteri setelah menerima usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaah teknis, Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu menerbitkan keputusan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang diusulkan. Hasil proses penyelesaian peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengubah status dan fungsi kawasan hutan membuat Pariwisata.
Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa (Studi Kasus Putusan No.2811/Pid.B/2016/PN. Mdn) Nanda Syahra Nasution; A. Lawali Hasibuan; Riswan Munthe
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 1 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i1.1670

Abstract

Collector is an act of buying, renting, exchanging, receiving, pawning, transporting, keeping, or hiding an object or taking profit from the proceeds of an object known or suspected to have been obtained from a crime and is punishable by a maximum imprisonment of four years. The research method used in this research is normative research method and direct data collection is obtained from related agencies, namely the Medan District Court and from library materials. Factors causing the criminal act of collecting spido meters by employees of PT. Prima Jaya Perkasa based on decision No. 2811 / Pid.B / 2016 / PN.MDN, which is known in this case, shows that the criminal act of using spido meter is caused by internal factors consisting of individual, economic, educational and religious factors. The next factor is due to external factors consisting of environmental factors and technological and cultural development factors. The panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. The countermeasures carried out in the criminal act of detention are repressive and preventive measures.
Analisis Hukum terhadap Hak-Hak Ketenagakerjaan yang di PHK Secara Sepihak oleh PT Canang Indah Sri Hidayani; Montayana Meher; Riswan Munthe
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 1 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i1.1866

Abstract

Tenaga kerja merupakan living organism artinya manusia merupakan suatu makhluk hidup terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan bahkan secara memungkinkan berfungsinya suatu organisasi atau perusahaan dan menjadi unsur penting dalam manajemen faktor-faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain alasan yang berhubungan atau yang melekat pada pribadi buruh, alasan yang berhubungan dengan tingkah laku buruh, alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan artinya demi kelangsungan jalannya perusahaan, adanya kinerja yang tidak baik, adanya penolakan dari kinerja untuk menandatangani surat kontrak, adanya kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja, adanya tuntutan dari pekerja untuk diangkat menjadi pegawai tetap dan adanya efesiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, pertimbangan Hakim dalam perkara perselisihan hubungan Industrial pada Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn, yaitu Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak dapat diteruskan dan diperpanjang serta dilanjutkan, sehingga hubungan kerja sudah tidak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Pasal 52 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan karena tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diamanatkan Pasal 52 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat akibat dari berakhirnya hubungan kerja tersebut menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima jo Pasal 100 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Irfandi, Mhd Tree Irfandi; Munthe, Riswan; Lubis, Aldi Subhan
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v5i2.2098

Abstract

Personal Data Include d in the Scope of Cyber Law is the law that regulates digital matters, privacy and information security and crimes related to the definition of personal data are not found in laws and regulations. The research objective in this thesis is how the law is regulated. ITE electronic information and transactions against perpetrators of criminal acts of distributing personal data (doxing) on social media as an effort to protect personal rights and how criminal sanctions are against perpetrators of criminal acts of distributing personal data on social media. Using Empirical Normative Legal Research Methods Is an Understanding of Law in the Meaning of Norms and Implementation of Legal Rules in real behavior and is evidence of whether citizens have behaved in accordance with legal provisions or not. The results of the study show that the perpetrators of the crime of spreading personal data on social media are found in law number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions and law number 27 of 2022 concerning personal data protection and threats of sanctions against perpetrators of distributing personal data are regulated in Article 67 with a sentence of four years in prison. 
Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Nasution, Syahra; Hasibuan, A. Lawali; Munthe, Riswan
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 6, No 1 (2024): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v6i1.2980

Abstract

The collector is an act of buying, renting, exchanging, receiving, pawning, transporting, keeping, or hiding an object or taking profit from the proceeds of an object known or suspected to have been obtained from a crime and is punishable by a maximum imprisonment of four years. The research method used in this research is normative research method and direct data collection is obtained from related agencies, namely the Medan District Court, and from library materials. Factors causing the criminal act of collecting spido meters by employees of PT. Prima Jaya Perkasa based on decision No. 2811 / Pid.B / 2016 / PN.MDN, which is known in this case, shows that the criminal act of using spido meter is caused by internal factors consisting of individual, economic, educational, and religious factors. The next factor is due to external factors consisting of environmental factors and technological and cultural development factors. The panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. The countermeasures carried out in the criminal act of detention are repressive and preventive measures.
Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penadahan oleh Karyawan PT Prima Jaya (Putusan No.2811/2016) Nasution, Nanda Syahra; Hasibuan, A Lawali; Munthe, Riswan
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i2.495

Abstract

This study aims to analyze the factors that cause the crime of speedometer theft by employees of PT. Prima Jaya Perkasa based on Decision No. 2811/Pid.B/2016/PN. MDN. In addition, this study also aims to evaluate the imposition of criminal sanctions against the perpetrators of these criminal acts, as stated in the relevant court decisions, focusing on the aspect of conformity between the sanctions given and the provisions of the applicable criminal law. This study analyzes the crime of arrest based on Article 480 of the Criminal Code with a normative-empirical juridical approach. The data were analyzed qualitatively to evaluate the relationship between legal norms and judicial practice. The goal is to recommend improvements in criminal law enforcement. The results of the study show that the crime of stealing a speedometer by an employee of PT. Prima Jaya Perkasa is triggered by internal factors, such as economic pressure and low education, as well as external factors, such as a poor social environment and technological advancements. The imposition of a sentence of 1 year and 6 months based on Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code reflects efforts to uphold justice and provide a deterrent effect. Prevention through legal education, economic strengthening, and internal supervision is needed to minimize similar cases in the future.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Sidney di Kota Medan Yudhanto, Dimas; Munthe, Riswan; Ramadhan, M. Citra
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 6, No 2 (2024): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v6i2.5335

Abstract

This research aims to analyze law enforcement and the judge's considerations in handing down criminal decisions against perpetrators of Sidney gambling crimes in the Medan District Court decision Number 1293/Pid.B/2024/PN Mdn. Law enforcement of criminal acts of gambling shoul be carried out by considering every law and regulation. The research method used is normative juridical with data collection through library research in the form of books and legal journals and criminal regulations. Based on the research results, it was found that the enforcement of punishment in handing down criminal decision was that the Panel of Judges in handing down sentences did not comply with the applicable regulations because they only paid attention to Article 303 of the Criminal Code. The Panel of Judges should also consider Article 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016, amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) which contains gambling. This was proven in the process of arresting the defendant, Rabndranath Pilay, who was using internet media by accessing the link www.dewatogel.com in his gambling activities. The judge's consideration in handing down criminal decision was to take into account more non-juridical aspects where the judge looked more at the defendant's background, economic situation and life of the defendant without considering the negative impact of gambling. The panel of judges should give the maximum possible punishment in order to eradicate gambling in society
Sosialisasi Aspek Hukum dan Ekonomi terhadap Kejahatan Geng Motor pada Kalangan Remaja di Dusun X Desa Medan Krio Munthe, Riswan; Maswandi, Maswandi; Utama Nst, Amrin Mulia
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.748

Abstract

Socialization of motorcycle gang crimes among teenagers that are increasingly rampant in the community where the perpetrators are minors who are members of motorcycle gang community groups. What is more interesting about the phenomenon of motorcycle gang groups is that the actions they take are brutal and disrupt public order, there are many violations that have an impact on the community. Therefore, it is necessary to convey to the community the legal aspects of motorcycle gang crimes and sanctions for motorcycle gang perpetrators, because motorcycle gangs are groups of young people (teenagers) who mostly have the same background, are still in school and are underage, who are members of a community of two-wheeled motor vehicle users. The method used in Community Service activities is a method of providing counseling, namely delivering material, which is then carried out in-depth discussions with participants from the mosque congregation and residents of Hamlet X, Medan Krio Village. The discussion began with the presentation of material on Motorcycle Gang Crimes among teenagers. Furthermore, residents of Hamlet X, Medan Krio Village asked questions, then continued an intense discussion with the speaker regarding the problem of motorcycle gang crimes.
Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Flora dan Fauna yang Dilindungi Siregar, M Yusuf Habibi; Munthe, Riswan
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7, No 1 (2025): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v7i1.6147

Abstract

The application of criminal sanctions for violations of Law No. 32 of 2024 on the Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems has a strategic role in protecting biological wealth in Indonesia, including in North Sumatra. This thesis examines the legal aspects related to the application of criminal sanctions for violators of the law, by highlighting the obstacles, effectiveness, and implications for conservation efforts in this region. This study found that although regulations have been in place, their legal implementation still faces various challenges such as lack of supervision, less than optimal law enforcement, and low levels of public awareness. This situation has an impact on the success of natural resource conservation efforts in North Sumatra. The results of this study emphasize the importance of collaboration between various parties, legal harmonization, and increasing public education to create an effective and sustainable conservation system.
Co-Authors A. Lawali Hasibuan Abdul Lawali Hasibuan Agus Pranata Sinaga Anggreini Atmei Lubis Anggreni Atmei Lubis Anri Naldi Ari Dermawan Arief Kurniawan Azwir Agus Beby Suryani Fithri Blinton Mangojak Samosir Cahaya Dwi Dris Juliansyah Edianto Sihaloho Falentino Surya Situmorang Fernandus Hasibuan, A Lawali Hasibuan, A. Lawali Hidayani, Sri Hidayani, Sri Hidayani, Sri Irfandi, Mhd Tree Irfandi Lisana Dewi Sidqin Tekualu Lubis, Aldi Subhan Lubis, Anggraeini Atmei M. Anwar Hafis Rangkuti MAHMUL SIREGAR Mangantar Anugrah Siregar Maswandi Montayana Meher Mubarak, Ridho Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Munawir, Zaini Munawir, Zaini Nanda Syahra Nasution Nasution, Nanda Syahra Nasution, Syahra Neng Nurcahyati Sinulingga Nugroho, Nur Pasaribu, Yusuf Hanafi Rafiqi Rahmat Hidayah Ridho Mubarak Rizkan Zulyadi Sidabutar, Robby Alexander Siregar, M Yusuf Habibi Sri Hidayani Sri Hidayani Sri Hidayani Sunarmi Sunarmi Utama Nst, Amrin Mulia Yosua Sitio, Ignasius Obin Yudhanto, Dimas