Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Al-'Adl Substantive Justice International Journal of Law Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Jurnal Al-Dustur Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kajian Konstitusi Kalosara: Family Law Review RechtIdee as-Shahifah
Iswandi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Law Enforcement Revitalization In Indonesia Iswandi
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8296

Abstract

Abstract The purpose of this article is to observe and see the law enforcement process and its implications for the state. Law enforcement has shown a negative trend towards indexation of democracy, which is getting worse because law enforcement is not right on target and enforcement does not consider the ethics of law enforcement. This research is normative research. This study only departs from the literature in accordance with the research as a source of information. The results of this study are that law enforcement that its image towards the community does not show the ethics of law enforcement and considers the position of Human Rights (HAM) so that the law enforcement process has implications for non-compliance with applicable norms and codes of ethics. Abstrak Tujuan artikel ini untuk mengamati dan melihat proses penegakan hukumu serta implikasinya terhadap negara. penegakan hukum hingga saat menunjukkan tren negaif terhadap indeksasi demokrasi semakin mundur akibat penegakan hukum tidak tepat sasaran dan penegakan tidak mempertimbangkan etika penegakan hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini hanya bertolak pada literatur sesuai dengan penelitian sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum bahwa citranya terhadap masyarakat tidak memperlihakan mengedapan etik penegakan hukum serta mempertimbangan kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga proses penegakan hukum berimplikasi terhadap ketidakpatuhan pada norma-norma berlaku serta kode etik
Tradisi “Puasa Suci Tiga Hari” dalam Praktik Masyarakat Lokal Ridha, Ahmad; Abbas, Abbas; Iswandi, Iswandi
PUSAKA Vol 10 No 1 (2022): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/pusaka.v10i1.674

Abstract

Penelitian mengenai keberadan tradisi puasa yang dipraktikan oleh masyarakat lokal di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian dari peneliti. Artikel ini mengangkat tradisi “puasa suci tiga hari” (PSTH) dalam bulan suci Ramadhan yang diperaktikan oleh sekelompok masyarakat dari Suku Muna di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengesplorasi tradisi PSTH pada bulan Ramadhan yang telah lama dipraktikkan oleh sekelompok masyarakat tertentu dengan melihat keterkaitan integrasi tradisi lokal dan ajaran Islam. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan sumber data yang melibatkan lima informan yang diwawancarai secara mendalam. Analisis data dilakukan dengan pengklasifikasian data dengan penyajian data bersifat deksriptif. Hasil penelitian ini menujukkan puasa yang berlangsung merupakan tradisi masyarakat lokal yang diberlakukan sebagai ibadah yang setara dengan puasa ramadhan, hal itu ditandai dengan penggunaan bacaan niat yang sama dengan niat puasa ramadhan. Pada praktiknya PSTH menujukkan totalitas diri, karena selama berlangsung pelaksanaannya, mereka sebagai pelaku tidak boleh melakukan interaksi sosial, harus berada pada tempat tertutup, dan tidak dibolehkan terkena sinar matahari serta disyaratkan untuk tidak membatalkan wudu. Kedudukan PSTH bagi masyarakat pelakunya merupakan suatu hal yang dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Perkawinan PTSH dengan puasa . Ramadhan terjadi akibat suatu konteks historinya, di mana puasa Ramadhan dilangsung dengan hanya “puasa tiga tiga hari” karena adanya faktor pekerjaan pelaku yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dan nelayan, sehingga praktik PTSH dapat berjalan tanpa mengganggu mata pencahariannya, dan sekaligus dinilai sebagai puasa Ramadhan yang bernilai satu bulan.
Justice, Mediation, and Kalosara Custom of the Tolaki Community in Southeast Sulawesi from the Perspective of Islamic Law Kamaruddin, Kamaruddin; Iswandi, Iswandi; Yaqub, Andi; Mahfiana, Layyin; Akbar, Muh.
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i2.13183

Abstract

The existence of customary law has been less a concern as a source in the law enforcement process for law enforcers. The Tolaki community in Southeast Sulawesi has a custom capable of resolving legal disputes called kalosara. This study aims to examine the customary role of the Kalosara in resolving land disputes to create justice and social order in society. This empirical legal study used the sociological theory of law and benefit in Islamic law. Data were collected by means of in-depth interview and literature review. The results of the study revealed that the Kalosara that has become a customary law or living law in society has played a role in resolving cases through mediation. The Kalosara customarily carried out through a mediation process has been able to mitigate internal cases of the indigenous people. Dispute resolution resolved in terms of land cases has also succeeded in creating social order in society. The philosophical principles in the Kalosara consist of ate pute penao moroha (chastity and justice), the values that are able to bind the parties to the disputes in a customary way to create justice. Theoretically, the social function of the customary law in society is to realize social harmonization so that disputes and conflicts can be avoided. In the context of the Islamic law, creating harmony and social order in society is one of the main goals.
Tantangan Positivisasi Passing Off di Indonesia Baso, Fatihani; Iswandi; Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo; H, Redita Septia Sari.
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53692

Abstract

Hingga saat ini, Indonesia belum mengatur mengenai passing off. Padahal jika melihat fakta di lapangan, banyak sekali produk atau jasa yang dipasarkan meniru produk atau jasa lain yang telah terdaftar. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana urgensi pengaturan khusus passing off dalam sistem hukum Merek di Indonesia serta bagaimana dampak ketidakhadiran aturan Passing Off dalam sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan sistem Common Law. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Secara regulasi, Indonesia yang menganut Civil law system belum mengatur mengenai passing off, melainkan hanya mengatur perlindungan terhadap merek yang telah didaftar. Sedangkan pengaturan passing off  tidak hanya melindungi merek yang telah terdaftar, akan tetapi juga melindungi merek yang belum terdaftar. Mengenai apakah passing off dapat diberlakukan di Indonesia, hal itu akan sulit karena perbedaan sistem hukum. Passing off merupakan common law sedangkan Indonesia menganut civil law. Sehingga, passing off tidak tepat jika diadopsi dalam Undang-Undang Merek di Indonesia. Kata Kunci : Positivisasi; Passing Off; Hak atas Merek. Until now, Indonesia has not regulated passing off. In fact, if we look at the facts on the ground, there are many products or services that are marketed that imitate other products or services that have been registered. The problem that will be discussed is how urgent the special regulation of passing off is in the Trademark legal system in Indonesia and how the impact of the absence of Passing Off rules in the Indonesian legal system is compared to the Common Law system. The research was conducted using a legislative approach combined with a conceptual approach. In terms of regulation, Indonesia, which adheres to the Civil law system, has not regulated passing off, but only regulates protection for registered brands. Meanwhile, the regulation of passing off not only protects registered brands, but also protects brands that have not been registered. Regarding whether passing off can be implemented in Indonesia, it will be difficult because of the differences in the legal system. Passing off is common law while Indonesia adheres to civil law. Thus, passing off is not appropriate if adopted in the Trademark Law in Indonesia.      Keywords: . Positivisation; Passing Off; Trademark Rights.
Standard Clauses: Measuring Dilemmas in Theory Baso, Fatihani; Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo; Iswandi, Iswandi; Djaoe, Andi Novita Mudriani; Ramadhani, Alya
RechtIdee Vol 20, No 1 (2025): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v20i1.29842

Abstract

The study aims to measure this dilemma through the theories of natural law, utilitarianism, and positivism. It employs a qualitative approach using library research and normative juridical analysis. Despite their role in enhancing transactional efficiency, standard clauses often obscure critical rights and responsibilities, particularly for consumers who lack the bargaining power or legal literacy to fully comprehend or negotiate contract terms. This condition is increasingly urgent in the context of digital transactions on e-commerce platforms, etc where standard clauses are not only more prevalent but also more opaque. Existing scholarship has yet to explore how consumer legal literacy—or the lack thereof—affects the understanding, acceptance, and contestation of standard clauses in the digital marketplace. This study fills that gap by integrating legal theory with a critical analysis of consumer awareness, offering a novel perspective on the intersection between legal formalism and substantive justice in contemporary consumer contracting. The results indicate that standard clauses are deemed unjust based on natural law theory due to their formulation often violating universal moral principles, which demand mutual agreement and fairness for all parties. According to utilitarian theory, standard clauses are beneficial if they serve all parties; however, since they mainly benefit business actors, the usefulness is limited and creates imbalance. Meanwhile, positivist theory considers standard clauses legally valid as long as they adhere to the pacta sunt servanda principle—once written and agreed upon, the contract is binding law for the parties. Although standard clauses promote business efficiency, the imbalance in bargaining power may disadvantage consumers, who must therefore critically assess their ability to accept or reject the contract.
Edukasi dan Pendampingan Stunting pada Masyarakat Daerah Pesisir di Desa Labengki Kadir, Abdul; Murniasi, Eri; Yusran, Sartiah; Safei, Nur Hasanah; Syamsuddin, Syamsuddin; Iswandi, Iswandi; Assingkily, Muhammad Shaleh; Putri, Noni
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 3 (2024): Oktober 2024-Januari 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v4i3.501

Abstract

Tujuan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk mengedukasi dan pendampingan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir di Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tentang gambaran umum dan pencegahan dini terhadap bahaya stunting. Fokus pengabdian adalah pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak untuk mencegah stunting; kedua, untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya stunting terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak; ketiga, untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat umum dalam pengasuhan; dan keempat, untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat umum. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, digunakan metode community development, yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subjek dan objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan sebagai penerima manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Labengki memperoleh edukasi tentang gambaran umum stunting, yang membuat mereka lebih waspada terhadap ancaman stunting. Ini didasarkan pada apa yang kita ketahui tentang penyebab stunting, cara untuk mencegahnya, peran gizi seimbang dalam pencegahan stunting, dan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Pengabdian ini sangat penting dan membantu orang-orang menjalani pola hidup sehat dan mendapatkan gizi yang seimbang.
Co-Authors Abbas Abbas, Abbas Abdul Kadir Agus Susanta Ahmad Ridha Akbar, Muh. Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Novita Mudriani Djaoe Andi Yaqub Ashadi L Diab Assingkily, Muhammad Shaleh Baharuddin, A. Zamakhsyari Baso, Fatihani Diab, Ashadi l. Djaoe, Andi Novita Mudriani Eka Sufartianinsih Jafar Eva Lestari Fatihani Baso Gibran Abdullah H, Redita Septia Sari. Jabal Nur, Jabal Kamaruddin Kamaruddin Kamaruddin Kamaruddin Layyin Mahfiana Murniasi, Eri Muthalib, Lian M. Nasruddin S Putri, Noni Ramadhani, Alya Riadin Riadin Safei, Nur Hasanah Syamsuddin Syamsuddin Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Yusran, Sartiah