Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Hidup Bersih Dan Sehat: Pencegahan Stunting Di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Langkat Sumatera Utara Syahranuddin Syahranuddin; Timotius Aritonang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6421

Pada anak, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh. Permasalahan stunting pada anak sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran terhadap stunting secara umum. Kewaspadaan stunting di kalangan masyarakat umum ditingkatkan melalui pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). PKM dilaksanakan melalui sosialisasi, ceramah, diskusi panel, dan tanya jawab dengan warga Desa Perlis. Efektivitas kegiatan ini dinilai dengan melihat kemampuan peserta dalam mengartikulasikan isu-isu terkait stunting. Temuan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian relawan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) tidak mengetahui adanya stunting. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai stunting, khususnya pencegahan stunting yang efektif, diharapkan dapat menurunkan kemungkinan terjadinya permasalahan stunting di Indonesia khususnya di desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Sumatera Utara.

Environmental Criminal Law Enforcement in Environmental Crimes Cases for The Sake Of Forest Conservation Suci Ramadani; Syahranuddin; Aulia Perbina Br Tarigan
International Journal of Society and Law Vol. 2 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v2i3.354

The aspect of environmental punishment is a key that must be considered in the enforcement of environmental laws in Indonesia. Based on the definition, environmental crime is polluting and damaging the environment, as regulated in the Law on Environmental Protection and Management (UUPPLH). In this life, there are many violations that occur in the environmental sector that will have an impact on the life to come. To minimize the violations that occur, the government has enacted Law no. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment. By enacting this law, it is hoped that it can run in accordance with the problems that occur today. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, and legal explanations. In Indonesia, the main factor that causes the stipulated regulations to not work well is the lack of awareness of related parties about the importance of preserving nature and the environment. Andthe results of this study indicate that environmental law enforcement in Indonesia is based on a criminal law perspectivestudy.

Pertanggungjawaban Sanksi Tindak Pidana terhadap Anak sebagai Perantara Narkotika (Studi Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj) M. Adnan; Syahranuddin; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2257

Keterlibatan anak-anak dalam kejahatan narkotika menimbulkan dilema hukum yang kompleks antara perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Studi ini menganalisis tanggung jawab pidana anak atas tindak pidana narkotika melalui studi kasus Keputusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2024/PN BNJ. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana anak dalam kasus narkotika dan kesesuaian sanksi sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, kasus, dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, undang-undang narkotika, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana anak dalam kejahatan narkotika memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari pelaku dewasa, dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial anak. Namun, sanksi berupa hukuman penjara 6 bulan di pusat penahanan anak dan pelatihan kerja selama 3 bulan tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan restoratif yang diamanatkan oleh hukum sistem peradilan pidana anak. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun hakim telah berupaya menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak, implementasinya masih belum optimal karena sanksi yang dijatuhkan memprioritaskan pencegahan daripada rehabilitasi. Keputusan untuk tidak mengabulkan permintaan pengembalian anak kepada orang tuanya menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan keadilan restoratif. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman petugas penegak hukum tentang pendekatan khusus terhadap peradilan anak dan untuk mengoptimalkan penggunaan sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan tujuan perlindungan dan bimbingan anak.

Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice to Alleged Children as Perpetrators of Criminal Acts of Persecution (Study at The Binjai Police) Nabila Ismira; Syahranuddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2534

The implementation of restorative justice in cases involving children suspected of committing assault offenses has become an important approach within Indonesia's juvenile criminal justice system, emphasizing child protection, victim recovery, and the best interests of the child. However, the practical application of restorative justice at the investigation stage continues to present legal and procedural challenges, particularly concerning investigators' discretion in determining case eligibility. This study aims to analyze the juridical considerations underlying investigators' decisions, examine the implementation of restorative justice, and identify the obstacles and efforts associated with its application at the Binjai Police. This research employs an empirical legal method using a juridical-empirical approach with descriptive-analytical analysis. Primary data were obtained through interviews with relevant informants, while secondary data were collected through the study of legislation, legal literature, and related scientific publications. The findings indicate that the implementation of restorative justice is guided primarily by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Investigators consider various legal and practical factors, including the nature of the offense, the child's age, the consequences of the offense, the willingness of both parties to reconcile, and the restoration of victims' rights. The study also identifies several implementation challenges, including victims' refusal to reconcile, disputes regarding compensation, and limited cooperation from the parties involved. The study concludes that restorative justice provides an effective mechanism for resolving juvenile assault cases when implemented selectively, voluntarily, and consistently with the principles of child protection, legal certainty, and victim-oriented justice.

Juridical Review on the Differences in the Imposition of Criminal Sanctions in Narcotics Crimes Between Adult Offenders and Juvenile Offenders (Study of Decision Number 186/Pid.Sus/2019/PN Dgl and Number 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl) Fazru Muwazir Siregar; Syahranuddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2542

Tindak pidana narkotika yang melibatkan pelaku dewasa dan pelaku anak dalam satu rangkaian peristiwa menimbulkan kompleksitas yuridis dalam penjatuhan sanksi pidana karena masing-masing tunduk pada rezim hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dewasa dan pelaku anak berdasarkan Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Dgl dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dewasa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pelaku anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat dijatuhkan, apabila dikaji berdasarkan rezim hukum pidana yang berlaku saat ini, penjatuhan sanksi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, kepentingan terbaik bagi anak, asas ultimum remedium, dan pendekatan keadilan restoratif. Penghapusan pidana minimum khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi masing-masing pelaku.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan secara Bersama-Sama oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Kis dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kis) Yusril Fahri; Mhd Azhali Siregar; Syahranuddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2264

Kejahatan penyerangan yang dilakukan bersama-sama oleh anak-anak dan orang dewasa sebagai pelaku menciptakan kompleksitas hukum dalam penerapan tanggung jawab pidana dan penjatuhan hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan penyerangan yang dilakukan bersama-sama oleh anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan pelaku dewasa, serta untuk meneliti pertimbangan hakim dalam Keputusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis mengenai penerapan prinsip lex specialis derogat legi generalis dan perbedaan penjatuhan hukuman. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Bahan hukum primer terdiri dari Keputusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis dan Keputusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis, bahan hukum sekunder meliputi undang-undang, literatur hukum, dan jurnal akademik, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan penyerangan bersama dibedakan berdasarkan status usia pelaku. Pelaku dewasa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara (dari tuntutan penuntutan 3 tahun), sedangkan pelaku anak dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU SPPA (UU SPPA) dan dijatuhi hukuman 15 hari penjara di LPKA (Lembaga Pengembangan Anak Khusus). Pertimbangan hakim dalam Keputusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generalis di mana UU SPPA sebagai hukum khusus mengesampingkan KUHP sebagai hukum umum, sambil memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak dan ultimum remedium.

A Criminological Study Of The Impact Of Murder On The Community And Online Motorcycle Ticket Drivers Tika Hairani; Syahranuddin Syahranuddin; Chairuni Nasution
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.10669

This study examines how robbery crimes impact society and online motorcycle taxi drivers in Indonesia from a criminological perspective. The increase in street crime, particularly robbery, indicates a lack of legal protection for informal sector workers who work in public environments. This study uses normative law, employing a legislative and conceptual approach. The results of the study show that regulations protecting online motorcycle taxi drivers do not fully ensure their safety at work. Robbery causes material losses, emotional trauma, and a sense of insecurity in the community. From a criminological perspective, economic pressure, social inequality, and a lack of social bonds are the main causes of robbery. To prevent similar cases from recurring, the government and law enforcement agencies must strengthen law enforcement, improve social protection, and increase surveillance in crime-prone areas.

Criminal Liability Of Perpetrators Of Murder In The Perspective Of Law No. 1 Of 2023 On The Criminal Code (KUHP) Pio Andina Serepina Simanullang; Syahranuddin Syahranuddin; T. Riza Zarzani
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.11010

The enactment of Law No. 1 of 2023 brings fundamental changes to the Indonesian criminal law landscape, particularly regarding criminal liability for homicide. This study aims to analyze the construction of criminal liability for homicide perpetrators based on Articles 458-462 of the National Criminal Code, and the implications of the new paradigm of sentencing objectives in Articles 51-54. The research method employed is normative juridical with a legislative approach. The study results show that the National Criminal Code emphasizes a balance between legal certainty and restorative justice, where sentencing is no longer merely retributive, but rather an effort toward rehabilitation and conflict resolution.

Criminal Accountability For The Fulfillment Of Restitution For Children As Victims Of The Crime For Human Trafficking Study Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/Pn.Olm Nabila Putri Aprilia Br Gultom; Syahranuddin Syahranuddin
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.11235

Trafficking in persons involving child victims is a serious crime that requires legal protection not only through the punishment of offenders but also through the restoration of victims’ rights through restitution. This study analyzes the legal regulation of criminal liability for the fulfillment of restitution for child victims of trafficking, as well as the role of judges, through a case study of Decision Number 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm and Appellate Decision Number 100/PID/2020/PT KPG. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings show that restitution has been normatively regulated under Law Number 21 of 2007 but has not been optimally implemented in judicial practice. Judges have not maximized their authority, and appellate judges have failed to perform a corrective function, indicating the need to strengthen the judicial role through child-protection-oriented and restorative justice–based approaches.

Legal Analysis on Accountability for the Management of Evidence for Narcotics Crimes Erwin Juliandi Sipakkar; Abdul Rahman Maulana Siregar; Syahranuddin Syahranuddin
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.11255

The management of evidence in narcotics criminal cases is the most important stage in the criminal justice system because it is directly related to evidence and legal certainty. Inaccuracies in the administration, storage, and destruction of evidence have the potential to cause abuse of authority, loss of evidence, and even weaken the law enforcement process. This study aims to analyze the legal aspects of accountability for the management of evidence of narcotics crimes in the South Nias District Attorney's Office, identify the management mechanisms applied, and assess the obstacles that affect the effectiveness of its implementation. The research method used is empirical legal research with a legislative approach. Data was obtained through a literature study of regulations related to evidence management and interviews. The results of the study show that the management of evidence has been carried out according to administrative procedures, starting from receipt, recording, storage, to destruction, but obstacles are still found in the form of limited storage facilities, lack of human resources, and not optimal supervision. Legal accountability in the management of evidence is based on the principles of office accountability, administrative responsibility, and potential criminal liability in the event of irregularities. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system, digitize administration, and increase the capacity of the apparatus to ensure transparency and integrity in the management of evidence. This research is expected to make a conceptual and practical contribution in improving the professional and fair governance of narcotics evidence.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search