Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Sosialisasi Aspek Hukum dan Ekonomi terhadap Kejahatan Geng Motor pada Kalangan Remaja di Dusun X Desa Medan Krio Munthe, Riswan; Maswandi, Maswandi; Utama Nst, Amrin Mulia
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.748

Abstract

Socialization of motorcycle gang crimes among teenagers that are increasingly rampant in the community where the perpetrators are minors who are members of motorcycle gang community groups. What is more interesting about the phenomenon of motorcycle gang groups is that the actions they take are brutal and disrupt public order, there are many violations that have an impact on the community. Therefore, it is necessary to convey to the community the legal aspects of motorcycle gang crimes and sanctions for motorcycle gang perpetrators, because motorcycle gangs are groups of young people (teenagers) who mostly have the same background, are still in school and are underage, who are members of a community of two-wheeled motor vehicle users. The method used in Community Service activities is a method of providing counseling, namely delivering material, which is then carried out in-depth discussions with participants from the mosque congregation and residents of Hamlet X, Medan Krio Village. The discussion began with the presentation of material on Motorcycle Gang Crimes among teenagers. Furthermore, residents of Hamlet X, Medan Krio Village asked questions, then continued an intense discussion with the speaker regarding the problem of motorcycle gang crimes.
Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Flora dan Fauna yang Dilindungi Siregar, M Yusuf Habibi; Munthe, Riswan
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7, No 1 (2025): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v7i1.6147

Abstract

The application of criminal sanctions for violations of Law No. 32 of 2024 on the Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems has a strategic role in protecting biological wealth in Indonesia, including in North Sumatra. This thesis examines the legal aspects related to the application of criminal sanctions for violators of the law, by highlighting the obstacles, effectiveness, and implications for conservation efforts in this region. This study found that although regulations have been in place, their legal implementation still faces various challenges such as lack of supervision, less than optimal law enforcement, and low levels of public awareness. This situation has an impact on the success of natural resource conservation efforts in North Sumatra. The results of this study emphasize the importance of collaboration between various parties, legal harmonization, and increasing public education to create an effective and sustainable conservation system.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR: 749/PID.SUS/2023/PN Lbp) Yosua Sitio, Ignasius Obin; Munthe, Riswan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i1.544

Abstract

This study examines the forms of legal protection for victims of domestic violence, which is a long-standing social phenomenon and remains a significant issue in Indonesia, particularly affecting women. The home is not only a place of residence but also serves as the primary protection in the process of individual development. However, internal family conflicts often trigger domestic violence, impacting the physical and psychological conditions of the victims. This research is a normative juridical study using a statutory approach and a case approach. Data collection was conducted through literature review, document study, observation, and interviews. The analysis was carried out qualitatively to draw conclusions aligned with the issues studied. The study focuses on the forms of legal protection available for victims of domestic violence in Indonesia and the effectiveness of institutions in protecting victims in handling domestic violence cases. This research is based on the Lubuk Pakam District Court Decision Number: 749/Pid.sus/2023/PN.lbp. While the decision is considered appropriate, the author argues it is still inadequate due to the absence of definite protection for victims of domestic violence, especially women. The role of institutions in this decision is limited to processing the criminal acts committed by offenders.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan Sumatera Utara) Sidabutar, Robby Alexander; Munthe, Riswan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.562

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana adalah dengan mendapatkan restitusi. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Berddasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan masalah terkait dengan prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK, kendala permohonan restitusi dalam penanganan perlindungan anak kepada anak korban melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK,. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif). Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui lembaga perlindungan saksi dan korban Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi yang secara khusus di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaa Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.
Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian Cahaya; Munthe, Riswan; Sinulingga, Neng Nurcahyati
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v4i3.20814

Abstract

Tingkat pernikahan dini dan perceraian di Kota Medan tepatnya di Kabupaten Deli Serdang telah menjadi isu yang cukup serius. Oleh kareananya dengan adanya pendidikan pranikah dalam perspektif Islam tentunya dapat dijadikan sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Adapun pendidikan pranikah merupakan pendidikan yang mempersiapkan calon pengantin baik usia nikah, masa nikah atau usia pranikah untuk memiliki ketahanan dalam bidang spiritual, intelektual, emosional dan sosial dalam membentuk keluarga sakînah mawaddah wa rahmah. Lebih Lanjut Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan menggunakan Participatory Action Research (PAR) dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya penyusunan terkait Langkah-langkah kegiatan dalam pengabdian masyarakat di lokasi tersebut tersusun melalu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) evaluasi, dan didukung dengan para mitra yang terlibat dalam kegiatan ini yakni para masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 20 orang. Lebih lanjut Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan para mitra terhadap pendidikan pranikah dan hubungannya dengan pernikahan dinil sehingga hal tersbut dapat dijadikan mereka sebagai solusi untuk meminimalisir terjadinya sek bebas dan kekerasan dalam rumah tangga.
Legal Implementation of E-Ticketing For Minors Who Violate Traffic Regulations in Indonesia Kurniawan, Arief; Munthe, Riswan
International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol 7 No 3 (2025)
Publisher : The Islamic Education and Multiculturalism Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/ijierm.v7i3.583

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji implementasi hukum terhadap penerapan sistem e-tilang bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur menunjukkan perlunya mekanisme penegakan hukum yang efektif dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas hukum dan perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kerangka hukum yang ada terhadap anak di bawah umur dalam konteks e-tilang serta mengevaluasi tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, dokumentasi kasus, dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum lalu lintas terhadap anak di bawah umur, terutama terkait tanggung jawab orang tua, sanksi hukum, dan keadilan prosedural. Penelitian juga menemukan kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan praktik pelaksanaan, yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan norma masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya mekanisme hukum yang lebih sensitif terhadap anak dengan mengintegrasikan teknologi, penegakan hukum, dan perlindungan anak. Kata kunci: E-tilang, Hukum Lalu Lintas, Anak di Bawah Umur, Implementasi Hukum, Indonesia, Perlindungan Anak Abstract This study examines the legal implementation of e-ticketing (e-tilang) for minors who violate traffic regulations in Indonesia. The rise in traffic violations committed by underage drivers highlights the need for effective law enforcement mechanisms that balance legal accountability with child protection principles. This research aims to analyze how existing legal frameworks are applied to minors in the context of e-ticketing and to evaluate the challenges faced in its implementation. Using a qualitative legal approach, the study draws on statutory analysis, case documentation, and interviews with law enforcement officials. The findings reveal inconsistencies in the application of traffic laws to minors, particularly regarding parental responsibility, legal sanctions, and procedural justice. The study also identifies gaps between the normative legal framework and practical implementation, influenced by institutional capacity and community norms. These results emphasize the need for a more child-sensitive legal mechanism that integrates technology, law enforcement, and child protection. Keywords: E-ticketing, Traffic Law, Minors, Legal Implementation, Indonesia, Child Protection
The Effectiveness of Medan City Police Strategies in Preventing Child Trafficking of Minors Fernandus; Munthe, Riswan
International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol 7 No 3 (2025)
Publisher : The Islamic Education and Multiculturalism Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/ijierm.v7i3.586

Abstract

Abstrak Fenomena perdagangan anak di Kota Medan menunjukkan peningkatan signifikan baik dari segi kuantitas maupun modus operandi, yang kini bergeser dari pola individual ke bentuk kelompok terorganisasi berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi kepolisian dalam mencegah perdagangan anak, dengan fokus pada transformasi tren kejahatan, kapasitas institusional, inisiatif pencegahan, kolaborasi masyarakat, serta kerangka kebijakan dan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris, dengan unit analisis pada institusi Kepolisian Kota Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum serta laporan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan kasus perdagangan anak yang signifikan, disertai pergeseran modus operandi ke platform digital. Kepolisian telah mengembangkan strategi pencegahan melalui sosialisasi masyarakat dan kerja sama dengan sekolah serta LSM, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan keahlian siber. Studi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi multisektor, dan harmonisasi kebijakan untuk menghadapi perubahan pola kejahatan yang dinamis. Kata Kunci: perdagangan anak, pencegahan, kapasitas institusional, kolaborasi masyarakat, transformasi digital, kebijakan hukum Abstract The phenomenon of child trafficking in Medan City has shown a significant increase in both quantity and modus operandi, shifting from individual patterns to organized, digitally driven networks. This study aims to analyze the effectiveness of police strategies in preventing child trafficking, focusing on crime trend transformations, institutional capacity, preventive initiatives, community collaboration, and legal–policy frameworks. The research employed a qualitative normative–empirical approach, with the Medan City Police as the unit of analysis. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of legal documents and institutional reports. The findings reveal a sharp upward trend in trafficking attempts, accompanied by a shift toward digital recruitment methods. While the police have expanded preventive efforts through community outreach, school programs, and NGO partnerships, these initiatives remain limited by insufficient personnel, funding, and cyber expertise. The study highlights the urgent need to strengthen institutional capacity, enhance multi-sectoral collaboration, and align policy frameworks to effectively address the evolving dynamics of child trafficking. Keywords: child trafficking, prevention, institutional capacity, community collaboration, digital transformation, legal policy
Criminal Responsibility for Perpetrators Distributing Content Electronic Gambling (Analysis of Decision Number: 367/ Pid.Sus /2025/Pn. Mdn) Munthe, Riswan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6502

Abstract

Study This to describe related problem gambling that focuses on regulation offense load gambling based on regulation legislation in Indonesia and Accountability criminal for perpetrator distribute gambling through Electronic analysis decision number : 367/ Pid.Sus /2025/ PN . Mdn ). The research method used namely type study legal normative , so the data used is secondary data , and do data analysis with qualitative . Based on results found that arrangement offense load gambling based on regulation legislation in Indonesia , namely load gambling has regulated in the Criminal Code and Law Law No. 7 of 1974 concerning Orderliness Gambling , if offense gambling normal . As well as Article 27 paragraph (2) of the Law Republic of Indonesia Number 1 of 2024 Concerning Change Secondly , under the Law Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Information and Transactions Electronics . Accountability criminal for perpetrator distribute gambling through Electronic based on analysis decision number : 367/ Pid.Sus /2025/PN. Mdn ) namely accountability criminal has fulfil elements , which are the perpetrators proven without right distribute , transmit and or make can accessible information electronics and or document electronics that have load gambling so that element the has fulfilled and has been dropped punishment criminal in accordance Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the Law Republic of Indonesia Number 1 of 2024 Concerning Change Secondly , under the Law Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Information and Transactions Electronic has fulfilled , and stated has proven in a way valid and convincing do act criminal gambling
UPAYA PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENGANDUNG OBSCUUR LIBEL Munthe, Riswan; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Hidayani, Sri
Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i1.7087

Abstract

The aim of this research is only to focus on discussing the authority of pre-trial institutions regarding the termination of investigations carried out by the Police regarding criminal acts of document forgery and procedures for whether or not the termination of an investigation (SP3) is valid based on evidence as well as pre-trial applications containing obscuur libel based on decision Number 43/Pid. Pra/2023/PN Mdn. The research method used is normative legal research, which refers to library materials or secondary data. The collection of materials used is literature study based on books, journal articles and field studies by taking court decision data, then the data is analyzed qualitatively. The results of this research found that the pre-trial authority to terminate investigations carried out by the Police regarding criminal acts of forgery of documents, namely pre-trial in accordance with the provisions of Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code and Article 77 of the Criminal Procedure Code and based on the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 21/PUU-XII/2014 has been given three new pretrial object authority, namely the determination of suspects, search and confiscation. The procedure for whether to stop an investigation (SP3) is valid or not if it refers to the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, namely stopping the investigation because there is not enough evidence or the incident turns out not to be a criminal act or the investigation is stopped by law. Meanwhile, the pretrial petition containing obscuur libel in decision Number 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, based on the judge's considerations in the posita and petitum of the applicant's pretrial petition, has conflicted with one another, so that the judge's obscuur libel petition contains formal defects.
Analisis Hukum Kejahatan Money Laundering Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi Munthe, Riswan; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Hidayani, Sri
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (994.168 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1529

Abstract

This paper will examine the crime of money laundering as a crime in the economic field. The crime of money laundering is a crime that has its own characteristics from other crimes, because this type of crime is not a single crime but a double crime that has occurred. The purpose of this study will be to discuss the forms of money laundering based on the provisions of laws and regulations and the crime of money laundering is categorized as a crime in the economic field. The method in this study uses normative legal research, where normative research refers to concepts sourced from books, journals and written legislation. Based on the results of the study, it was found that money laundering based on the provisions of the legislation is an active crime and a passive crime, because the form of money laundering is carried out through financial institutions. Meanwhile, the form of money laundering crime is categorized as a crime in the economic field where this economic crime can be carried out in the form of placement, layering and integration.