Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.932
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah Mozaik Humaniora IHiS (Indonesian Historical Studies) Lakon Jurnal Pengkajian & Penciptaan Wayang Jurnal Abdi Insani Theological Journal Kerugma Journal Didaskalia Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso Jurnal Hukum dan Peradilan MANDARINABLE: Journal of Chinese Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Sinolingua Jurnal Kearsipan
Harto Juwono
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Pembatalan Sewa Tanah di Vorstenlanden Tahun 1823: Kasus Kontra Lex Rei Sitae Harto Juwono Harto Juwono
MOZAIK HUMANIORA Vol. 13 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mozaik.v13i2.3844

Abstract

AbstrakPersewaan tanah menjadi bagian penting dari perkembangan sejarah di Vorstenlanden. Fenomena ini telah berlangsung sejak dekade kedua abad XIX. Sepanjang sejarahnya, proses persewaan tanah pernah dihentikan, yaitu ketika Gubernur Jenderal G.A.G.P. Baron van der Capellen mengeluarkanStaatsblad tahun 1823 no. 6 yang melarang orang-orang Eropa menyewa tanah di wilayah kekuasaan raja-raja Jawa. Peristiwa yang dianggap berperan bagi terjadinya Perang Diponegoro ini merupakan akibat dari penerapan dua sistem hukum yang berbeda pada objek dan dalam konteks yang sama, yaitu hukum positif dan hukum adat. Namun, dalam historiografi Indonesia, kondisi tersebut selalu dikaji melalui pendekatan sejarah politik dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mencermati konteks yang berbeda dari pendekatan politik melalui pendekatan hukum. Dengan melalui metode sejarah, penelitian ini mengungkapkan bahwa ketika hukum positif dan hukum adat diterapkan bersamaan di lokasi dan pada objek yang sama, subjek maupun objek hukum akan kehilangan pedoman dalam pengambilan tindakan yang dianggap sah. Akibatnya, benturan tidak dapat dihindari dan mengakibatkan pengingkaran terhadap keabsahan keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Ketika keputusan pembatalan ini dikeluarkan, banyak orang menganggap pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan pelanggaran bukan hanya kewenangan raja Jawa melainkan juga terhadap aturan hukum yang berlaku. Pandangan itu memberikan dasar legal bagi keterlibatan banyak pemilik tanah pribumi dalam perlawanan Diponegoro.Kata kunci: hukum kolonial, sewa tanah, Vorstenlanden
ANTARA BEZITSRECHT DAN EIGENDOMRECHT: Kajian Tentang Hak Atas Tanah Oleh Penduduk Harto Juwono
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.2.1.2013.131-150

Abstract

Nowadays, land ownership's issues become complicated and often result in conflict to nation, either individually or groups (mass). Lack of clarity of the status of the land requires a historical approach to the study of the legal regulation of land that changed following regime, which resulted in changes to the rights and status of land ownership. Results of this study concluded that the problems came out from an incomprehensive notice from the regulator/government, in order to clarify which regime used by now. Most of the people are sticking with the understanding of property rights (bezitzrecht) or tenure (beschikkingsrecht) of land, which is different from the concept of land title rights (eigendom). Therefore, the Government is expected to socialize the concept of land title rights (eigendom) and other present land rights so the conflicts will decrease or subside. Keyword: property rights (bezitzrecht), land title rights (eigendom), regulation history
PERJUANGAN PANGERAN NOTOKUSUMO DAN IR. SUKARNO: KAJIAN KOMPARATIF HISTORIS Harto Juwono
Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/mozaik.v13i2.52685

Abstract

AbstrakTulisan ini merupakan hasil kajian terhadap dua tokoh terkenal dalam sejarah Indonesia khususnya sejarah Jawa, yaitu Pangeran Notokusumo yang kemudian menjadi KGPA Paku Alam I dan Sukarno yang kemudian penjadi presiden pertama Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengangkat kesamaan nilai yang diperoleh dari proses perjuangan keduanya dalam menghadapi siatuasi di bawah dominasi kolonial. Untuk bisa mewujudkan tujuan ini, metodologi yang digunakan adalah strukturasi dengan tekanan pada peran agent dalam proses interaksi dan reproduksinya terhadap struktur yang ada, sehingga menghasilkan suatu bentuk struktur baru. Dengan analisis ini, proses perjuangan mereka bisa digambarkan dan terutama interaksi antara agent dan struktur yang ada (agency). Dari situ bisa ditemukan adanya bentuk perbandingan historis dalam struktur yang berbeda namun dengan system yang serupa, yaitu peralihan kekuasaan dari satu rezim ke rezim yang lain. Karena batasan dari tulisan ini adalah era sebelum kemerdekaan, data yang digunakan difokuskan pada data atau referensi yang dihasilkan pada era kolonial atau sezaman seperti khasanah arsip yang tersimpan di ANRI yaitu bundel Yogya, dengan tambahan beberapa referensi sumber sekunder.Keywords: Notokusumo, Sukarno, Pergantian Kekuasaan, Kerjasama, Struktur.
Di Bawah Dualisme Hukum : Komunitas Kristen Pribumi Jawa di Era Kolonial Harto Juwono
Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso Vol 8 No 2: Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso - September 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33856/kerusso.v8i2.308

Abstract

This article aims to elucidate the legal status and position of indigenous Christian communities in Java during the colonial era. The reason for this is that their presence within the administrative and legal system of the Dutch East Indies necessitated clarity, given the frequent uncertainty in the implementation of Dutch government actions. As a historical work, this research employs historical sources inherited from past administrative activities, namely documents. Priority is given to primary documents, whether in the form of manuscripts or official publications, while reference sources will be used in accordance with their respective eras of creation. The data is obtained from archival repositories, both in the Netherlands and Indonesia, such as the National Archives of the Republic of Indonesia. The method used to process this data is the historical research method, which consists of four stages: heuristic, criticism, interpretation, and reconstruction. From the results of the reconstruction, it can be concluded that issues of interpretation are the main problem in addressing the aforementioned ambiguity. Differences in interpretation between indigenous Christian communities (and their missionary leaders) on one side and government authorities on the other side have led to disparities in policy implementation and even conflicts of interest. This situation is further exacerbated by the lack of clarity within the government apparatus itself in executing instructions, both at lower and higher levels, especially concerning indigenous Christian communities in Java. Abstrak Indonesia Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan status dan posisi hukum masyarakat pribumi Kristen di Jawa pada era kolonial. Alasan untuk hal ini adalah karena keberadaan mereka dalam sistem politik administrasi dan sistem hukum kolonial memerlukan kejelasan, mengingat seringkali terjadi ketidakpastian dalam penerapan tindakan pemerintah Hindia Belanda. Sebagai karya sejarah, penelitian ini menggunakan sumber sejarah yang merupakan warisan dari aktivitas administrasi masa lalu, yakni dokumen. Prioritas diberikan pada dokumen primer, baik berupa manuskrip maupun sumber resmi yang diterbitkan, sementara sumber referensi akan digunakan sesuai dengan era pembuatannya. Data-data tersebut diperoleh dari pusat penyimpanan arsip, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti di Arsip Nasional Republik Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengolah data ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan rekonstruksi. Dari hasil rekonstruksi, dapat disimpulkan bahwa persoalan interpretasi merupakan masalah utama dalam menjawab ketidakjelasan status di atas. Perbedaan interpretasi antara umat Kristen pribumi (dan para pendeta zendingnya) di satu sisi dan aparat pemerintah di sisi lain mengakibatkan perbedaan dalam aplikasi kebijakan dan bahkan dapat mengarah pada konflik kepentingan. Hal ini semakin memburuk akibat ketidakjelasan pada aparat pemerintah sendiri dalam melaksanakan instruksi baik di tingkat bawah maupun atas, khususnya terhadap komunitas Kristen pribumi di Jawa.
Gelijkgesteld: The Change of Chinese Legal Status Under Indonesian Colonial Structure Juwono, Harto
Mandarinable: Journal of Chinese Studies Vol. 3 No. 1 (2024): MANDARINABLE: Journal of Chinese Studies
Publisher : Published by Confucius Institute UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/mandarinable.v3i1.1066

Abstract

This research attemps to reveal a phenomenon of legal history that has occurred so far, namely the process of achieving equal rights or internal naturalisation of the Chinese ethnic in Indonesia. The time period chosen is the colonial era with the consideration that at the time this ethnicity was directly involved in the legal system. By researching it, it is hoped that it can be known where the actual aim of granting the status of subject and citizen to the Chinese people in the colonial legal system and will continue in the national legal system. Considering that the chosen period is the Dutch East-Indies era, this paper uses historical research method with an emphasis on contemporary archival sources, which are traced, critiqued, analysed, and finally reconstructed. Based on the chosen theme of legal status, the archives that are used mostly take legal history data such as colonial era regulations and testimonies of their applications or public responses in contemporaneous newspapers. As a conclusion, it can be stated that Chinese ethnic were the object of policy and were not negatively responsive but accepted it with the hope of achieving the most benefit from the policy that was applied to them.
Kerkelijke Eigendom : Memahami Hak Milik Gereja Di Indonesia Era Kolonial Juwono, Harto
Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso Vol 9 No 1: Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso - Maret 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33856/kerusso.v9i1.369

Abstract

This research aims to elucidate the history of land ownership by Christian Church institutions in the Dutch East Indies colony. In addition to providing a descriptive account of its development, this article endeavors to delve into various documentary sources concerning ownership, particularly the legal status associated with the Christian Church as an institution within the colonial legal framework. Through an examination of its legal standing, this research seeks to discern the nature of the Church's land ownership. Given the historical nature of this study, the historical method is employed to guide the research towards a comprehensive reconstruction. This method comprises five phases: document exploration (heuristic), critical analysis, exceptions, interpretation, and reconstruction. Emphasis is placed on authentic documents to ensure the accuracy and objectivity of the information presented in this reconstruction. In conclusion, this report elucidates the legal status of the Christian Church under the colonial legal system and its implications for material ownership by the Church based on its legal standing. Thus, shedding light on the origins of asset ownership status held by the Christian Church in present-day Indonesia.
From Bengal to Java: Raffles’ Landrente in Indonesian Agrarian System Juwono, Harto
Indonesian Historical Studies Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ihis.v7i2.17936

Abstract

The issues of land ownership taxes hold in a distinctive position within Indonesian legal framework, with historical roots extending from Indonesia’s Independence to the colonial era. Originating during the British ruled Java from 1811 to 1816, British Lieutenant Governor-General Thomas Stamford Raffles introduced the concept of landrente for a tax on land. This study endeavors to explore the historical evolution of land ownership taxes with the Indonesian legal system, tracing its inception from the colonial era to contemporary times. The historical method based on archival materials, legal documents and historical records, have been employed. After criticizing the archival sources that used, the interpretation will be applied for getting some historical facts. Based on these facts, reconstruction as a final phase of the method will be built. A comprehensive historical overview of the evolution of land ownership taxes in Indonesia has been revealed, traversing the colonial period to contemporary times. The transition from landrente to grondbelasting marks a pivotal shift in tax principles and individual property rights. The underlying principle is the fact that all land was owned by government, while the people could only work on. As a form of rent for the land, the people had to give a part of the proceeds to the government. Collection system followed the system that used by The British East India Company in Bengal, namelythrough the zamindar. In Java, Raffles submitted to the colonial officials in the local level.
Pemanfaatan Minyak Jelantah Menjadi Lilin Aromaterapi di Kelurahan Klaten Jawa Tengah Juwono, Harto; Naryani, Rahma Fitri; Anoga, Artalita Azjiana; Mahardika, Calvin; Fauzy, Muhammad Rifki Nur; Mardiana, Inung Arvi; Emalia, Elvina; Hosiana, Nikita; Wicaksono, Sigit Rizky
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 2 (2024): April
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i2.817

Abstract

Di Indonesia, menggoreng menjadi cara yang paling sering dilakukan untuk mengolah makanan. Hal ini menyebabkan jumlah limbah minyak jelantah semakin meningkat. Minyak jelantah memiliki dampak negatif bagi tubuh jika dikonsumsi secara terus menerus dan dampak negatif bagi lingkungan jika dibuang sembarangan. Maka dari itu, pengolahan limbah minyak jelantah secara tepat perlu dilakukan, salah satunya dengan pembuatan lilin aromaterapi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Kelompok 68 UNS pada tanggal 9 Februari 2024 di Balai RW 05 Sekalekan, Klaten yang dihadiri oleh Ibu-ibu PKK RW 05. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai data pendukung. Hasil dari kegiatan ini yaitu pemahaman Ibu-ibu PKK tentang bahaya minyak jelantah sehingga meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan dan lingkungan serta produk lilin aromaterapi yang dapat digunakan maupun dijual secara komersial.
Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Pelatihan Ecoprint Pada Tote Bag Dusun Todangsan, Kelurahan Tonggalan, Klaten Juwono, Harto; Tachtiar, Afrizal Hesti Alfin; Bellyanda, Fidelia Putri; Putri, Icha Rahma; Chairunnisa, Karina; Hardianto, Rifki; Fatimah, Rizky Rahmania; Henandita, Tiara Delia; Permana, Wisnu Galih
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 2 (2024): April
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i2.825

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wujud nyata dari tugas dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni aspek pengabdian. Tujuan kegiatan KKN adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang pentingnya pendidikan guna membantu mencerdaskan anak bangsa. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui metode penyampaian materi, demonstrasi, dan diskusi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta perekonomian Dusun Todangsan Kelurahan Tonggalan, dalam memanfaatkan bahan alami di lingkungan seperti daun, bunga, batang atau bagian lain yang mengandung pigmen warna dengan media kain tertentu. Pendataan melalui observasi langsung di lapangan dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung kegiatan di Dusun Todangsan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan, praktek pembuatan ecoprint secara langsung, serta evaluasi kegiatan. Partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam kegiatan sangat baik, serta tidak sedikit dari mereka mengajukan pertanyaan. Dampak kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Dusun Todangsan dalam memanfaatkan daun untuk melatih kreativitas dan menjadikan produk bernilai ekonomis serta membangun jiwa berwirausaha masyarakat. Teknik ecoprint yang digunakan merupakan teknik steam atau kukus. Tahapan dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan hasil kegiatan. Kesimpulan riset ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat produk ecoprint menggunakan bahan alami ramah lingkungan guna meningkatkan kelestarian lingkungan serta meningkatkan perekonomian masyarakat Dusun Todangsan.
PETRUK DADI RATU SIMBOL PERLAWANAN RAJA-RAJA JAWA Juwono, Harto
Lakon Jurnal Pengkajian & Penciptaan Wayang Vol. 21 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Seni Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is the result of literature study and archival research which is carried out with the aim of revealing the meaning and impact of the existence of the story of Petruk Dadi Ratu in the world of Javanese culture and politics during the king regime. In an atmosphere of structural domination by the colonial regime, the emergence of wayang and stories represented a response from the kings and the societies through arts and culture towards colonial hegemony. For this reason, the method used in this research is a structural history methodology which also includes historical research methods, with a semiotic approach to obtain appropriate interpretation results on the symbolism attached to the object. The data used in this paper is textual data as well as observing the form of the Petruk puppet as a king in both Surakarta and Yogyakarta styles. As a conclusion from this research, Petruk Dadi Ratu is a successful form of Javanese response in the aesthetic values that grow in its arts and cultures towards the forms of foreign power in all areas of life.
Co-Authors Anoga, Artalita Azjiana Bellyanda, Fidelia Putri Chairunnisa, Karina Emalia, Elvina Fatimah, Rizky Rahmania Fauzy, Muhammad Rifki Nur Hardianto, Rifki Henandita, Tiara Delia Hosiana, Nikita Insiwi Febriary Setiasih M. Bagus Sekar Alam Mahardika, Calvin Mardiana, Inung Arvi Naryani, Rahma Fitri Nico A. Van Horn Permana, Wisnu Galih Putri, Icha Rahma Tachtiar, Afrizal Hesti Alfin Tiwuk Kusuma Hastuti Wardojo, Waskito Widi Warto - Wicaksono, Sigit Rizky Widi Wardojo, Waskito Yulianti, Umi Yuliati, Umi